Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"empat kapal perang republik indonesia dihapuskan dari jajaran alusista TNI angkatan (TNI AL berencana memusnahkan 12 unit kapal perang jenis Landing Ship Tank (LST) buatan Amerika Serikat tahun 1942, untuk digantikan. keempat perang tersebut adalah KRI Teluk Langsa-501, KRI Teluk Kau-504, KRI teluk Tomini-508, dab KRI Teluk Saleh-501. memang sebagian besar kapal perang republik Indonesia (KRI) yang dimiliki TNI AL merupakan teknologi tahun 1980 hingga 1990. ada juga sebagian kecil KRI buatan tahun 1970 dan tahun 2000. pada 1960an pemerintah indonesia membeli alat utama sistem pertahanan (alutsista) untuk angkatan laut dari uni soviet yang terdiri dari berbagai jenis kapal atas air, dan kapal selam lengkap dengan persenjataan dan twknologi pada masa itu. dalam tulisan ini akan dibahas tentang sejarah, perhitungan, operasional dan technical requirement kapal Perang Angkut Tank yang dikenal dengan Landing Ship Tank (LST)."

"Perjanjian Status of Visiting Forces Agreement (SoVFA) adalah model perjanjian yang baru bagi Indonesia sedangkan pada negara-negara maju model perjanjian ini sudah banyak diadopsi baik yang bersifat bilateral maupun multilat- eral. Perjanjian ini diinisiasi oleh Filipina tahun 2006 kepada Indonesia, namun karena tidak ada respon akhirnya Filipina kembali mengirimkan tahun 2013. Hal ini dikarenakan dalam proses penyusunan dalam negeri selalu mengalami dead- lock. Sementara itu, semakin memanasnya dinamika ancaman keamanan non tradisional seperti terorisme tahun 2016 di laut Sulu, Sulawesi dan makin kuat ser- ta meluasnya ancaman terorisme hingga ke wilayah perbatasan tiga negara (Indo- nesia-Malaysia-Filipina) menyebabkan Menteri Pertahanan Indonesia pada per- temuan Trilateral berinisiatif untuk mengadakan latihan bersama baik di laut maupun di darat dengan membentuk posko militer bersama. Inisiatif tersebut di- sepakati oleh Menhan Malaysia dan Menhan Filipina namun hal tersebut tidak dapat terealisasi karena terkendala oleh Parlemen Filipina yang mensyaratkan bahwa ketika Filipina hendak menjalin kerjasama dengan negara lain harus sudah memiliki SoVFA yang harus disepakati secara bilateral. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus SoVFA. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan memilih nara- sumber yang terlibat langsung dalam proses penyusunan SoVFA, observasi lang- sung pada saat penyusunan perjanjian dan mendapatkan data dari instansi pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa hubungan diplomasi In- donesia-Filipina yang selama ini telah berjalan dengan baik dikaitkan dengan penyusunan perjanjian SoVFA kurun waktu tahun 2013-2019 ditinjau dari per- spektif Ketahanan Nasional. Penelitian ini mempergunakan konsep diplomasi per- tahanan, teori perjanjian internasional dan ketahanan nasional sebagai pisau ana- lisis dalam penelitiannya. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa adanya perbe- daan sistem hukum kedua negara yang mengakibatkan perjanjian ini lama untuk dicapai kata kesepakatan terutama di internal Indonesia.

