Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

""Flexblue merupakan reaktor modular berdaya kecil dan berpendingin air ringan. Tapak reaktor ini berada di dasar permukaan laut (off shore) dan ruang kendali utama berada di darat. Hull yang berisi komponen utama reaktor ditempatkan pada kedalaman 60-100 m di dasar permukaan laut sehingga sistem keselamatan dan keamanannya cukup tinggi. PLTN ini dikembangkan oleh DCNS-Perancis untuk memenuhi kebutuhan energi listrik dunia. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mempelajari pra-kelayakan implementasi Flexblue di Indonesia ditinjau dari faktor teknologi, kondisi laut dan regulasi. Metodologi yang digunakan adalah mempelajari berbagai pustaka tentang teknologi PLTN Flexblue, kondisi laut, dan sistem regulasi di Indonesia. Pada kajian awal ini, lokasi tapak potensial terletak di pesisir pantai timur pulau Sumatra, pantai utara Jawa, pantai pulau Kalimantan, dan sekitar pesisir pulau-pulau yang berada di antara timur pulau Sumatera, utara Jawa dan Kalimantan, tetapi dari segi regulasi, teknologi ini tidak dapat diimplentasikan.""

"Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) menggunakan 5 dimensi sebagai faktor penilaian yaitu dimensi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan. Kondisi implementasi e-government belum menunjukkan keberhasilan disemua daerah, hal ini bisa dilihat dari 26 provinsi yang mengikuti PeGI hanya 7 provinsi yang mendapat peringkat baik pada tahun 2011. Penelitian ini bertujuan untuk untuk menguji validitas indikator-indikator dari dimensi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan, kemudian mengelompokkan provinsi berdasarkan kesamaan karakteristik yang dimiliki serta menentukan variabel yang mempengaruhi pembentukan kelompok tersebut. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuntitatif dengan teknik analisis faktor, analisis klaster, dan analisis diskriminan. Hasil penelitian ini adalah indikator-indikator dimensi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, dan perencanaan semuanya valid dan bisa digunakan untuk penilaian implementasi e-government tingkat provinsi. Dimensi aplikasi tidak semuanya valid, indikator untuk aplikasi yang tidak valid adalah aplikasi manajemen keuangan. Berdasarkan hasil analisis klaster dengan K-Mean untuk 3 klaster yang terbentuk yaitu klaster 1(A) terdiri dari 5 provinsi, klaster 2 (B) terdiri dari 9 provinsi, dan klaster 3 (C) terdiri dari 10 provinsi. Pada analisis diskriminan menunjukkan bahwa karakteristik untuk provinsi pada kelompok A, kelompok B, dan kelompok C berbeda. Variabel infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan merupakan variabel yang paling membedakan kelompok-kelompok tersebut.

---

PeGI has 5 dimensions (dimensions of policies, institutions, infrastructure, applications, and planning) to evaluate. Although the implementation of PeGI is almost 6 years, but the implementation condition of of e-government has not shown success in all areas, it can be seen for 2011, from 26 provinces who follow PeGI only 7 provinces that gets good ratings. The purpose of this research to test the validity of the indicators of the 5 dimensions and classifying provinces possessed similar characteristics and to determine the variables that influence the formation of the group. This research use quantitative approach method. Data analysis was performed using factor analysis, cluster analysis, and discriminant analysis.

The results of this study are indicators of policy dimensions, institutional, infrastructure, and planning are all valid and can be used for the assessment of the implementation of e-government at the provincial level. For The applications, financial management applications indicator is not valid. Based on the analysis of the K-Means cluster to third cluster formed by the cluster 1 (A) consists of 5 provinces, cluster 2 (B) consists of 9 provinces, and cluster 3 (C) consists of 10 provinces. In the discriminant analysis showed that the characteristics or conditions for the provinces in group A, group B and group C are different. Infrastructure, application, and planning dimension are that most distinguishes these groups."

