Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Nowadays electronic mail (e-mail) is a communication tool that is often used in everyday life. One of the utilizations of e-mail is used in practical purposes such as making a request. This paper provided views on linguistic politeness in submitting an e-mail containing the request based on e-mail data written by native speakers of Japanese (J) and the Indonesian Japanese language learners (IJL). The data was analyzed using the theory of politeness expressed by Brown and Levinson. This paper focused on the strategy that what more likely was to be used by J and IJL in the expression of request. In the final part, it concluded the view about what should be considered in connection with the linguistic politeness in Japanese e-mail containing request. It was intended for learners of foreign language, especially Indonesian people, to know the limitation of politeness, so that IJL will not repeat the same mistakes in the future. "

"Penelitian ini membahas variasi tuturan direktif Bahasa Jepang dalam surat elektronik oleh penutur jati kepada penutur non-jati Bahasa Jepang. Tujuan dari penelitian ini adalah memaparkan variasi tindak tutur direktif yang terdapat dalam surat elektronik. Data berupa surat elektronik yang berkaitan dengan pekerjaan, diperoleh dari penutur non-jati Bahasa Jepang (penutur jati Bahasa Indonesia) sebagai penerima pesan yang pernah menerima surat elektronik dari penutur jati Bahasa Jepang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiolinguistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penutur jati Bahasa Jepang cenderung menyampaikan tuturan direktif dalam bentuk tidak langsung karena dilatarbelakangi oleh kesadaran identitas soto (luar kelompok) dan uchi (dalam kelompok) dalam masyarakat penutur jati Bahasa Jepang.

---

This research discusses variations of Japanese directive speech acts in e-mail by native Japanese speaker to non-native Japanese speaker. The purpose of this research is to describe variations of directive speech act which is written in e-mail. The data are e-mails that relates to the request for doing some works and were gained from non-native Japanese speaker who had received e-mails from native Japanese speaker. This research is a qualitative research using a Sosiolinguistics approach. The result of this research shows that native Japanese speakers tend to use indirect directive act because the subconsciousness of the native Japanese speaker of soto (outside group) and uchi (inside group)."

"ABSTRAKUntuk memastikan dan mengawasi pelaksanaan terhadap dipatuhinya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dibentuk suatu komisi melalui Keputusan Presiden No 75 Tahun 1999 dan diberi nama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Dalam pasal 4 huruf a Keppres No. 75 Tahun 1999 Jo Pasal 35 huruf a UU No. 5 tahun 1999 diatur bahwa KPPU mempunyai tugas melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 4 sampai dengan Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999. Berdasarkan tugasnya tersebut KPPU melakukan penilaian terhadap E-mail dan Analisa ekonomi dalam putusan Nomor: 04/KPPU-I/2016 dan putusan Nomor: 17/KPPU-I/2010 dalam membuktikan adanya penetapan harga oleh para pelaku usaha. Penetapan harga yang terdapat dalam Pasal 5 ayat 1 merupakan penetapan harga yang bersifat horizontal horizontal price fixing . Penetapan harga horizontal adalah penetapan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pesaingnya untuk menetapkan harga yang harus dibayar oleh konsumen atas suatu barang atau jasa pada pasar bersangkutan yang sama.

---

ABSTRACTTo ensure and oversee the implementation of Law Number 5 Year 1999 established a Commission by Presidential Decree Number 75 Year 1999 and was named the Commission for The Supervision of Bussiness Competition Republic of Indonesia KPPU RI. In Article 4 Letter a Presidential Decree Number 75 Year 1999 Jo Article 35 letter a Law Number 5 Year 1999 set that KPPU has the task of conducting the assessment of the agreement may result in the practice of monopolies and or an unhealthy business competition as set in article 4 to article 16 Law Number 5 Year 1999. Based on that job, KPPU do an assessment of e mail and economic analysis in the KPPU decision Number 04 KPPU I 2016 and Number 17 KPPU I 2010 for proving the existence of price fixing by the businessman. Price fixing in article 5 paragraph 1 is the horizontal price fixing. Horizontal price fixing is done by businessman with competitors to set the price that should be paid by consumers on a goods or services in the same relevant market."