---

The Status of Visiting Forces Agreement (SoVFA) agreement is a new model agreement for Indonesia while in developed countries this model of agree- ment has been adopted both bilaterally and multilaterally. This agreement was ini- tiated by the Philippines in 2006 to Indonesia, but because there was no response, the Phil-ippines finally sent it back in 2013. It happened because in the domestic drafting process there is always a deadlock. Meanwhile, the increasing dynamics of non traditional security threats such as terrorism in 2016 in the Sulu sea, Sula- wesi and the increasing and widespread threat of terrorism to the three-state bor- der region (Indonesia-Malaysia-Philippines) caused the Indonesian Defense Min- ister at the Trilateral meeting to take the initiative together both at sea and on land by forming joint military posts. The initiative was agreed upon by the Malaysian Defense Min-ister and the Defense Minister of the Philippines, but this could not be realized because it was constrained by the Philippine Parliament which requires that when the Philippines wants to establish cooperation with other countries it must have SoVFA that must be agreed bilaterally. This study used a qualitative research method with the SoVFA case study approach. The technique of collect- ing data is through in-depth interviews by selecting speakers who are directly in- volved in the process of drafting the SoVFA, direct observation during the prepa- ration of agreements and obtaining data from government agencies. This study aims to ana-lyze the diplomatic relations between Indonesia and the Philippines which have been running well so far related with the preparation of the SoVFA agreement in the period 2013-2019 from the perspective of National Resilience. This study uses the concept of defense diplomacy, the theory of international agreements and na-tional resilience as a knife of analysis in his research. The re- sults of the study show that there are differences in the legal systems of the two countries which resulted in this agreement being long to reach an agreement word especially in Indonesia"

"Pertahanan betul-betul atas konstelasi dan karakteristik dari hati kita sendiri, kalau tidak mengetahui keadaan tanah air Indonesia, konstelasi tanah air kita, de fysieke constellatie dari tanah air, kita tidak akan bisa menyusun pertahanan nasional indonesia yang kuat?, demikian yang pernah disampaikan oleh Ir. Soekarno. Potensi luasnya laut Indonesia tidak dapat dikendalikan khususnya wilayah bawah air akan menjadikan kendala yang dapat menghambat sistem pertahanan maritim nusantara. Ketidakmampuan mengidentifikasi kekayaan bawah laut akhirnya merelakan negara lain mengeksploitasi kekayaan bawah laut yang tidak bisa dikendalikan karena kurangnya penguasaan teknologi. Untuk itu Indonesia harus menguasai teknologi bawah air dimana yang perkambangannya yang sangat pesat adalah penguasaan teknologi kapal selam, anti kapal selam, sabotase bawah laut, komunikasi bawah air, dan sarana prasarana lainnya. Upaya ini dilakukan dengan survey dan kajian agar bangsa ini bisa concern terhadap penguasaan teknologi bawah air."

"Pengembangan dan pemberdayaan model dan prototipe alutsista industri dalam negeri dimaksudkan untuk mengeliminir ketergantungan produk luar negeri menuju penguatan kemandirian alutsista dalam negeri yang dapat meningkatkan detterent factor. Pemberdayaan alutsista dalam negeri sangat diharapkan bangsa Indonesia, dalam rangka antisipasi embargo yang dilakukan oleh negara produsen. Kemampuan alutsista dan kekuatan pertahanan sangat terkait dengan kondisi ekonomi, militer dan kesejahteraan bangsa itu sendiri. Hal ini disebabkan penguatan kekuatan militer tidak terlepas dari jumlah dan kualitas yang dimiliki matra darat, laut, dan udara. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu penguatan dan konsistensi pemberdayaan industri nasional seperti yang dikumandangkan oleh Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) yang berfungsi sebagai pembina industri pertahanan dalam negeri, sangat terkait dengan pembinaan jumlah dan kualitas kebutuhan kekuatan yang dimiliki. Untuk itu jumlah dan kualitas alutsista pertahanan digunakan memberdayakan wilayah pertahanan agar terwujudnya pertahanan negara yang tangguh dalam konteks menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI serta keselamatan bangsa, diperlukan model dan prototipe alutsista yang kuat."

