Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Komunitas ASEAN (Association of Southeast Asian Nations Community) telah disepakati oleh komunitas Megara-negara anggota ASEAN mulai berlaku pada tahun 2015 mendatang. Komunitas ASEAN ditopang oleh tiga pilar utama, yaitu komunitas Politik dan Keamanan ASEAN; Komunitas Ekonomi ASEAN; dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN. ASEAN saat ini telah berubah dari organisasi tidak mengikat menjadi organisasi yang mengikat, berdasarkan hukum (rule based capacity), demokratis, mengedepankan perdamaian, people-centre dan ekonomi kawasan yang terintegrasi. Dalam menyelaraskan diri dengan komunitas ASEAN di tahun 2015 mendatang, Indonesia telah melakukan penguatan sistem politik melalui penguatan sistem politik melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, kaderisasi kepemimpinan nasional secara demokratis, serta sinkronisasi regulasi dan pemberdayaan masyarakat terhadap sistem politik Indonesia. Dalam pelaksanaannya, tentu masih diperlukan peningkatan sistem politik agar Indonesia dapat berdiri paling depan dalam ASEAN Community 2015."

"Kesimpulan diantaranya 1.) Konflik terjadi akibat terkikisnya sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dilandasi Pancasila, pudarnya budaya bangsa akibat pengaruh negatif dari sosial media dan akibat kebijakan dalam pengelolaan sumber kekayaan alam. 2.) Kurangnya pemahaman Kepala Daerah dalam pengelolaan manajemen konflik dan selalu beranggapan bahwa tanggung jawab keamanan ada pada Polri dibantu oleh TNI. 3.) Belum seluruhnya Kepala Daerah membuat Rencana Aksi Terpadu di daerahnya."

"Visa merupakan sebuah instrumen untuk menyaring orang asing yang akan masuk ke suatu negara dan sebagai bentuk pengendalian migrasi. Jika sebelumnya Indonesia menerapkan kebijakan bebas visa kunjungan terhadap 169 negara maka baru-baru ini pemerintah mengkaji ulang hal tersebut dan kembali menerapkan kebijakan visa on arrival dengan menambah daftar negara subjek penerima fasilitas tersebut. Penelitian ini ingin mengkaji implementasi kebijakan migrasi melalui Visa on Arrival terhadap WNA dan dampaknya terhadap keamanan di TPI Bandara Soekarno-Hatta. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan studi pustaka dengan dilengkapi data-data empiris. Hasil penelitian adalah kebijakan visa on arrival memang mampu membantu pemulihan ekonomi nasional dengan warga negara asing yang datang dan membayar biaya PNBP sebagai biaya yang dibebankan bagi pengguna Visa On Arrival, namun dalam implementasi dan dampaknya masih ditemukan ancaman terhadap keamanan nasional, dan fungsi keamanan yang dianut oleh keimigrasian belum optimal sehingga kasus pelanggaran keimigrasian dan bahkan kejahatan pidana masih terjadi. Peneliti menyarankan penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk kebijakan visa selanjutnya agar tetap mempertimbangkan aspek keamanan nasional dan tidak hanya fungsi pembangunan kesejahteraan masyarakat atau pendapatan terhadap negara saja.

---

Visa is an instrument to filter foreigners who will enter a country and as a form of migration control. If previously Indonesia implemented a visa-free visit policy for 169 countries, recently the government has reviewed this and re-implemented the visa on arrival policy by adding to the list of countries subject to receiving the facility. This study aims to examine the implementation of the migration policy through Visa on Arrival for foreign nationals and its impact on security at the Soekarno-Hatta Airport TPI. This study is qualitative using a literature study equipped with empirical data. The results of the study are that the visa on arrival policy is indeed able to help restore the national economy with foreign nationals who come and pay PNBP fees as fees charged to Visa On Arrival users, but in its implementation and impact, threats to national security are still found, and the security function adopted by immigration is not optimal so that cases of immigration violations and even criminal crimes still occur. The researcher suggests that this study can be used as a consideration for the next visa policy so that it continues to consider aspects of national security and not only the function of developing community welfare or income for the country."

