Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembentukan BKR pada tanggal 23 Agustus 1945 adalah keputusan resmi dari Pemerintah RI yang baru dibentuk setelah para pemimpin politik mempertimbangkan berbagai faktor politik, keseimbangan kekuatan militer, dan strategik dengan lingkup nasional dan internasional. Disangsikan, apakah Bapak Oerip menyatakan bahwa “BKR adalah sejenis keibodan”?. Walapun proses pembentukan “aparat keamanan” yang semula terutama di Jawa, Sumatera, Madura, dan Bali tidak dapat dilakukan secara serentak karena masalah komunikasi, sehingga tersusul oleh pembentukan TKR pada tanggal 5 Oktober 1945. "

"Diperlukan orang yang mempertahankan negara yang telah diproklamasikan, karena aneh bila sebuah negara tidak memiliki tentara untuk mempertahankan negara. Kemudian kelompok pemuda yang menginginkan terbentuknya badan keamanan dan ketertiban rakyat, mulai mencari, merebut, dan menguasai senjata yang diperoleh dari pihak asing. Kemudian berkobarlah slogan ‘libre ou mourir’ (merdeka atau mati) sehingga muncul semangat anti asing. Kemudian diadakan pertemuan dengan Bung Karno untuk membahas pembentukannya. Tentara yang dilahirkan dalam masa revolusi memang menghendaki demikian dikarenakan revolusi adalah realisasi cita-cita untuk menciptakan tentara baru yang berpihak kepada bangsa dan tanah air. "

"Target of this reserach are: first, to know the perception of HMI MPO to Habibie transition regime in itsrelation with people. Second, to know strategy and movement manifestation of HMI MPO in conducting counter hegemony to Habibie transition regime. This research uses descriptive qualitative method. Informan technique intake use purposive sampling. Process selection use snowball sampling. Where all informan are collegiate, cadre which have been involved active, and outsider HMI which the history eyewitness personal analysis methods use interactive analysis method, and also the validity data with triangulation data. The Perception of HMI MPO to Habibie transition regime in its relation with people is that Habibie regime is regime which nonalignment at people (dhalim), hegemonic like Soeharto regime and have to be fought against. Hegemonization Habibie regime toward people strength element conducted by: policy in take process which do not populis, represif and militeristic, existence of society strength element polarization effort, its low respect to women political aspiration and existence of leting to uncertainty law to the a number of big case, especially the heavy HAM collition in Trisakti and Semanggi case"

"Studi lembaga kepresidenan memang telah banyak dilakukan, tetapi studi lembaga kepresidenan dewasa ini hanya mengangkat seputar tema wewenang, kedudukan, hak dan kewajiban dari Presiden. Sedangkan studi pemberhentian Presiden di Indonesia dirasakan kurang mendapat penelitian yang lebih. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 merubah sebagian besar sistem ketatanegaraan Indonesia.Selain itu, pada era reformasi ini pemerintahan Indonesia belum memiliki satabilitas yang baik, hal ini tentu memicu jatuh dan bangunnya suatu pemerintahan yang dapat berakibat jatuhnya kekuasaan Presiden. Pemberhentian Presiden merupakan salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang baru di Indonesia. Oleh sebab itu, Keberadaan Mahkamah Konstitusi di dalam hal pemberhentian Presidenmemerlukan studi penelitian yang lebih mendalam. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dalam penyusunan tulisan ini akan menyorot beberapa masalah seperti, bagaimana mekanisme pemberhentian Presiden di dalam hukum positif Indonesia, Bagaimana kecenderungan-kecenderungan umum pengaturan secara konstitusional di berbagai negara dalam mekanisme pemberhentian Presiden dan Bagaimana Fungsi dan wewenang Mahkamah Konstitusi di dalam mekanismepemberhentian Presiden di Indonesia? Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan beberapa teori-teori ataupun doktrin yang berkaitan dengan mekanisme pemberhentian presiden Teori-teori yang akan dipergunakan oleh penulis adalah teori konstitusi sebagai teori induk (grand theory) dan akan dihubungkan dengan teori pemisahan dan pembagian kekuasaan, pengawasan dan keseimbangan (ccheks and balances), dan konstitusionalisme. Penggunaan teoritersebut untuk menjawab bahwa pengaturan secara Konstitusional pemberhentian presiden sangatlah penting. Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini akan mempergunakan metode penelitian kepustakaan (normatif) maupun metode penelitian lapangan (empiris), dengan titik berat pada penelitian kepustakaan. Mekanisme pemberhentian Presiden diIndonesia telah memiliki pengaturan secara konstitusional yakni diatur dalam Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945. Presiden dapat diberhentikan apabila terbuka telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pada setiap Negara yang memiliki Presiden baik bersistem pemerintahan Presidensil dan Parlementer dapat diberhentikan danjabatannya dengan model pendakwaan (Impachment) Alasan pemberhentian Presiden di berbagai konsitusi negara pada umumnya terjadi karena adanya pelanggaran hukum pidana dan pelanggaran konstitusi."

