Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Program pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) dibentuk oleh perhutani untuk lebih melibatkan masyarakat dalam mengelola hutan di Pulau Jawa. Partisipasi aktif dalam program ini menjadi kunci utama keberhasilan program PHBM. Tulisan ini menganalisis pengaruh karakteristik petani hutan terhadap tingkat partisipasinya dalam program PHBM yang berlokasi di Desa Buniwangi, Kecamatan Pelabuhanratu, Kabupaten Sukabumi. Riset menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi dan deskriptif. Sebagian besar petani hutan berpartisipasi dalam rapat perencanaan PHBM, pelaksanaan dan evaluasi PHBM. Umur petani hutan berpengaruh signifikan terhadap partisipasi petani hutan dalam perencanaan dan evaluasi program PHBM."

"Program pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) melibatkan masyarakat desa sekitar hutan untuk mengelola hutan secara berkelanjutan. Tujuan penulisan artikel adalah menganalisis potensi tegakan sebagai indikator keberhasilan program PHBM. Populasi penelitian adalah semua tegakan pohon yang ditanam oleh petani pada hutan PHBM di Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Sukabumi, tepatnya di Desa Buniwangi, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi. Sampel penelitian adalah tegakan pohon yang ditanam oleh 20 orang petani terdiri atas 10 petak lahan yang dirawat secara intensif dan 10 petak yang tidak intensif. Satu petak lahan berukuran 0,1 ha. Data yang dikumpulkan adalah data primer, yaitu lingkar batang pohon, tinggi pohon, jenis dan jumlah pohon, diameter pohon, dan luas bidang dasar. Analisis data menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan jumlah pohon di lahan yang dikelola dengan intensif dan tidak intensif. Distribusi pertumbuhan pohon di antara kedua lahan cenderung sama. Jumlah jenis pohon hanya berbeda 1 pohon. Struktur vegetasi mempunyai perbedaan, terutama pada tanaman masyarakat. Indeks keragaman pohon mempunyai nilai yang hampir sama, yaitu 0.36 dan 0,35. Keduanya menunjukkan heterogenitas yang hampir sama, meskipun jumlah pohon lebih banyak pada lahan yang dikelola dengan intensif. Tanaman yang dominan mempunyai kecenderungan yang hampir sama, yaitu pinus pada tanaman pokok dan karet pada tanaman masyarakat. Rata-rata diameter pohon lebih besar pada lahan yang tidak dikelola dengan intensif. Program PHBM yang dikelola dengan intensif lebih menguntungkan dbandingkan dengan program PHBM yang tidak dikelola dengan intensif, dari sisi jumlah pohon, keragaman jenis pohon, dan manfaat yang dapat diambil oleh petani dalam jangka pendek."

"Berdasarkan penjelasan Undang-undang nomor 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan pokok kehutanan, dinyatakan bahwa luas hutan diperkirkan kurang lebih 30 persen dari luas daratan. Sementara kawasan hutan di Pulau Jawa hanya sekitar 23 persen dari luas daratannya, khusus di Jawa Tengah hanya 20 persen saja. Karena itu, berpegang pada Peraturan Pemerintah nomon 36 tahun 1986, terutama yang rnenyangkut maksud dan tujuan pendirian Perum Perhutani, ditetapkan kebijakan. Bahwa Perum Perhutani agar dapat rnernperluas kawasan hutan atau sekurang-kurangnya ruenjaga kelestarian hutan yang telah ada.Pada hal masyarakat sekitar hutan juga mempunyai kepen tingan terhadap hutan sebagai sumber mencari nafkah. Karenanya, bagaimana pengelolaan hutan dapat dilaksana kan tanpa merugikan kedua kepentingan. Dalam pengelola an hutan ini Perhutani menerapkan pendekatan agrosilvi kultur. Pendekatan ini tidak saja mempunyai tujuan un tuk kepentingan ekonomi ( pendaatan ) tetapi juga da pat merangsang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan sekaligus daiam pelestarian hutan.Ternyata pesanggem yang terlibat berpartisipasi dalam pengelolaan hutan adalah dan golongan buruh tani atau pun petani berlahan pertanian sempit dan sebagai petanì subsisten. Karena itu, faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan mereka berpartisipasi disebabkan adanya sempit nya lapangan kerja di pedesaan, lahan pertanian yang dimiliki sempit dan tidak memiliki keahlian lain selain keterikatan dengan tanah pertaniannya saja.Meskipun demikian, pengelolaan agrosilvikultur ini 85 persen dikerjakan secara sambilan dan hanya 15 persen saja sebagai matapencarian pokok.Sedangkan keberhasilan tanaman pokok jati antara 80-100 persen, tetapi tidak demikian dengan keberhasilan panen tanaman palawija. Hal ini terbukti bahwa partisipasì pe sanggem dalam pengelolaan hutan khususnya agrosilvikul tur belum merubah keadaan sosial ekonomi pesanggem.Namun secara ekologi pesanggen telah membantu menjaga hutan dan kerusakan, karena mereka merasa terlibat dalam proses daur ulang hutan. Dengan demikian partisipa si pesanggem tidak hanya pada pelaksanaan pengelolaan agrosilvikultur saja, tetapi berlanjut pada partisipasi dalam menjaga kelestarian hutan."

