Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Poverty is one of the main problems in a complex and chronic process of economic development that has no border in time and space dimension. Tabanan Regency, one of the regions with the highest poverty index among other regions has 41.894 people in poverty and Kediri sub-district has a pole position of people in poverty One of the poverty problems to implement poverty alleviation is not optimal because the indicator does not use local specific or the root of the problem. This study aimed to analyze poverty condition in Tabanan Regency includes 1) describing real condition of poverty in Tabanan Regency with Nested Spheres of Poverty; 2) identifying the determinant of poverty in Tabanan Regency; 3) determining strategy of poverty alleviation based onlocal genius. The method used in this study was descriptive-quantitative using poverty index and other statistical descriptive analysis. The area of the study is ten sub-districts in Tabanan Regency: Selemadeg, Kerambitan, Tabanan, Kediri, Marga, Baturiti, Penebel, Pupuan, West Selernadeg, and East Selemadeg. The result of this study is poverty in Tabanan Regency is of moderate category for all aspect of Nested Spheres of Poverty, so poverty problem is still important program to alleviate. Aggregately, the rank priority of poverty is economic, wealth, political, natural resources, knowledge, health, social and infrastructure. The strategy to alleviate poverty in Tabanan Regency is to strengthen the economy, social culture and local institution, mitigating vulnerability of poverty, and sustainabile program for increasing the welfare of the community."

"Indonesia telah berhasil mengurangi kemiskinan moneter dalam satu dekade terakhir. Namun indikator kesehatan belum menunjukkan perbaikan seperti angka kematian ibu dan angka kematian bayi yang jauh di atas target pembangunan berkelanjutan (SDGs). Kesehatan merupakan salah satu indikator yang mencerminkan kesejahteraan manusia. Namun, tidak ada angka pasti untuk menangkap kemiskinan dalam dimensi kesehatan di Indonesia. Penelitian ini mencoba mengukur kemiskinan dimensi kesehatan dengan membangun indeks kemiskinan dimensi kesehatan antar provinsi di Indonesia dengan menggunakan metode Alkire-Foster. Penelitian ini juga menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk menganalisis perbedaan spasial antar provinsi. Selain itu, penelitian ini menguji korelasi antara probabilitas peluang sebuah rumah tangga untuk mengalami kemiskinan dimensi kesehatan dengan beberapa faktor yang terkait dengannya, seperti karakteristik social ekonomi, perbedaan antar wilayah, dan status penerimaan bantuan bersyarat tunai, yang menggunakan regresi probit. Penelitian ini menemukan bahwa indeks kemiskinan kesehatan Indonesia adalah 0,03 dimana 12,64 persen rumah tangga tidak dapat mengakses layanan kesehatan. Selain itu, terdapat perbedaan keterjangkauan pelayanan kesehatan antar provinsi. Penelitian ini juga menegaskan bahwa faktor demografi, faktor sosial ekonomi, variasi wilayah, dan status penerimaan PKH memiliki korelasi dengan peluang sebuah rumah tangga untuk menjadi miskin dalam dimensi kesehatan.

---

Indonesia is successful to reduce monetary poverty over the last decade. However, health indicator does not show improvements like maternal mortality rate and infant mortality rate which are far above SDG’s targets. Health is one of the indicators to reflect human well-being. However, in Indonesia, there are no exact figures to capture health deprivation. This study attempts to measure health deprivation by constructing health poverty index among across provinces in Indonesia using Alkire-Foster method. This study also uses GIS to analyse spatial differences among provinces and examine the correlation between probability to be deprived in health dimension and several factors associated with it using probit regression. This study finds that health poverty index Indonesia is 0.03 which 12.64 per cent of households are deprived to access health services. In addition, there are differences in health service affordability across provinces. This study also confirms that demographic factors, socio-economic factors, regional variations, and beneficiary status of PKH are associated with the chance of a household being health poor."

"ABSTRAKJalak Bali merupakan satwa endemik Pulau Bali dan masuk kategori hewan yang dilindungi. Penurunan populasi jalak bali disebabkan faktor alih fungsi lahan sehingga sumber makan dan tempat bersarang di Taman Nasional Bali Barat berkurang. Persyaratan hidup jalak bali untuk kesesuaian habitat meliputi variabel wilayah ketinggian, jarak dari sungai, tipe vegetasi, jarak dari permukiman dan jarak dari jalan. Dengan menentukan indeks kesesuaian dibantu dengan metode pembobotan dan analisis overlay akan didapatkan wilayah kesesuaian habitat jalak bali. Wilayah yang paling sesuai memiliki karakteristik dataran rendah, berupa vegetasi hutan musim dan savana, dekat dengan sungai dan jauh dari permukiman dan akses jalan.

---

ABSTRACTBali starling is a species endemic of the Bali Island and in the category of protected animals. Bali starling population declines due to land conversion factor so that the source of food and nesting places in the Bali Barat National Park is reduced. Bali starling life requirements for habitat suitability covering altitude region, distance from the river, vegetation type, distance from settlements and distance from the road variable. By determining the suitability index and aided by the weighting method and overlay analysis will be obtained suitability region of Bali starling?s habitat. The most suitable areas for the Bali starling?s habitat has the characteristics of the lowland areas, such as monsoon forest vegetation and savanna, close to the river and away from settlements and roads access."

