Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di beberapa wilayah program rehabilitasi hutan dan tanah mengalami kegagalan akibat rendahnya partisipasi masyarakat dalam menanam dan memelihara pepohonan. Di Sumatera Barat dimana sebagian wilayahnya adalah hutan lahan milik pribadi sangat jarang ditemui. Oleh sebab itu penting adanya analisis efektifitas program rehabilitasi hutan dari polah hak penguasaan tanah dan pohonsebagai dasar sistem insentif bagi penanaman pohon di Sumatera Barat khususnya di lahan ulayat yang berada di bawah pengelolaan komunitas adat. Kajian ini menemukan bahwa manajemen lahan ulayat masih belum jelas karena terjadi dominasi kepentingan perorangan. Sistem insentif perlu di tata ulang, sehingga terjadi keseimbangan yang proporsional untuk menyelesaikan tumpang tindih antara kepentingan komunal dengan perorangan."

"Di beberapa wilayah, program rehabilitasi hutan dan tanah mengalami kegagalan akibat rendahnya partisipasi masyarakat dalam menanam dan memelihara pepohonan. Kasus semacam ini banyak dijumpai pada tanah-tanah publik. Di Sumatera Barat, yang sebagian besar terdiri dari hutan, lahan milik pribadi sangat jarang ditemui. Karena itu, dipandang penting untuk menganalisis efektivitas program rehabilitasi hutan dari pola hak penguasaan tanah dan pohon, sebagai dasar sistem insentif bagi penanaman pohon di Sumatera Barat, khususnya di lahan ulayat yang berada di bawah pengelolaan komunitas adat. Kajian ini menyimpulkan bahwa manajemen lahan ulayat masih belum jelas karena terjadi dominasi kepentingan komunal di atas kepentingan perorangan. Sistem insentif perlu ditata-ulang, sehingga terjadi keseimbangan yang proporsional untuk menyelesaikan tumpang tindih antara kepentingan komunal dengan kepentingan perorangan"

"Akhir-akhir ini kecenderungan sistem nilai-budaya keacehan yang merujuk pada komunalisme-relijius semakin kurang efekivitasnya dalam masyarakat. Kekurangan ini antara lain terlihat pada keberadaan aktori individual (pemilik tanah) dalam kaitan dengan determinasi sistem struktural hukum adat dan hukum positif nasional. Gejala strutural hukum adat dan non-adat menentukan eksistensi aktor individual (agency) dalam pergaulan kemasyarakatan disebabkan moralitas kolektif yang tumbuh dan berkembang dalam komunitas bersangkutan tidak selaras dan seimbang dengan perkembangan dan peluang yang diberikan kepada aktor individual, utamanya dalam kasus kepemilikan pribadi atas tanah yang cenderung tidak menguntungkan salah satu pihak. Penelitian ini secara umum untuk mengantar peneliti pada pemahaman yang menjelaskan hubungan mutualitas antara aktor individual sebagai agency dan hukum tanah sebagai strucur, yakni bagaimanakah ontologi aktor individual dalam konteks diskrepansi antara hukum tanah dengan skemata struktural adat (loka1) dan hukum tanah dengan skemata struktural non-adat (nasional). Secara khusus studi ini untuk memahami (1) keberadaan aktor individual sebagai dependent variable yang ingin diterangkan dengan ketegangan dari dua skemata struktural adat dan non-adat tadi; dan (2) untuk memperoleh pemahaman determinasi dari aktor individual dalam diskrepansi skemata-skemata hukum adat dan non-adat sebagai independent variable yang memungkinkan perubahan skemata struktural itu."

