Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Otonomi daerah dalam peraturan perundang-undangan dari segi penyelenggaraan pemerintahannya tidak terlepas dari proses penerapan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. UU 1945 pasal 18, 18A dan B dimana pembagian daerah ini diberikan hak otonomi untuk mengurusi rumah tangganya sendiri. Pembagian daerah berkaitan dengan geografi dan potensi di wilayahnya masing-masing yang tidak berimbang. Penerapan asas otonomi daerah dalam rangka menjaga NKRI antara pemerintahan pusat dan daerah. Permasalahan terletak pada bagaimana meningkatkan kesejahteraan dan kerjasama antar daerah secara nasional dengan kondisi potensi wilayah yang tidak berimbang seperti keadaan geografi dan sumber daya manusianya. Otonomi daerah sebagai salah satu unstrumen untuk mewujudkan kesejahteraan dalam bentuk kerjasama yang ideal."

"Dengan ditetapkannya 26 Daerah Tingkat II Percontohan Otonomi Daerah di 26 Daerah Tingkat I, merupakan langkah terobosan dari Pemerintah dalam upaya mempercepat terwujudnya Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II. Untuk mengetahui jalannya pelaksanaan kebijaksanaan tersebut setelah 2 tahun berjalan. Tesis ini mencoba melakukan kajian evaluatif di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung sebagai salah satu Daerah Tingkat II Percontohan di Jawa Barat. Dari penelitian yang penulis lakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan beberapa pejabat yang sangat terkait dengan Percontohan Otonomi Daerah baik dari jajaran Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat maupun Pemerintah Daerah Tingkat II Bandung dan sumber lainnya, diketahui selain konsekuensi yang membawa perubahan pada kelembagaan, personil, perlengkapan maupun pembiayaan bagi Daerah Tingkat II Percontohan juga permasalahan - permasalahan di lapangan yang berkaitan dengan koordinatif antar lembaga, kemampuan personil, sarana dan prasarana serta kemampuan dana daerah. Dari permasalahan - permasalahan tersebut dilakukan analisis sehingga dapat diketahui faktor - faktor yang menjadi penghambat maupun pendorong terhadap jalannya pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung. Selanjutnya ditarik kesimpulan dan saran - saran untuk dijadikan bahan bagi yang berkepentingan. "

"Tarik menarik antara desentralisasi dan sentralisasi di berbagai negara termasuk Indonesia, selalu menjadi perbincangan yang menarik. Sulit ditentukan titik keseimbangan yang tepat antara sentrabsasi di satu pihak dan otonomi daerah di pihak lain. Demikian juga mengenai otonomi dan kontrol, Pemerintah Pusat sulit menentukan titik keseimbangan yang tepat antara otonomi dan kontrol. Berbagai undang-undang tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah yang diterapkan juga tidak berhasil menentukan keseimbangan yang dapat menyenangkan semua pihak. Pemerintah Pusat mengalami dilema antara otonomi dan kontrol, karena di satu pihak Pemerintah Pusat mempunyai political will (kemauan politik) untuk memperbesar otonomi daerah, tetapi di pihak lain Pemerintah Pusat me1akukan kontrol yang sangat ketat .terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Otonomi daerah dapat diukur dari adanya kebebasan bergerak bagi pemerintah daerah untuk membuat dan melaksanakan kebijakan sesuai dengan kebutuhan daerah. Untuk itu Pemerintah Daerah memerlukan Pendapatan Asli Daerah yang tinggi, sehingga dapat mandiri dan mengurangi ketergantungannya. terhadap Pemerintah Pusat. Sebab Pendapatan Asli Daerah yang tinggi sangat menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi selalu mengalami peningkatan, selama lima tahun terakhir (1991/1992 s.d. 1995/1996) rata-rata peningkatannya sebesar 32,89%, dan kontribusinya terhadap APBD rata-rata 37,61%. Dalam penelitian ini dikaji dua masalah pokok yakni: pertama, sejauh mana kontrol Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah Tingkat II Bekasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Kedua, apakah dampak kontrol terhadap kebebasan Pemerintah Daerah Tingkat II Bekasi dalam membuat dan melaksanakan kebijakan di bidang keuangan daerah. Teori yang digunakan untuk mendasari permasalahan ada dua yakni: Pertama, teori kontrol, kedua teori otonomi daerah. Instrumen penelitian adalah wawancara mendalam (indepth interview). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrol Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah Tingkat II Bekasi sangat ketat. Akibatnya Pemerintah Daerah Tingkat II Bekasi kurang bebas membuat dan melaksanakan kebijakan yang dibutuhkan daerahnya. Setiap bantuan keuangan Pemerintah Pusat terhadap daerah diikuti oleh petunjuk, pengarahan dan pengendalian sehirigga Pemerintah Daerah Tingkat II Bekasi kurang bebas dalam menyusun, mengalokasikan dan melaksanakan anggaran sesuai dengan kebutuhan daerah. Anggaran yang agak bebas disusun, dialokasikan dan dilaksanakan adalah anggaran yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)."

