Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tenaga listrik mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pembangunanuntuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sertakegiatan ekonomi. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan penyelenggarakanusaha penyediaan tenaga listrik (bisnis ketenagalistrikan) dalam jumlah yangcukup, merata, dan dengan mutu serta keandalan yang baik. Dalam bisnisketenagalistrikan, khususnya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap(PLTU), tanah menjadi unsur yang sangat penting. Cara pengadaan tanah adabeberapa macam dengan cara yang berbeda-beda. Dalam praktek pengadaan tanahuntuk PLTU tersebut peran PPAT/Notaris hanya pada akhir proses pengadaantanah dan pengadaan tanah tersebut sering menjadi permasalahan dikemudianhari. Hal ini merupakan resiko yang seharusnya dapat dihindari apabila prosestersebut dilakukan secara benar dan mematuhi peraturan perundang-undanganyang berlaku. Oleh karena itu sebaiknya proses Pengadaan Tanah dilakukandengan mengikut sertakan PPAT/Notaris sejak awal proses Pengadaan Tanahhingga selesai untuk menghindari atau meminimalkan resiko atas penyimpanganpenyimpangandan/atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh oknumoknumyang tidak bertanggung jawab.

---

Electric power has an important role in the implementation of development to

work on improving the welfare and prosperity of the people and economic

activity. To realize the necessary arrangements for the electricity supply business

(business electricity) in sufficient numbers, evenly, and with good quality and

reliability. In the electricity business, particularly the construction of Steam Power

(power plant), the soil becomes very important element. How to land acquisition

there are several kinds with different ways. In the practice of land acquisition for

the projects, the role of PPAT / Notary only at the end of the process of land

acquisition and land acquisition is often a problem in the future. This is a risk that

could have been avoided if the process is done correctly and comply with laws

and regulations. Therefore should be done with the Land Acquisition process

includes PPAT / Notary since the beginning of the process of Land Acquisition to

complete in order to avoid or minimize the risk of irregularities and / or illegal

actions carried out by rogue elements who are not responsible."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penanganan tindak pidana pencurianaliran listrik yang terjadi dalam penertiban kawasan Kalijodo. Penangan inimengambil kasus tindak pencurian aliran listrik yang dilakukan oleh tokohKalijodo bernama Abdul Azis alias Daeng Azis yang ditangani oleh PolrestroJakarta Utara. Kasus tindak pidana pencurian aliran listrik oleh Daeng Azis inisendiri berawal dari permintaan PT.PLN Persero yang meminta pihakkepolisian melakukan pemeriksaan apakah terjadi pencurian listrik atau tidak diCafe Intan yang dilakukan tokoh masyarakat Kalijodo Abdul Azis atau yanglebih dikenal dikawasan itu dengan nama Daeng Azis. Pencurian aliran listriktersebut dilakukan oleh tersangka Abdul Azis alias Daeng Azis dengan memintabantuan kepada karyawannya di Cafe Intan miliknya dengan cara melakukanpenyadapan listrik liar sambung langsung dari kabel PLN tanpa ijin di lantai 2 dua yang terdapat Box panel MCB Main Circuit Breaker , dimana didalamBox panel MCB Main Circuit Breaker terdapat MCB sebanyak 7 tujuh buahMCB terdiri dari 3 buah MCB 25A, 3 buah MCB 50A dan 1 buah MCB 10A yangmana 7 MCB tersebut digunakan untuk menyambung sambungan listrik tanpa alatpengukur PLN sambungan liar yang disalurkan ke ruangan-ruangan yangterdapat didalam Cafe Intan gedung B baru . Penggunaan aliran listrik secaraillegal tersebut diketahui setelah tim penyidik dari Sat Reskrim Polrestro JakartaUtara dan petugas PT.PLN Persero Distribusi Jakarta Raya Area Bandengan,melakukan pemeriksaan di Cafe Intan milik Abdul Azis alias Daeng Azis.Tindakan ilegal yang dapat dikenakan dalam kasus tersebut adalah sanksi pidanapencurian ketenagalistrikan.Tindak pidana pencurian arus arus listrik ini jugadiakibatkan kurang tegasnya pihak PT. PLN Persero dalam proses pemeriksaanterhadap pemakai listrik yang hanya dikenakan sanksi administratif berupa dendaselain juga tidak menutup kemungkinan adanya oknum-oknum PLN itu sendiribermain dengan pengguna jasa listrik tersebut, sehingga mengakibatkan kerugianbagi PT.PLN Persero .Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidanapencurian arus listrik di wilayah hukum Polestro Jakarta Utara dilakukan melaluiberbagai upaya diantaranya adalah upaya represif. Upaya represif merupakanusaha-usaha yang dilakukan oleh kepolisian untuk melakukan penindakan hukumterhadap pelaku tindak pidana pencurian arus listrik. Penindakan itu berwujudpenyidikan. Hal ini dilakukan agar kasus tindak pidana pencurian arus listriktersebut dapat diselesaikan secara hukum dan dengan demikian pelaku tindakpidana pencurian arus listrik mendapat hukuman yang setimpal dengan apa yangdiperbuatnya.

