Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Mempawah di Kalimantan Barat dipilih sebagai calon lokasi PLTN berdasarkan kriteria eksklusi dan diskresioner. Kriteria eksklusi terdiri atas struktur geologi, jenis batuan, keberadaan dan ketersediaan air pendingin, kedekatan dengan pusat populasi, dan bentuk medan, sedangkan kriteria diskresioner yaitu kedekatan dengan infrastruktur jalan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pemetaan serta menganalisis kriteria eksklusi dan diskresioner lokasi potensial PLTN. Dalam penelitian ini, digunakan metode penapisan (screening) dengan menggunakan analisis keterjangkauan, analisis kesesuaian wilayah, dan analisis spasial deskriptif yang dilakukan menggunakan perangkat lunak dari Sistem Informasi Geografis (SIG) berdasarkan informasi data spasial. Proses penapisan tersebut menghasilkan enam lokasi yang potensial untuk dijadikan lokasi PLTN. Lima lokasi terletak di Kabupaten Bengkayang tepatnya di Kecamatan Sungai Raya Kepulauan dan Kecamatan Sungai Raya. Satu lokasi lainnya terletak di Kabupaten Mempawah tepatnya di Kecamatan Sungai Kunyit. Keenam lokasi tersebut termasuk ke dalam jarak cukup aman dari keberadaan struktur geologi, memiliki jenis batuan yang kuat, tidak berada jauh dari keberadaan air pendingin, jauh dari pusat populasi, memiliki bentuk medan yang datar hingga berombak, dan memiliki lokasi yang dekat dengan jalan arteri.

---

Bengkayang Regency and Mempawah Regency in West Kalimantan were selected as prospective nuclear power plant (NPP) locations based on exclusion and discretionary criteria. Exclusion criteria consist of geological structure, rock type, existence and sufficiency of cooling water, proximity to population center, and terrain shape, while discretionary criteria is proximity to road infrastructure. This study aims to map and analyze exclusion and discretionary criteria for potential NPP. In this study, screening method using affordability analysis, regional suitability analysis, and spatial descriptive analysis are performed using software from Geographic Information Systems (GIS) based on spatial data information. The screening process produced six potential locations to be used as NPP. Five locations are in Bengkayang Regency, precisely in Sungai Raya Kepulauan District and Sungai Raya District. Another location is in Mempawah Regency precisely in Sungai Kunyit District. The six locations are included in a fairly safe distance from the presence of geological structures, have a strong rock type, are not far from the existence of cooling water, far from the population center, have flat to wavy terrain, and have a location close to arterial road."

"Pertumbuhan industri berdampak terhadap peningkatan kebutuhan listrik di berbagai tempat, hal ini juga terjadi di Provinsi Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Bengkayang. Sebagian pasokan listrik di Bengkayang masih tergantung dari pembangkit listrik yang diperoleh dari Sarawak, yaitu salah satu negara bagian Malaysia yang berbatasan dengan Kalimantan. Maka dari itu, untuk mengurangi ketergantungan listrik, perlu dibangun suatu Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Pertimbangan penggunaan teknologi PLTN diantaranya didasari karena faktor kemampuannya dalam menghasilkan listrik dengan skala yang besar, mengurangi pemakaian energi fosil, dan juga mengurangi emisi karbondioksida sebagai hasil dari proses pembangkitannya. Namun demikian, untuk membangun suatu PLTN, diperlukan tapak yang memenuhi aspek kelayakan (feasibility) dan keandalan (reliability). Pada penelitian ini dilakukan penilaian untuk menentukan satu tapak PLTN yang merupakan hasil penilaian dari beberapa lokasi tapak PLTN di Kabupaten Bengkayang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Multi Criteria Decision Analisis (MCDA) yang digunakan pada platform Sistem Informasi Geografi (SIG) dan Analytical Hierarchi Process (AHP). Tahap pertama analisis dengan SIG diperoleh 3 lokasi tapak (candidate sites) PLTN, sedangkan tahap kedua dengan menggunakan analisis AHP diperoleh 1 tapak (selected site). Selected site untuk tapak PLTN di Kabupaten Bengkayang terletak di Batu Belah di Desa Karimunting.

