Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Protection of children?s rights in Indonesian laws related to criminal cases"

"Pembangunan Nasional pada hakekatnya merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya berarti meliputi semua aspek kehidupan penduduk, baik yang bersifat material maupun spiritual. Peningkatan usaha pembangunan yang pada mulanya di titik beratkan pada aspek material terutama di bidang ekonomi, telah diperluas sedemikian rupa sehingga meliputi pula aspek spiritual dan di bidang sosial termasuk aspek kependudukan keluarga berencana. Program kependudukan bertujuan menurunkan tingkat kelahiran dan tingkat kematian serta pengaturan dan penyebaran penduduk sedemikian rupa, sehingga tercapai keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dengan kualitas kehidupan. Keseimbangan tersebut dapat dicapai dengan membatasi tingkat kelahiran yang dengan demikian dapat memberikan perlindungan kepada wanita atas resiko kematian karena kelemahan fisiknya. Adapun cara pembatasan kelahiran tersebut adalah dengan cara pemakaian alat kontrasepsi. Alat kontrasepsi yang termasuk program KB adalah yang bersifat sementara seperti kondom, IUD, implant, suntikan dan pil sedangkan yang bersifat permanen yaitu sterilisasi "(kontap) tidak termasuk program KB. Dalam skripsi ini akan di bahas mengenai masalah izin suami dalam hal sterilisasi, masalah perlindungan anak dalam hal Pendidikan KB bagi generasi muda dan masalah peredaran obat yang termasuk Daftar G."

"Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, kita tidak dapat melepaskan diri dari kenyataan bahwa masih banyak terdapat penyimpangan tingkah laku atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak. Anak-anak yang berkonflik dengan hukum diasumsikan membutuhkan perlindungan khusus (children in need Special protection) karena rentan dengan kekerasan, penyalahgunaan prosedural formal hukum dan rawan perampasan hak-haknya untuk hidup, berkembang dan berpartisipasi. Salah satu cara memberikan perlindungan tersebut adalah dengan memberikan satu intervensi hukum, baik hukum positif mapun proses penanganan perkara anak-anak sebagai pelaku tindak pidana. Dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menentukan bahwa kepada anak dapat dijatuhkan pidana atau tindakan. Akan tetapi undang-undang ini tidak secara tegas menentukan bahwa hakim hendaknya memprioritaskan tindakan daripada pidana terhadap anak. Sering terjadi adalah menjatuhkan pidana kepada anak daripada memberikan alternatif tindakan, baik mengembalikan kepada orang tua, menyerahkan kepada negara atau menyerahkannya kepada Departemen Sosial. Aparat penegak hukum pun belum memahami benar mengenai adanya diversi/pengalihan terhadap anak pelaku tindak pidana yang harus dilakukan sejak awal anak melakukan suatu perbuatan pidana. Lebih lanjut anak-anak yang ditahan tidak. boleh kehilangan hak-haknya sebagaimana anak-anak lain."