---

ABSTRACTThe purpose of this research is to explain the handling of the criminal act ofelectricity theft that occurred during the ordering of the Kalijodo area. The casetaken for this analysis is the crime of electricity theft perpetrated by Kalijodokingpin named Abdul Azis alias Daeng Azis handled by the North Jakarta MetroPolice. The case of electricity theft crime perpetrated by Daeng Azis began whenPT. PLN Persero requested the police to investigate the possibility of electricitytheft at Cafe Intan committed by Kalijodo public figure Abdul Azis or betterknown in that area as Daeng Azis. The electricity theft was committed by suspectAbdul Azis alias Daeng Azis with the help of his employees at his establishmentCafe Intan by way of illegal electrical tapping direct connection from PLN cablewithout consent on the 2nd second floor where the MCB Main Circuit Breaker panel box is located. Inside the MCB Main Circuit Breaker panel box there are 7 seven MCB that consist of 3 MCB 25A, 3 MCB 50A and 1 MCB 10A in whichall 7 MCB are used to make electrical connection without the measuring device ofPLN illegal connection which are distributed to the rooms inside the B building new of Cafe Intan. This illegal use of electricity was discovered after theinvestigation team from North Jakarta Metro Police Criminal Investigation Unitand officers from PT. PLN Persero Jakarta Raya Distribution Bandengan Areaperformed an inspection at Cafe Intan owned by Abdul Azis alias Daeng Azis.The illegal activity that is subject to sanction in this case is the electrical powertheft criminal sanction. This crime of electricity theft is also caused by the lack ofassertiveness of PT. PLN Persero in the inspection process of the electricity userwho is merely imposed administrative sanction in the form of a fine. Also, thepossibility of individuals from PLN itself colluding with the electricity usercannot be ruled out, thus causing losses for PT. PLN Persero . Law enforcementagainst perpetrators of the crime of electricity theft in North Jakarta Metro Policejurisdiction is carried out by various means including, among others, repressivemeans. Repressive means are efforts undertaken by police to take legal actionagainst perpetrators of the crime of electricity theft. This action takes the form ofinvestigation. This is done so that the criminal electricity theft case can be legallyresolved and therefore the perpetrator of electricity theft is punished accordingly"

"Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang dalam membuat akta autentik autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik. Selain Notaris, pejabat lain yang juga mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik adalah Pembuat Akta Tanah yang disingkat PPAT adalah Pejabat yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas Satuan Rumah Susun. Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dan menjelaskan peranan Pembina dan Pengawas PPAT yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional dalam membina dan mengawasi kinerja PPAT. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundangan-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Majelis Pengawas Notaris dalam kasus ini sebenarnya tidak dapat melakukan penyidikan dan mengeluarkan putusan terhadap kasus ini, dikarenakan telah melampaui kewenangan nya, namun karena PPAT ini juga merangkap sebagai Notaris, hanya moralitas nya saja yang dapat dilakukan pemeriksaan, meski demikian kasus ini lebih menitik beratkan kepada jabatan nya sebagai PPAT. Secara teoritis, PPAT tersebut memang telah terbukti melanggar sumpah jabatan nya, dan Majelis Pengawas PPAT dapat melakukan pemeriksaan terhadap PPAT tersebut, namun Majelis Pengawas PPAT tersebut dapat melakukan pemeriksaan apabila ada pengaduan dari si pelapor tersebut, tetapi sampai saat ini pula, pelapor tidak melakukan pengaduan kepada Majelis Pengawas PPAT ini, karena ketidaktahuan nya.