"Medan latihan tempur merupakan fasilitas dan infrastruktur yang menunjang TNI dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan wilayah NKRI. Oleh karena itu untuk meningkatkan pembinaan dan pelatihan TNI perlu didukung daerah latihan tempur yang memadai baik tingkat matra maupun gabungan. Berdasarkan latar belakang tersebut kami ingin mengetahui bagaimana kondisi medan latihan tempur di Indonesia wilayah timur dan konsep latihan tempur medan yang ideal untuk ketiga matra di wilayah tersebut. Metode penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan melakukan pengumpulan data di Makassar, Mataram, Kupang, Jayapura, dan Manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa medan latihan tempur di Indonesia timur umumnya masih menggunakan lahan milik masyarakat dan pemda setempat sehingga sewaktu-waktu berpotensi menimbulkan konflik dan benturan kepentingan. Oleh sebab itu diperlukan legalitas medan latihan tempur yang permanen. Dalam penetapan daerah memerlukan sinergitas antar matra sehingga medan latihan yang ada sesuai dengan fungsi dan kapasitas masing-masing matra, baik untuk melakukan operasi darat, laut, maupun udara."

"Bangsa Indonesia tidak akan menyerang dan mulai berperang dengan bangsa lain. Akan tetapi jika diserang, bangsa Indonesia akan membela kemerdekaan dan kedaulatan negara dan bangsanya, dengan semboyan kita cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan. Bangsa Indonesia akan selalu memelihara hubungan yang bersahabat dengan seluruh bangsa di dunia sambil mengusahakan kepentingan nasionalnya. Sesuai dengan UUD 1945 bangsa Indonesia selalu berpihak kepada perjuangan untuk menjamin dan memelihara perdamaian dunia dan kesejahteraan umat manusia. Selain jalan diplomasi, bang Indonesia harus menghadapi ancaman itu dengan kemampuan yang memadai sehingga bangsa Indonesia harus siap dan mampu melakukan Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta?."

"Keamanan nasional merujuk pada kebijakan pemerintah untuk kelangsungan hidup dan keamanan negara dan bangsa termasuk pelaksanaan kekuatan diplomatic, ekonomi, dan militer baik dalam situasi damai maupun perang. Hal ini dapat diartikan sebagai langkah pemerintah dalam mengamankan integritas teritorial dan kemerdekaan nasional dari ancaman eksternal maupun internal yang mencakup setiap kegiatan tanpa membatasi pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan. Perwujudan keamanan nasional yang efektif hanya jika dibangun dan dibentuk berdasarkan perkiraan-perkiraan masalah mengenai perkembangan lingkungan nasional maupun internasional dalam mengantisipasi berbagai perubahan pada semua strata kehidupan, baik yang memberi dampak langsung maupun tidak langsung terhadap keamanan itu sendiri. "

"Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah Peran PT Pindad dalam pemenuhan Senjata TNI AD untuk mendukung Pertahanan dan Keamanan, tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui produk senjata yang mampu dihasilkan dan tingkat produktivitas dalam menghasilkan produk tersebut untuk menunjang pemenuhan TNI AD serta bagaimana peran PT Pindad dalam meningkatkan kemampuan pertahanan dan Keamanan melalui produksi senjata untuk TNI AD. Keikutsertaan Indonesia khususnya TNI AD dalam kompetisi ASEAN Armies Rifle Meet (AARM) yang diselenggarakan sejak tahun 1991 hingga 2019 telah mencatatkan Indonesia sebagai Juara 13 kali. Hal ini dapat diartikan bahwa Indonesia berusaha mempertahankan posisi juaranya sebesar 46,43% dari total kejuaraan yang diikuti, dalam hal ini jelas produk dalam negeri PT Pindad mampu bersaing secara internasional. Arah kebijakan PT PINDAD dalam pemenuhan senjata khususnya untuk TNI AD dilaksanakan atas dasar konsep pertahanan berbasis kemampuan dengan mempertimbangkan kemungkinan ancaman yang akan dihadapi serta kecenderungan perkembangan lingkungan strategis, pelaksanaannya diarahkan kepada tercapainya kekuatan Minimum Essensial Force (MEF). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara praktis dengan beberapa sumber Selain itu, data sekunder diperoleh dari hasil penelusuran dari buku, jurnal, dokumen resmi, website resmi dan sumber terpercaya lainnya. Hasil penelitian adalah untuk mengetahui peran PT Pindad dalam pemenuhan kebutuhan senjata TNI AD, apalagi jika didukung dengan kebijakan dan komitmen yang sejalan dengan TNI untuk memenuhi kebutuhan senjata TNI AD.

