Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam operasi penangkapan di Palembang, polisi menemukan puluhan bom yang siap diiledakkan, amunisi dan bahan pembuat bom. Para tersangka umumnya masih sangat muda dan mempunyai profesi beragam, mulai pegawai negeri, mahasiswa, buruh. Teroris ternyata sudah demikian mudah masuk ke wilayah-wilayah di Sumatera Selatan, seperti OKI. Islam tidak mengajarkan terror. Indonesia adalah medan damai bukan medan perang, jika ingin perang maka seharusnya masuk medan perang yang sesungguhnya di Afganishtan ataupun Irak. Indonesia kini telah menjadi korban terorisme…. "

"Penelitian ini berusaha menguraikan apa yang menjadi penyebab atau faktor-faktor apa yang menjadikan sel-sel aktif terorisme internasional dapat tumbuh dan berkembang di Indonesia. Aksi-aksi teror kian hari kian marak, dan dilakukan dengan motif yang berbeda-beda pula. Berdasarkan perbedaan motif itulah dapat dikelahui hal-hal apa yang menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan sel-sel terorisme: di Indonesia dikaitkan dengan metode perekrutan serta sasaran perekrutan yang berpotensi. Yang dimaksud dengan sel-sel terorisme disini adalah para pendukung aksi teror, Sel-sel terorisme lebih dilihat sebagai pribadi perorangan bukan sebagai kelompok aksi teror, walaupun kelak akan mengacu pada terbentuknya kelompok dalam melakukan aksinya dikatakan aktif, karena layaknya sel dalam tubuh, sel-sel terorisme tersebut juga mempunyai kemampuan berkembang dengan cepat dalam menyebarkan ideologi kekerasan dalam mencapai tujuannya. Data yang didapat berasal dari tulisan yang sudah dipublikasikan seperti buku, jurnal, dan artikel yang relevan dengan penelitian ini juga dijadikan sebagai data sekunder.Kerangka pemikiran yang digunakan adalah teori komponen terorisme milik Berger yang dikaitkan dengan analisa kerangka berpikir secara kultural dan rasional yang menjelaskan sebab terjadinya teror milik North. Dari kedua teori tersebut akan dapat diketahui motif-motif apa saja dari para aksi teror yang menyebabkan adanya perbedaan pola penyebaran paham serta perekrutan yang dilakukan Hasil yang didapatkan sesuai dengan pendeiinisian sel-sel aktif terorisme menurut Barber. Dalam pendefinisian terorisme itu sendiri, penulis mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, pada peristiwa peledakan bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002.Asumsi yang digunakan adalah bahwa motif terbesar dari para pelaku aksi teror adalah agama dan kebencian terhadap AS, khususnya Pemerintahan George Bush, dan negara-negara sekutunya Hal tersebut didasarkan karena persoalan menyangkut agama dan anti-Pemerintahan George Bush masih mendapat respon yang sangat besar di Indonesia. Adapun asumsi mengenai pelaku aksi bom Bali mengarah pada anggota-anggota Jamaah Islamiyah (JI). Asumsi ini dibuat berdasarkan pemberitaan di berbagai media massa mengenai penangkapan para tersangka pelaku bom Bali karena dalam pemberitaan media dikatakan bahwa para tersangka yang tertangkap semuanya adalah anggota dari JI. Tesis ini sekaligus mencoba untuk rnelakukan klarifikasi bahwa hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai patokan dalam menjustifikasi bahwa II merupakan pelaku utama dalam peristiwa tersebut.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motif-motif para pelaku aksi teror berbeda-beda tetapi masalah agama dan kebencian terhadap pemerintahan George Bush dan sekutunya masih mendapat tempat teratas, dan hal tersebut dipakai sebagai alat dalam menyebarkan ideologi kekerasan karena masalah tersebut merupakan masalah yang sangat sensitif dan masih mendapat respon yang besar dari masyarakat Indonesia."