"Penelitian atau kajian mengenai desentralisasi atau otonomi daerah telah banyak dilakukan oleh para pakar menurut disiplin ilmu masing-masing. Namun penelitian mengenai desentralisasi dan otonomi daerah masih tergolong langka. Terlebih-lebih penelitian mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi besarnya otonomi Dati II dari segi Ilmu Administrasi Negara. Karena itu, penelitian ini berjudul "Berbagai Faktor Yang Mempengaruhi Besarnya Otonomi Dati II: Suatu Kajian Desentralisasi dan Otonomi Dati II Dari Segi Ilmu Administrasi Negara."Dalam penelitian ini dikaji mengenai (1) berapa besarnya otonomi Dati II dibandingkan dengan bagian otonomi Dati I di wilayah Dati II yang bersangkutan, dan (2)faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya otonomi Dati II tersebut. Besarnya otonomi Dati II tidak berada dalam kehampaan ruang, tetapi hasil dari pengaruh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut adalah cara penyerahan wewenang oleh Pemerintahan Pusat kepada Daerah, proses penyerahan wewenang yang ditempuh oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan kemampuan administrasi Daerah.Penelitian ini berawal dengan kajian dokumenter. Berbagai kebijaksanaan nasional mengenai desentralisasi dikaji secara nasional. Selanjutnya untuk mengetahui bekerjanya kebijaksanaan tersebut dilakukan penelitian lapangan di beberapa Dati II. Tipe penelitian ini adalah deskriptif analisis. Analisa bersifat kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa otonomi Dati II lebih kecil daripada bagian otonomi Dati I di wilayah Dati II yang bersangkutan. Disamping itu terdapat variasi mengenai besarnya otonomi kedua tingkatan daerah otonom secara nasional. Porsi otonomi Dati II seperti itu kurang kondusif bagi layanan kepada masyarakat dan bagi keperluan pendekatan pembangunan dari bawah."

"Sehubungan dengan semakin dekatnya kemungkinan pelaksanaan otonomi daerah, maka daerah Kabupaten Dati II Kebumen yang merupakan salah satu daerah yang menjadi daerah otonom, perlu melakukan persiapan-persiapan yang dibutuhkan untuk menyongsong pelaksanaannya. Salah satu hal penting untuk diketahui sebelum suatu daerah menyusun rencana pembangunnannya adalah : " bahwa daerah tersebut tahu di mana keberadaannya saat ini dan ke arah mana kecenderungan perkembangannya pada masa yang akan datang, bila tidak dilakukan rekayasa". Untuk itulah dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengidentifikasi kondisi daerah Kabupaten Dati II Kebumen dalam persiapannya menuju pelaksanaan otonomi daerah. Penelitian ini menggunalan pendekatan tinjauan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif yang dimiliki Kabupaten Dati II Kebumen bila dihadapkan pada dua data nasional yaitu Propinsi Dati I Jawa Tengah dan Propinsi Dati I DI Yogyakarta. Konsep pemikiran teoritis yang menjadi landasan dalam penelitian ini adalah basis ekonomi (economic base) sedangkan alat analisis yang digunakan adalah location quotient (LQ), shift share, dan analisis regresi sederhana dengan metode ordinary least squares (OLS). Untuk mengetahui keunggulan komparatif yang dimilikinya, maka digunakan analisis LQ terhadap NTB sektoral dan PDRB-nya. Sedangkan untuk mengetahui keunggulan kompetitif yang dimilikinya maka digunakan analisis LQ terhadap tingkat pelayanan pendidikan; dan tingkat kemampuan otonomi daerahnya. Sementara dengan analisis shift share terhadap NTB dan PDRB-nya akan diketahui posisi perekonomian daerah terhadap nasional. Kondisi tersebut merupakan gambaran keadaan sampai dengan saat ini, selanjutnya dengan menggunakan analisis regresi khususnya terhadap data yang runtun waktu maka akan dapat diketahui perkiraan kecenderungannya pada masa yang akan datang. Di samping itu, untuk melihat prestasi dalam bidang pembangunan manusianya maka dalam penelitian ini juga digunakan analisis peringkat indeks pembangunan manusia (IPM)-nya. Sedangkan untuk melengkapi informasi dalam pembangunan di bidang pendidikannya, dalam penelitian ini juga dilakukan analisis pembangunan pendidikan dari sisi permintaanya, yakni faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan terhadap pendidikan yang diperkenalkan oleh Todaro."

"Since the enactment of law No. 22/1999 which is revised by law No. 32/2004 on Regional Government, regional government feels happy and contented because already got the transference of authority from central government to regulates and manages government tasks in an Unitary State System, and also because the decentralization is a fundamental base of regional autonomy implementation. That law orders that the obligatory tasks for the provinces and district/Cities are what indicated by article 13 and verse (1) letters b and j. and article 14 verse (1) letters b and j which are planning , use and controlling of Space Lay Out and Environment. Although it has been called as obligatory task, in fact that , practically, is violated, because, those government tasks are not fully transferred yet. It means that, it has to get license from central government. In order to make law enforcement, that situation causes difficulties for the realization of social since of justice. Actually, in this case, central government only conducts supervision, facilitation and controlling according to the spirit of regional autonomy in Unitary State system implementation Certainly, province and district/city have to obey limitation by law that has been made. Law No. 32/2009 on Protection and management of Environment, chapter I, General Stipulation article 1 no. 1 regulates as following: Environment is a totality of space with all things , energy condition, and creatures, including mankind and its behavior which influence the nature itself and furthermore it is spelled out , more in detail , at Law No. 26/2007 on Space Lay Out, Chapter I General stipulation article, No. 1 as following : Space is a container which embraces land sea and air space including space under the soil as a totality of territory, place of mankind and other creature live, make activity and maintain the perpetuity of their life."