"ABSTRAKTesis ini membahas sosialisasi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yang terdiri dari Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika yang dilakukan oleh MPR. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya sosialisasi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka memperkuat ketahanan nasional dan peranan MPR dalam sosilaisasi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian dalam tesis ini merupakan penelitian kualititatif dan sumber data yang digunakan terdiri dari data primer yang dilakukan dengan wawancara langsung dan data sekunder yang diambil dari studi pustaka. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung dan studi kepustakaan. Analisis data penelitian menggunakan metode reduksi data, penyajian data dan kesimpulan (verifikasi). Ketahanan ideologi diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan ideologi bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan baik dari luar maupun dalam, langsung atau tidak langsung dalam rangka menjamin kelangsungan kehidupan ideologi bangsa dan negara Indonesia. Ideologi Pancasila merupakan tatanan nilai yang digali (kristalisasi) dari nilai-nilai dasar budaya bangsa Indonesia. Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan, serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia berakar pada pandangan hidup dan budaya bangsa, dan bukannya mengangkat atau mengambil ideologi dari bangsa lain. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yang terdiri Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika penting dan perlu dilakukan untuk menghadapi berbagai macam pengaruh budaya dan gaya hidup di era globalisasi dalam rangka memperkuat Ketahanan Nasional di bidang Ideologi, karena masih banyak penyelenggara negara dan kelompok masyarakat yang belum memahami dan mengerti tentang nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Pada saat ini model sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang hanya dilakukan oleh MPR masih dianggap kurang efektif menjangkau seluruh masyarakat Indonesia, masih perlu penyempurnaan dan terobosanagar mudah dipahami oleh seluruh masyarakat dan menjadi panduan dalam kehidupan ketatanegaraan. Untuk masa yang akan datang, sebaiknya sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara tidak lagi dilaksanakan oleh MPR sebagai lembaga tinggi negara dan lembaga politik yang keanggotaannya berganti tiap lima tahun sekali. Perlu dibentuk badan khusus dengan struktur yang jelas, anggaran yang cukup dan secara tegas diberi kewenangan untuk mensosialisasikan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama lembaga pendidikan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the socialization of the four pillars of national and state consisting of Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika by MPR. This study aims to determine the importance of socialization of the four pillars of national life in order to strengthen national defense and the role of the Assembly in socializationfour pillars of national life. The research using qualitative method and data sources used consisting of primary data by direct interview and secondary data by literature. Method of data collection is conducted by direct interviews and literature study. Analysis of research data using the method of data reduction, data display and conclusion (verification). Resilience defined as Indonesian dynamic ideology condition that contains tenacity and toughness that contain the ability of national power in facing and overcome all challenges, threats, obstacles and interference from both outside and inside, directly or indirectly, in order to ensure the continuity of life and ideology of the nation Indonesian state. Pancasila ideology are the foundations were excavated (crystallization) of the basic values ​​of the culture of Indonesia. Pancasila lifted from customs values, cultural values, and religious values ​​contained in the view of life in Indonesia before forming the country. Pancasila as ideology of Indonesia nation and state rooted from the way of the and culture instead of lifting or taking ideologies from other nations. Results of this study indicate that the socialization of the four pillars of national life which consists of Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika are important and needs to be done to deal with a wide range of cultural influences and lifestyle in the era of globalization in order to strengthen the National Defense in the field of ideology, because many state officials and community groups who do not understand and know about the values ​​contained in it. Noawadays the model of socialization Four Pillars of national life that is only done by MPR is still considered to be less effective in reaching all Indonesian people, still need improvement and breakthroughs to be easily understood by the whole community and to guide the constitutional life. In the future, it’s good if the socialization at Four Pillars of national and state no longer held by the Assembly as state institutions and political bodies whose membership is changed every five years. Need to set up a special agency with a clear structure, adequate budget and expressly given the authority to promote the four pillars of national life, especially educational institutions."

"Globalisasi menjadi realitas yang tak dapat dielakkan dan menjadi wacana baru dalam perspektif ekonomi, politik maupun budaya. Dari perspektif politik, globalisasi dikaitkan dengan kedaulatan negara. Dominasi kekuatan pasar global atas negara; berlangsung melalui kekuatan lembaga supranasional (IMF, WTO dan Bank Dunia), perusahaan transnasional dan tekanan kelompok negara maju terhadap negara berkembang. Berbagai asumsi yang mendasari implementasi globalisasi, kerap berbenturan dengan perbedaan titik start di antara negara yang terlibat.Penelitian ini mengkaji relativitas kedaulatan negara dalam tata dunia kontemporer, yang berfokus pada pertanyaan tentang bagaimana ideologi yang mendasari globalisasi bekerja membentuk tata masyarakat dunia, aspek globalisasi yang berpengaruh terhadap kedaulatan negara dan implikasi globalisasi pada kedaulatan negara. Penelitian ini menggunakan analisis wacana sebagai metode analisis, yang berarti membuka kesempatan melakukan investigasi terhadap relasi antara bahasa dan ideologi.Analisis wacana berfokus pada pesan yang tersembunyi Oaten), dimana yang menjadi titik perhatian bukanlah hanya pesan, tetapi juga makna. Berdasarkan basil penelitian ini ditemukan bahwa ideologi yang mendasari globalisasi bekerja melalui kehadiran tiga lembaga supranasional sebagai bagian dari Bretton Woods. Ketiga lembaga tersebut mempromosikan ideologi yang diupayakan menjadi fundamentalisme pasar, yaitu (a) pertumbuhan ekonomi dan peningkatan perdagangan yang dicapai melalui deregulasi dan privatisasi (b) peningkatan investasi asing di berbagai negara Dunia Ketiga akan memperbesar kapasitas produksi dan pembangunan, yang akan meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin.Aspek globalisasi yang berpengaruh terhadap kedaulatan negara adalah kehendak lembaga supranasional dan perusahaan transnasional, bahwa semua negara menggunakan model perekonomian yang sama. Menurut mereka, menjadi tidak efisien apabila tiap bangsa menyatakan apa yang paling baik bagi rakyatnya melalui undang-undang yang demokratis. Karenanya, undang-undang seperti itu harus disubordinasi dengan penjanjian, aturan main dan kesepkatan yang dihasilkan lembaga supranasional, yang menghasilkan "konstitusi baru perekonomian global"."

