Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The legally binding of a collateral contract on the Al Qardh Al Hasan on the Mandiri Syariah Bank in Yogyakarta indicates that the rules of Syariah does not regulate what kinds of collateral contracts. The procedure of collateral contract must be based on the rules of conventional law applied as a public regulation which legally binding to all Syariah Bank in Indonesia."

"ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kegiatan usaha Perbankan Syariahberupa produk pembiayaan al Qardh al Hasan yang merupakan kelebihan dariperbankan Syariah yang tidak dimiliki oleh bank konvensional. Pembiayaan tersebutmenjadi produk unggulan bagi nasabah yang memerlukan dana secara cepat tanpadisertai dengan pemberian jaminan pada Bank. Pembiayaan tanpa disertai jaminandapat mengakibatkan kerugian bagi pihak bank i tu sendiri maupun membebankanmuqtaridh mengingat besarnya kegunaan pembiayaan tersebut, perlu diketahuibagaimana pengembalian pembiayaan al Qardh al Hasan kepada pihak muqridh darimuqtaridh jika tanpa disertai jaminan. Disamping itu perlu juga diketahui dasarhukum mengenai pembiayaan tersebut dan mekanisme perbankan Syariah dalammenerapkan hukum jaminan pada pembiayaan al Qardh al hasan. Guna menjawabpermasalahan di atas maka dilakukanlah penelitian. Dalam penulisan tesis ini penulisakan menggunakan metode penelitian normatif yuridis yang didukung denganwawancara dan sebagai metode analisis data menggunakan metode deskriptifkualitatif yaitu dimana data-data yang dikumpulkan akan dijadikan sebagai bahandalam mengambil kesimpulan terhadap yang diteliti dengan landasan teori,peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai perbankan Syariah danpembiayaan al Qardh al Hasan, serta hukum jaminan. Berdasarkan penelitiantersebut diketahui bahwa pembiayaan al Qardh al Hasan merupakan pembiayaanyang hanya dimiliki oleh perbankan Syariah dan telah diatur dalam peraturan yangberlaku. Mengenai jaminan barang pada pembiayaan al Qardh al Hasan tidakmenjadi suatu keharusan dan pengembalian pembiayaan j uga sudah dilaksanakandengan mekanisme yang ada berdasarkan peraturan yang ada. Pihak muqridh dalammemberikan pembiayaan harus memperhatikan calon muqtaridh agar tidak salahsasaran. Diharapkan pembiayaan al Qardh al Hasan tidak hanya dilaksanakan padasaat tertentu akan tetapi sebagai produk unggulan untuk meningkatkan kesejahteraanmasyarakat yang memiliki ekonomi lemah.

---

ABSTRACTThis research was based on the product of al Qardh al Hasan funding whichis one Islamic B anking activity that other convensional bank does not have. Thisfunding was about to be the best product for client who needs immediately loanwithout giving a guarantee to the bank. Funding without guarantee could grow someloss to the bank itself or impose financial responsibility to Muqtaridh as well,considering the usage of the funding. It necessary to acknowledge how to refund alQardh a I Hasan to the Muqridh of Muqtaridh w hen the f unding has b een p lacedwithout guarantee. On the other hand, it is also necessary to acknowledge theregulation of the funding and the Islamic Banking system in applying regulation ofguarantee to ul Qardh al Hasan funding. To get some information about al Qardh alHasan funding and it is problem, this research has been arranged. In this thesis, theresearcher would use the juridical normative method, which was supported byinterview. The researcher would also use the descriptive qualitative method as dataanalysis method. All information gathered would be used to make conclusion basedon theory, regulation of Islamic Banking and al Qardh al Hasan funding, andregulation of guarantee. According to this research, al Qardh al Hasan funding wasused only by Islamic Banking and was started arrange in particular regulation. Theguarantee of al Qardh al Hasan funding is not compulsory and the refund should beapplied according to the banking system and regulation. The Muqridh needs to selectprospective Muqtaridh for the good, al Qardh al Hasan funding should be arrangednot only at one specific time since it is expected to improve the prosperity of loweconomicsociety."