---

The problem examined in this research is the role of PT Pindad in fulfilling the Indonesian Army's (TNI AD) weapon requirements to support defense and security. The objective of this thesis is to determine the weapon products that PT Pindad is capable of producing and the level of productivity in producing these products to support the fulfillment of the Indonesian Army's needs, as well as to understand PT Pindad's role in enhancing defense and security capabilities through weapon production for the Indonesian Army. Indonesia's participation, particularly the Indonesian Army's participation, in the ASEAN Armies Rifle Meet (AARM) competition held from 1991 to 2019 has resulted in Indonesia winning the championship 13 times. This can be interpreted as Indonesia's efforts to maintain its champion position, which accounts for 46.43% of the total championships participated in. In this regard, it is evident that PT Pindad's domestic products are able to compete internationally. PT Pindad's policy direction in fulfilling weapons, especially for the Indonesian Army, is implemented based on the capability-based defense concept, considering the potential threats to be faced and the trends in strategic environments. Its implementation is directed towards achieving the Minimum Essential Force (MEF). This research is conducted using a qualitative approach. Data is obtained through practical interviews with several sources. Additionally, secondary data is obtained from the exploration of books, journals, official documents, official websites, and other reliable sources. The research findings aim to determine PT Pindad's role in meeting the Indonesian Army's weapon needs, particularly when supported by policies and commitments that are aligned with the Indonesian Army's requirements."

"Penelitian ini dilakukan dengan latar belakang pemikiran bahwa keberadaan pemuda dalam pembangunan bangsa dan negara adalah sebuah modal dasar untuk mendapatkan pembangunan yang berkualitas. Di antara unsur penting modaJ pembangunan adalah Ketahanan Nasional (Tannas) yang mantap, meskipun keberadaaa Tannas bersifat dinamis. Di sisi lain salah satu unsur dalam Tannas adalah kekuatan apa yang dimlliki sebuah bangsa. Negara Indonesa memiliki modal yang kuat akan keberadaan pemuda yang mencapai 20 persen dari total penduduk (Data BPS).Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menjadi sebuah lembaga terdepan dalam pembentukan pemuda yang berkualitas di dalam memahami 'Tamms. Di antara program yang dikembangkan Kemenpora adalab Tannasda (Ketahanan Nasional untuk Pemuda). Program yang dilaksanakan sejak Tabun 2007 dan dilaksanakan sotabun sekali ini perlu dikaji tingkat efektivitasnya. Penelitian ini menggnnakan pendekatan kualitatif (a qualitative approach). Dalam pengnmpulan data, peneliti menggunakan metode kaantitatif dan knalitatif."

"ABSTRAKSecara konstitusional, proses pemilu Presiden 2019 sudah selesai ketika MahkamahKonstitusional menolak semua gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 dan setelah ditetapkanJokowi-Amin sebagai presiden terpilih periode 2019-2024 oleh Komisi Pemilihan Umum.Tugas berat menanti pemerintahan Presiden Jokowi-Amin. Persoalan kebangsaan yangkini ada harus segera diatasi, dan bangsa Indonesia masih punya pekerjaan rumah yangharus diselesaikan, antara lain menyatukan masyarakat yang terbelah akibat kontestasipada pemilu lalu. Persoalan di bidang politik yang dinilai perlu segera ditangani adalahperbaikan sistem pemilu, masih, minimnya pendidikan politik, belum komprehensifnyaperaturan perundangan-undangan yang terkait dengan pemilu dan penyebaran informasipublik, yang yang turut memberikan kontribusi terhadap meningkatnya potensi kerawananyang dapat berpengaruh terhadap stabilitas nasional yang pada akhirnya akan berimplikasiterhadap munculnya berbagai persoalan bangsa yang dapat menggangu tingkat ketangguhanketahanan nasional."