"Skripsi ini membahas penilaian kapasitas fiskal dalam pembentukan daerah otonom baru berdasarkan PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah pada pembentukan Kabupaten Pangandaran serta kelemahan-kelemahan yang terdapat di dalamnya. Kelayakan kapasitas fiskal menjadi faktor dominan dalam pembentukan daerah otonom berdasarkan PP No. 78 Tahun 2007 untuk menjamin kelangsungan hidup daerah. Penelitian ini dilakukan menggunakan post positivist melalui teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan studi dokumen. Teori yang digunakan dalam analisis penelitian ini diantaranya teori otonomi daerah, pembentukan daerah otonom, dan kapasitas fiskal daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penilaian kapasitas fiskal pembentukan Kabupaten Pangandaran dkategorikan kurang mampu, karena tidak memenuhi syarat minimum penilaian kemampuan keuangan. Namun dari segi kemampuan ekonomi, daerah induk dan calon kabupaten Pangandaran berada pada kategori mampu. Di samping itu, dalam penilaian kemampuan keuangan dan ekonomi pembentukan daerah otonom berdasarkan PP No. 78 Tahun 2007 terdapat beberapa ketentuan yang kurang jelas dan longgar.

---

This thesis is discusses the assessment of fiscal capacity in the establishment a new autonomous regions based on PP No. 78 Tahun 2007 about Procedure of Establishment, Abolition, and Unification Region that is used in the establish of Pangandaran Regency, as well as the weaknesses contained therein. The proper fiscal capacity became a dominant factor in establish a new autonomous region based on PP No. 78 Tahun 2007 to ensure the survival of the region. This research used the post-positivist approach through data collection techniques with in-depth interview and document study. The theory is used to analyze this research include regional autonomy, the establishment autonomous regions, and local fiscal capacity.

The results showed that the assessment of the fiscal capacity of the establishment the Pangandaran Regency categorized less capable, because it does not achieve the minimum level of financial capability assessment. But in terms of the ability of economy, main region and new region are capable. In addition, in the assessment of the financial and economic capability to the establishment autonomous regions based on PP 78 of 2007, there are several provisions that are less obvious and loose."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kebijakan desentralisasi fiskal terhadap program Belanja Anti Kemiskinan yaitu Belanja Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Belanja Bantuan Kesehatan Penduduk Miskin (BKES) dalam kurun waktu tahun 2014 s.d. 2016 di seluruh kabupaten/kota Indonesia. Dua program tersebut merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan realisasi dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah khususnya dalam rangka mengurangi kemiskinan. Untuk mengevaluasi BSM dan BKES, penelitian ini menggunakan 4 (empat) buah model ekonometri. Berdasarkan hasil kajian, masing-masing program belanja menunjukkan pengaruh yang berbeda-beda: alokasi atas belanja anti kemiskinan untuk Belanja Bantuan Siswa Miskin dipengaruhi secara positif oleh DAK dan DBH; dan untuk alokasi Belanja Kesehatan Penduduk Miskin dipengaruhi secara positif oleh DAU dan dipengaruhi secara negatif oleh DAK. Melalui penelitian ini program Bantuan Siswa Miskin menunjukkan pengaruh signifikan dalam menurunkan kemiskinan, namun hal ini tidak berlaku secara umum karena tergantung dengan indikator kemiskinan yang digunakan. Perbedaan tersebut dapat terlihat dalam beberapa kasus yang diuji melalui simulasi dari beberapa model yang menunjukkan terdapat variasi perubahan atas komponen DAU dan DAK untuk belanja anti kemiskinan yang mempengaruhi besaran alokasi belanja tergantung dari kapasitas masing-masing daerah. Berdasarkan hasil penelitian, program belanja BSM menunjukkan hasil yang efektif dalam menurunkan kemiskinan, sehingga perlu untuk tetap dilanjutkan dengan mempertimbangkan pada kebutuhan dan karakteristik daerahnya seperti ukuran pendidikan dan kesehatan agar tepat sasaran. Selain itu pula alokasi DAU perlu terus ditingkatkan dan disalurkan secara tepat waktu agar alokasi belanja anti kemiskinan tetap terjaga secara efektif dan efisien.

