Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu penyebab ketidakberhasilan penerapan suatu kebijakan adalah adanya penelitian yang tidak akurat atau tidak lengkap. Penggunaan penelitian berbasis bukti (evidence-based) merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan dalam proses perumusan suatu kebijakan. Program keluarga Harapan (PKH), merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia menerapkan formulasi kebijakan berbasis bukti dalam bentuk Conditional Cash Transfer. Dalam rangka mengembangkan kebijakan berbasis bukti, Pemerintah Indonesia harus mempertimbangkan pentingnya sisi permintaan dan penawaran. Dari sisi permintaan pemerintah Indonesia dapat mengembangkan Program peningkatan kapasitas bagi para pembuat kebijakan (termasuk politisi dan teknorat) untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menakses dan menggunakan penelitian ilmiah dalam proses pembuatan kebijakan. Sementara dari sisi penawaran, interaksi antara peneliti dan pembuat kebijakan bisa meningkat dengan melibatkan para pembuat kebijakan dalam tahap perancangan penelitian, dengan tetap mempertahankan indepedensi penelitian yang dilaksanakan. Dalam proses formulasi dan implementasi Program Keluarga Harapan menunukan bahwa kebijakan yang diambil bukanlah murni berbasis bukti, namun lebih kepada evidence-informed or evidence-influence policy. Untuk itu diperlukan komitmen dan koordinasi yang efektif dan efisien antara politisi, BAPPENAS serta komunitas penelitian di INdonesia dalam ranka untuk menghasilkan kebijakan berbasis bukti di masa yang akan datang."

"Conditional Cash Transfer (CCT) sudah menjadi kebijakan populer yang digunakan oleh pemerintah di berbagai negara untuk digunakan sebagai jaring pengaman bagi penduduk miskin. Akan tetapi, beberapa artikel sebelumnya mengungkapkan bahwa peningkatan pendapatan dari CCT akan meningkatkan konsumsi dari temptation goods. Artikel ini akan meneliti efek dari Program Keluarga Harapan, sebuah program kebijakan CCT di Indonesia, terhadap konsumsi dari temptation goods. Dengan menggunakan model fixed effect, artikel ini menemukan bahwa peningkatan setiap rupiah dari kebijakan Program Keluarga Harapan akan mengurangi konsumsi tembakau. Artikel ini berkontribusi terhadap literatur yang ada dengan melakukan estimasi pengaruh setiap nilai rupiah dari kebijakan CCT.

---

Conditional Cash Transfer (CCT) has become a popular policy utilized by governments in many countries to serve as a safety net for low income people. However, several previous studies find that the increase of income from CCT will increase the consumption of temptation goods. This study examines the effect of Program Keluarga Harapan, a CCT policy in Indonesia, to the consumption of temptation goods. By utilizing fixed effect model, this study finds that the increase of every rupiah decreases tobacco consumption. This study contributes to the literature by estimating the rupiah value of CCT."

"Program Bantuan Tunai Bersyarat BTB merupakan salah satu kebijakan yang paling populer dalam mengurangi kemiskinan. Selain tujuan utamanya untuk mengurangi kemiskinan, program ini juga sering diklaim memiliki dampak pada fertilitas seperti jarak kelahiran. Pada satu sisi program ini dapat meningkatkan jarak kelahiran karena peningkatan pengetahuan kesehatan reproduksi ibu. Di sisi lain, program ini mungkin memberi insentif bagi rumah tangga yang menerima kurang dari jumlah maksimal untuk mengurangi jarak kelahiran karena jumlah bantuan tunai didasarkan pada prasyarat mencakup kehamilan dan jumlah anak balita.Dengan menggunakan data dari program BTB Indonesia atau Program Keluarga Harapan PKH , kami ingin mengukur dampak program jangka pendek dan jangka panjang terhadap jarak kelahiran. Kami membangun sejarah kelahiran kepala keluarga perempuan dan pasangan dari informasi anggota keluarga kemudian mengelompokkannya menurut paritas jumlah kelahiran hidup untuk menangani autokorelasi.Hasil yang kami peroleh menunjukkan bahwa dalam jangka pendek dan panjang program PKH menurunkan jarak kelahiran khususnya untuk keluarga yang belum menerima bantuan yang maksimum. Ini berarti ada dampak negatif yang tidak diinginkan dari program terhadap fertilitas.