"Penelitian mengenai interferensi bunyi bahasa Jepang dalam bahasa Indonesia telah dilakukan di Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Depok pada bulan September-Oktober 1998, tujuannya ialah untuk mengkaji kesalahan-kesalahan fonologis apa saja yang dilakukan oleh orang Jepang yang sedang belajar bahasa Indonesia yang dikaitkan dengan perbedaan sistem bunyi bahasa Indonesia dan sistem bunyi bahasa Jepang. Pengumpulan data dilakukan melalui perekaman suara responden yang melafalkan kata-kata bahasa Indonesia yang akan diteliti, yang telah penulis persiapkan sebelumnya. Proses perekaman suara hingga pengelompokan bunyi dijelaskan. Hasilnya menunjukkan bahwa orang Jepang yang sedang mem_pelajari bahasa Indonesia ada kecenderungan memasukkan kaidah-_kaidah bunyi bahasa Jepang ke dalam bahasa Indonesia, sehingga terjadi beberapa kesalahan pelafalan yang dinamakan interferensi bunyi yang disebabkan pengaruh bahasa ibu yang sangat besar. Interferensi bunyi yang dilakukan oleh responden terdiri dari: 1. Under-differentiation of phonemes (pembedaan fonem yang ber_kekurangan) yang disebabkan dua buah bunyi yang berbeda dalam bahasa Indonesia tidak dibedakan dalam bahasa Jepang. 2. Phone Substitution (penggantian bunyi) yang disebabkan bunyi-bunyi yang nampak sama dalam kedua bahasa, dilafalkan dengan cara berbeda. Penggantian bunyi ini terjadi terdiri dari: a) Substitusi bunyi bahasa Indonesia dengan bunyi bahasa Jepang karena perbedaan kaidah bunyi bahasa masing-masing, b)Penambahan bunyi untuk mempermudah bunyi yang tidak lazim dalam bahasa Jepang, dan Pelesapan bunyi yang tidak lazim dalam bahasa Jepang."

"Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan analisis wacana dan pragmatik yang menggunakan teori Hallday dan Hasan (1976), Quirk (1985), Nagara (1998), Kuno (1978), dan Sperber dan Wilson (1986). Penelitian ini berfokus pada analisis tentang pelesapan dalam ragam bahasa percakapan. Masalah utama penelitian ini adalah bagaimana penutur Indonesia mengungkapkan subjek dan objek lesap dalam bahasa Jepang. Masalah utuma memiliki dua submasalah, pertama, apakah penutur Indonesia yang sedang belajar bahasa Jepang tidak melesapkan subjek dan objek dalam percakapan? Kedua, mengapa penutur Indonesia mengungkapkan subjek dan objek lesap dalam bahasa Jepang? Tujuan penelitian masalah ini adalah mendeskripsi pengungkapan subjek dan objek lesap dalam bahasa Jepang oleh penutur Indonesia yang berkomunikasi dalam bahasa Jepang dan menjelaskan bagaimana pengungkapkan subjek dan objek lesap dalam bahasa Jepang oleh Inonesia. Penelitian ini diarahkan sebagai sebuah studi kasus pemakaian salah satu gejala bahasa percakapan bahasa Jepang oleh mahasiswa Indonesia. Oleh karena itu, data penelitian ini adalah ujaran bahasa Jepang oleh mahasiswa Indonesia. Data tersebut dikumpulkan dengan teknik wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk-bentuk subjek dan objek dalam bahasa Jepang yang seharusnya dilesapkan iustru diungkapakn. Di samping itu, analisis memperlihatkan bentuk-bentuk subjek dan objek dalam bahasa Jepang melalui upaya pemulihan tekstual dan konteks situasi oleh penutur Indonesia. Dengan kesimpulan penelitian ini, subjek dan objek secara anaforis maupun secara konteks situasional dapat dilesapkan di dalam percakapan. Akan tetapi, informan tetap mengungkapkan subjek dan objek di dalam percakapan bahasa Jepang.