---

Industrial growth has an impact on increasing the electricity demands in various places, this has also taken place in West Kalimantan Province, especially in Bengkayang Regency. Some electricity supplies in Bengkayang mainly depend on the power plant that is imported from Sarawak, which is one of the Malaysian states. Therefore, to reduce dependence on electricity, it is necessary to build a Nuclear Power Plant (NPP). Some of considerations for utilizing a nuclear power plant technology are based on its advantages factors such as the capability of generating electricity on a large scale, reducing the use of fossil energy, as well as reducing carbon dioxide emissions as a result of the generation process. However, to build a nuclear power plant requires a thorough assessment to meets the feasibility and reliability requirements. This study was carried out to determine one selected NPP site out of three NPP candidates sites located in Bengkayang Regency. The method used in this study is Multi Criteria Decision Analysis (MCDA) under the Geographic Information System (GIS) platform and Analytical Hierarchy Process (AHP). The first step analysis using GIS resulted 3 candidate sites, while the second step by means of applying AHP analysis resulted 1 selected site. The selected site for NPP in Bengkayang Regency is located at Batu Belah in Karimunting Village."

"Pembangunan PLTN di Indonesia dan dunia masih menjadi kontroversi, hal ini disebabkan oleh keamanan dan keselamatan PLTN yang masih diragukan. Kecelakaan nuklir di Chernobyl pada tahun 1986 dan kejadian bencana PLTN Fukushima tahun 2011 menunjukan standar keselamatan dan kemanan yang sangat ketat pada kontruksi dan pengoperasian, ternyata tidak dapat menghindari bencana kebocoran radioaktif. International Atomic Energy Agency IAEA adalah badan yang mengawasi perkembangan energi nuklir di dunia, terutama negara berkembang.Pada tahun 2009 IAEA telah melakukan evaluasi kesiapan Indonesia dalam pembangunan PLTN pertama, berdasarkan evaluasi tersebut menyimpulkan bahwa dari 19 kriteria yang telah ditetapkan hampir semua isu area infrastruktur dapat ditindaklanjuti untuk membuat keputusan selanjutnya berlanjut ke Fase II, kecuali komitmen negara, manajemen dan keterlibatan stakeholder. Dalam penelitian ini, Penulis akan menganalisa kembali 19 multikriteria yang ditetapkan IAEA untuk pembangunan PLTN pertama di Indonesia berdasarkan kondisi saat ini.Berdasarkan hasil penelitian, Indonesia belum siap membangun PLTN pertama, terutama pada kriteria komitmen negara, keselamatan, keamanan, perencanaan kedaruratan serta keterlibatan stakeholder. Namun apabila Indonesia menganggap PLTN sangat mendesak untuk dibangun, perlu ada upaya yang dilakukan untuk memenuhi standar IAEA yaitu komitmen tegas Pemerintah, pemilihan lokasi dan teknologi yang tepat, komitmen perlindungan keamanan dan keselamatan, peningkatan SDM, pengelolaan limbah radioaktif, keterbukaan informasi dan sosialisasi nuklir, subsidi serta penyiapan dana keadaan darurat.

---

There is still a controversy about the development of nuclear power that shows concern for its security and safety aspects. The catastrophic nuclear accident happened in Chernobyl 1986 and Fukushima 2011 suggested that a very strict safety and security standard on construction and operation apparently could not prevent radioactive leak disaster. International Atomic Energy Agency IAEA is the organization that oversees the development of nuclear energy in the world, especially developing countries.

In 2009, IAEA has conducted an assessment on Indonesia 39 s readiness for its first nuclear power plant. The assessment concluded that 19 nuclear infrastructure issues, Indonesia still has pending issues on state commitment, management and stakeholder involvement. In this study, the author would like to reanalyze the 19 nuclear infrastructure issues which set by the IAEA for Indonesia rsquo s first nuclear power plant based on Indonesia current conditions.

The study itself suggests that Indonesia is unlikely to be ready to build the plant. This is due to numerous unmet nuclear infrastructure standards, especially in state commitment, management, safety, security, emergency planning and stakeholder involvement aspects. However, if the construction of nuclear power plant is urgently needed, the government has to make efforts to meet IAEA standards in several aspect, such as state commitment, proper location and technology selection, security and safety protection, human resource development, radioactive waste management, information disclosure and nuclear socialization, subsidies and preparation of emergency funds."

