Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"On the stripped of the Judicial Commission of its oversight role by Constitutional Court and its impact on judicial reform and law enforcement in Indonesia."

"Pembahasan mengenai budaya hukum hakim hanya difokuskan pada periode 1950 s/d 1965, karena satu hal yang sangat menarik untuk dianalisis yaitu mengenai Hakim Agung yang ada dan yang menjabat pada masa pemerintahan Demokrasi Parlementer adalah sama dalam jumlah maupun orangnya, dengan yang ada pada masa Pemerintahan Demokrasi Terpimpin.Dari latar belakang di atas telah tergambar mengenai budaya hukum Hakim dalammenjalankan fungsinya yang selalu berbeda-beda, karena pada prinsipnya banyakdipengaruhi kebijakan kekuasaan politik, padahal kekuasaan tersebut selalu didasarkan padaKonstitusi (UUDS 1950 dan UUD 1945) yang sama-sama memiliki asas kemandirianHakim/Peradilan. Dalam perkembangannya kekuasaan kehakiman tidak selalu mandiri,karena budaya hukum Hakim dipengaruhi oleh kepentingan politik penguasa. Hakim seringberada di bawah kendali Eksekutif dan membenarkan tindakan penguasa melalui putusan-putusan atau penetapan-penetapan Hakim, sehingga tindakan pemerintah dibenarkanmenurut keadilan formal, namun tidak menurut keadilan substansial. Demikian jugasebenarnya selain faktor politik masih banyak faktor lainnya yang mempengaruhi budayahukum Hakim dalam menjalankan fungsinya.Oleh karena itu penelitian ini mencoba mengembangkan pembahasan yangdifokuskan kepada budaya hukum Hakim, khususnya budaya hukum Hakim Agung sebagaipersoml Hakim yang tertinggi dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman, sekaligusmerupakan benteng terakhir dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukurn.Berangkat dari latar belakang tersebut di atas, maka disusun rumusan masalah yangmenjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini, yaitu:1. Mengapa budaya hukum dalam sistem hukum merupakan aspek yang sangat pentingdan menentukan bexjalannya sistem hukum itu?2. Faktor-faktor apakah yang paling menentukan sikap atau budaya hukum Hakimdalam menjalankan fungsinya?3. Mengapa pada masa pemerintahan Demokrasi Parlementer sikap atau budayahukum Hakim dapat mencerminkan rasa keadilan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, padahal waktu itu situasi dan kondisi sosial, politik, ekonomidan keamanan tidak menentu?4. Mengapa pada masa pemerintahan Demokrasi Terpimpin sikap atau budaya hukumHakim tidak banyak mencerminkan rasa keadilan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat?5. Bagaimanakah sikap atau budaya hukun Hakim dalam memeriksa dan mengadiliperkara-perkara jika pemerintah sebagai salah satu pihak (kasus politik) atau yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah, bagaimana pula jika tidak terkait dengan pemerintah pada periode Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Terpimpin?Beberapa metode penelitian digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode penelitian yuridis normative, metode penelitian sejarah hukum dan penelitian empiris yangbersifat kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. penelitian juga dilakukan terhadap berbagai putusan Mahkamah Agung RI yang menarik perhatian masyarakat, baik dalam masa pemerintahan era Demokrasi Parlementer di bawah UUDS 1950, dan pemerintahan demokrasi terpimpin di bawah UUD 1945. Dalam penelitian lapangan digunakan pedoman wawancara (interview guide) dengan menggunakan metode non probability purbosive sampling, yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan subjektif dari peneliti. Jadi peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap mewakili dalam kaitannya dengan budaya hukum Hakim dalam menjalankan fungsinya.;;"

"Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangan menguji Undang-undang terhadap UUD 1945 berperan sebagai negative legislator. Dalam perkembangannya seringkali Mahkamah Konstitusi tidak hanya memutus apakah suatu norma bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak tetapi juga merumuskan norma baru. Sikap aktif Mahkamah Konstitusi tersebut dianggap sebagai bentuk penerapan prinsip judicial activism. Judicial Activism dipahami sebagai dinamisme para hakim ketika membuat putusan tanpa melalui batas-batas konstitusi. Namun banyaknya kritik terhadap prinsip judicial activism melahirkan doktrin judicial restraint sebagai sebuah antitesa. Dalam doktrin judicial restraint, pengadilan harus dapat melakukan pengekangan diri dari kecenderungan ataupun dorongan untuk bertindak layaknya sebuah miniparliament. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menerapkan prinsip ini pun tidak sedikit jumlahnya. Namun hingga kini penerapan kedua prinsip tersebut oleh Mahkamah Konstitusi belum jelas. Oleh karena itu, skripsi ini ingin membahas mengenai penerapan kedua prinsip tersebut dalam putusan pengujian Undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Metode penulisan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan bahan kepustakaan serta wawancara. Dari hasil riset didapati bahwa belum adanya parameter bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana bisa menerapkan prinsip judicial restraint dan judicial activism menimbulkan kerancuan. Prinsip judicial restraint dan judicial activism tidak bisa disamakan penerapannya dalam setiap kasus karena masing-masing kasus memiliki persoalan yang berbeda. Tidak ada satu prinsip yang lebih baik atau yang lebih tinggi dari prinsip lainnya, sehingga tidak bisa dikatakan jika Mahkamah Konstitusi lebih baik mengedepankan penerapan judicial restraint dibanding judicial activism maupun sebaliknya.

---

The Constitutional Court in executing its authority to review the constitutionality of the law act as negative legislator. In its development the Constitutional Court often to not only decide whether a norm contradict to the constitution or not but also formulate a new norm. The Constitutional Court 39s active stance is considered as a form of applying the judicial activism principle. Judicial Activism is understood as the dynamism of judges when making decisions without going through the boundaries of the constitution. However, many criticisms towards judicial activism causing judicial restraint doctrine to rise as an antithetical view In judicial restraint doctrin, the court must be able to exercise self restraint from the tendency to act like a miniparliament. There are many Constitutional Court's cases that applies the judicial restraint principle. However, until now the application of both principles by the Constitutional Court is not clear. Therefore, this thesis would like to examine about the application of both principles on judicial review cases in Constitutional Court. Research method used is normative juridical writing with qualitative approach from library materials and interview.

The research results found that there is no parameter yet for the Constitutional Court to decide when and under what circumstances to apply the judicial restraint and judicial activism principles. It cause confusion. Nevertheless, the judicial restraint and judicial activism principle can not be equated with the application in each case because each case has different problems. There is no one principle that is better or higher than other principles, so it can not be said if the Constitutional Court is better put forward the implementation of judicial restraint than judicial activism or vice versa. "