Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan yang dibuat berdasarkan pendapat pribadi ini mendasarkan pada pengalaman Penulis sebagai anggota Tim Penyusunan RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sejak tahun 2006. Namun, tulisan ini tidaklah dimaksudkan untuk mempertahankan konsep yang sudah tercantum dalam RUU, melainkan membuka kesempatan bagi kita semua khususnya para pembaca untuk dapat memberikan masukan yang berimbang, khususnya terhadap isu-isu krusial dalam RUU ini, antara lain mengenai pidana mati, diskresi penuntutan kasus korupsi dengan nilai di bawah Rp 25.000.000,-, kriminalisasi laporan palsu, tidak diperlukannya unsur “kerugian negara” dalam rumusan delik, dan kewenangan penuntutan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi."

"Tesis ini membahas pengalihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 melalui perbandingan dengan lembaga sejenis KPK di negara lain, yaitu CPIB Singapura dan ICAC Hongkong dengan mengambil best practices dari pengelolaan SDM KPK negara lain tersebut. Permasalahan yang diangkat adalah a) kondisi kepegawaian Penyidik KPK sebelum dan sesudah Undang-Undang tersebut, dan b) pengalihan status Penyidik KPK menjadi Pegawai Negeri Sipil yang mampu merepresentasikan independensi dan profesionalitas kerja serta menunjang penegakan hukum pemberantasan korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan bahan utama data sekunder melalui penelusuran literatur. Adapun pendekatan analisis dengan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa: a) kondisi kepegawaian sebelum Undang-Undang tersebut Penyidik KPK terdiri atas Pegawai Tetap dan Pegawai Negeri yang Dipekerjakan sedangkan setelah Undang-Undang tersebut terdiri atas Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Polri; b) Transplantasi model penyidik pada CPIB Singapura dan ICAC Hongkong dapat dimasukkan dalam rumusan Jabatan Fungsional Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang sedang dalam proses penyusunan dan pembahasan oleh KPK dengan instansi terkait. Bersamaan dengan pembentukan Jabatan Fungsional Penyidik Tipikor, dalam rangka mewujudkan independensi Penyidik KPK, maka kemandirian KPK dapat diimplementasikan melalui komposisi Penyidik KPK antara Penyidik yang bersumber dari Pegawai Tetap yang telah beralih menjadi Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Polri dengan perbandingan sebesar 80% : 20%.

---

This thesis discusses the transfer of employee status to the Corruption Eradication Commission (KPK) after the enactment of Law Number 19 of 2019 through comparisons with institutions similar to KPK in other countries, namely CPIB Singapore and ICAC Hong Kong by taking best practices from the HR management of the KPK in other countries. The issues raised are a) the staffing conditions of KPK investigators before and after the law, and b) the status transfer of KPK investigators to civil servants who are able to represent work independency and professionalism and support law enforcement to eradicate corruption. The research method used is normative juridical, with the main material being secondary data through literature searches. The analysis approach is qualitative. The results of the study show that: a) the conditions of employment before the Act KPK investigators consisted of Permanent Employees and Employed Civil Servants while after the Act consisted of Civil Servants and Members of the Police; b) Transplantation of the investigator model at the Singapore CPIB and Hong Kong ICAC can be included in the formulation of the Functional Position of Corruption Crime Investigator (Tipikor) which is in the process of being drafted and discussed by the KPK with relevant institutions. Along with the establishment of the Functional Position of Corruption Investigator, in order to realize the independency of KPK Investigators, the independency of the KPK can be implemented through the composition of KPK Investigators between Investigators originating from Permanent Employees who have turned into Civil Servants and Police Officer with a ratio of 80%: 20%."

"Tesis ini membahas bagairnana pembingkaian media oleh koran Jakarta Globe dalarn pemuatan berita isu negatif dengan perspektif konstruksi realitas sosial seperti proses persidangan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Billy Sindoro, rnantan presiden direktur PT First Media dan salah seorang eksekutif grup Lippo, yang merupakan grup konglomerasi media pernilik Jakarta Globe dan First Media. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif beiparadigrna konstruktivis dengan metode analisis pembingkaian model Gamson dan Modigliani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bingkai yang ditampilkan dalam pemberitaan ini menunjukkan pembelaan kepada eksekutif grup konglomerasi pemilik media ini, walau ada usaha yang jelas untuk menjaga faktualitas berita.

---

This study focuses on media framing of news report in Jakarta Globe daily on a graft case involving a top executive of a pay-television and Intemet provider aliiliated with the paper's conglomeration group. it analyses how the paper frames the news report to accommodate its editorial aim to remain objective and impartial This is a qualitative study based on constructivism paradigm and it employed analysis framing method developed by Gamson and Modigliani. The result showed that the newspaper’s reports tend to defend the execuLive's position as innocent in the case though there are obvious efforts to maintain their factuality."

"ABSTRAKPengajuan penggantian UU No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat dilakukan oleh Kelompok Kerja Koalisi Nasional Organisasi Penyandang Disabilitas (Pokja) atas dasar tidak relevannya lagi dengan amanah Convention on the Rights of Person with Disabilities (CRPD). Konsep kelompok kepentingan dan metode kualitatif digunakan sebagai pisau analisis untuk mendeskripsikan upayaupaya Pokja. Hasil penelitian ini menunjukan upaya-upaya tersebut antara lain, melakukan pertemuan dengan Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) di Indonesia, para ahli, dan organisasi lain; mencari keterkaitan pelaksana dan pembuat kebijakan dalam penggantian UU tersebut; menginformasikan tujuan mereka melalui media; mengajukan draft RUU serta melobi eksekutif dan legislatif.

---

ABSTRACT

Filing replacement Law four of 1997 on People with Disabilities conducted by the Working Group of the National Coalition for Disability Organizations (Pokja). This filling is based on the irrelevance to the mandate of the Convention on the Rights of Person with Disabilities (CRPD). The concept of interest groups and qualitative methods of analysis were used as a tools to describe the efforts of Pokja. These research find that the efforts of Pokja, such as; meeting with the Disabled People's Organization (DPO) in Indonesia, experts, and other organizations; looking for linkages implementer and policy makers in the replacement of the law; informing Pokja goals through the media; proposing draft legislation and lobbying the executive and legislative."