"Studi pemilihan tapak pembangkit tenaga nuklir telah banyak dilakukan di beberapa tempat di Indonesia, diantaranya adalah di Muria (Jepara) yang dilakukan pada tahun 1990-an, Banten yang dilakukan pada tahun 2011, dan di Pulau Bangka yang dilakukan pada tahun 2010-an. Studi tersebut dilakukan salah satunya dengan mempertimbangkan aspek geologi, seismologi dan geoteknik. Terkait dengan aspek geologi dan seismologi tersebut, Indonesia merupakan negara yang terletak di daerah dengan tingkat aktivitas gempabumi tinggi dan juga negara dengan kondisi geologi yang kompleks. Kondisi tersebut diakibatkan bertemunya tiga lempeng tektonik utama dunia yakni : Samudera India - Australia di sebelah selatan, Samudera Pasifik di sebelah Timur dan Eurasia, dimana sebagian besar wilayah Indonesia berada di dalamnya. Kondisi geologi yang kompleks dari calon tapak PLTN di Bangka tersebut menghasilkan kondisi geologi lokal dalam hal ini adalah menghasilkan struktur patahan geologi yang kemungkinan akan berpengaruh terhadap respon spektra di tapak tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan memodelkan 2 cross section yang terdapat patahan menerus sampai permukaan menggunakan inputan gempa Parkfield dengan percepatan puncak 0.34 g.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 2 cross section yang relatif berdekatan, menghasilkan akselerasi permukaan horizontal yang relatif berbeda, cross section 1 sebesar 0.64 g pada t = 4.6 detik, sedangkan cross section 2 sebesar 0.78 g pada t = 4.6 detik. Percepatan spektral horizontal di cross section 1 sebesar 0.349 g pada periode t = 0.63 detik, sedangkan di cross section 2 sebesar 0.289 g pada periode t = 0.99 detik. Displacement horizontal cross section 1 sebesar 0.19 m pada t = 6.2 detik, cross section 2 sebesar 0.17 m pada t = 6.1 detik. Dip patahan, panjang patahan di lokasi penelitian mempengaruhi nilai percepatan vertikal, percepatan spektra vertikal dan displacement vertikal, semakin besar dip patahan dan panjang patahan maka percepatan vertikal, percepatan spektra vertikal dan displacement vertikal yang terjadi akan semakin besar, semakin jauh titik pengamatan dari patahan maka efeknya akan semakin berkurang. Cross section 1 dan cross section 2 hanya berjarak sekitar 1.5 km tetapi mempunyai kondisi geologi yang relatif berbeda, sehingga diperlukan analisis spesifik tapak, terutama jika lokasi ini akan digunakan sebagai lokasi tapak PLTN.

---

Site selection study of nuclear power plant have been carried out in several places in Indonesia, in Muria (Jepara) conducted in the 1990, Banten conducted in 2011, and Bangka Island conducted in the 2010. The study was conducted by considering geology, seismology and geotechnical aspects. Related to the geology and seismology aspects, Indonesia is a country that is located in an area with a high level of earthquake activity, and with complex geological conditions. The condition was caused by the convergence of three major tectonic plates of the world is : the Indian Ocean - Australia in the south, the Pacific Ocean in the East and Eurasia, where most of Indonesia is in it. Complex geological conditions of the candidate site of nuclear power plant in Bangka produce local geological conditions that are geological fault structure which is likely to affect the response spectra at the site. This research was conducted by modeling 2 cross section using the input Parkfield earthquake with 0,34 g peak acceleration.

The results showed that from two relatively adjacent cross section, produces relatively distinct peak ground acceleration (PGA), a cross section 1 produce 0.64 g at t = 4.6 seconds, while the cross section 2 produce 0.78 g at t = 4.6 seconds. Maximum horizontal spectral acceleration in cross section 1 is 0349 g in period T = 0.63 sec, whereas in cross section 2 is 0289 g in period T = 0.99 sec. Horizontal displacement in cross section 1 is 0,19 m at t = 6.2 seconds, in cross section 2 is 0,17 m at t = 6.1 seconds. Dip fault, length fault of the sites study affect the value of vertical acceleration, vertical spectra acceleration and vertical displacement, greater dip of fault and longer of fault produce greater vertical acceleration, vertical spectra acceleration and vertical displacement and when the distance of point observation is far, the effect will decrease. Cross section 1 and cross section 2 is relatively adjacent only about 1.5 km but has a relatively different geological conditions, this condition requiring site specific analysis, especially if this location will be used as the location of nuclear power plant site."

"Pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) merupakan suatu pembangkit tenaga listrik dengan daya termal yang memaksimalkan satu atau lebih reaktor nuklir selaku sumber panas. PLTN memiliki ragam manfaat esensial terhadap pemenuhan kebutuhan energi suatu negara, tak terkecuali di Indonesia. Sampai sekarang, Indonesia belum memiliki PLTN terlepas dari adanya wacana pembangunan PLTN dari sejak disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Tenaga Atom. Hingga akhirnya UU ini dicabut dengan UU Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pengaturan PLTN kembali diperkuat dengan adanya landasan hukum yang membolehkan PLTN untuk dibangun di Indonesia selama mempertimbangkan faktor keselamatan yang ketat. Kendati demikian, prospek yang cerah terhadap pembangunan PLTN pun tidak kunjung membawakan adanya realisasi pembangunannya secara nyata di Indonesia. Berangkat dari latar belakang berikut, tulisan ini akan menggali, mengkaji, dan menganalisis tinjauan rencana pembangunan PLTN di Indonesia yang dilihat dari segi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penggunaan lensa hukum lingkungan dalam menjelaskan prospek PLTN jarang diliput secara ilmiah, terlebih dari kacamata hukum lingkungan Indonesia. Analisis dalam tulisan menggunakan pendekatan yuridis berupa penelitian keseluruhan data sekunder hukum terkait PLTN di Indonesia untuk menjawab permasalahan kajian prinsip hukum ketenaganukliran, kesesuaian rencana PLTN, dan tinjauan lainnya dalam rangka memberikan gambaran komprehensif secara meluas (helicopter view). Dari sini, akan didapatkan rekomendasi langkah yang harus diambil Indonesia dalam menetapkan peta jalan pembangunan PLTN jika (akhirnya) terwujudkan.

---

A nuclear power plant (NPP) is a power plant with thermal power that maximizes one or more nuclear reactors as heat sources. NPPs have a variety of essential benefits for meeting the energy needs of a country, including in Indonesia. Until now, Indonesia has not had a nuclear power plant apart from the discourse on nuclear power plant development since the enactment of Law Number 31 of 1964 concerning the Basic Provisions of Atomic Energy. Until finally this law was repealed by Law Number 10 of 1997 concerning Nuclear Energy as amended by Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, the regulation of NPP was again strengthened by the existence of a legal basis that allowed nuclear power plants to be built in Indonesia as long as it considered strict safety factors. However, the bright prospects for the construction of NPPs have not led to a real realization of its development in Indonesia. Departing from the following background, this paper will explore, study, and analyze a review of the NPP development plan in Indonesia in terms of environmental protection and management. The use of environmental law lenses in explaining the prospect of nuclear power plants is rarely covered scientifically, especially from the perspective of Indonesian environmental law. The analysis in the paper uses a juridical approach in the form of research on all secondary legal data related to nuclear power plants in Indonesia to answer the problems of nuclear law principle studies, the suitability of nuclear power plants, and other reviews in order to provide a comprehensive overview in a broad manner (helicopter view). From this, this thesis provides recommendations for steps that Indonesia should take in determining the road map for NPP development if (in the end) it is realized."