---

This research is qualitative research with discourse analysis and pragmatic approach, based on the theory from Hallday and Hasan (1976), Quirk (1985), Nagara (1998), Kuno (1978), and Sperber and Wilson (1986). This research focuses on the analysis about ellipsis in the spoken language. The main theme is how Indonesian speakers are using ellipsis for subject and object in the utterance of Japanese language. This main theme has 2 sub theme; the first one is whether the Indonesian speakers who is learning Japanese language will omit subject and object in the conversation or not. The second one is why Indonesian speaker omit subject and object in the utterance of Japanese language.

The aim of this research is to describe the ellipsis of subject and object in the utterance of Japanese language by Indonesian speakers in the communication using Japanese language, and to explain about the ellipsis of subject and object in Japanese spoken language by Indonesian speakers. This research is a case study of the phenomena in the Japanese language spoken by Indonesian students. Therefore, this research is about the Japanese spoken language by Indonesian students. The data are collected through interview and observation.

The results of this research shows the form of subject and object in the Japanese spoken language uttered by Indonesian speakers although in the fact not necessary. Beside it, this analysis shows the form of subject and object in Japanese language through the effort to return textual and context situation by Indonesian speakers. With the conclusion of this research, the subject and the object can be omitted both in anaphoric and situational context. However, Informant will keep using subject and object in the Japanese spoken language. The reason is, that the informant will not be able to understand the context of the conversation without subject and object."

"Jepang merupakan negara donor terbesar dan inverstor utama bagi Indonesia. Indonesia yang memiliki kekayaan alam yang melimpah dan wilayah yang besar memiliki peran sangat strategis bagi kehidupan ekonomi Jepang, sementara Jepang sendiri memiliki keunggulan teknologi canggih dan kemampuan ekonomi. Namu, hubungan kedua negara belum memberi manfaat yang setara dan sepadan bagi kedua belah pihak. Fakta menunjukkan hubungan resmi antara kedua negara yang sudah berlangsung lebih dari 50 tahun belum mampu menghasilkan kerjasama yang seimbang seperti yang diharapkan oleh bangsa Indonesia, sementara Jepang dengan keunggulannya lebih mampu menikmati hasil alam Indonesia. Dari segi kepentingan Jepang, kerjasama Indonesia – Jepang lebih banyak didasari oleh kepentingan subjektif dan belum diarahkan membentuk partnership yang menghasilkan keseimbangan keuntungan masing-masing pihak …. "

"ABSTRAKPenelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif dengan metode kajian kepustakaan dan studi lapangan yang bertujuan untuk mengetahui dinamika kehidupan mantan kenshusei asal Indonesia ketika bekerja disektor perikanan Jepang.Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kurang tersosialisasinya dengan baik kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang melalui JITCO (Japan International Training Coorpoation). Sehingga dalam penelitian ini bisa disimpulkan bahwa mekanisme proses pemagangan belum sepenuhnya transparan sejak keberangkatan hingga penempatan kenshusei di Jepang, terutama yang berkaitan dengan sosialisasi JITCO yang belum merata atau meluas. Transparansi perihal kontrak kerja, upah kerja, hak dan kewajiban peserta magang juga tidak tersosialisasikan dengan baik dan tujuan dari alih teknologi belum tercapai secara maksimal. Kebanyakan pekerja magang terkonsentrasi pada perusahaan kecil dan menengah yang pekerjaannya mempunyai sifat 3K (Kitanai, Kitsui , dan Kikien) yang juga merupakan pekerjaan yang di kurang di minati oleh orang Jepang, selain itu kenshusei Indonesia di sektor perikanan mendapatkan upah yang lebih murah.

---

ABSTRACTThis research is a descriptive research using literature and field studies which aims to understand the dynamics of former Indonesian kenshusei life while working on Japanese fisheries sector.The result of this research showed that there is a lack of socialization in the policies issued by Japanese government through JITCO. Therefore, based on this research, it can be concluded that internship process mechanism has not been fully transparent from the departure until the placement of kenshusei in Japan, primarily related to the socialization of JITCO that is not evenly distributed or widespread. Transparency concerning employment contracts, employment wage rights and obligations of trainees is also not socialized very well, and the goal of the technology transfer has not reached its maximum Most of the interns are concentrated in small and medium enterprises whose nature of work is 3D (Dirty, Dangerous and Demeaning) which is also a kind of work that is less desirable by the Japanese. Besides that, Indonesia's kenshusei on fisheries sector receive lower wages."

