Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kekerasan, politik uang, dan korupsi mendominasi wajah kehidupan politik di Indonesia. Kerusuhan Mei 98, tragedy yang menimpa Ahmadiyah, syiah, dan konflik agama menodai harmoni kehidupan berbangsa. Tak sedikit pengamat mengaitkan tragedi-tragedi tersebut dengan pertarungan untuk kekuasaan. Pertarungan kekuasaan kasar dan penuh muslihat. Kekerasan, korupsi, dan politik uang tidak bisa dilepaskan dari mempertahankan / mencari kekuasaan serta lekat dengan praktik kekuasaan. Ketiga bentuk kejahatan itu makin menyadarkan urgensi etika politik. Memang politik pada dasarnya pertarungan kekuatan dan kecenderungan pada menghalalkan segala cara. Namun, bukan berarti lalu politik dibiarkan berkubang dalam logika manipulative dan kekerasannya, masih terbuka peluang terhadap wacana normatif. Maka diperlukan landasan hidup bersama karena tindakan membutuhkan legitimasi, perlu persetujuan msayarakat. Persetujuan ini mengandaikan ada pembenaran normatif (moral). Oleh karena itu etika politik tidak dapat diabaikan untuk memenuhi kebutuhan akan legitimasi tersebut. Filsafat politik mulai dengan etika politik yang melibatkan perbandingan dengan suatu ideal konsepsi tentang manusia, masyarakat, bentuk pemerintahan dan tujuannya. Hanya saja masalahnya di Indonesia adalah sejauh mana demokrasi efektif…."

"The political realm according to the theory of Bertrand Resull is the human social interaction in power relation and in the two-side impulse, either to dominate or dominated. The ethics of politics should be the primary tool to connect the two-side impulse. Moreover, Indonesia, as one of the biggest democratic countries in the world, should have implemented the basic principles of he ethics of politics in the legal authorization of the power of the state as well as in the application of the separation of powers (Trias Politica)"

"Budaya politik bukan sesuatu yang terberi, melainkan diciptakan. System sosial-ekonomi dominan bertanggung jawab dalam melahirkan budaya politik. Prinsip pemufakatan bagi Soekarno adalah sesuatu yang sangat penting untuk dibatinkan sebagai budaya politik. Sebab, didalamnya terkandung nilai toleransi, solidaritas, dan kesetiakawanan. Liberalism mengikis semua itu dengan menyamaratakan antara budaya politik dengan persaingan bebas ekonomi. Dalam persaingan, lawan politik dilihat sebagai competitor yang harus selalu dicurigai, bukan mitra dialog dalam membincang segala urusan politik (res publica). Idealism demokrasi Soekarno bukan demokrasi liberal yang procedural dan protektif terhadap hak individu. Melainkan, demokrasi deliberatif yang mana egoism dikikis dalam diskursus public guna memajukan urusan umum. Ancaman paling besar bagi sebuah bangsa adalah keroposnya nilai-nilai kolektif, modal sosial atau kepercayaan yang resiprokal. Untuk itu, jalan kebudayaan harus ditempuh dengan menghidupkan kembali musyawarah-mufakat yang dipandu oleh nilai-nilai kebangsaan, demokrasi dan sosialisme…. "

"Kajian dalam tulisan ini lebih memfokuskan pada gejala perilaku keagamaan (umat agama) yang dalam lima tahun terakhir menampakkan tanda-tanda pada perilaku kekerasan (intoleransi), pada saat kita sedang berharap tumbuh dan berkembangnya perilaku dan paham keagamaan yang inklusif. Selain itu dalam tulisan ini juga akan membahas mengenai berbagai persoalan terkait dengan perilaku kejahatan dalam berpolitik, khususnya yang terjadi pada saat pemilihan anggota legislatif dan menjelang pemilu presiden. Perilaku politik bangsa juga memperlihatkan adanya kecenderungan pada perilaku politik tidak beretika, kurang beradab, dan kurang demokratis, sehingga politik seakan-akan menghalalkan segala cara. Politik seakan-akan tidak ada kaitannya dengan etika publik dan etika sosial lainnya. Kajian dalam tulisan ini mendasarkan pada fakta lapangan yang terjadi selama dua tahun terakhir dan praksis politik pemilihan legislatif dan menjelang pemilihan presiden yang akan berlangsung 9 Juli …. "

"The lowness of accountability and trust give the regulation on political party in important position. Law Number 2 of 2011 on Amendment of Law Number 2 of 2008 on Political Party is a legal instrument, which constitute matter of political parties financial in Indonesia. Regulation on this financial assessed loose concerning on transparency and financial accountability. Even the monitoring and sanction assessed so weak."

"The political realm according to the theory of bertrand russell is the human social interaction in power relation and in the two-side impulse, either to dominate or dominated. The ethics of politics should be the primary tool to connect the two-side impulse. Moreover, Indonesia, as one of the biggest democratic countries in the world, should have implemented the basic principles of the ethics of politics in the legal authorization of the power of the state as well as in the application of the separation of powers (Trias Politica)"