"ABSTRAKSkripsi ini mengangkat tema tentang kebijakan Wet Inburgering Nieuwkomers atau kebijakan integrasi negeri Belanda terhadap penyelesaian konflik yang terjadi antara Allochtonen dengan Autochtonen periode 1998-2008. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan kualitatif dan landasanpenelitiannya adalah studi kasus. Dengan studi kasus diharapkan dapat meneliti sebanyak mungkin data mengenai subjek yang diteliti. Sedangkan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif adalah agar pada penulisan ini didapat pemahaman yang mendalam mengenai sebuah konflik etnis.Skripsi ini menggunakan teori konflik milik Samuel Huntington sebagai pisau analisa utama dan didukung oleh teori-teori lain yang relevan dengan tema yang diangkat. Pada tahun 1998 pemerintah Belanda mengeluarkan kebijakan integrasi yang bernama Wet Inburgering Nieuwkomers dalam usahanya untuk melancarkan proses integrasi antara Allochtonen dengan Autochtonen. Kebijakan tersebut sempatdirevisi sebanyak dua kali yaitu pada tahun 2004 dan tahun 2007. Kebijakan yang direvisi pada tahun 2007 cukup berhasil mengintegrasikan Allochtonen dengan Autochtonen namun pola pikir masyarakat Belanda yang masih menganggap bahwa budaya Islam tidak sejajar dengan budaya liberalisme masih menjadi penghalang dalam proses integrasi masyarakat muslim tersebut.

---

AbstractThis undergraduate thesis mainly discussed the Wet Inburgering Nieuwkomers policy or the domestic integration policy concerning conflict between Allochtonen with Autochtonen at 1998-2008 time periods. This thesis using qualitative method to get deeper descriptive understanding and using case study, hoping that the research could find more data or information regarding the subject on the study.This thesis is borrowing conceptual framework from Samuel Huntington as its main theoretical analysis and using several relevant theories to support the discussions. In 1998, The Netherlands governments issued integration policy named Wet Inburgering Nieuwkomers as its efforts to solve the conflict between Allochtonen and Autochtonen. The policy itself has undergone two amendments, in 2004 and 2008, and successfully assimilates the two opposed sides. The problem left is that the way of thinking in the majority of Netherlands people which considering that Moslems culture did not suits the liberalism culture in that country still became the biggest problem for the integration of both sides."

"Provinsi Papua adalah salah satu provinsi yang amat tertinggal di bldang perekonomian dan pembangunan dibandingkan dengan provinsi - provinsi lain di Indonesia. Kondisi ini dialami sejak Papua berintegrasi dengan Indonesia pada tahun 1963, terlebih lagi pada masa arde baru kemarin yang menerapkan sistem sentralistik dalam pembangunannya. Padahal daerah ini termasuk daerah penyumbang tertinggi pada devisa negara terutama dari sektor pertambangan dan galian. Oleh sebab itu sebagian dari rakyat Papua merasa tidak puas dengan kondisi daerahnya dan mengangkat senjata melakukan perlawanan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga membuat kondisi perekonomian dan pembangunan di Papua sedikit terganggu dan semakin membuat rakyat Papua hidup tidak tenang dan miskin. Padahal kekayaan alamnya sungguh luar biasa banyaknya dan Jika dikelola dengan benar serta provinsi ini mendapat pembagian yang layak, maka rakyat Papua akan menlngkat kesejahteraannya.Pemerintah menyadari kesalahan yang telah diperbuat selama ini kepada Provinsi Papua dan untuk menutupi kekecewaan sebagian besar rakyat Papua, maka pemerintah pusat menyetujui tuntutan rakyat Papua untuk mengurus diri dan kekayaan alam mereka sendirl lewat UU Nomor 21Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Otonomi Khusus adalah kewenangan yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua dengan tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan ini berarti pula kewenangan untuk memberdayakan potensi sosial budaya dan perekonomlan masyarakat Papua, kecuali kewenangan di bidang politik, luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, agama dan peradilan serta kewenangan tertentu dibidang yang lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Dengan menggunakan analisa Location Quotient ( LQ ) yang dlfokuskan pada tahun 2001 ( Tahun dimana UU Otonoml Khusus dimulal ), maka diperoleh kesimpulan bahwa sektor pertambangan dan yimg diharapkan adalah ? Meningkatkan Standar Hidup masyarakat Papua dengan terciptanya Pendidikan dan Kesehatan yang murah, tepat dan bermutu".Akhirnya, Pemerintah Provinsi Papua harus benar-benar memanfaatkan momentum otonomi khusus ini dengan mengacu pada hasil perhitungan LQ dan analisa kebijakan yang harus diambil berdasarkan pendekatan AHP. Tetapi juga jangan sampai meninggalkan kebutuhan-kebutuhan rill masyarakat Papua dengan menyesuaikannya pada sltuasi dan kondisi yang berkembang d! daerah Papua. Dan disarankan juga menyesuaikannya pada situasi dan kondisi yang berkembang di daerah Papua. Dan disarankan juga pemerintah Provinsi Papua bers!ap dlri dalam menghadapi era persaingan bebas terutama di wilayah Asia Pas!fik, dengan meningkatkan kualitas SDM dan standar hldup masyarakat Papua."