"Tanah merupakan kebutuhan dasar manusia sejak manusia tersebut lahir sampai dengan meninggal dunia, manusia senantiasa membutuhkan tanah sebagai tempat tinggal hidupnya, oleh karena itu dapat disimpulkan, tanah adalah tempat manusia tinggal, tempat darimana manusia berasal, dan juga tempat kemana mereka akan pergi. Studi kasus yang akan dibahas dalam tesis ini memaparkan tentang apa yang terdapat dalam teori belum tentu sepenuhnya benar, karena dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 582 PK/Pdt/2011 antara Perkumpulan Kelompok Tani Pemberdayaan Masyarakat Tani dan Nelayan Pesisir Pantai Kabupaten Mamuju Utara melawan PT. Unggul Widya Teknologi Lestari berakhir dengan kemenangan Pihak Kelompok Tani. Kelompok Tani ini memiliki tanah tersebut atas dasar lokasi dibuka sendiri maupun secara berkelompok yang berasal dari Tanah Negara seluas kurang lebih 2722 Ha (dua ribu tujuh ratus dua puluh dua hektar) sejak Tahun 1982 (seribu Sembilan ratus delapan puluh dua) yang terletak di Kabupaten Mamuju Utara, Propinsi Sulawesi Barat yang akhirnya dikukuhkan oleh Pemerintah Desa dan Kabupaten Mamuju pada Tahun 1994 yaitu dikeluarkannya SKP (Surat Keterangan Pemilikan Tanah), SKT (Surat Keterangan Tanah) dan Sporadik tentang Pemberian Hak Kepemilikan atas Tanah Negara, sedangkan PT. Unggul Widya Teknologi Lestari memiliki tanah tersebut berdasarkan Sertipikat HGU (Hak Guna Usaha) yang mendapatkan pengakuan dari Pemerintah Negara Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Republik Indonesia Kabupaten Mamuju Utara. Seperti apakah kekuatan dan kepastian hukum yang diberikan oleh Hukum Negara Indonesia terhadap hak prioritas atas tanah bagi masyarakat adat setempat, khususnya dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 582 PK/Pdt/2011 dan apakah putusan Majelis Peninjauan Kembali sudah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

---

The soil is basic human needs since human beings are born to die, humans always need land as a place to live his life, therefore it can be inferred, the land is where humans live, a place where humans came from, and also the place where they will go. Case studies will be discussed in this thesis lays out about what there is in theory not necessarily entirely correct, because in the Interim Review of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 582 PK/Pdt/2011 between farmer groups Gathering community empowerment of farmers and fishermen Coastal North Mamuju Regency against PT. Superior Sustainable Technology Widya ended with the victory of The farmers group. This group of farmers have land on the basis of such a location was opened and in groups originating from the State land covering an area of approximately 2263 Ha (two thousand seven hundred twenty-two acres) since 1982 (one thousand nine hundred eighty-two) located in North Mamuju Regency of West Sulawesi Province, which was eventually confirmed by the Government of the village and Mamuju Regency in 1994, namely the promulgation of the SKP (Affidavits Landholdings), SKT (Ground Clearance) and Sporadic on Granting ownership of State land, while PT Widya Superior Sustainable Technologies have the land based on the certificate HGU (Business use rights) are getting recognition from the Government of the Republic of Indonesia issued by the Agency of the Republic of Indonesia Land North Mamuju Regency. Such is the power and legal certainty afforded by State law rights against Indonesia's top priority lands for indigenous peoples, especially in the Review Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 582 PK/Pdt/2011 and whether the verdict of the judicial review is in accordance with the rules applicable law."