"Bencana kebakaran merupakan suatu peristiwa terjadinya kebakaran yang tidak dapat terkendali dan membahayakan keselamatan jiwa serta harta benda. Kota Jakarta Timur merupakan salah satu kota di Provinsi DKI Jakarta yang memiliki tingkat kejadian kebakaran dengan jumlah kejadian dan kerugian yang dihasilkan cukup besar pada tahun 2020. Pos pemadam kebakaran yang sudah ada sampai saat ini berjumlah 35 pos diantaranya adalah 1 Suku Dinas, 9 Sektor, dan 25 Pos belum cukup untuk menjangkau seluruh lahan terbangun di Kota Jakarta Timur. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk menentukan tempat dan lokasi terbaik untuk pos pemadam kebakaran baru dan menganalisis faktor yang paling mempengaruhi dalam penentuan tempat dan lokasi pos pemadam kebakaran baru di Kota Jakarta Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Fuzzy Analytical Hierarchy Process (FAHP) berbasis Sistem Informasi Geografi (SIG) dengan kriteria berupa kepadatan penduduk, kepadatan bangunan, jumlah bangunan industri, frekuensi kejadian kebakaran, dan penggunaan lahan. Faktor-faktor tersebut akan membentuk suatu kesesuaian area dalam penentuan tempat dan lokasi terbaik untuk pos pemadam kebakaran baru. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini yaitu terdapat 3 kelas kesesuaian yang didominasi dengan kelas sesuai serta faktor yang paling mempengaruhi dalam penentuan tempat dan lokasi terbaik pos pemadam kebaran baru adalah jumlah bangunan industri. Kemudian didapatkan bahwa terdapat 29 titik pilihan pos pemadam kebakaran baru yang tersebar di 8 kecamatan dan penambahan wilayah jangkauan sebanyak 20,47%. Sehingga didapatkan bahwa seluruh total wilayah jangkauan yang dapat dijangkau oleh seluruh pos pemadam kebaran yaitu 97%.  Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pengambil kebijakan dalam menentukan tempat dan lokasi pos pemadam kebakaran terbaik dan paling sesuai di Kota Jakarta Timur, sehingga dapat meningkatkan situasi pengendalian kebakaran kota secara keseluruhan.

---

Fire disaster is an event of fire that cannot be controlled and endangers the safety of life and property. East Jakarta City is one of the cities in DKI Jakarta Province that has a high rate of fire occurrences with a large number of incidents and losses in 2020. There are 35 fire stations that currently exist, including 1 Sub-Department, 9 Sector, and 25 Pos is not enough to reach all built up land in East Jakarta City. For this reason, this study aims to determine the best place and location for a new fire station and analyze the most influencing factors in determining the best place and location of a new fire station in East Jakarta City. The method used in this study is a Fuzzy Analytical Hierarchy Process (FAHP) based on a Geographic Information System (GIS) with criteria such as population density, building density, number of industrial buildings, frequency of fire occurrences, and land use. These factors will form an area suitability in determining the best place and location for the new fire station. The results obtained from this study are that there are 3 conformity classes which are dominated by appropriate classes and the most influencing factor in determining the best place and location for the new fire station is the number of industrial buildings. Then it was found that there were 29 new fire station options located in 8 sub-districts and an additional 20,47% coverage area. So that it is found that the total coverage area that can be reached by all fire station is 97%. The results of this study are expected to assist policy makers in determining the best place and location also the most suitable fire station in East Jakarta, so as to improve the situation of the city's fire control as a whole."

"ABSTRAKTesis ini membahas kontroversi PLTN yang terjadi di Jepang setelah terjadi bencana gempa bumi dan tsunami pada tahun 2011. Bencana ini menyebabkan kerusakan salah satu PLTN-nya, yaitu PLTN Fukushima Daiichi. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yang menjawab permasalahan dilihat dari sisi politik dan kebijakan. Hasil penelitian ditemukan bahwa kontroversi PLTN di Jepang tampaknya akan terus berlangsung selama beberapa tahun ke depan. Pemerintah Jepang tidak dapat segera memberi keputusan untuk tetap menggunakan PLTN atau tidak untuk kebijakan energi dalam jangka waktu pendek. Kelompok-kelompok yang menentang penggunaan energi nuklir memberikan pendapatnya mengenai bahaya radiasi yang dapat ditimbulkan oleh PLTN serta berusaha untuk mengubah kebijakan penggunaan energi nuklir dengan melakukan aksi-aksi. Sedangkan, kelompok-kelompok yang mendukung PLTN berpendapat bahwa Jepang akan membutuhkan PLTN untuk memperbaiki perekonomi Jepang.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the controversy over nuclear power plant (NPP) in Japan following the earthquake and tsunami in 2011. The disaster caused damage to one of its nuclear plants, the Fukushima Daiichi power plant. This research is a descriptive study that answers the problem in terms of politics and policy. This research found that the controversial NPP in Japan is likely to continue over the next few years. The Japanese government can’t immediately make a decision to keep or not to use nuclear energy policy for short term policy. Groups that oppose the use of nuclear energy give their opinion base on dangers of radiation that can be caused by nuclear power plants as well as trying to change the policy on the use of nuclear energy by performing actions. While the groups that support the NPP believes that Japan's nuclear power plants can fix Japan’s economy."