Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tidak pernah terbayangkan sebelumnya bahwa generasi penerus dari masa perbudakan, akhirnya memenangkan Pemilu dan memimpin bangsa Amerika secara demokratis. Kecerdasan bangsa Amerika dan kesadaran berkonstitusilah yang memungkinkan hal tersebut terjadi. Tetapi faktor emosi sangat mempengaruhi hasil Pemilu Amerika Serikat ini. Obama telah memanfaatkan semaksimal mungkin pendekatan emosional ini kepada para pemilih kulit berwarna dan kulit putih sekaligus dalam setiap kampanyenya. Ditambah serangan-serangan kasar oleh kubu Mc Cain, terutama oleh Sarah Palin, yang tidak dibahas oleh kubu Obama, telah menyentuh secara emosional perasaan sebagian besar para pemilih untuk memihak Obama."

"Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan hubungan antara keterlibatan pemerintah federal Amerika dalam sistem hubungan industrial yang terwujud dalam The Sherman Anti Trust Act dengan tingkah laku politik AFL untuk melakukan amandemen terhadapnya. Pentingnya penelitian ini menyangkut konsep pembatasan kekuasaan negara dalam sistem hubungan industrial yang bercorak liberal-voluntaris. Sistem kekuasan politik menurut model ini ditempatkan di luar sistem hubungan industrial, sehingga sangat menarik untuk mengkaji tingkah laku politik AFL ketika menghadapi kekuasan pemerintah federal yang berada dalam sistem hubungan industrial melalui undang-undang yang digunakan untuk mengatur pemogokan tersebut. Craig (dalam Poole, 1981:31) yang menggunakan pendekatan sistem dalam membahas proses-proses dalam hubungan industrial menyebutkan bahwa faktor-faktor dalam sistem politik yang berpengaruh adalah:- Tindakan legislatif - Tindakan eksekutifSedang dari sistem hukum adalah: - Statutory law (dibuat oleh lembaga legislatif) ?- Common law (dibuat oleh lembag penngadilan)- Administrative law.Selanjutnya dimensi tingkah laku politik serikat pekerja difokuskan pada bentuk hubungan serikat pekerja dan partai yang dapat berupa:- Serikat pekerja sebagai sekutu partai politik. - Serikat pekerja sebgai partner partai politik. - Serikat pekerja sebagai pengikut partai politik.- Serikat pekerja sebagai pimpinan partai.Pilihan terhadap salah satu bentuk hubungan tersebut merupakan cerminan dari fungsi, struktur, tindakan dan ideologi yang dimiliki oleh serikat pekerja.Dari kedua pendekatan tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan: "Seberapa jauh pengaruh sikap Kongres, Presiden dan Mahkamah Agung dalam masalah penerapan The Sherman Anti Trust Act terhadap intensitas hubungan AFL dan partai politik 1900-1920"Pembahasan masalah tersebut dilakukan dengan meneliti sikap 3 lembaga pemerintah federal yaitu Kongres, Mahkamah Agung dan Kepresidenan selama tahun 1900-1920, yang dibagi menjadi 3 periode: 1. periode kepemimpinan Theodore Roosevelt {1990-1909); 2. periode kepemimpinan Howard Taft (1909-1913) dan 3. periode kepemimpinan Woodrow Wilson (1913-1920). Bentuk-bentuk sikap dan kebijaksanaan ketiga lembaga ini dalam hubungan industrial, khususnya dalam masalah pemberlakuan The Sherman Anti Trust Act merupakan indikator yang digunakan untuk meneliti perubahan tingkah laku poltik AFL.Dari hasil penelitian menunjukkan ketika ketiga lembaga federal itu berada dalam posisi mendukung pengusaha dengan menolak untuk mengamandemen The Sherman Anti Trust Act yang merugikan gerakan serikat pekerja itu, maka terjadilah pergeseran sikap politik AFL dari non partisan menuju partisan Partai Demokrat.Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan negara yang muncul dalam lembaga-lembaga yang menyelenggarakan fungsinya, sangat berpengaruh terhadap tingkah laku politik serikat pekerja dan disisi lain juga memperlihatkan bahwa partai politik merupakan saluran yang penting bagi serikat pekerja untuk mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah."

"Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan imigrasi zero tolerance di masa Pemerintahan Donald Trump pada bulan Mei – Juni 2018. Kebijakan ini merupakan penegakan program Operation Streamline yang diinisiasikan oleh Department of Homeland Security (DHS) dan Department of Justice (DOJ) pada tahun 2005. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat eksplanatif. Penulis menggunakan teori kebijakan publik dan implementasi kebijakan untuk menganalisis secara mendalam langkah-langkah yang diambil pemerintahan Donald Trump dalam implementasi kebijakan ini. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan ini berhasil menekan jumlah imigran gelap yang menyeberang melalui perbatasan Meksiko- Amerika Serikat, yang berarti bahwa kebijakan ini mencapai tujuan dan sasarannya. Dalam implementasinya, kebijakan ini menuai banyak kontra dari berbagai pihak, baik dari internal Partai Republik sebagai partai pengusung Trump, masyarakat Amerika Serikat, organisasi serta asosiasi di Amerika Serikat, dan tokoh-tokoh internasional. Kebijakan ini pada akhirnya justru memiliki dampak negatif berupa terpisahnya anak dari orang tua imigran serta bengkaknya dana yang dikeluarkan untuk implementasi kebijakan. Karenanya, kebijakan ini pada akhirnya dibatalkan oleh Presiden Donald Trump dua bulan setelah kebijakan ini diimplementasikan.

---

This study discusses the implementation of the zero tolerance immigration policy in May to June 2018 during the Donald Trump Administration. This policy is an enforcement of the Operation Streamline program initiated by the Department of Homeland Security (DHS) and the Department of Justice (DOJ) back in 2005. This study uses qualitative method. This research uses public policy and implementation of public policies theories to analyse the steps taken by the Donald Trump Administration to implement this policy. This study finds that the zero tolerance immigration policy managed to suppress the number of illegal immigrants who tried to cross the Mexico- United States border unlawfully, which means that this policy met its goals and objectives. In its implementation, this policy received pushbacks from various parties, both from within the Republican Party, the American public, various organizations and associations in United States, and international figures. This policy ultimately had negative impacts, in the form of separating children from immigrant parents and increasing the funds spent on implementing the policy. As a result, the policy was eventually overturned by the then-President Donald Trump only two months after it was implemented."

"Penelitian ini hendak menjelaskan bagaimana kebijakan pemerintah Amerika Serikat yang dibuat pada masa Perang Saudara yang mempengaruhi industri senjata api. Penelitian ini memberikan perhatian pada kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah federal khususnya Legal Tender Act dalam upayanya memenangkan Perang Saudara dan dampaknya pada industri senjata api dan jalannya perang itu sendiri. Pembahasannya berfokus pada latar belakang kondisi industri senjata sebelum perang dan proses pengesahan kebijakan itu sendiri dan dampaknya. Dipilihnya topik penelitian ini karena di Indonesia topik masa Perang Saudara Amerika masih jarang diteliti. Metode yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah metode sejarah yang terdiri dari: Heuristik, Kritik (Verifikasi), Interpretasi, dan Historiografi dan sumber yang digunakan adalah sumber primer yang berbentuk dokumen Kongres Amerika Serikat beserta sumber sekunder, seperti buku dan jurnal. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat tiga aspek utama, yaitu politik, ekonomi, dan militer. Dan dijelaskan korelasi antara ketiganya. Legal Tender Act yang digagas oleh seorang anggota kongres asal New York Elbridge Spaulding yang bertujuan untuk meringankan beban keuangan negara akibat perang, yang nantinya memunculkan perdebatan di kongres akan ke-konstitusionalitas dan dampak dari Legal Tender Act tersebut. Diharapkan penelitian ini dapat menjelaskan kondisi Amerika Serikat pada masa itu dan gambaran proses pengesahan Legal Tender Act serta dampaknya terhadap industri senjata dan jalannya Perang Saudara itu sendiri

---

This research is intended to explain how the policies of the United States government made during the civil war affected the firearms industry. This research pays attention to the economic policies made by the federal government in particular the Legal Tender Act in its efforts to win the civil war and its impact on the firearms industry and the course of the war itself. His discussion focuses on the background to the state of the pre-war weapons industry and the policy enactment process itself and its impact. This research topic was chosen because in Indonesia the topic of the American Civil War is still rarely studied. The method used in writing this paper is a historical method consisting of: Heuristics, Criticism (Verification), Interpretation, and Historiography and the sources used are primary sources in the form of congressional documents of the United States and secondary sources, such as books and journals. This study found that there are three main aspects, namely politics, economy, and military. And explained the correlation between the three. The Legal Tender Act was initiated by a congressman from New York Elbridge Spaulding which aims to ease the financial burden of the state due to war, which will lead to debates in congress regarding the constitutionality and impact of the Legal Tender Act. It is hoped that this research can explain the conditions of the United States at that time and an overview of the process of passing the Legal Tender Act and its impact on the weapons industry and the course of the Civil War itself."