---

The notary is the Public Officials authorized to make an authentic act of authenticity in all acts, agreements, and determinations required by a general rule or by the interested parties to be specified in an authentic act. In addition to the Notary, the other official who has the authority to make an authentic act is the Land Commissioner abbreviated as PPAT is the Office authorized to make authentic acts regarding certain acts of law relating to land or property rights in a Unit of Units. The purpose of the writing of this thesis is to understand the abuse of office by the Office of Land Claims Officers and to explain the role of PPAT Builders and Supervisors played by the National Land Agency in building and monitoring PPAT performance. The method of research used is the normative jurisprudence which is the research conducted on the basis of the main law by examining the theories, concepts, principles of law and the laws and regulations relating to this research. The approach used is descriptive analytics using primary and secondary data. According to the research results, the Notary Supervisory Council in this case was actually unable to investigate and issue a verdict on this case, as it had gone beyond its authority, but as the PPAT also came under the notice of Notary, only his morality could be examined, in any case This is more of a concern for his position as PPAT. Theoretically, the PPAT has indeed been found to have violated his oath of office, and the PPAT Supervisory Council may conduct investigations into the PPAT, but the PPAT Supervisory Council may conduct investigations in the wake of the complainant, to this PPAT Supervisory Council, for his ignorance."

"Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menjalankan jabatannya harus berhati-hati agar terhindar dari perbuatan melanggar hukum yang dapat merugikan dirinya sendiri dan PPAT lain, seperti dalam pembuatan Akta Jual Beli (AJB) yang berdasarkan perjanjian hutang piutang didasarkan surat kuasa mutlak sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Bna. PPAT seharusnya paham bahwa surat kuasa mutlak tidak diperkenankan pada proses pemberian hak atas tanah sesuai dengan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1982 dan Pasal 39 ayat (1) huruf d PP Nomor 24 tahun 1997 agar mencegah akta yang dibuatnya batal demi hukum, dan tidak merugikan pihak terkait ataupun PPAT lain. Persoalan mengenai bagaimana tanggung jawab PPAT atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan berdasarkan kuasa mutlak dan perlindungan PPAT Y yang terlibat atas AJB yang sebelumnya dibuat berdasarkan kuasa mutlak dihadapan PPAT lain menjadi dasar pembahasan penelitian ini. Guna mendapat jawaban atas kedua persoalan tersebut, sehingga metode penelitian yuridis normatif dilakukan melalui studi dokumen (kepustakaan). Adapun tipologi penelitian ini adalah eksplanatoris. Data sekunder didapat dari studi dokumen yang dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil analisis bahwa PPAT IR terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum, dan dapat dimintakan pertanggung jawaban perdata dan administratif, sementara PPAT Y tidak terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum. Perlindungan bagi PPAT Y dapat dilakukan setelah pemanggilan oleh Majelis Kehormatan Daerah untuk memberikan keterangan sesuai dalam Pasal 9 Kode Etik IPPAT.

---

Land Deed Making Officials (PPAT) in carrying out their positions must be careful to avoid unlawful acts that can harm themselves and other PPATs, such as in the making of a Sale and Purchase Deed (AJB) which is based on a debt agreement based on an absolute power of attorney as stated in the Decision. District Court Number 69/Pdt.G/2018/PN Bna. PPAT should understand that absolute power of attorney is not allowed in the process of transferring land rights in accordance with the provisions of the Instruction of the Minister of Home Affairs Number 14 of 1982 and Article 39 paragraph (1) letter d of PP Number 24 of 1997 in order to prevent the deed he made is null and void, and does not harm related parties or other PPATs. The issue of how PPAT is responsible for unlawful acts committed based on absolute power and protection of PPAT Y involved in AJB which was previously made based on absolute power before other PPATs is the basis for the discussion of this research. In order to get answers to these two problems, so that the normative juridical research method is carried out through document studies (library). The typology of this research is explanatory. Secondary data obtained from the study of documents which were analyzed qualitatively. Based on the results of the analysis, PPAT IR is proven to have violated the law, and can be asked for civil and administrative responsibility, while PPAT Y is not proven to have violated the law. Protection for PPAT Y can be carried out after being summoned by the Regional Honorary Council to provide information in accordance with Article 9 of the IPPAT Code of Ethics."