"Minat masyarakat untuk membeli rumah dengan cara angsuran melalui pembiayaan bank syariah cukup tinggi karena dapat disesuaikan dengan kemampuan ekonomisnya, dan nasabah mendapatkan berbagai fasilitas yang ditawarkan oleh Bank cukup menarik, seperti pembayaran dapat diangsur dengan margin keuntungan yang flat, diberikan asuransi jiwa dan asuransi kebakaran. Penulisan tesis ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang bagaimana peranan notaris di dalam pembuatan akad perjanjian al Murabahah yang meliputi kewenangan, kewajiban, dan larangan notaris sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, asas-asas hukum kontrak, dan prinsip-prinsip syariah dalam proses pemberian al Murabahah dengan jaminan hak tanggungan.Tipe Penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan menjelaskan asas-asas hukum kontrak dan prinsip-prinsip syariah dalam pembiayaan akad al Murabahah dan memaparkan bagaimana peran notaris di dalam pembuatan akad pembiayaan al Murabahah dengan jaminan hak tanggungan atas kepemilikan rumah. Hasil penelitian ini dapat memaparkan peranan notaris dalam menjalankan jabatannya pada pembuatan akad pembiayaan al Murabahah apakah sudah menerapkan asas-asas hukum kontrak dan prinsipprinsip syariah serta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

---

Public interest to buy a house in installments through the financing of Islamic banks is quite high as it can be adjusted to the economic capabilities, and customers get various facilities offered by the Bank is quite interesting, such payments can be paid off with a flat profit margins, given the life insurance and fire insurance. The writing of this thesis is to inform the public about how the role of notaries in the manufacture of al Murabaha contract agreement that includes the authority, duties, and prohibition of notary as provided in Act No. 30 of 2004 on Notaries, the principles of contract law, and the principles of sharia in the process of granting guarantees al Murabaha mortgage.

This type is a descriptive analytical study, to explain the principles of contract law and the principles of sharia in al Murabaha financing agreement and described how the role of notaries in the manufacture of al Murabaha financing contracts with a guaranteed by mortgage of home ownership. The results could explain the role of the notary in carrying out his post on the manufacture of al Murabaha financing agreement has been applying the principles of contract law and the principles of sharia and in accordance with Law No. 30 of 2004 on Notaries."

"Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dalam dasawarsa terakhir telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Sebagai negara dengan penganut agama Islam terbanyak di dunia masa depan Bank Syariah sangat menj anj i kan dan karenanya pemerintah terutama Bank Indonesia sedang bergiat melakukan pembenahan bank syariah baik yang berdiri sendiri maupun yang merupakan cabang syariah clari Bank umum konvensional. Karakteristik utama Bank Syariah adalah operasional dengan berlandaskan kepada prinsip-prinsip syariah dengan sistem jual-beli dan bagi hasil serta mengharamkan riba. Salah satu produk yang menjadi unggulan Bank Syariah adalah Dana Talangan Haji yang dalam pelaksanannya dilakukan bersama dengan layanan jasa perbankan Pengurusan Pendafaran Haji bagi Nasabah yang memerlukan pinjaman dana untuk membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) agal' memperoleh Seat Perjalanan, Haji.Akad yang dipergunakan untuk yang pertama adalah Akad Qardh Dana Talangan Haji dan untuk yang kedua adalah Akad Ijarah Pengurusan Pendaftaran Haji. Kedua Akad (perjanjian) pernbiayaan tersebut secara formal dibuat terpisah rneskipun sesungguhnya secara materiil merupakan dua Akad yang menyatu satu sama lain. Pokok permasalahannya adalah Apakah klausul dalam Akad Qardh Talangan Haji dan Akad Ijarah Pengurusan Pendaftaran Haji Bank Syariah Mandiri telah memenuhi ketentuan akad pembiayaan berdasarkan prinsip syariah Serta kaidah hukum perjanjian serta Bagaimana keduclukan Nasabah Bank Syariah Mandiri dalam perjanjian baku Akad Qardh Talangan Haji dan Akad Ijarah Pengurusan Pendaftaran Haji Bank Syariah Mandiri. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian kualitatif normatif dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan dan buku-buku, didukung oleh data primer, sekunder serta bahan hulcum tertier Serta penelitian lapangan melalui observasi dan wawancara.Hasilnya mendapatkan kesirnpulan pada prinsipnya Akad tersebut sangat bermanfaat bagi Nasabah Calon Jemaah Haji dan Biro Perjalanan Haji Kluusus, tetapi dalam akadnya masih mengandung klausul yang berlawanan dengan prinsip-prinsip syariah, tumpang tindih dan terclapatnya kekeliruan. Kedudukan Nasabah sangat lemah karena bunyi klausul pada umumnya bersifat sepihak dan adanya jaminan berlapis yaitu Rekening Giro Nasabah dan Surat Aksep, sebagaimana tertuang dalam tesis ini."