"DI era globalisasi seperti era ini , terorisme semakin terinternasionalisasi. Tidak cukup satu lembaga pemerintah untuk mampu menangani terorisme sendirian. Skla ancaman terorisme sering memerlukan keputusan di tingkat cabinet. Hal tersebut menuntut adanya struktur pengambilan keptusan strategis. Artikel ini mengulas sturuktur sewan kemanana Nasional di empat Negara yaitu : Malysia, Singapura, Australia dan Amerika serikat ; sebagai referensi dalam pembentukan struktur koordinasi penanganan terorisme di Indonesia , walaupun tanpa keberadaan UU Keamanan Nasional dan Revisi UU tentang Pemberantasan Terorisme. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan teror bom buku yang terjadi di Jakarta merupakan modus baru para teroris dalam melakukan aksinya, karena yang menjadi targetnya adalah individu sehingga apabila tidak dilakukan penanganan, maka akan berdampak pada psikologi masyarakat yaitu tingginya rasa kecemasan dan kekhawatiran masyarakat. Teror bom buku, apabila melihat jumlah korban dan kualitas ledakan, tidak sebanding dengan bom yang ditempatkan di gedung-gedung tertentu seperti pada kasus-kasus teror bom sebelumnya. Akan tetapi dampaknya hampir sama, bahkan teror bom buku sudah menyentuh aspek psikologi masyarakat awam. Ketakutan dan kepanikan yang melanda sampai ditingkat rumah tangga adalah bentuk keberhasilan aksi bom buku ini menjadi sebuah teror. Mengacu pada hukum formal yang berlaku di Indonesia, maka aksi dan pelaku bom buku dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme. Mencermati perkembangan terorisme dengan organisasi dan jaringan global yang dimilikinya, dimana kelompokkelompok terorisme internasional mempunyai hubungan dan mekanisme kerja sama, baik dalam aspek operasional infrastruktur maupun infrastruktur pendukung. Berkaca pada kondisi tersebut, aparat kepolisian Republik Indonesia sesuai yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri merupakan ujung tombak dalam memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat dengan memberantas pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia, seperti menangkap pelaku, mencegah, melakukan penyelidikan dan penyidikan, bahkan menembak mati para pelaku teror. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Polri adalah dengan membentuk Detasemen Khusus (Densus 88) Antiteror yang berada pada garis terdepan dalam memberantas aksi terorisme tersebut. Dapat dipastikan, peranan Polri untuk pemberantasan tindak pidana terorisme tersebut tidak terlepas dari 3 (tiga) fungsi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat dimana Polri harus melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan yang mengancam jiwa warga negara Indonesia. Dalam hal ini Polri melalui Densus 88 Antiteror harus berpedoman kepada undang-undang yang mendasarinya yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonsia.

---

The research aims at explaining the terror of book bomb occuring in Jakarta Suchterror is a new modus operandi of terrorists in doing their actions because their targets are individuals If the police do not handle the case immediately such terror will psychologically affect communities in the forms of high anxiety and worriness Book bombings in the context of their victims and the quality of their explosions can not be compared with the previous bombings happening in certain buildings However both of bombing types have similar effects Moreover book bombings have nearly touched the psychological aspects of common people The fearness and panic attacking families are the forms of the terrorists success of committing book bombings leading to a terrorizing act

In accordance with formal law prevailing in Indonesia the act and perpetrator of book bombings can be categorized as a terrorism act Terrorists have currently cooperated with other groups and networks that posses good relationship and working mechanism either in the context of infra structural operation or supporting infrastructures.