"Disertasi ini tentang sengketa peebutan sumberdaya langka atau tanah, dan penyelesaiannya, di dalam rangka mendefinisikan kepentingannya, para pihak kepentingan menafsirkan aturan-aturan hukum, pemerinta, individu, kelompok masyarakat, badan-badan hukum dan swasta memakai undang-undang, dan kebijakan-kebijakan pertahanan sosial, sedangkan masyarakat hukum adat berdasarkan hukum adatnya. Dengan demikian terdapat pemaknaan terhadap aturan-aturan hukum itu seperti apa. Dampak adanya berbagai peraturan hukum sumberdaya tanah dapat terjadi perbedaan interpretasi (tafsir) dan benturan-benturan di antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan sumberdsaya tanah, yang pada akhirnya akan menimbulkan sengketa yang berkepanjangan. Sengketa dapat terjadi karena memperebutkan sesuatu (tanah) yang sangat berharga dalam kehidupannya, sehingga menimbulkan adanya keluhan, perselisihan, perbedaan kepentingan, ataupun tekanan yang dilakukan oleh pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah, sehingga pihak yang merasa dirugikan menyampaikan keluhannya pada pihak yang dianggap melanggar haknya, secara aktif, terbuka, dan melibatkan pihak ketiga. Menjelaskan aksi-aksi sengketa perebutan sumberdaya tanah yang dikonstruksi masyarakat hukum adat papua, digunakan paradigma konstruktivisme, yang dikembangkan oleh para ahli ilmu sosial (sosiologi dan antropologi). Paradigma konstruktivisme menggambarkan proses-proses di mana melalui tindakan dan interaksinya, manusia menciptakan secara terus-menerus sebuah kenyataan atau realitas sosial secara objectif, tetapi berdasarkan makna-makna subjectif, dan refleksi atas isi kesadaran manusia (pengetahuan) yang dijadikan pedoman atau alat interpretasi dalam tindakan manusia. Dalam paradigma ini masyarakat atau manusia ditempatkan bukan sebagai objek tetapi sebagai subjek penelitian yang dinamis, inovatif dan kreatif. Uraian secara terperinci tentang kasus sengketa tanah, menggunakan metode kasus sengketa. melalui metode ini dapat doketahui waktu proses dan sebab-sebab terjadinya sengketa, siapa-siapa saja yang terlibat, strategi yang digunakan, aturan dan lembaga mana yang dipakai dalam menyelesaikan kasus sengketa. Data-data lapangan mengenai sengketa tanah dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam. Sengketa perebutan sumberdaya tanah terjadi karena adanya tafsir mengenai hukum adat dan negara, tanah adat dan hak adat, serta rekognisi. masyarakat hukum adat Papua menyelesaikan sengketa tanah menggunakan berbagai lembaga maupun aturan hukum, realita menunjukkan terdapat kondisi majemuk atau pluralitik. Sedangkan strategi penyelesaian sengketa tanah menggunakan cara negosiasi, keterlibatan berbagai aktor, lembaga peradilan, pemalangan, lumping it, dan penduduk. "

"Penelitian ini bersifat yuridis empiris, yang dilakasanakan pada masyarakat yang bermukin di daerah ,thak Mvi Tigo, Propinsi Sumatera Barat. Masalah yang dikaji tentang: Perkembangan hubungan kekerabatan yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat matrilineal Minang dipandang dari pengamaan tanah komunal dalam hal ini adalah hak ulayat sebagai salah satu "media" pengikatnya; Dinamika perubahan penguasaan tanah komunal (tanah ulayat) menjadi tanah milik pribadi (perorangan) dalam masyarakat hukum adat matrilineal Minangkabau; Pengaruh pemilikan pribadi atas tanah terhadap perubahan hubungan kekerabatan; Pengaruh perubahan hubungan kekerabatan terhadap sistem kekerabatan dalam masyarakat hukum adat matrilineal.Temuan lapangan menunjukkan bahwa keterikatan masyarakat hukum adat Minangkabau terhadap tanah telah munyebabkan timbulnya pola migrasi yang berorientasi ke kampung, dalam arti selalu memelihara hubungan dengan kampung. Hubumgan rantau - kampung ini terbina dengan pola pewarisan, yang memungkinkan saling mewarisi tanah yang mereka dapat dan dapatkan dari hasil harta pencaharian. Di dalam perkembangannya, hubungan rantau- kampung dalam saling mewarisi mulai memudar, kalaupun masih ditemukan saling mewarisi, maka pola demikian terjadi di lingkungan yang terbatas pada keluarga inti yaitu terdiri dari mamak ibu - anak (kemenakan).Semakin terpusatnya penguasaan dan pewarisan tanah kepada keluarga inti, dan diterimanya nilai dan norma pemilikan individu di tengah masyarakat, menyebabkan semakin lemahnya ikatan keluarga luas (extended family), yang ditunjukkan oleh semakin intensif dan penguasaan tanah oleh keluarga inti, adanya upaya untuk selalu mempertahankan agar tanah tetap berada pada keluarga inti. Perubahan pola penguasaan tanah ini semakin jelas dengan sertifikasi tanah yang menunjuk meta seseorang dam llama mamak kepala wrzris sebagai wakil dari anggota kerabat matrilinealnya Penguasaan tanah ulayat sebagai tanah milik komunal (bersama) yang sudah terfokus kepada penguasaan keluarga inti, telah melatarbelakangi pendapat para praktisi (khususnya BPN dan Departemen Kehutanan pada masa era Orde Baru) yang menyatakan tanah ulayat sudah tidak ada Pendapat tersebut telah mewarnai berbagai kebijakan yang berkaitan dengan tanah (khususnya tanah ulayat), sehingga kebijakan yang diambil menunjukkan tidak adanya sinkronisasi di dalam pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat yang telah diamanatkan oleh Pasal 3 UUPA.Ketentuan-ketentuan yang menunjukkan tidak adanya sinkronisasi vertikal maxima horizontal. Tidak adanya sinkronisasi vertikal terlihat dan ketentuan tentang pendaftaran tanah yang tidak memungkinkan pengakuan hak masyarakat hukum adat yang diatur dengan Pasal 3 UUPA dengan bentuk-bentuk hak yang diatur di dalam Pasal 16 UUPA, kompersi hak-hak atas tanah, dan penghapusan lembaga gadai sebagai lembaga yang dianggap menyengsarakan rakyat. Tidak adanya sinkronisasi horizontal terlihat dari tidak adanya keterkaitan antara Pasal 3 UUPA dengan ketentuan Pasal 2 UUPK tentang jenis jenis hak atas tanah hutan."