"Notaris dan pejabat pembuat akta tanah PPAT selain menjalankan jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kode etik profesi, norma-norma yang ada, dan menggunakan asas praduga sah dalam pembuatan akta, pada umumnya juga mencantumkan klausula baku tentang kebenaran identitas para penghadap untuk lebih melindungi dirinya dari gugatan para penghadap atau para pihak yang berkepentingan atas pertanggungjawaban terhadap akibat hukum adanya para penghadap atau pihak palsu. Adapun pokok permasalahan yang diangkat yaitu bagaimanakah kedudukan hukum notaris dan PPAT dalam pembuatan akta autentik dikaitkan dengan penerapan asas praduga sah, bagaimanakah keabsahan klausula baku tentang kebenaran identitas para penghadap dalam akta autentik, dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap notaris dan PPAT dengan adanya klausula baku tentang kebenaran identitas para penghadap dalam akta autentik. Tujuan penelitian tesis ini yaitu untuk menambah pengetahuan serta wawasan baru bagi penulis maupun pembaca mengenai perlindungan hukum terhadap notaris dan PPAT dengan adanya klausula baku tentang kebenaran identitas para penghadap dalam akta autentik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan tipe penelitian bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan Penulis adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penulis menggunakan metode analitis data kualitatif yang dianalisis secara deduktif. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu: pertama, kedudukan hukum notaris dan PPAT dalam pembuatan akta autentik dikaitkan dengan penerapan asas praduga sah adalah bukan merupakan pihak dalam perjanjian tersebut; kedua, keabsahan klausula baku tentang kebenaran identitas para penghadap dalam akta autentik adalah sah sehingga tidak perlu diragukan lagi; ketiga, perlindungan hukum terhadap notaris dan PPAT dengan adanya klausula baku tentang kebenaran identitas para penghadap dalam akta autentik adalah suatu bentuk perlindungan tambahan yang sengaja dibuat dan dicantumkan oleh notaris dan PPAT untuk lebih melindungi para pihak dan para saksi, terlebih lagi notaris dan PPAT.

---

Public notary and land deed official in addition to run his her function accordance with the provisions of the legislation, the code of professional conduct, the existing norms, and using the principle of presumption of legitimate in deed, in general also add standard clauses about the truth identity of the clients to protect himself herself from the clients or the interested parties rsquo lawsuit for the accountability to the legal consequences of the fake clients or parties. The principle issues that have been raised are how is the legal standing for public notary and land deed official in making authentic deed related to the principle of presumption of legitimate, how is the validity of standard clause about the truth identity of the clients in authentic deed, and how is the legal protection for public notary and land deed official with the existence of standard clause about the truth identity of the clients in authentic deed.

The purpose of this thesis research is to increase knowledge and new insight for the Writer as well as the readers about legal protection for public notary and land deed official with the exsistence of standard clause about the truth identity of the clients in authentic deed. This research uses normative juridical research method, with descriptive study type. The type of data that used by the Writer is secondary data that contained from primary, secondary, and tertiary legal materials. The Writer uses analytical methods of qualitative data that analyzed in deductive.

The conclusion of this research are first, the legal standing for public notary and land deed official in making authentic deed related to the principle of presumption of legitimate is not the party to the agreement second, the validity of standard clause about the truth identity of the clients in authentic deed is valid so that no need to be doubt third, the legal protection for public notary and land deed official with the existence of standard clause about the truth identity of the clients in authentic deed is a form of additional protection that purposely made and add by public notary and land deed official to further protect the parties and witnesses, especially for public notary and land deed official."

"ABSTRAK Profesi Notaris dan PPAT memang tidak dapat dilepaskan dari satu sama lain, meskipun kedua jabatan ini mengemban kewenangan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya namun Negara mengatur mengenai kemandirian masing-masing institusi dalam menjalankan tugasnya. Pada prakteknya, mengenai keberlakuan sanksi terhadap jabatan PPAT tidak terlihat kemandirian institusi sebagaimana yang diamanatkan Negara. PPAT masih ldquo;menumpang rdquo; pada kewenangan Majelis Pengawas Notaris untuk memutuskan sanksi terhadap mereka yang melakukan pelanggaran dalam jabatannya sebagai PPAT. Hal ini dilakukan tanpa adanya dasar hukum yang pasti mengenai pelaksanaannya, di sisi lain, PPAT sebagai tangan negara juga berperan besar dalam kehidupan masyarakat seharusnya sudah memiliki institusi yang berdiri dengan sempurna, disertai dengan kewenangan yang jelas untuk menjamin kepercayaan masyarakat terhadap jabatan PPAT tersebut.