By looking at such situation and condition the Indonesian National Police as stated in Law No 2 2002regarding Indonesian National Police is the front liner in providing protection and security to people in combating terrorism in Indonesia The Indonesian National Police does the responsibilities by arresting the perpetrators preventing investigating interrogating and even shooting death the perpetrators One of the Indonesian National Police efforts is the establishment of an special detachment 88Antiterror Special Detachment

It can be concluded that the role of the Indonesian National Police can not be separated from the three functions protector shelter and servant of public The Indonesian National Police must protect people from acts threatening their lives The Indonesian National Police through 88 Antiterror Special Detachment in conducting such duties and responsibilities must be guided by Law No 2 2002 regarding the Indonesian National Police "

"ABSTRAKTesis ini membahas tinjauan perubahan strategi pendanaan terorisme di Indonesia khususnya yang dijalankan oleh Jemaah lslamiya (JI) dan jejaringnya. Analisis dalam tesis ini menggunakan dasar leori Martha Crenshaw tentang kelogisan berpikir dari teroris. Kajian literatur dalam penelitian ini menemukan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan strategi pendanaan terorisme yang kemudian menjadi indikator perlimbangan bagi teroris dalam menentukan strategipendanaan bagi organisasinya. Penelitian ini adalah penelitian kualitalif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlunya kerangka hukum yang komprehensif terkait percepatan kriminalisasi pendanaan terorisme, dan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik sehingga tenvujudnya mekanismekoordinasi dan kerjasama yang kuat antar instansi yang, terkait dengan upaya pencegahan dan pemberanlasan tindak pidana pendanaan terorisme di Indonesia.

---

AbstractThis thesis discusses about an overview of changes in the strategy of terrorist financing in Indonesia especially run by Jemaah lslamiya (JI) and its network. The analysis in this thesis is based on the theory of Martha Crenshaw which is about the logical thinking of terrorists. Literature study in this research found some factors that influence the changes of the strategy of terrorist financing. Those factors become the consideration indicators in detemiining the organization?s funding strategy. This research is qualitative descriptive interpretive. The result of research recommends that the necessity of a comprehensive legal framework related to the acceleration of the criminalization of the financing terrorism. and the importance of good govermance, so that the establishment of coordination mechanisms and strong cooperation between institutions related to the prevention and eradication of terrorist financing in Indonesia."

"Study on terrorism from psychology, politics, media role, economic, and national security viewpoints."

"Penelitian ini merupakan studi mengenai Analisis Potensi Ancaman dan Program Deradikalisasi yang Dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terhadap Warga Negara Indonesia yang Terindikasi Terkait Foreign Terrorist Fighters. Kompleksitas permasalahan pada WNI yang terindikasi terkait dengan FTF dapat memunculkan potensi ancaman keamanan, dimana BNPT telah melaksanakan upaya penanganan melalui deradikalisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi literature. Penelitian bertujuan untuk (1) mengidentifikasi dan menganalisa potensi ancaman yang berasal dari Warga Negara Indonesia yang terindikasi terkait dengan FTF; dan (2) mengidentifikasi dan menganalisa upaya-upaya deradikalisasi yang dilaksanakan oleh BNPT terhadap Warga Negara Indonesia yang terindikasi terkait dengan FTF. Teori dan konsep yang digunakan adalah teori Deradikalisasi, radikalisasi dan Stratejik Intelijen.Hasil dari penelitian ini adalah (1) Potensi ancaman yang dapat ditimbulkan dari WNI yang terindikasi terkait dengan FTF antara lain melakukan serangan teror di dalam maupun luar negeri baik secara individual/kelompok, merencanakan dan mengarahkan serangan teror, menjadi relocators, merekrut jaringan baru atau memperkuat organisasi teroris yang ada di Indonesia; (2) Hasil analisis terhadap upaya deradikalisasi yang dilaksanakan oleh BNPT terhadap WNI yang terindikasi terkait dengan FTF menunjukkan BNPT tidak memiliki strategi deradikalisasi yang komprehensif terkait penanganan WNI yang terindikasi terkait dengan FTF, BNPT juga memainkan peran yang belum optimal dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan deradikalisasi terhadap WNI yang terindikasi terkait dengan FTF.