"Selama ini, TNI Angkatan Laut dalam melaksanakan tugas-tugas pertahanan diluar negeri berdasarkan pada kepentingan misi damai sesuai dengan mandat PBB dan ternyata TNI Angkatan Laut juga memiliki tugas diluar mandat PBB dalam operasi keamanan laut untuk memberikan jaminan keamanan maritim untuk kepentingan pelayaran bagi kapal-kapal dagang berbendera Indonesia di wilayah perairan internasional. Salah satu kontribusi pemerintah Indonesia terhadap jaminan keamanan maritim adalah melibatkan TNI Angkatan Laut dalam pembebasan kapal Sinar Kudus diluar batas yurisdiksi nasional. Dalam tesis ini akan mempertanyakan : 1. Bagaimana peran Militer, Polisionil dan diplomasi TNI Angkatan Laut dalam penanganan keamanan maritim khususnya keamanan maritim internasional, 2. Apa faktor-faktor yang menentukan kepentingan Indonesia dalam melibatkan TNI Angkatan Laut diwilayah perairan internasional, 3. Bagaimana implikasi penanganan keamanan maritim TNI Angkatan Laut terkait pembebasan kapal Sinar Kudus dan kontribusinya dalam perspektif ketahanan nasional. Dalam mengelaborasi permasalahan tersebut digunakan teori ketahanan nasional, keamanan maritim dan konsep universal angkatan laut. Metode Penelitian yang digunakan adalah kualitatif analisis deskriptif dengan menghimpun data-data primer dan sekunder juga melakukan wawancara mendalam terhadap narasumber. Sementara temuan yang di peroleh dari tesis ini adalah: 1. Bahwa partisipasi TNI Angkatan Laut yang selama ini melaksanakan tugas operasi diluar negeri lebih banyak dilandasi pada permintaan dari otoritas PBB. Sementara konteks dalam penanganan pembebasan sandera kapal Sinar Kudus pemerintah Indonesia melalui TNI Angkatan Laut tanpa menggunakan mandat PBB dan atas dasar kepentingan nasional, 2. Ternyata tugas-tugas TNI Angkatan Laut dapat memungkinkan untuk melakukan operasi ekspedisi jarak jauh dan memungkinkan TNI Angkatan Laut melaksanakan kegiatan ekspedisi jarak jauh sebagai bentuk dari fungsi-fungsi TNI Angkatan Laut yang bersifat internasional sesuai dengan konsep universal Angkatan Laut, 3. Kontribusi yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut dapat memperkuat ketahanan nasional, melalui jaminan keamanan maritim dalam rangka mendukung aktifitas perdagangan melalui laut. Adapun yang disimpulkan dari tesis ini adalah partisipasi TNI Angkatan Laut dalam misi keamanan tidak dibatasi oleh mandat PBB namun dapat dilakukan atas dasar kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, meskipun berada diatas kapal berbendera Indonesia dan diluar kedaulatan Indonesia yang berimplementasi menjadi Angkatan Laut kelas dunia.

---

During this time, the Indonesia Navy in carrying out duties overseas defense based on the interests of peace missions in accordance with the UN mandate, and it turns out the Indonesia Navy also has a duty beyond the UN mandate in marine security operations to provide maritime security for the benefit of the cruise ships Indonesian trade flag in international waters. One of the Indonesian government's contribution to maritime security is involved in the liberation of the Indonesia Navy ship Sinar Kudus beyond the limits of national jurisdiction.

In this thesis would question: 1. How does the role of military, constabulary and diplomacy the Indonesia Navy for maritime security, especially in the handling of international maritime security, 2. What are the factors that determine interest in engaging the Indonesian Navy in the region of international waters, 3. How implications handling the Indonesia Navy maritime security-related release of the ship Sinar Kudus and its contribution to national security perspective. In theory used to elaborate the issue of national security, maritime security and naval universal concept.

The research method used is descriptive qualitative analysis by collecting primary data and secondary also conducted in-depth interviews of the informant. While the findings of this thesis in perole is: 1. Whereas the participation of the Indonesia Navy who had been carrying out tasks more overseas operations based on a request from the United Nations authority. While the context of the handling of the hostage ship Sinar Kudus, Indonesian government through the Indonesia Navy without using a UN mandate and on the basis of national interest, 2. Turns tasks can allow the Indonesia Navy to conduct expeditionary operations remotely and allows the Indonesia Navy conducts expeditions as a form of remote functions the Navy that is international in accordance with the concept of universal Navy, 3. Contributions are made by the Indonesia Navy to strengthen national defense, maritime security through in order to support trading activities by sea.

As inferred from this thesis is the Navy's participation in security missions are not restricted by UN mandate, but can be done on the basis of the interests of national defense and security, despite being above and beyond Indonesian-flagged vessels Indonesian sovereignty implementation into world class navy."