"Pada era reformasi birokrasi saat ini, perpustakaan selaku unit kerja yang mendukung tujuan lembaga induknya dituntut untuk menghasilkan kinerja yang optimal, lantas bagaimana seharusnya pengukuran kinerja pada perpustakaan khusus di kementerian/LPNK sebaiknya dilakukan. Balanced scorecard (BSC) merupakan salah satu management tools yang tidak hanya sekedar melakukan pengukuran kinerja pada perkembangannya. Rintisan implementasi BSC telah dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan menjadi inspirasi bagi kementerian Keuangan dan menjadi inspirasi bagi kementerian/LPNK lainnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi BSC di perpustakaan khusus di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif sebagai upaya penggambaran implementasi BSC, dengan pengumpulan data terutama melalui studi literatur terhadap beberapa penelitian sebelumnya mengenai implementasi BSC di perpustakaan dan juga wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi BSC di perpustakaan sudah lama diterapakan di luar Indonesia terutama di perpustakaan perguruan tinggi, adapun implementasi BSC bagi perpustakaan khusus di Indonesia belum berdiri sendiri dalam artian masih bergabung dengan implementasi BSC lembaga induknya."

"Pertumbuhan bisnis selular saat ini telah berkembang dengan pesat khususnya didukung oleh perkembangan Teknologi Informasi dalam menciptakan layanan mobile Internet. Hal ini menunjukkan bahwa bisnis seluler di Indonesia mempunyai prospek yang sangat baik. Persaingan antar operator selular tidak lagi hanya tergantung pada jangkauan layanan dan kualitas tetapi juga layanan value added yang menciptakan loyalitas pelanggan untuk tetap membangkitkan trafik.SMS merupakan fitur layanan yang paling digemari oleh user. Popularitas dan biaya yang murah serta kemudahan SMS dapat melahirkan bentuk kemasan jasa lain dengan sebutan mobile commerce yang berarti perdagangan melalui telepon seluler seperti mobile banking. Kebutuhan akan perpaduan layanan Selular, Internet dan Commerce yang terintegrasi mendorong Telkomsel untuk menyediakan lnfrastruktur dan layanan mobile commerce.Telkomsel sebagai salah satu operator selular di Indonesia haruslah bersikap adaptif terhadap perkembangan teknologi mobile commerce ini. Maka dari itu dalam thesis ini dilakukan kajian terhadap penerapan teknologi mobile commerce tersebut di Telkomsel. Dengan melakukan analisa dalam berbagai aspek, antara lain aspek ekonomi dan aspek teknis, yang bertujuan untuk memberi masukan kepada manajemen Telkomsel dalam strategi penerapannya.Dengan menganalisa data yang ada yaitu dengan menggunakan Matrik IE, Matrik BCG dan analisa SWOT, diperoleh kesimpulan bahwa Telkomsel harus menerapakan strategi Agresif yaitu dengan mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif dan ekspansi ke bisnis teknologi baru seperti mobile commerce . Sedangkan berdasarkan analisa kelayakan investasi, bisnis mobile commerce sangat layak untuk diterjuni oleh Telkomsel. Bagi Telkomsel sendiri, mobile commerce dapat dipandang sebagai value added service yang akan mengurangi churn rate serta meningkatkan tingkat kompetitif perusahaan.

---

The cellular business in Indonesia has been growth rapidly nowadays. This rapid growth could occur especially due to development in information technology in providing the mobile internet service. This fact shows that the cellular business in Indonesia has a very potential prospect in the future. Today, the competitions among cellular operators not only depend on the width and quality of service but also on the value added service that could encourage customers in keeping up the traffic.

SMS or short message service is known as the most attractive service feature for users lately. It is believed that the popularity, simplicity, and small charge of this feature could create another form of service that called mobile commerce, which means trading through cellular, such as mobile banking. The requirement of an integration process among cellular service, internet, and commerce has motivated TELKOMSEL to provide an infrastructure of a mobile commerce service.

As one of the cellular operators in Indonesia, TELKOMSEL should have an adaptive response to the development of mobile commerce technology. Further, this thesis will carry out a study about the implementation of mobile commerce technology in TELKOMSEL. Through analysis on whole aspect, for instance in economical and technical aspect, this thesis would suggest several inputs for the company management in applying its implementation strategy.

