Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pertahanan betul-betul atas konstelasi dan karakteristik dari hati kita sendiri, kalau tidak mengetahui keadaan tanah air Indonesia, konstelasi tanah air kita, de fysieke constellatie dari tanah air, kita tidak akan bisa menyusun pertahanan nasional indonesia yang kuat?, demikian yang pernah disampaikan oleh Ir. Soekarno. Potensi luasnya laut Indonesia tidak dapat dikendalikan khususnya wilayah bawah air akan menjadikan kendala yang dapat menghambat sistem pertahanan maritim nusantara. Ketidakmampuan mengidentifikasi kekayaan bawah laut akhirnya merelakan negara lain mengeksploitasi kekayaan bawah laut yang tidak bisa dikendalikan karena kurangnya penguasaan teknologi. Untuk itu Indonesia harus menguasai teknologi bawah air dimana yang perkambangannya yang sangat pesat adalah penguasaan teknologi kapal selam, anti kapal selam, sabotase bawah laut, komunikasi bawah air, dan sarana prasarana lainnya. Upaya ini dilakukan dengan survey dan kajian agar bangsa ini bisa concern terhadap penguasaan teknologi bawah air."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana konsepsi pelaksanaan paten oleh pemerintah yangditerapkan dalam pengaturan Paten, ketika suatu paten yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan oleh pemerintah melalui Peraturan Presiden. Kemampuan membangun serta mengembangkan teknologi pertahanan dan keamanan sangat penting, bila invensi yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara akan mengakibatkan pemegang paten tidak dapat melaksanakan hak ekslusifnya, dan terdapat frasa proses dan/atau peralatan pertahanan dan keamanan negara lainnya. Dalam perkembangan berikutnya, alasan pertimbangan dalam memutus jumlah imbalan yang wajar atas pelaksanaan paten oleh pemerintah menjadi problematika. Lebih lanjut penelitian yang berfokus memberikan perlindungan terhadap inventor dan/atau pemegang paten untuk invensi maupun paten yang dilaksanakan oleh pemerintah. Oleh karena begitu pentingnya pemahaman terkait konsepsi pelaksanaan paten oleh pemerintah terhadap paten yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara, serta alasan pertimbangan dalam memutuskan imbalan yang wajar kepada pemegang paten, maka penelitian yang bersifat doktrinal diarahkan untuk mencari pemecahan permasalahan dan memberikan pemahaman. Setelah melakukan penelitian pelaksanaan paten oleh pemerintah terhadap paten yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan, terdapat beberapa syarat bila pemerintah ingin melaksanakan paten berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara, tidak dapat melaksanakan hak eksklusif bukan berarti menghilangkan hak karena pemegang paten tetap berhak untuk mengajukan gugatan atas adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah atas paten miliknya. Selain itu terkait dengan imbalan yang wajar harus dilaksanakan dengan negosiasi hipotetis antara pemerintah dan pemegang paten.

---

This paper analyzes how the concept of government use of patent is applied in Patent regulations, when patents related to nation defense and security are implemented by the government through Presidential Regulations. The ability to build and develop defense and security technology becomes very important, when an invention related to national defense and security will result in the patent holder being unable to exercise his exclusive rights, and the phrases other processes and/or apparatus for the defense and security of the State. In further developments, the reasons for consideration in deciding the amount of reasonable remuneration for the government use of patent become problematic. Further research is focused on providing protection to inventors and/or patent holders for inventions and patents implemented by the government. Given the importance of understanding the concept of patent implementation by the government for patents related to defense and security of the state, as well as the reasons for consideration in deciding reasonable compensation to patent holders, doctrinal research is directed at finding solutions to problems and providing understanding. After conducting research on the government use of patent on patent rights related to national defense and security, there are several conditions if the government wants to implement patent rights related to national defense and security, cannot exercise exclusive rights does not mean eliminating rights because the patent holder still has the right to file a lawsuit for violations committed by the government on its patent rights. In addition, the provision of reasonable remuneration must be carried out through hypothetical negotiations between the government and the patent holder."

"Indonesia membutuhkan daya dukung transportasi pesawat WIG karena sesuai dengan kondisi karena sesuai dengan kondisi geografis dengan banyak pulau yang berjarak relatif dekat satu sama lain dan kondisi keamanan dengan bentangan perbatasan laut yang sangat panjang. Oleh karena itu pengembangan transportasi pesawat WIG juga dibutuhkan dalam strategi patroli laut, sebagai sarana pertahanan dan keamanan sehingga diperlukan penelitian yang kompherensif untuk melakukan rancang bangun pesawat WIG amphibi tanpa awak untuk menambah kekuatan maritim NKRI. Penelitian ini bertujuan untuk memverifikasi hasil uji simulasi desain dari geometri/bentuk pesawat WIG khususnya mengenai aspek desain dasar pada keseimbangan dari struktur wahana agar menjadi terbang stabil terhadap efek permukaan. Penelitian ini dilakukan secara kompherensif mulai dari studi leteratur, penyusunan konsep desain, permodelan dan simulasi, fabrikasi model, uji kinerja dan analisis dan pembahasan hasil studi. Sesuai dengan hasil kajian pustaka dan simulasi bentuk inverted delta (tipe Lippisch) dengan profil NACA 4412 menunjukkan sebaran tekanan dan daya angkat pesawat secara merata di permukaan sayap yang menghasilkan stabilitas pesawat WIG pada saat uji terbang. Hasil uji terbang menunjukkan bahwa pesawt WIG dapat lepas landas dari permukaan air pada kecepatan 30 km/jam atau 10m/detik dengan jarak lintasan 15 ? 30 meter. Keterbatasan manuver dibatasi oleh ketinggian terbang sekitar 5 ? 15 cm di atas permukaan air hanya dapat dilakukan dengan rudder (tidak menggunakan airleron). Hal ini dilakukan untuk menghindari sayap menyentuh permukaan air yang menyebabkan kerusakan pesawat."