"Kata kerja dalam bahasa Jepang biasanya dibagi menjadi 2 jenis, yaitu jid?shi dan tad?shi. Kata kerja jid?shi tad?shi ada yang mandiri, hanya berupa jidoshi atau tadoshi saja, ada yang berpasangan, dan ada juga yang mandiri, tetapi digunakan sekaligus sebagai jid?shi dan tad?shi. Jid?shi dan tadoshi yang berpasangan jumlahnya cukup banyak. Selain itu, bentuk serta pembagian penggunaannya tidak sederhana. Hal ini menyebabkan sering ditemukan kesalahan dalam penggunaannya. Skripsi ini mencoba menganalisa penggunaan jid?shi tad?shi yang berpasangan oleh pembelajar bahasa Jepang di Universitas Indonesia. Penulis berusaha menemukan kesalahan dalam penggunaan jid?shi tad?shi yang berpasangan, penyebab dari kesalahan tersebut, beserta keadaan yang terjadi di antara pembelajar. Dari penelitian yang dilakukan, penulis menemukan kesalahan_kesalahan dalam penggunaan jid?shi tad?shi yang berpasangan. Penyebab utama dari kesalahan-kesalahan tersebut adalah masih kurangnya pemahaman pembelajar mengenai pembagian bentuk pasangan jid?shi tad?shi maupun pembagian penggunaanya di dalam kalimat."

"Perkembangan dan kemajuan teknologi telah menyebabkan perubahan pola kehidupan manusia. Dengan meningkatnya aktivitas elektronik, alat pembuktian yang digunakan secara hukum harus juga meliputi informasi atau dokumen elektronik serta keluaran komputer lainnya untuk memenuhi pelaksanaan hukumnya. Hal ini berdampak pada peningkatan dibidang jasa Notaris, peran Notaris dalam sektor pelayanan jasa adalah sebagai pejabat yang diberi sebagian kewenangan oleh Negara untuk melayani masyarakat dalam bidang perdata khususnya pembuatan akta autentik. Oleh karena itu penulis mencoba mengkaji mengenai kekuatan hukum pembuktian berita acara yang dibuat Notaris terkait pengunduhan dokumen elektronik (e-mail sebagai alat bukti dalam persidangan dan kewenangan serta tanggung jawab Notaris terkait berita acara pengunduhan dokumen elektronik (e-mail) Penelitian ini adalah penelitian dengan metode hukum normatif yang menekankan pada norma hukum dengan menganalisa peraturan perundangundangan terkait dan pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini yaitu Berita acara pengunduhan dokumen elektronik (e-mail) dapatlah dijadikan alat bukti yang sah di dalam persidangandan Kewenangan dan tanggung jawab Notaris terhadap berita acara pengunduhan dokumen elektronik (e-mail), Melalui akta autentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum dan diharapkan dapat terhindar terjadinya sengketa dan tanggung jawab Notaris kiranya sudah jelas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris

---

Development and technological advances have led to changes in the pattern of human life. With increased electronic activity, proofing tool used by law must also include information or electronic documents and other computer output for the full implementation of the law. This resulted in an increase in services Notaries, Notary's role in the services sectors is as officials who were given part of the authority by the State to serve the community in the field of civil particularly authentic deed. Therefore, the authors tried to assess the strength of evidence laws of news events made the Notary regarding the download of electronic documents (e-mail as evidence in the trial and the authority and responsibility of Notaries related news events downloads electronic documents (e-mail). This research is a study with methods of normative legal emphasis on the rule of law by analyzing legislation and related data collection is done through library research. the results of this study are news events downloads electronic documents (e-mail) it can be used as legal evidence in trial. Authority and responsibility Notary to the minutes of downloading electronic documents (e-mail), through authentic deed which clearly defines the rights and obligations, ensure legal certainty and is expected to avoid disputes and responsibilities of the Notary would already evident in the Law on Notary "