---

This research is a literature study on the Analysis on Threat Potential and Deradicalization Program Conducted by the National Counterterrorism Agency (BNPT) against Indonesian associated with Foreign Terrorist Fighters. The complexity of the problems with Indonesian associated with FTF can lead to potential security threats, where the BNPT has carried out efforts to address them through deradicalization. This study uses a qualitative approach to data collection through interviews and literature studies. The research aims to (1) identify and analyze potential threats from Indonesian associated with FTF; and (2) identifying and analyzing the de-radicalization program conducted by BNPT towards Indonesian associated with FTF. Theories and concepts used are Deradicalisation, Radicalization and Strategic Intelligence.The results of this study are (1) Potential threats that may arise from Indonesian associated with FTF, including carrying out terrorist attacks at home and abroad both individually/in groups, planning and directing terror attacks, becoming relocators, recruiting new networks or strengthening terrorist organizations in Indonesia; (2) The results of the analysis of the deradicalization program conducted by BNPT towards Indonesian associated with FTF shows that BNPT does not have a comprehensive deradicalization strategy related to handling Indonesian associated with FTF, BNPT also plays a role that has not been optimal in implementing and coordinating the deradicalization of Indonesian associated with FTF."

"Penelitian ini membahas tentang penerapan strategi penanganan tindakpidana terorisme oleh Detasemen Gegana Satbrimob Polda Metro Jaya pada peristiwaBom Thamrin tahun 2016. Permasalahan yang diteliti mengenai implementasipenerapan strategi Detasemen Gegana Satbrimob Polda Metro Jaya dalam menanganitindak pidana terorisme ldquo;Bom Thamrin rdquo; pada tahun 2016 serta dampak daripenerapannya tersebut yang akan dibahas dengan menggunakan beberapa teori dankonsep sebagai pisau analisis, antara lain Konsep Implementasi, Teori Strategi, TeoriPilihan Rasional, Teori Penanggulangan Tindak Pidana, Teori Koordinasi.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data atauinformasi didapatkan dengan teknik wawancara, observasi, dan telaah dokumen.Selanjutnya, data yang telah dihimpun dianalisis dengan melakukan tahapan reduksidata, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan menyebutkan bahwaimplementasi penanganan tindak pidana terorisme oleh Detasemen GeganaSatbrimob Polda Metro Jaya belum optimal karena belum sesuai dengan apa yangsudah diatur dalam Surat Keputusan Kapolri Nomor 172 Tahun 2014 tentangPenanganan Tempat Kejadian Perkara Bom. Oleh karena itu, disarankan agardilaksanakan sosialisasi Surat Keputusan Kapolri Nomor 172 Tahun 2014 tentangPenanganan Tempat Perkara Bom, membentuk pasukan yang bersifat mobile danundercover atau tidak menggunakan seragam dinas,melatih peran first responderdalam kejadian active shooter dan/atau peledakan bom, penggunaan teknologimutakhir secara maksimal, serta perlunya mempelajari dan mengikuti perkembangandan pola serangan teror yang terjadi di seluruh belahan dunia untuk antisipasikejadian yang sama terjadi di masa yang akan datang.

---

This study discusses about the implementation of the strategy in handlingterrorism by Detachment Gegana Satbrimob Polda Metro Jaya on ldquo Bom Thamrin rdquo Case in 2016. The problems examined about the implementation of strategy ofDetachment Gegana Satbrimob Polda Metro Jaya in handling terrorism case BomThamrin in 2016 and the impact of its implementation.This research uses qualitative approach. Data source or information isobtained by using interview techniques, observation, and document review. Furthermore, the data have been analyzed by using three steps data reduction steps,data presentation, and conclusions.The results of research showed that the implementation in handling terrorismcase by the Detachment Gegana Satbrimob Polda Metro Jaya was not optimalbecause it has not been applied based on the Decree of the Chief of Police Number172 Year 2014 concerning Handling of Bomb Crime Scene. This study suggest tosocialize the Decree of the Chief of the National Police Number 172 of 2014concerning the Handling of Bomb Crime Scene establishing mobile and undercoverforces not using uniforms training the first responder role in active shooter and orbombing incident and analyzing the development and patterns of terror attacksaround the world to set the anticipation facing the same case occur in the future."