"Teknologi akustik bawah air merupakan gelombang suara yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan benda di air yang rata-rata digunakan untuk kepentingan data rahasia untuk tujuan tertentu dan dimanfaatkan untuk kepentingan yang dianggap mengamankan keadaan air laut di sekitarnya. Gelombang suara akan mengenai obyek sebagai sasaran untuk diketahui posisi/letak di perairan dalam atau dangkal. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh efektivitas teknologi akustik terhadap potensi pelanggaran kapal selam asing yang memasuki wilayah NKRI. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan dilaksanakan di Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal). Sampel penelitian adalah personel Pushidrosal sebanyak 76 orang yang memiliki kualifikasi Surveyor Hidrografi. Hipotesis penelitian adalah Terdapat pengaruh positif dan signifikan secara simultan efektivitas teknologi akustik terhadap potensi pelanggaran kapal selam asing. Pengumpulan data untuk variabel menggunakan metode kuesioner (angket) dengan skala Likert. Keabsahan data diperoleh melalui uji validitas dan reliabilitas. Pengujian persyaratan analisis menggunakan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heterokedastisitas dengan menggunakan tool software SPSS 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel Efektivitas terhadap variabel potensi pelanggaran kapal selam dapat dijawab dengan melihat hasil dari t hitung > ttabel (1.763 > 1,666). Sehingga dapat membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara efektivitas terhadap potensi pelanggaran kapal selam sebesar 26,7%. Besarnya pengaruh tersebut meskipun kecil namun menunjukkan bahwa faktor yang menjadi kriteria atau ukuran efektivitas mampu mempengaruhi potensi pelanggaran kapal selam dalam waktu tertentu."

"In military concerns, anthropology has historically been applied in at least three domains: First, it has identified, uncovered, and gotten deep insights of the enemies in holistic accounts; second, it has searched thoroughly the characters and potentialities of society or nation for defence purposes; and third, the mode of recruitment to the military, in the past and present and future, for defending our nation. This article also describes that in the 21'' century the nature of anthropology's looking at man, society and culture has been shifting from conventional positivism to constructivism paradigms. It departs from ethnic-groups pluralistic to more egalitarian-democratic views so that the military recruitment has been implied upon by the transformation ideas. "

"Perumusan teknologi pertahanan dipengaruhi oleh filosofi dan visi negara sebagaimana tertuang dalam UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Visi negara Indonesia dalam pertahanan dan keamanan negara mengharuskan adanya kemandirian dalam bidang pertahanan dan keamanan negara yang dipengaruhi oleh kondisi geografis, kondisi peralatan pertahanan dan keamanan yang dimiliki, dan peraturan perundang-undangan. Pembangunan teknologi pertahanan harus didasarkan pada aspek demografi dan kondisi geografi yang mencakup artikulasi negara nusantara (sesuai dengan konsepsi wawasan nusantara), dan negara kepulauan (sesuai dengan UNCLOS 1982, United Nations Convention on Law on the Seas). Bagaimana hubungan kerjasama industri perkapalan dan industri pendukung perkapalan. Bagaimana konsep industri perkapalan nasional untuk meningkatkan daya saing dalam mendukung keamanan maritim Indonesia. Teori dan konsep penelitian menggunakan Teori Daya Saing, Teori Pemberdayaan, Konsep Maritime Security Sector Reform dan Konsep Klaster Industri Perkapalan. Metodologi penelitian kualitatif dengan metode deskriktif. Hasil Penelitian. Kerjasama industri perkapalan dan industri pendukung perkapalan memerlukan perubahan regulasi terkait pengelolaan manajemen industri perkapalan. Perubahan tersebut untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dan produsen industri perkapalan. Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan dan Perpres. Komite Kebijakan Industri Pertahanan, ditekankan melakukan pemanfaatan industri nasional dalam pemenuhan Alutsista. Sehingga memerlukan pengelolaan menejemen industri pertahanan dengan industri pendukung lainnya. Konsep pengembangan klaster terbagi dua berdasarkan jenis kepemilikannya yaitu industri swasta dengan konsep pengeloalan klaster industri perkapalan. Sedangkan industri BUMN menggunakan konsep holding industri National Shipbuilding and Heavy Indrustries."