"Ada dua perasalahan utama pembangunan di bidang kehutanan yaitu : (1) tingginya laju kerusakan hutan (deforestrasi) dan (2) kemiskinan masyarakat sekitar hutan. Salah satu kebijakan pemerintah untuk mcnjawab dua permaealahan tersebut adalah program pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat (PHBM). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan menjaga keamanan sumbcr daya hutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempenganuhi partisipasi masyarakat dalam program PHBM dan menganalisa dampak program texhadap pendapatan masyarakat desa hutan. Penelitian ini dilaksanakan di desa hutan pada tfga wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Patikraja, Kecamatan Kebasen dan Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas. Data yang digunakan adalah data primer hasil survei terhadap 160 responden yang dipilih sccara acak dengan sistcmatis sampling. Metode estimasi yang digunakan adalah trearmem ejéct model. Hasil estimasi regresi menunjukkan kondisi sosial ekonomi rumah tangga dan karakteristik rumah tangga tidak mempengaruhi keputusan partisipasi masyarakat dalam program. Hanya persepsi terhadap lingkungan saja yang mcmpengaruhi keputusan mengikuti program. Hasil penelitian ini juga menunjukkan ada pcrbedaan pendapatan antnra yang ikut program dan tidak ikut program. Mereka yang mengikuti program pendapatannya justeru lebih rcndah sebesar Rp 312.838,-. Peranan PI-IBM terhadap pcningkatan pendapaxan kurang berhasil.

---

There are two main problem in forestry development, they are: 1. The high speed of deforestation and, 2. The poveny of society around the forest. One of govemment policies to answer the two problems is the community based forest resources management (CBFM). This program has the aims to increase people's welfare around the forest and to maintain the forest resource safety. This research has the aims to find out the factors that influence peopIe's participation in forest resource management together with the society and then to analyze the effect of the program on forest rural society income.

This research was carried out in rural forest in three district area that is District of Patikraja, Kebasen and Kedungbanteng, Banyumas Regency. The data were collected from primary data as the result of survey on |60 respondents chosen randomly using systematic sampling method. Then the estimation method is treatment effect model.

The result of regression estimation shows that the social economic condition and characteristic of households do not influence people's participation on the program . Only perception on the environment etTects their decision to follow the program. The result of research also shows that there is income difference among the people who participate the program and people who do not participate the program. The people who participate the program in fact accept lower income as much as Rp. 312,838,- As implication, the role of community based forest resources management is in fact less successful."

"Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 tahun 1999 menetapkan perlunya kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap DAS dan atau pulau guna optimalisasi manfaat lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Namun degradasi hutan akibat berbagai aktlvitas legal maupun ilegal telah menyebabkan laju deforestasi + 2,8 juta ha/tahun selama kurun waktu 1997-2003 (Pusat Informasi Kehutanan, 2005). Di sisi lain pemanfaatan kawasan hutan yang berakibat pada pembukaan lahan hutan bagi kegiatan pertanian dan pernukiman semakin meningkat dengan bertambahnya penduduk. Program rehabilitasi hutan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan telah diwujudkan dalam Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) pada tahun 2003 serta program Hutan Kemasyarakatan (HKm) di luar Jawa dan Pengefolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Pulau Jawa. Upaya rehabilitasi hutan di hutan lindung sebagai safah satu fungsi hutan yang diperuntukkan bagi kepentingan fungsi tata air, di pihak lain juga menjadi tumpuan masyarakat sekitar hutan sebagai sumber pendapatannya. Guna mengintegrasikan kepentingan fungsi tata air dan pemanfaatan kawasan ofeh masyarakat di sekitar hutan lindung, maka permasalahan yang ditemui adalah bagaimana mengimplementasikan paradigma baru pengelolaan hutan berbasis masyarakat di hutan lindung, dengan mencermati perangkat kebijakan yang telah tersedia dan masih dibutuhkan, serta melakukan analisis dart sisi kelayakan proyek. Sehingga penelitian ini ditujukan untuk menganalisis kebijakan yang telah tersedia dan masih dibutuhkan guna mendukung PHBM di hutan lindung dan menilai kelayakan proyek terutama dari aspek kelembagaan dan aspek finansial pembuatan tanaman budidaya kopi yang diusuikan oleh masyarakat sebagai sumber pendapatan, dengan memperhatikan aspek tata air fungsi lindung di kawasan Hutan Lindung RPH Hanjawar Timur I, BKPH Sukanegara Utara, KPH Cianjur, Perum Perhutani Unit III Jawa Barat. Hasil indentifikasi berbagai kebijakan yang terkait dengan pengelolaan hutan lindung bersama masyarakat di Pulau Jawa, menunjukkan ketersediaan program dan peraturan baik di tingkat nasional/pusat, propinsi, dan kabupaten, yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan, Perum Perhutani dan Pemerintah Propinsi Jawa Barat. Peraturan dimaksud meliputi antara lain SK Menteri Kehutanan tentang HKm, Pedoman dan Evaluasl PHBM, Pedoman dan Petunjuk Teknis pengelolaan kawasan lindung dari Perum Perhutani, Pembentukan Kelompok Tani/Nelayan dan Tani/Hutan Propinsi Jawa Barat, Penunjukan Kader PHBM oleh ADM/KKPH Cianjur, dan pembentukan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di Desa Campaka Mulya. Dari analisis kebijakan dan kelayakan proyek yang dilakukan, ternyata walaupun dari aspek hukum sudah tersedia peraturan yang melandasi kebijakan pengelolaan hutan bersama masyarakat di hutan lindung, namun dalam implementaslnya belum didukung oleh mekanisme perencanaan dan operasional di lapangan yang memadai. Mekanisme perencanaan pengelolaan hutan lindung yang melibatkan masyarakat sekitar hutan tergantung kepada kondisi spesifik di masing-masing lokasi hutan lindung, serta pemahaman masyarakat tentang fungsi lindung yang umumnya terbatas. Kelembagaan untuk mengelola hutan lindung bersama masyarakat yang sudah dibentuk di lokasi penelitian, belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan karena masih memerlukan peningkatan pemahaman masyarakat. Sehingga upaya penguatan kelerrrbagaan masih diperlukan melalui peningkatan kualitas sosialisasi/pendarnpingan dan perencanaan partisipatif, dengan meningkatkan kualitas penyuluhan dan koordinasi antar lembaga terkait di tingkat operasional. Penyuluhan diperlukan dalam aspek hukum dan aspek Iingkungan yang terkait dengan fungsi tata air. Sejalan dengan hal tersebut koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait seperti dari unsur pemerintahan, perguruan tinggi dan lembaga penelitian, perlu diupayakan. Berdasarkan aspek finansial dan ekonomi dalarn anallsis biaya manfaat untuk pengusahaan/penahaman tanaman kopi dengan pola tanam wanatani multistrata bersama jenis tanaman semusim (jagung) dan kayu-ka yuan pada hutan lindung di lokasi penelitian, layak untuk dilaksanakan terutama dengan memperhatikan aspek pasar dari harga kopi beras (hasil pengeringan. Dari aspek finansial maupun ekonomi, NPV untuk hasil kopi tanpa pengeringan bernilai positif pada tingkat infasi 7% dan 8%, dengan BCR > 1. Sec angkan dengan proses pengeringan NPV bare bernilai positif dengan BCR > 1 ketika harga kopi beras Rp.12.000, 00 untuk analisis financial dan Rp. 10.000, 00 untuk analisis ekonomi pada kedua tingkat Inflasi. Pengusahaan tanaman kopi mutu/strata bersama tanaman semusim dan kayu-kayuan selain layak secara finansial dan ekonoml, juga dapat mengintegrasikan kepentingan masyarakat dl sekitar hutan lindung dan keberlangsungan fungsi tata air. Kegiatan ini memberi hasil yang lebih baik bila dibandingkan dengan kawasan yang hanya didominasi oleh pohon kayu-kayuan saja, atau sebaliknya terjadi alih guna lahan hutan menjadl lahan pertanlan oleh masyarakat, Pengayaan tanaman di hutan lindung dengan jenis buah-buahan guna meningkatkan pendapatan petani dengan pengolahan tanah yang minimal, dapat pula dilakukan sesual kondisi tanah hutan. Untuk kelestarlan fungsi Iindung, penataan kawasan hutan lindung memerlukan penetapan blok pemanfaatan dengan mempertimbangkan daya dukung kawasan hutan lindung tersebut. Sedangkan dari aspek finansial dan ekonomi diperlukan pula peningkatan informasi pasar kepada petani hutan baik untuk saprodi maupun produksi kopi dan hasil hutan non kayu lalnnya. Dari aspek soslal ekonomi, pemerataan kesempatan kepada warga Dena Campaka Mulya yang belum terlibat dalam pengelolaan hutan lindung, perlu diupayakan melalui sosialisasi dan pendampingan yang melibatkan lembaga desa secara partisipatif guna menghindarkan kecemburuan soslal yang akan mendorong tindakan a sosial."

"Dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan yang' bermaterikan kelestarian fungsi ekonomi, fimgsi ekologi dan fungsi sosial dari sumber daya hutan maka kehidupan masyarakat selcitar hutan hams menjadi perhatian karena kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan yang membutuhkan pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat ?-selcitar hutan menjadi kebutuhan demi masyarakat sekitar hutan dan sekaligus pelaksanaan pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan. Untuk keberhasilan pemberdayaan masyarakat, maka pemanfaatan modal sosial adalah Suatu kehamsan, karena modal sosial adalah suatu nilai norma-norma yang tcrbcntuk yang dihasilkan dalam suatu interaksi yang cukup panjang dalam suatu masyarakat dan menjadi acuan dalam bersikap, bcrperilaku, berinteraksi, dan berinterelasi dalam masyarakat untuk mencapai tujuan bersama dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan. Tujuan Penelitian adalah merumuskan konscp hipotetik model pemberdayaan masyarakat sckitar hutan dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjuian dengan kajian pemanfaatan modal sosial masyarakat sekitar hutan. Manfaat penelitian adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang model pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan ditinjau dengan pendckatan dan kajian pemanfaatan faktor pembentuk modal sosial masyarakat sekitar hutan sehingga dapat menjadi acuan dalam pcugambilan kebijakan terhadap pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dalam rangka pengelolaan sumber dgya hutan berkelanjutan. Metodologi penelitian dilakukan dengan metode kualitatif ?dan kuantitatif dcngan pendekatan dan pengujian konsep Structural Equation Modelling Cross Section dan pembuatan Model Dinamis. Penelitia menghasilkan penemuan rumusan konsep hipotetik Model pcmberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan berkclanjutan dengan memanfaatkan modal sosial masyarakat sekitar hutan, model temebut memberi gambaran bahwa modal sosial berpengaruh langsung dan tidak langsung secara signiiikan terhadap pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan sumber daya hutan berkclanjutan. Modal sosial masyamkat sekifar hutan akan termanfaatkan secara optimal melalui pemanfaatan dan penguatan modal sosial masyarakat sekitar hutan yang dilakukan mclalui mekanjsmc konsep timbal balilc, konsep saluran informasi dan konscp kctaatan norma, adat dan nilai budaya.

---

In the frame of sustainable forest resources management , the consisting of economical function, ecological function and social function conservation from the forest resources, that livelihood conmiunity surrounding forest must be concerned because social economics conditions of community surrounding forest requires empowering. Empowerment of community surrounding forest is becoming from community surrounding forest and implementation of sustainable forest resources management. For successfully for empowerment of community, and then social capital utilization is must be, because social capital is a norm value that formed and resulted in interaction that is long enough in a community, and become a reference in having attitude, behaving, interacting, and interalating in society to achieve common goals in sustainable forest resources management.

Research objectives is to formulate hypothesis concept of forest communities empowerment model in sustainable forest resources management by utilizing social capital surrounding forest. Benefits of study are to enhance understanding 'about community empowerment model in sustainable forest resources management. It is review with the approach and study of taking advantage component factors of social capital. Therefore, it can be a reference in policy making toward forest communities empowerment model, in the frame of sustainable forest resources management. Research Methodology is conducted by using qualitative and quantitative method with concept best using structural equation modeling, cross Section table and dynamic model.

Research finding resulted hypothesis concept formulation of community empowerment model in sustainable forest resources management by taking advantage capital social of forest communities. The model explained that social capitals of forest communities have significant impact toward community empowerment process and sustainable forest resources management both directly and indirectly. Social capital will be utilized optimally through utilization and strengthening social capital forest communities was conducted through mutual mechanism concept, concept of information channel and obedience of norm, tradition and culture value."