---

ABSTRACTThis research aims to analyze the effect of fiscal decentralization policies on the Anti Poverty Expenditure program, namely Poor Student Assistance (BSM) Expenditure and Poor Population Health Assistance (BKES) Expenditure in the year of 2014 until the year of 2016 in all districts/cities of Indonesia. The two programs are part of the realization of the implementation of the realization of central government transfer funds to local governments, especially to reducing poverty. To evaluate the BSM Expenditure and the BKES Expenditure, this research uses 4 (four) econometric models. Based on the results of the study, each expenditure program showed different effects: the allocation of anti-poverty expenditure for BSM was positively influenced by DAK and DBH; and for the allocation of BKES was affected positively by DAU, and negatively affected by DAK. Through this research the Poor Student Assistance program shows a significant effect in reducing poverty, but this does not apply in general because it depends on the poverty indicators used. This difference can be seen in a number of cases tested through simulations of several models which show that there are variations in changes to the DAU and DAK components for anti-poverty expenditure that affect the amount of expenditure allocation depending on the capacity of each region. Based on the results of the research, the BSM expenditure program shows effective results in reducing poverty, so it needs to be continued by considering the needs and characteristics of each region, as well as consideration of the size of education and health in the region. Furthermore, the DAU allocation needs to be continued increased and distributed to the regions in a timely manner so the anti-poverty expenditure preserved effectively and efficiently."

"Since the dawn of the industrial revolution, and the ushering in of an era of global economic relations, the United States and Europe have been the core poles of economic power. However, China along with India is increasingly challenging the traditional economic hegemony. An issue of great importance is how this shift in the global economic balance of power will affect developing economies and the transition economies of the Greater Mekong Subregion (GMS), which are located in China's backyard and deeply integrated into its economy through regional supply chains."

"ABSTRAKBesarnya potensi pariwisata yang dimiliki oleh Kabupaten Sukabumi memacu pengembangan konsep ekowisata dalam memanfaatkan potensi alam dan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis aspek fisik bentuk lahan dan tipologi pesisir dan aspek sosial fasilitas wisata dan aksesibilitas sebagai pendukung pengembangan ekowisata. Penelitian ini menggunakan metode overlay dengan perangkat lunak ArcGIS 10.1 peta wilayah ketinggian berdasarkan klasifikasi ketinggian dan peta wilayah lereng berdasarkan klasifikasi Van Zuidam 1985 untuk mendapatkan peta bentuk lahan. Identifikasi tipologi pesisir dilakukan melalui pengisian matriks material pantai jenis dan struktur batuan , relief wilayah lereng dan ketinggian , dan genesis. Selain itu, dilakukan plotting titik-titik fasilitas dan aksesibilitas. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah comparative analysist dan analisis spasial deskriptif. Hasil yang diperoleh, yaitu pantai Cibangban, Karang Naya, Kadaka, dan Loji memiliki bentuk lahan pesisir vulkanik dengan tipologi pantai datar, bergelombang, berpasir, dan berbatu. Pantai-pantai di Kecamatan Pelabuhan Ratu, seperti Pantai Citepus, Gado Bangkong, dan Karang Pamulang, memiliki bentuk lahan pesisir pengendapan laut marine deposition coast dengan tipologi pantai datar dan berpasir. Pantai Karang Haji dan Karang Hawu adalah pantai organik terumbu karang. Ekosistem estuaria ditemukan di Pantai Muara Cikakak dan Pantai Cimaja. Bentuk lahan pesisir yang mendominasi adalah bentuk lahan pesisir vulkanik hasil erupsi gunung api. Tipologi pantai pada bentuk lahan tersebut adalah pantai berpasir dan berbatu, dengan relief wilayah yang relatif datar, sehingga mendukung pengembangan ekowisata. Fasilitas wisata yang mendukung pengembangan ekowisata adalah hotel dan vila, restoran, dan penyedia jasa transportasi, yang menggunakan prinsip ramah lingkungan sebagian besar terdapat di Kecamatan Pelabuhan Ratu.

---

ABSTRACTThe amount of tourism potential owned by Sukabumi District spur the development of ecotourism concept in exploiting the potential of nature and paying attention to environmental sustainability. This study aims to examine and analyze the physical aspects landform and coastal typology and social aspects tourism facilities and accessibility as support for ecotourism development. This study uses an overlay method with ArcGIS 10.1 map of altitude area based on altitude classification and slope area map based on Van Zuidam classification 1985 to obtain landform map. Identification of coastal typology is done by filling the matrix of coastal materials rock types and structures , relief region slope and altitude , and genesis. In addition, plotting of facility points and accessibility. The analysis used in this research is comparative analysist and descriptive spatial analysis. The results obtained, namely Cibangban beach, Karang Naya, Kadaka, and Loji have a form of volcanic coastal areas with flat coastal typology, bumpy, sandy, and rocky. The beaches of Pelabuhan Ratu sub district, such as Citepus Beach, Gado Bangkong, and Karang Pamulang, have marine deposition coast with flat and sandy beach typology. Karang Haji Beach and Karang Hawu are coral reef organic beaches. The estuary ecosystem is found in Muara Cikakak Beach and Cimaja Beach. The form of coastal land that dominates is a form of volcanic coastal land erupted volcanoes. Coastal typology on the landform is sandy and rocky beaches, with relatively flat relief areas, thus supporting the development of ecotourism. Tourism facilities that support the development of ecotourism are hotels and villas, restaurants, and transportation service providers, which use environmentally friendly principles mostly located in Pelabuhan Ratu District. "