"Many companies use self - service technology nowadays as a result of advances in technology. In the specific those companies replace personal services with self - service technology facilities. For instance, a bank can use automatic teller machine (ATM) instead of a bank teller inside the bank. The use of self - service technologies is aimed to fulfill the variety of consumers' needs. However, not many research focus on the impact of self - service technology on consumer satisfaction and loyalty. Therefore, the aim of this research is to test a model of the impact of self - service technology on consumer satisfaction and loyalty. This research replicated the model which was developed by Beatson et al (2006) and extend the model by adding a variable called consumer loyalty. Questionnaries were distributed to respondents by the drop - off / pick up method and total of 372 completed questionnaries were used in the analysis. The data was then analyzed using structural equation modeling. All research hypotheses were supported this paper also provides the implications for theoritical and managerial and offers directions of future research"

"Dalam era informasi dewasa ini, informasi merupakan salah satu kunci keberhasilan organisasi. Didukung dengan perkembangan teknologi informasi yang cepat, informasi sangat berpengaruh terhadap kecepatan dan ketepatan dalam mengantisipasi berbagai perubahan dalam proses pengambilan keputusan.Dalam manajemen modern, kemampuan suatu organisasi untuk menyajikan informasi sebagai alat bantu dalam mengambil keputusan yang tepat adalah sangat esensial, dengan demikian pemanfaatan sistem informasi dengan teknologi informasi sebagai perangkat pendukungnya adalah mutlak diperlukan.Proyek akhir ini merupakan suatu analisis mengenai kondisi sistem informasi dan teknologi informasi di Bapedal. Dalam tulisan ini dibahas teknologi informasi yang tepat diterapkan di Bapedal serta sejauh mana suatu perencanaan penggunaan teknologi informasi dapat mendukung kinerja organisasi agar lebih efektif dan efisien.Dengan menggunakan metodologi model perencanaan empat tahap dari Turban et al (1996), dilakukan suatu analisis dari strategi sistem informasi yang sudah ada di Bapedal. Untuk lebih mempertajam analisis tersebut, dibantu dengan rantai nilai dari Porter (1985). Berdasarkan hasil analisis tersebut, dilakukan perencanaan penggunaan teknologi informasi di Bapedal dengan menggunakan metodologi environmental layer dari Tozer (1996).Selanjutnya dilakukan penelitian kebutuhan penggunaan teknologi informasi dimasa mendatang, sehingga dapat dibuat suatu perencanaan penggunaan teknologi informasi yang tepat, sebagai pendukung pelaksanaan tugas pokok Bapedal menjelang era globalisasi (Pasca 2000).Dari studi ini dapat disimpulkan bahwa teknologi internet/intranet merupakan solusi yang dapat memenuhi kebutuhan diseminasi informasi bagi pihak manajemen Bapedal, maupun bagi masyarakat luas. Untuk dapat mengoptimalkannya diperlukan suatu perancangan jaringan komunikasi yang tepat.

---

In the current information era, information is a key factor in achieving company's success. Supporting by fast information technology, information is a significant contributor toward accuracy and speed in decision making process.

In modern management, organization capability to provide correct information for decision making is very essential. Therefore the usage of information system and information technology is very crucial.

This thesis analyzes information system and information technology in Bapedal. The impact of information technology usage planning toward organization performance improvement is also discussed.

The thesis uses four stages model methodology from Turban et al (1996) to analyze system information strategy in Bapedal. Porter value chain model (1985) is used to elaborate the analysis. Based on the analysis result, information technology usage planning in Bapedal is then constructed by using einvii-onmental layer methodology from Tozer (1996). Finally, the analysis on future needs of information technology is performed, so that the right information technology usage planning that can support Bapedal function toward globalization era can be achieved.

It can be concluded from the study that intemet/intranet technology is the solution that can fulfill the need toward information dissemination for Bapedal management and for public needs as well. In order to optimize it, a correct planning of communication network is required."

"Teeknologi memudahkan mendapatkan berbagai informasi. Berbagai sumber dapat mudah diakses. Kecepatan Memberikan informasi terkini di media sosial telah menjadisalah satu kebutuhan akhir-akhir ini. Secara tidak langsung membantu penyebaran berbagai informasi di Indonesia. Kemutakiran teknologi membuat tidak ada barrier geografis, batas-batas norma,etika, semakin tak terlihat nyata. Berbagai kemudahan yang ditawarkan akan memiliki nilai manfaat lebih tinggi apabila kebenaran informasi dapat dipertanggung jawabkan. disisi lain sebagai seorang manusia tetap memiliki hak asasi yang melekat, demikian pula sebagai warga negara. Oleh karena itu maka dalam mengakses, memanfaatkan dan menyebarluaskan berbagai informasi yang diperoleh diperlukan suatu filter yang disebut literasi informasi. Setiap orang yang telah memiliki literasi informasi tidak dengan mudah menyebarluaskan informasi tanpa memeriksa lebih dahulu kebenarannya. Penyebaran berbagai informasi yang benar serta santun akan membuat penerima informasi menalar dengan baik sehingga tidak mudah terpancing berbuat hal yang meresahkan. Dengan demikian literasu sangat penting utuk mendukung ketahanan nasional."