Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Teori kesantunan Brown dan Levinson (1987) tentang wajh dianggap sebagai salah satu yang sangat berpengaruh. Namun kenyataannya, teori tersebut berakar dari kearifan lokal Timur (Cina Kuno), yaitu Mianzi dan lian. Mianzi merupakan persepsi sosial seseorang diri yang dibangun melalui lian sebagai moralitas seseorang. Kesopanan dan limao memiliki dasar pragmatis yang sama tetapi dapat dirasakan berbeda karena konteks budaya yang bervariasi yang mendasari budaya bertutur suatu masyarakat. Dalam studi antarbudaya pragmatik, perbedaan seharusnya tidak membentuk akar-akar konflik tetapi seharusnya dianggap sebagai varietas kemajemukan tentang interaksi yang harus dipahami agar kegiatan komunikasi interpersonal dapat berjalan harmonis dan dapat terhindar dari segala macam konflik dan gesekan."

"Trafickinf is one of some crucial problems in our cpuntry ....."

"ABSTRAKTesis ini relevan dengan kebutuhan energi nasional yang meningkat. Cadangan energipanas bumi Indonesia mencapai 40 persen dari total cadangan dunia, tetapipemanfaatannya masih sangat kecil. Komersialisasi yang maksimal akan tercapai jikadidukung oleh faktor kepastian hukum, karena proyek panas bumi padat karya dan modal.Tiga butir permasalahan tesis ini adalah (1) aspek-aspek hukum apa saja yang pentingdalam komersialisasi panas bumi sebagai sumber energi baru dan terbarukan, (2) apakahIndonesia perlu memiliki undang-undang tersendiri yang mengatur komersialisasi panasbumi, dan (3) apakah perlu suatu badan khusus untuk mengawasi dan mengkoordinasipelaksanaan komersialisasi panas bumi tersebut di Indonesia. Kerangka teori yang yangdigunakan adalah teori materi muatan suatu undang-undang, yang di Indonesia dipeloporioleh Almarhum A. Hamid Attamimi. Metode penelitian yang digunakan adalahinterdisipliner, sehingga penelitian ini bersifat yuridis sekaligus sosiologis. Penelitian inidiperkuat dengan pendekatan studi perbandingan dengan peraturan kepanasbumian asing.Peraturan asing yang menjadi pembanding tersebut antara lain adalah Geothermal SteamAct o f 1970 dan Geothermal Energy Research, Development, and Demonstration Act of1974 Amerika Serikat. Asumsi yang digunakan adalah bahwa (1) pengembangan panasbumi berkaitan dengan beberapa aspek hukum penting, (2) Indonesia perlu memilikiundang-undang tersendiri yang mengatur komersialisasi panas bumi, dan (3) perlu adanyasuatu badan yang bertugas mengawasi dan mengkoordinasi pelaksanaan komersialisasipanas bumi di Indonesia. Hasil penelitian dalam tesis ini memperkuat asumsi tersebut,dimana komersialisasi panas bumi berkaitan dengan beberapa aspek hukum penting, yaitupengertian, perizinan, royalti dan perpajakan, pertanahan, wilayah kerja, lingkungan hidup,hak dan kewajiban pemegang izin, akses dan pengawasan, serta pelanggaran dan sanksi.Selain itu peraturan kepanasbumian yang sekarang berlaku ternyata seharusnya menjadimateri muatan undang-undang, sehingga Indonesia perlu memiliki undang-undangtersendiri tentang komersialisasi panas bumi. Akhirnya, demi efektifnya komersialisasipanas bumi di tanah air, perlu suatu badan khusus yang mandiri, yang bertugas mengawasidan mengkoordinasi berbagai peraturan dan pelaksanaan komersialisasi panas bumi."