By using IE Matrix, BCG Matrix, and SWOT analysis, it is concluded that TELKOMSEL should implement the Aggressive strategy. This strategy means that the company should support the policy of aggressive development and expansion to a new technology business such as mobile commerce. Mean while, based on investment feasibility analysis, it is suggested that mobile commerce business is very feasible for TELKOMSEL. The mobile commerce business can be seen as a value added service for TELKOMSEL that could reduce churn rate and increase the company competitiveness."

"Indonesia kini menghadapi tingkat epidemi HIV/AIDS yang sangat tinggi di Asia. Pencegahan paling efektif adalah pemakaian kondom secara konsisten. Departemen Kesehatan meluncurkan program sosialisasi kondom beberapa tahun yang lalu namun faktor budaya diakui menjadi kendala utama sehingga program tersebut tidak efektif. Akhirnya program ini di-outsource-kan kepada DKT, sebuah organisasi non profit yang berbasis di Amerika Serikat, untuk dilanjutkan.Sejak beroperasi tahun 1996, DKT Indonesia telah berhasil memperluas pasar kondom melalui program pemasaran sosial yang komponen utamanya adalah perubahan perilaku. Meluasnya pasar kondom dalam konteks ini berarti bahwa kondom dapat diakses secara luas dalam masyarakat umum maupun khalayak konsumen yang dituju. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk mengkaji penerapan pemasaran sosial yang dilakukan oleh DKT Indonesia dalam mengubah perilaku khalayak konsumen guna memperluas pasar kondom dan mengkaji strateginya dalam menanggapi tantangan budaya yang dihadapinya dalam merubah perilaku guna memperluas pasar kondom.Berdasarkan sifat dari tujuan penelitian ini, yaitu mengkaji proses pemasaran sosial, maka penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, termasuk browsing terhadap sejumlah situs internet, dan kliping koran. untuk mendapatkan data primer penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara dengan pihak-pihak terkait dari DKT Indonesia yaitu Country Director, Communication Manager dan Safes & Distribution Advisor.Keberhasilan DKT terletak pada strategi aplikasi bauran pemasaran komersil yang dipadukan dengan beberapa bauran pemasaran sosial, serta kekuatan distribusi non-konvensionalnya yang berhasil menjangkau khalayak konsumen yang tidak terjangkau oleh jalur distribusi resmi. Kegiatan kampanye perubahan sosial dilakukan dengan bekerjasama dengan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tersebar di seluruh Indonesia, melakukan koordinasi dengan lembaga nasional dan asing yang bergerak dalam bidang yang sama, serta penerapan harga yang berpatokan pada pendapatan khalayak konsumen yang dituju. Strategi ini berhasil memperluas pasar kondom. Tetapi Survei Surveilans Perilaku yang dilakukan oleh Depkes dan BPS membuktikan bahwa tingkat perubahan perilaku, terutama pada kelompok yang berisiko masih belum memenuhi harapan sebagaimana ditargetkan dalam program pemasaran DKT.Tantangan budaya dan kesadaran yang rendah dalam khalayak konsumen yang telah ditanggapi dengan menggiatkan kegiatan kampanye sosial dan pendekatan personal oleh task force yang direkrut bersama dengan LSM masih perlu ditingkatkan lagi. DKT Indonesia perlu mengkaji kembali aplikasi pemasaran sosialnya dengan mempertimbangkan penerapan bauran politics dan policy guna memperkuat dukungan makro bagi programnya.

---

Indonesia is facing a crisis of concentrated HIV/AIDS epidemic at the highest level in Asia. The most effective prevention, consistent condom use, has been practiced worldwide and Indonesian Ministry of Health had initiated condom socialization programs couples of years ago with least success. The main impeding factor appeared to be cultural barriers, which adversely affected the program success. The government out sources the program to DKT, a non-profit organization based in the United States to take over the effort.