"Perbankan di Indonesia dewasa ini mengalami kemajuan yang demikian pesat. Khususnya untuk orang-orang yang tidak menginginkan adanya sistem riba yang diharamkan dalam Hukum Islam, keberadaan bank syariah berdampingan dengan bank konvensional membuat masyarakat dengan leluasa memilih produk perbankan yang diinginkan sesuai manfaat dan tujuan. Dari sekian banyak produk yang ditawarkan, maka untuk bidang pembiayaan yang dapat digunakan untuk kegiatan konsumtif maupun usaha, ada yang disebut dengan Murabahah. Tesis ini membahas tentang aspek hukum dan penerapan akad pembiayaan al Murabahah pada Bank Rakyat Indonesia, sebagai salah satu state-owned bank di Indonesia yang memiliki Unit Usaha Syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan cara mempelajari berbagai literatur dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan penelitian ini, juga wawancara dengan narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad pembiayaan al Murabahah di Bank Rakyat Indonesia - Unit Usaha Syariah telah berusaha menerapkan prinsip syariah Islam bersama-sama dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam akad pembiayaan al Murabahah tersebut. Akad pembiayaan al Murabahah ini biasanya dibuat dalam bentuk notariil. Setiap orang dapat menikmati fasilitas ini, dengan cara mengajukan permohonan pada bank dan memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan. Pada kenyataannya, format akad pembiayaan al Murabahah masih banyak mengadopsi pasal-pasal pada perjanjian kredit dari bank konvensional, yang cenderung lebih melindungi kepentingan bank. Untuk mengatasi hal ini, maka akan lebih baik apabila pihak bank lebih memperhatikan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam hubungan bank dan nasabah, agar hak dan kewajiban masing-masing pihak menjadi lebih seimbang."

"Tabungan Haji dan Dana Talangan Haji merupakan beberapa produk yang umum ditawarkan Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Salah satu LKS yang menawarkan produkproduk tersebut adalah Bank Syariah Mandiri (selanjutnya disingkat BSM). BSM menawarkan produk Pengurusan Haji, dengan opsi Dana Talangan Haji, bagi nasabah yang telah membuka Tabungan Mabrur. Tabungan Mabrur menggunakan jenis akad mudharabah mutlaqah, sedangkan Pengurusan Haji beserta Dana Talangan Haji menggunakan jenis akad qardh wal ijarah. Masalah yang diteliti dalam tulisan ini adalah bagaimana penerapan akad mudharabah mutlaqah pada produk Tabungan Mabrur dan penerapan akad qardh wal ijarah pada produk Pengurusan Haji. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menemukan adanya unsur gharar dan riba pada Tabungan Mabrur dan unsur riba pada Pengurusan Haji dan Dana Talangan Haji. Penelitian ini menyarankan agar ada perbaikan terkait pelaksanaan akad tersebut, baik terkait regulasi, pengawasan, pemberian sanksi administratif, maupun perubahan kebijakan perusahaan (company policy) dari BSM sendiri.

---

Hajj loan and hajj saving are among the products that are commonly offered by Sharia-based Financial Institutions (Lembaga Keuangan Syariah, hereinafter LKS). One of LKS?s that offers such products is Bank Syariah Mandiri (hereinafter BSM) which offers Hajj Service (which may optionally include Hajj Loan) for Tabungan Mabrur (hajj saving) customers, although the latter may not include the former. The problems in this writing are how mudharabah mutlaqah on Mabrur Saving and qardh wal ijarah on Hajj Service are implemented. Using normative legal research method, this research found that there are incompliances in the implementation of aforementioned agreemets which are riba or usury in the Mabrur Saving and gharar in the Hajj Service. To address such incompliances, this research suggests that there need to be changes in terms of regulations and enforcement by authorities involved, and ultimately, the company policy of BSM itself."

"Restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya penyelamatan bagi pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh bank dalam rangka membantu nasabah untuk menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui rescheduling, reconditioning, dan restructuring. Murabahah merupakan bentuk yang paling dominan diterapkan dalam praktik perbankan syariah. Akan tetapi dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah tidak selamanya berjalan sesuai yang telah ditetapkan atau disetujui dalam perjanjian pembiayaan adakalanya terjadi tunggakan-tunggakan sehingga menyebabkan pembiayaan bermasalah. Ketidakmampuan nasabah untuk mengembalikan dana pembiayaan tersebut berdampak negatif kepada nasabah lain sebagai penyalur dana. Sehingga bank berupaya untuk mengembalikan dana nasabah tersebut dengan merestrukturisasi pembiayaan tersebut sebagai upaya penyelamatan atas pembiayaan bermasalah. Skripsi ini membahas mengenai kesesuaian pengaturan restrukturisasi pembiayaan murabahah dengan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional serta pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pondok Kelapa apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan melihat penerapannya dalam kasus restrukturisasi pembiayaan murabahah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif, dimana penulis menggunakan tiga pendekatan yaitu undang-undang, Peraturan Bank Indonesia dan studi kasus. Selain itu, penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Setelah melakukan analisis, pengaturan restrukturisasi pembiayaan di Indonesia sudah cukup mengakomodasi pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan di perbankan syariah. Pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan murabahah pada perbankan syariah khususnya Bank Syariah Mandiri telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan namun dalam pelaksanaannya dilakukan dengan sistem balloon payment. Sebaiknya dalam melaksanakan restrukturisasi tidak dilaksanakan dengan sistem balloon payment, lebih baik dilakukan dengan cara pengubahan jumlah angsuran (reconditioning) disertai dengan perpanjangan jangka waktu (rescheduling).