---

ABSTRACT Such profession as Notary and PPAT shall not be separated from each other, although these two positions bear the authority that is related to each other but the State regulates the independence of each institution in carrying out its duties. In practice, the imposition of sanctions for PPAT does not show the independence of the institution as mandated by the State. PPAT is still hitchhiking on the authority of the Notary Supervisory Board to impose sanctions against those who committed violations in their position as PPAT. This is done in the absence of a definite legal basis on the implementation, on the other hand, PPAT as the hand of the state also plays a major role in the life of the society should already have such institutions that stand perfectly, accompanied by a clear authority to ensure public confidence for PPAT."

"Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan, salah satunya akta jual beli. Dalam proses pembuatan akta tersebut calon penjual dan pembeli diwajibkan untuk membayarkan Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) terlebih dahulu sebelum akta jual beli dapat diproses dan ditandatangani dihadapan PPAT. Terhadap harga jual yang disampaikan para penghadap yang tidak sesuai dengan harga jual sebenarnya yang bertujuan untuk mengurangi pajak adalah diluar/bukan merupakan tanggung jawab PPAT. PPAT tidak membuktikan kebenaran material dari akta tersebut, dan hanya bertanggung jawab atas kebenaran formal. Bahwa dalam pengenaan BPHTB di Kabupaten Tabanan, akibat adanya pasal-pasal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9 Tahun 2010 tentang BPHTB yang isinya saling bertentangan mengenai saat terutangnya pajak, yaitu Pasal 9 ayat (1) dengan ayat (2) dan Pasal 18 ayat (1), maka aturan yang digunakan adalah Pasal 9 ayat (1) dan (2) dimana pajak harus dilunasi sebelum terjadinya perolehan hak dalam hal ini pembuatan dan penandatanganan akta jual beli. Hal ini juga sesuai dengan aturan Pasal 103 ayat (2) huruf h dan i Peraturan Menteri Negara Agraria (PMNA) Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mewajibkan PPAT untuk meminta kliennya untuk menyerahkan bukti pelunasan PPh dan BPHTB sebelum akta jual beli dibuat dan ditandatangani.

---

Land Deed Official (PPAT) is a general officers that have the authority to make the deed of land and/or building assignment, one of it is deed of purchase. In the process of making such deed, the future seller and buyer are obliged to pay Income Tax (PPh) and Land and/or Building Acquisition Rights duties (BPHTB) prior from the deed of purchase could be processed and signed in front of PPAT. In this research there are two main issues, which are what is the responsibility PPAT towards the price of purchase which is given by the appearers which is not in accordance with the real purchase price which is aimed to reduce the tax, and which regulation is used to pay the PPh and BPHTB connected with the the deed of land and/or building assignment (deed of purchase) which is made in front of the PPAT in related to Law No. 28/2009 regarding local tax and retribution. The answer to that issue is that the responsibility of PPAT is the activity to draw up (in this case filling the form that have been prepared by the Land Office, read and sign the deed, therefore PPAT can not prove the material truth from the deed. PPAT guarantee the content of the deed based on what the parties have stated, meaning that what is registered by the PPAT is correct is the will of the parties, including in deciding the price of the object purchase. Notary/PPAT can?t meddle or intervene the parties in deciding the price, PPAT will only responsible for that price only if PPAT join the decision on the price of transaction which is not in accordance with its real price. The Second issue is about the regulation that is used with the conflicting articles, the regulation that is used is better to refer to the arrangement of article 9 (1) and (2) where tax need to be paid before assigning the right, in this case the making and signing of deed of purchase. It is in accordance with the arrangement of article 103 (2) (h) and (i) State Minister of Agrarian Affairs Regulation (PMNA) No. 3/1997 regarding the Provision of the Implementation of Government Regulation No. 24/1997 regarding Land Registration that obliged PPAT to ask their client to give the evidence of payment of PPh and BPHTB before the deed of purchase is been made and signed."

"Penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab Notaris yang merangkap sebagai PPAT terkait pembuatan akta yang tidak ditandatangani oleh para pihak. Pembuatan akta yang tidak ditandatangani oleh para pihak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik PPAT maupun kode etik Notaris karena telah melanggar prinsip kejujuran dan prinsip tanggung jawab yang harus dimiliki oleh Notaris maupun PPAT. Sepanjang pelanggaran yang dilakukan tersebut juga menyangkut pelanggaran terhadap hukum negara dengan dasar hasil laboratorium kriminologi yang menyatakan tanda tangan para pihak dalam minuta akta jual beli adalah nonidentik dan berakibat merugikan klien, maka Notaris dan PPAT yang bersangkutan juga dapat dimintakan pertanggungjawaban dari sisi hukum pidana dan hukum perdata.Penulisan penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif karena menekankan pada penggunaan data sekunder atau berupa norma hukum tertulis dan wawancara dengan dua narasumber. Metode analisa data secara kualitatif sehingga bentuk hasil penelitian ini berbentuk deskriptif analistis untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya yang berhubungan dengan tanggung jawab Notaris yang merangkap sebagai PPAT.

---

This research discusses notary's responsibility as land deed official certifier in the making of land title deeds which are unsigned by the parties. The making of unsigned deed can be categorized as the violation of certifier ethics code as well as notary ethics code, given that it is breaking the honesty and responsibility principle that must be have within notaries or certifiers themself. As long as the conducted violation involves violation toward constitutional law supported with the criminology lab result stating the signature of the parties in the deed of sale and purchase is non identical and caused losses to the client, the relevant notary's and certifier's responsibility can also be asked, according to criminal law and civil law point of view.

The method used to write this research is normative juridical research approach because of the accentuation and the use of secondary data or written norm law, and, interview with two resources. The data analytical method done in a qualitative way so that this research have a form of analytical description that can give data as rigorous as possible about some conditions or other phenomenons related to notary's responsibility as the land deed official certifier."

"Pemekaran wilayah kantor pertanahan di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah pemecahan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022, dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat, khususnya terkait peralihan hak atas tanah yang mesti didaftarkan di kantor pertanahan setempat. Pemekaran wilayah ini dalam kenyataannya merubah daerah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sehingga meskipun PPAT dapat membuat akta akan tetapi akta tersebut tidak dapat didaftarkan karena berada di luar wilayah kantor pertanahan yang dipilihnya. Penelitian ini menganalisis implikasi hukum pemekaran wilayah kantor pertanahan terhadap daerah kerja PPAT dalam rangka peralihan hak atas tanah melalui kegiatan pendaftaran tanah di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Selain itu menganalisis pembuatan akta oleh PPAT terhadap bidang tanah yang masuk ke dalam wilayah daerah yang dimekarkan. Penelitian hukum ini berbentuk nondoktrinal dengan mengumpulkan data primer melalui wawancara terhadap beberapa narasumber yang relevan. Sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat dijelaskan bahwa implikasi pemekaran wilayah kantor pertanahan terhadap daerah kerja PPAT adalah munculnya ketidakpastian hukum karena akta autentik yang dibuat untuk mengalihkan hak atas tanah oleh PPAT menjadi tidak dapat didaftarkan ke kantor pertanahan hasil pemekaran yang bukan merupakan pilihan PPAT sebagai daerah kerjanya. Adapun terkait pembuatan akta oleh PPAT terhadap bidang tanah yang masuk ke dalam wilayah pemekaran daerah harus dilakukan secara cermat dan hati-hati melalui pengecekan sertipikat dan selanjutnya disesuaikan dengan data dan informasi terbaru. Apabila dalam kenyataanya akta tersebut tidak dapat didaftarkan oleh PPAT ke kantor pertanahan setempat karena daerah kerja PPAT tidak termasuk wilayah kantor pertanahan itu maka PPAT harus menyarankan kepada pihak yang hendak membuat akta untuk menghubungi PPAT yang berwenang sesuai dengan wilayah kantor pertanahan setelah pemekaran.