Since its operation in Indonesia in 1996, the organization, assuming local name DKT Indonesia has been successfully expanding condoms' market through a social marketing program. The main component is behavior change. Expanded condoms' market means that everybody can access the product with ease. The objective of this thesis was to analyze DKT Indonesia's Social Marketing Implementation in changing behavior and expanding condoms' market, and to review its strategies in addressing the very cultural challenges in making those happen.

Given such nature, for the objective of this thesis, the writer used qualitative approach. Secondary data was obtained through desk research, including browsing of a number of articles from the internet, and newspaper clipping. The primary data for the study was obtained from interviews with key persons of the organization in question namely the Country Director, Communication Manager and Sales & Distribution Advisor.

The research proved that DKT's success lies on its strategies for applying the commercial marketing mix, combined with social marketing mix, strengthening the non-conventional distribution channel that managed to reach the unreachable. This turned to be fruitful. Condoms' market expanded. Social change campaign activities were matters of sustaining and expanding cooperation and coordination with Hugh number of NGOs nation-wide, maintaining coordination with foreign institutions that share the same concern, and consumers-based pricing. The strategies turned out to be effective in expanding condoms market. However, the Behavioral Surveillance Survey conducted by the Ministry of Health in cooperation with the National Bureau of Statistics and with the support of donors revealed that expected behaviors have not been fully adopted by target consumers of the Social Marketing Program.

Cultural challenge and public low perception of risk have been addressed by promoting social campaign. At the same time, personal approach by task forces which have been recruited with focal NGOs need to be prioritized and intensified. On top of that, DKT as a social agent needs to review its social marketing application, with the inclusion of politics and policy in the marketing mix to gain macro-level support to the whole program."

"Di Indonesia, pencapaian target Air Susu Ibu (ASI) eksklusif 80% terlihat terlalu tinggi karena tren ASI eksklusif justru menurun. Tujuan dari artikel ini adalah mengkaji implementasi dan kebijakan ASI eksklusif dan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) di Indonesia secara deskriptif berdasarkan studi-studi yang ada. Kebijakan, yaitu Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) No. 237/1997, PP No. 69/1999, Kepmenkes No. 450/2004, dianalisis menggunakan pendekatan konten, konteks, proses dan aktor serta kerangka kerja koalisi advokasi. Hasil kajian implementasi menunjukkan masih rendahnya pemberian ASI eksklusif di Indonesia dan masih kurang optimalnya fasilitasi IMD. Kebijakan ASI eksklusif belum lengkap dan komprehensif, IMD belum masuk secara eksplisit dalam kebijakan. Analisis kerangka kerja koalisi advokasi mengonfirmasi lemahnya aspek sistem eksternal dan subsistem kebijakan dalam penyusunan kebijakan ASI eksklusif. Disarankan agar kebijakan ASI eksklusif yang ada segera diperbarui supaya relevan dari segi konten, konteks, proses dan aktor, harus memasukkan unsur IMD secara eksplisit, dan harus disusun mencakup unsur sanksi dan reward serta monitoring dan evaluasi sebagai upaya penguatan implementasi kebijakan di masyarakat.

---

In Indonesia, the Ministry of Health has set an Exclusive Breast Feeding [EBF] target of 80%, which is considered as unrealistic, especially where the current trend of EBF is showing a decline. The aim of this paper is to review the implementation and the policy of EBF and Early Initiation of breastfeeding (EI) in Indonesia based on existing studies. The policy, as stated in Kepmenkes No. 237/1997, PP No. 69/1999, and Kepmenkes No. 450/2004, was analysed using content, context, process and actor models, and triangulated by an advocacy coalition framework. Review on implementation shows that EBF practice in Indonesia is still very low and midwives have not been facilitating EI optimally. Policies on EBF are not complete and not comprehensive. EI has not been included explicitly and several aspects of policy content should have been updated. The advocacy coalition framework analysis confirms the findings of earlier analysis by emphasizing weaknesses in the external system as well as policy sub-system in the development of EBF policy. It is suggested to update and renew the existing EBF policy as to be more relevant in terms of content, context, process, and actor. An EBF policy should always include an Early Initiation component. The new policy should also include sanction, reward, and monitoring and evaluation to strengthen the implementation of the policy in community."