---

Conditional Cash Transfer CCT program is one most popular policy approaches in the fight against poverty. In addition to its main goal of reducing poverty, this program is also often claimed to have impacts on fertility outcomes such as birth spacing. On one side, this program might increase the birth spacing due to improvement of mother rsquo s reproductive health knowledge. On the other side, this program might provide incentive for households who receive less than maximum amount of benefit to reduce birth spacing, since the amount of transfer is based on numbers of household preconditions that include pregnancy and number of small children.

Using the data from Indonesia CCT program or Program Keluarga Harapan PKH , we want to measure both short term and long term program impacts on the birth spacing. We constructed the birth histories of female household heads and spouses from households members information then stratified it by parity the number of live births to deal with autocorrelation.

Our results indicate that both in short term and long term the PKH program decreased the birth spacing especially for family who receive less than maximum benefit. This implies that there is a negative unintended impact of the program on fertility."

"Studi ini mengungkap mengenai kebijakan publik Pemerintah Kota Depok terhadap penyediaan perumahan yang layak bagi MBR. Keterbatasan lahan merupakan suatu permasalahan tersendiri bagi pembangunan perumahan dan permukiman di perkotaan. Meningkatnya harga lahan dan perumahan mengakibatkan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tidak mampu memenuhi kebutuhan akan rumah yang layak. Penelitian ini difokuskan pada aspek kebijakan Pemkot Depok terkait dengan keberpihakan pada MBR khususnya penyediaan perumahan yang layak bagi MBR. Penelitian bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan Pemda Kota Depok terhadap penyediaan kebutuhan perumahan yang layak bagi MBR. Data dan informasi diperoleh melalui pengumpulan data sekunder yang berupa kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan perumahan, Rencana Tata Ruang, peta-peta dan wawancara serta survey dan pengambilan foro-foto. Evaluasi formal yang digunakan dalam penelitian ini yaitu evaluasi summative yaitu menggunakan undang-undang,dokumen-dokumen,program, dan wawancara untuk menganalisis kebijakan pemerintah terhadap penyediaan perumahan yang layak bagi MBR. Selain itu juga menggunakan pendekatan Teori Turner, Burgess dan Drakakis - Smith yaitu demand-supply dan pengaruh nilai guna/tukar terhadap rumah sebagai komoditas. Dari analisis ditemukan bahwa dalam kebijakan publik yang dibuat oleh Pemkot Depok mengenai penyediaan perumahan yang layak bagi MBR masih belum terlihat nyata. Belum ada program-program yang jelas terhadap penyediaan perumahan bagi MBR. Program-program yang ada baru sebatas Rumah Tidak Layak Huni dan perbaikan sarana dan prasarana permukiman. Pada akhirnya, hasil dari evaluasi ini dapat disimpulkan bahwa belum ada kebijakan yang jelas dan terarah mengenai penyediaan perumahan yang layak bagi MBR yang tertuang di dalam rencana, program dan kegiatan.

---

This study reveals the public policy regarding the provision of housing for Low Income People (MBR). The limitation of land itself is an issue for the supply of urban housing and settlements. The increased land and housing prices cause the low income community cannot afford a decent house.

This study focused on the policy aspect of Pemkot Depok about their favor on low income community especially on the supply of decent housing for them. This research aims to evaluate the Pemkot Depok policy on the supply of decent housing demand for low income community.

Information and data is gathered by the collection of secondary data, such as housing regulations, City Spatial Planning, maps, photos, interviews and surveys.This thesis is using summative evaluation for the formal evaluation. The summative evaluation include regulations, documents, governmental programs and interview to analyze the regulations concerning the providence of housing for the Low Income Society. A theory approach is also used the theory of Turner, Burgess and Drakaris-Smith about the supply-demand of housing and the influence of housing value as a commodity.

The analysis shows that there is still no real result in the public policy issued by the Pemkot Depok concerning the providence of housing for the Low Income People. The existing programs are limited to the improper livable house and the improvement of facilities and infrastructure of settlement.

In the end, the results of this evaluation can be concluded that there is no clear policy and direction regarding the provision of adequate housing for the MBR contained in the plans, programs and activities."