Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam beberapa tahun terakhir perkara pidana maupun gugatan perdata yang digelar di pengadilan sering terjadi. Kasus yang diajukan pada umumnya berkaitan dengan karya jurnalistik yang dihubungkan dengan pencemaran nama baik atau beberapa pakar pidana menyebutnya sebagai penghinaan tertulis. Ironisnya kebanyakan perkara tersebut berakhir dengan kekalahan pada pihak jurnalis/media, misalnya kalahnya majalah Time Vs Soeharto, kalahnya Majalah Tempo Vs Asian Agri, dan yang terakhir adalah digugatnya Tempo oleh Munarman, aktivis FPI. Keadaan ini dapat dipandang sangat tidak baik, bukan semata untuk membela satu pihak yaitu jurnalis atau seseorang yang merasa nama baiknya tercemar karena pemberitaan tetapi lebih jauh lagi perlu dikaji dari kedua aspek tersebut."

"Keberadaan saksi merupakan elemen yang menentukan dalam suatu proses peradilan pidana. Kemampuan seorang saksi untuk memberikan kesaksiannnya dalam proses peradilan atau untuk bekerjasama dalam penyidikan dan penegakan hukum tanpa rasa takut dari intimidasi atau pembalasan, sangat penting dalam rangka memelihara kepastian hukum. Perlindungan saksi dipandang sebagai alat penting dalam melawan kejahatan, dan sudah diadopsi oleh banyak negara. Program perlindungan saksi awalnya lahir di beberapa Negara. Amerika Serikat sebagai negara pioner telah memulainya pada tahun 1960-an. Dalam perkembangannya, program perlindungan saksi telah banyak diadopsi di berbagai negara seperti Inggris, Kolombia, Jepang, Korea Selatan, Philipina, dan negara lainnya. Di Indonesia lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang disahkan pada 18 Juli 2006 merupakan perkembangan yang signifikan dalam upaya melakukan reformasi sistem hukum pidana."