---

The territorial expansion of land offices in Indonesia, which includes the division of the Bogor Regency Land Office in West Java Province based on the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Regulation Number 12 of 2022, is intended to improve public services, particularly concerning the transfer of land rights that must be registered at the local land office. In practice, this territorial expansion alters the working areas of Land Deed Officials (PPAT), meaning that although a PPAT can create a deed, the deed cannot be registered if it falls outside the jurisdiction of the land office chosen by the PPAT. This study analyzes the legal implications of the territorial expansion of land offices on the working areas of PPATs in relation to the transfer of land rights through land registration activities in Bogor Regency, West Java Province. Additionally, it examines the creation of deeds by PPATs for land plots within the newly expanded regions. This legal research is non-doctrinal, collecting primary data through interviews with several relevant sources, while secondary data collection is conducted through literature studies. The collected data is then qualitatively analyzed. The analysis results indicate that the implication of the territorial expansion of land offices on the working areas of PPATs is the emergence of legal uncertainty. This is because the authentic deeds made to transfer land rights by PPATs become unregistrable at the expanded land offices that are not the PPAT's chosen working areas. Concerning the creation of deeds by PPATs for land plots within the expanded regions, this must be done carefully and meticulously by checking the certificates and aligning them with the latest data and information. If it turns out that the deed cannot be registered by the PPAT at the local land office due to the PPAT's working area not being within that land office's jurisdiction, the PPAT must advise the parties intending to create the deed to contact the PPAT authorized in accordance with the land office's jurisdiction after the territorial expansion"

"PPJB adalah perjanjian antara pihak penjual dengan pihak pembeli sebelum dilakukan jual beli karena terdapat syarat-syarat yang belum terpenuhi untuk dilakukan jual beli. Namun dalam perkembangannya, terdapat beberapa kasus utang piutang yang dibuatkan akta PPJB oleh Notaris sebagai jaminan hutang. Seperti dalam kasus gugatan Pengadilan Negeri Nomor 621/Pdt.G/2019/ PN. Sgr. Atas dasar akta PPJB dengan Kuasa Menjual tersebut kreditur melakukan proses balik nama di BPN. Sedangkan dalam proses pengalihan hak atas tanah tersebut terdapat aspek-aspek pajak yang harus dipenuhi oleh para pihak sebelum melakukan proses balik nama di BPN. Mulai dari PPh, PBB, dan BPHTB. Tesis ini menganalisis mengenai prosedur pengalihan hak atas tanah atas dasar perbuatan hukum utang piutang dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 621/Pdt.G/PN.Sgr dan peran Notaris dalam proses pengalihan hak atas tanah atas dasar perbuatan hukum utang piutang. Metode penelitian tesis ini adalah hukum yuridis normatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Simpulan penelitian dalam tesis ini adalah 1. PPJB dan Kuasa Menjual atas dasar utang piutang tidak bisa dijadikan dasar pengalihan hak atas tanah di BPN. 2. Peran Notaris yaitu sebelum membuat akta harus memberikan penyuluhan hukum mengenai akta yang akan dibuat oleh para pihak, sehingga akta yang dibuat tidak bertentangan dengan hukum. Adapun saran dalam tesis ini adalah Notaris dalam notaris dalam menjalankan jabatannya wajib mematuhi ketentuan didalam peraturan perundang-undangan dan Notaris yang tidak melakukan peranannya baik berkaitan dengan pembuatan akta PPJB dengan kuasa menjual atas dasar perbuatan hukum utang-piutang diberi sanksi diberhentiakn sementara dari jabatannya.

---

PPJB is an agreement between the seller and the buyer before buying and selling because there are conditions thathave not been met for buying and selling. But in its development, there are several cases of receivable debt made by the NOTARY as a debt guarantee. As in the case of District Court lawsuit Number 621/Pdt.G/2019/ PN. Sgr. On the basis of the DEED OF PPJB with the Power of Sale, creditors conduct a process behind the name in BPN. While in the process of transferring land rights there are aspects of taxes that must be met by the parties before carrying out the process behind the name in bpn. Starting from PPh, UN, and BPHTB. This thesis analyzes the procedure for transferring land rights on the basis of the legal actions of receivable debts in the case of Singaraja District Court Decision No. 621 / Pdt.G / PN.Sgr and the role of Notaries in the process of transferring land rights on the basis of the legal actions of receivable debts. This thesis research method is normative juridical law with a typology of explanatory research. The conclusion of the research in this thesis is 1. PPJB and The Power of Sale on the basis of receivable debt cannot be used as a basis for the transfer of land rights in BPN. 2. The role of the Notary is before making a deed must provide legal counseling regarding the deeds to be made by the parties, so that the deed made is not contrary to the law. The advice in this thesis is that the Notary in the notary in carrying out his position must comply with the provisions in the laws and notaries who do not perform their role well with regard to the making of ppjb deeds with the power to sell on the basis of legal actions of debts receivables are sanctioned temporarily from office"