Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Jakob Tobing, mantan Ketua Panitia Ac Hoc (PAH) I Bp MPR 1999 menyatakan proses reformasi konstitusi (constitutional reform) yang dipercayakan rakyat kepada PAH I khususnya semula dikesankan underestimate bahwa MPR (1999-2004) tidak akan mau dan tidak akan mampu mereformasi sistem politik secara bermakna. Kilas balik (flash back) "rasanya" rakyat Indonesia patut mengacungkan jempol, angkat topi sebagai tanda hormat kepada pimpinan dan anggota PAH I saat itu maupun segenap anggota MPR 1999-2002 dan merupakan satu rangkaian, dan bukan merupakan kegiatan yang terpisah-pisah. Jakob Tobing lebih lanjut menyatakan perluupaya konsolidasi demokrasi agar reformasi (konstitusi) terus berkelanjutan dalam rangka penataan berkesinambungan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Jawabannya adalah perlu dan pentingnya Civic education- Pendidikan kewarganegaraan bagi segenap rakyat Indonesia"

"Pendidikan kewarganegaraan (Civic Education) menurut Cogan & Derricott (1998) harus diajarkan secara sadar melalui sekolah, karena demokrasi tidak muncul secara alamiah. Oleh karena itu, untuk membangun dan mempertahankan lembaga demokrasi, sekolah harus mendidik generasi muda (young citizen) prinsip-prinsip dan praktik demokrasi (Bahmuller & Patrick, 1999). Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat dipahami pendidikan kewarganegaraan (civic education) mempunyai peranan penting untuk mempersiapkan warganegara untuk mendukung dan mengembangkan sistem politik yang demokratis. Tesis ini bertujuan melacak faktor determinan pembentuk karakter siswa dan mengevaluasi pelajaran pendidikan kewarganegaraan (PKN) ketercapaian tujuan kurikulum untuk membentuk karakter siswa dan ketahanan individu di SMAN 2 Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis studi kasus. Teknik pengambilan data menggunakan wawancara mendalam, observasi dan studi dokumen untuk memahami konteks riil di lapangan. Informan yang diteliti adalah delapan (8) siswa kelas XI, guru PKN, wakil kepala sekolah, dan guru BK. Hasil studi lapangan menunjukkan bahwa baik siswa dan guru menyadari pentingnya pelajaran PKN untuk memberi pemahaman bagaimana karakter warga negara yang baik dan mendorong kesadaran sikap akan ketahanan individu. Tes dan ujian sekolah sebagai tolok ukur pengetahuan siswa terhadap substansi PKN menunjukkan rata-rata hasil positif. Dapat disimpulkan bahwa analisis teoritis yang didukung dengan studi lapangan di SMAN 2 Tangerang Selatan menunjukkan bahwa PKN ini mampu memberikan pengetahuan siswa tentang karakter ideal warga negara serta mendorong pemahaman siswa memiliki ketahanan individu melalui cara pandang dan sikap terhadap negara dan ATHG yang dihadapi Indonesia.

---

According to Cogan & Derricott (1998), Citizenship or Civic Education must be intentionally taught through school because democracy does not emerge naturally. Therefore, to build and sustain democratic institutions, schools should educate young people (young citizens) the principles and practices of democracy (Bahmuller & Patrick, 1999). Based on these opinions, it can be emphasized that citizenship or civic education has an important role to prepare citizens to support and develop a democratic political system.

This thesis aims to track the determinant factors of students? character formation and to evaluate civic education lesson (Pendidikan Kewarganegaraan/PKN) outcome in accordance to curriculum objectives that attempt to build character and self-resilience of the students at SMAN 2 Tangerang Selatan. The methodology of this thesis is using a qualitative approach with a case study its research method. Data retrieval techniques using in-depth interviews, observation, and documents study to understand the real context in the field. Informants of this research comprised eight (8) students of class XI, PKN teachers, vice-principals, and Education Counselling (Bimbingan Konseling/BK) teachers.

The results of field studies revealed that both students and teachers aware of the importance of PKN lesson that gives an understanding on how should the character of good citizens and encouraging an awareness to the attitudes of self-resilience. Tests and exams are indicators to measure level of students' comprehension on PKN materials and the result showed a positive correlation between test results and students? knowledge on character and self-resilience.

It can be concluded that the theoretical analysis supported by a case study in SMAN 2 Tangerang, indicates PKN as being able to provide students with knowledge to the ideal character of the citizens and to encourage student comprehension on a self-resilience perspective and attitude towards the state and ATHG facing Indonesia."

"ABSTRAKSelain membangun daya saing, Universitas Indonesia juga mempunyai kewajiban untuk menanamkan nilai-nilai civic virtue kepada mahasiswa sesuai dengan hakikat pendidikan dan semangat ketika Universitas Indonesia didirikan. Nilai-nilai ini hanya dapat dibangun melalui praktek langsung kepada masyarakat dalam bentuk program pengabdian. Terkait dengan proses penanaman karakter civic virtue, maka perlu dipetakan bagaimana Universitas Indonesia memaknai nilai-nilai pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan partisipasi mahasiswa secara baik dan peran-peran apa saja yang mungkin dimainkannya.

---

ABSTRACT

Beside to build a competitiveness, University of Indonesia have an obligation harvesting civic virtue values to their student based on education philosophy and the spirit of University of Indonesia since there was build. Those values only can build by directly implementation to society as the community service program. Related with the process of civic virtue character harvested, University Indonesia needs a map of understanding of community service values which engaged the students and the kind of possible roles their plays."

"Unitary state as provided for in Article l (l) injunction with Article i8 of the 1945 Indonesia?s Constitution, as amended in year 2000 in junction with Law No. 32/2004, falls into an decentralized unitary state model with a federalistic sub-model. In dealing with the problem, a research on the actualization of unitary state after the amendment of Article 18 of the 19-I5 Indonesia's Constitution was carried out. Research used methods of juridical-normative, juridical-historical, and juridical-comparative. The results obtained were as follows. First, notional territory is organized into provincial and local/municipal territories. Second, authority relationships between central government and local government and among local governments are in form of coordination, guidance, and supervision in administrative and territorial aspects. Third term of "territories extraordinary in nature" as provided for in Article 18 of the 1945 Indonesia`s Constitution is originally intended as Swapraja and Village. Based on proportionality principle as upheld by Law No. 32/2004. indonesia should pursue a proportional, decentralized unitary state, with a focus of local autonomy on district/municipal. In order to deal with the problem. under constitutional power, Law on Local Government should be invoked in actualizing a unitary state in implementing local governance."

"Constitutional practice after the amendment of Indonesian 1945 Constitution."