---

Financial restructuring is an attempt to rescue the non performing financing conducted by the bank in order to help customers to settle their obligations, through rescheduling, reconditioning, and restructuring. Murabaha is the most dominant form applied in the practice of syariah banking. However in the implementation of murabaha financing does not always run according which has been decided or approved in agreement financing sometimes occurs some arrears causing non performing financing. The inability of customer to refund the funding is have a negative impact to another customers as distributor other funds. So that the bank attempted to refund customer’s fund with restructuring the financing as a rescue efforts on non performing financing.

This research discusses about the suitability of murabaha financing restructuring arrangement wih the provision of the Fatwa National Islamic Council and how the implementation of restructuring murabaha financing at PT Bank Syariah Mandiri Branch Offices Pondok Kelapa is it in accordance with the laws and regulations regulations by looking at its implementation in the case of restructuring murabahah financing.

This research is a normative and qualitative research. After analyzing the problem in this research, I came to the conclusion that the regulation about the restructuring of financing in indonesia has accommodated the implementation of the restructuring of financing in syariah banking.

The implementation of the murabaha financing restructuring on syariah banking in particular Bank Syariah Mandiri in accordance with the legislation, but in its implementation is done with a balloon payment system. Preferably, restructuring is not implemented with a balloon payment system, it is better done by changing the number of installments (reconditioning) accompanied by an extension of the time period (rescheduling)."

"Perkembangan perbankan Syariah di Indonesia dewasa ini sangat berkembang pesat. Larangan riba dalam sistem bank Syariah, dinilai sangat baik bagi produk Syariah, dan meninmbulkan persepsi bahwa seharusnya produk bank Syariah lebih meringankan dan menguntungkan bagi nasabahnya dibandingkan dengan produk bang konvensional pada umumnya. Salah satu produk perbankan Syariah termasuk melaksanakan akad pembiayaan take over dari Bank Konvensional kepada Bank Syariah. Pembiayaan take over di Indonesia diatur dengan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan, Fatwa Dewan Syariah Nasional, Peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Penulisan tesis ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang bagaimana pelaksanaan take over berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan bagaimana pelaksanaan pembiayaan take over dengan akad murabahah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Depok dan peran notaris/PPAT. Tipe Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu dengan menjelaskan peraturan-peraturan dan Prinsip Syariah dalam pembiayaan take over. Hasil penelitian ini dapat memaparkan pelaksanaan Pembiayaan take over dengan Akad Murabahah pada Bank Syariah Mandiri sesuai dengan alternatif 1 Qardh Wal Murabahah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 31/DSN-MUI/2002 dan Notaris memiliki peran dalam pembuatan akta dan covernote yang berkaitan dengan pembiayaan tersebut, dan PPAT mempunyai peran dalam hal pengikatan jaminan.”

---

The development of Islamic Banking in Indonesia is currently growing rapidly. The prohibition of usury in the Sharia bank system, supports very well for Sharia products, and raises perceptions about Sharia bank products more lightening and profitable for its customers compared to conventional bang products in general. One of the Sharia banking products including implementing a financing agreement took over from a Conventional Bank to a Sharia Bank. Financing is taking over in Indonesia. Financial Regulation No. 21 of 2008 The writing of this thesis is to provide information to the general public about how to carry out take over based on Indonesian regulations, and how to implement the budget taking over with murabahah contract in Bank Syariah Mandiri Depok Branch and the role of notary / PPAT. This type of research is analytical descriptive, namely by explaining the rules and Sharia principles in financing take over. The results of this study can explain the implementation of Financing to take over with the Murabahah Covenant at Bank Syariah Mandiri in accordance with alternative 1 Qardh Wal Murabahah based on the National Sharia Council Fatwa of the Indonesian Ulema Council Number 31 / DSN-MUI / 2002 and Notary on the role in making the related deed and covernote with this funding, and PPAT has a role in terms of binding the Collateral"