"Tesis ini membahas sengketa pertanahan di kota Medan, Sumatera Utara antara para ahli waris Sultan Deli X melawan Akhmad Wakidin, Ir. Edy dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan terkait Grant Sultan yang telah dikonversi menjadi Hak Memperusahai Tanah nomor Daftar No. 90/Dbl.KLD/"60 bertanggal 22 Djuli 1960 yang menimbulkan tumpang tindih bukti kepemilikan atas tanah. Permasalahan tersebut kemudin dibawa ke pengadilan oleh ahli Waris Sultan Deli yang menggangap sebagai pemilik sah tanah tersebut. Tesis ini menganalisa prosedur Konversi hak atas tanah Grant Sultan di Sumatera Utara dan kekuatan pembuktian atas kepemilikan tanah yang beralaskan Grant Sultan yang sudah di konversi menjadi surat keterangan hak memperusahai tanah yang diterbitkan oleh assisten wedena Kecamatan Labuhan Deli apabila terjadi permasalahan sengketa pertanahan seperti pada Putusan 374/Pdt.G/2015/PN.Mdn jo Putusan pengadilan Tinggi Nomor 353/Pdt/2016/PT.MDN. Untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian kepustakaan khususnya pengaturan Grant Sultan Kesultanan Deli di Sumatera Utara, baik sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960. Sumber dari subjek penelitian adalah bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah literatur/buku yang berkaitan dengan Hukum Agraria, Grant Sultan, Kesultanan Deli dan konversi hak atas tanah. Hasil analisis dalam penelitian ini mengenai konversi Grant Sultan harus dilakukan konversi dan pendaftaran tanah sesuai dengan ketentuan peraturan, kemudian kekuatan pembuktian Grant Sultan yang dikonversi menjadi Hak Memperusahai Tanah didapatkan kesimpulan bahwa kekuatan pembuktiannya lemah, pemilik grant Sultan harusnya menguasai tanah tersebut secara nyata dan kemudian menlakukan konversi atau mendaftarkan tanahnya guna menjamin kepastian hukum.

---

This thesis discusses land disputes in the city of Medan, North Sumatera between the heirs of Sultan Deli X against Akhmad Wakidin, Ir. Edy and head of the Land Land Office of the Grant Sultan which has been converted to the right to complicit soil number No. 90/DBL. KLD/"60 dated 22 July 1960 which raises the overlapping evidence of ownership of land. The problem was later brought to the court by heirs of Sultan Deli who interfere with the legitimate owner of the land. This thesis analyzes the procedure for converting rights to land Grant Sultan in North Sumatra and the proving force of land ownership which has the Grant Sultan which has been converted into a statement of land complication rights issued by the Assistant Wedena district of Labuhan Deli in the event of dispute disputes such as at the verdict 374/PDT.G/2015/PN.MDN Jo High Court verdict number 353/PDT/2016/PT.MDN. To answer these problems the method of study used is the normative law research method or literature research method especially the setting of Grant Sultan Sultanate of Deli in North Sumatera, both before and after the enactment of law No. 5 of 1960. The source of the research subject is the primary legal material that is the legislation of the secondary law material used is the literature/books relating to agrarian law, Grant Sultan, Sultanate of Deli and conversion of land rights. The results of the analysis on the conversion of Grant Sultan must be conducted conversion and registration of land in accordance with the provisions of the regulation, then the power of Grant Sultan who converted to land complication has come to the conclusion that the power of the evidence is weak, the owner of Grant Sultan should control the land in real and then convert or register the land to ensure legal certainty."