Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Basically, there is no distinction on classic Figh, on law of the Republic of Indonesia Number 1 of the year 1974 on Marriage, and Islamic Law Compilation relate to children care right. The distinction is merely on the determination of age limit of mumayyiz. When divorce occurs, children before 12 years old (before mumayyis) is to be the right of the mother or a close relative to the mother, while the cost of bringing up the children will be the responsibility of the father. In a particular condition, the children care right may move to the father. Even, on Act No. 1/1974 states that the right one of the parents can be withdrew if one or both of the parents neglect their duties and perform extremely bad behaviour."

"Poligami merupakan suatu bentuk perkawinan yang seringkali disalah artikan oleh sebagian manusia, sehingga hakikat dan keutamaannya terkubur dalam-dalam. Wajah poligami sering ditampilkan sebagai tradisi Islam, baik secara sadar oleh mereka yang mempunyai agenda ideologis politis tertentu, maupun secara tidak sadar oleh mereka yang mendapatkan informasi yang tidak memadai dan/atau yang telah mengalami berbagai distorsi. Hal ini semakin diperburuk oleh kenyataan bahwa pada saat ini pemerintahan di berbagai belahan dunia didominasi oleh sistem yang tidak berlandaskan Islam. Sistem politik, pemerintahan dan hukum tidak terlepas dari hegemoni Barat yang dalam segala aspek dan sendi kehidupannya mewarisi jiwa dan semangat kultur Romawi yang berpadu dengan filsafat Hellenistik. Keadaan ini terjadi baik di negara-negara Barat modern yang mayoritas manusianya adalah Kristen geografis , maupun di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah umat Islam. Dalam keadaan yang seperti demikian, tidaklah mengherankan, walaupun tidak dapat dibenarkan, bahwa poligami telah disalah artikan dengan dalil-dalil seperti: doktrin agama tertentu, nasionalisme, kesetaraan jender, bahkan feminisme, sehingga sebagaian manusia baik secara sadar maupun tidak. sadar telah memberikan persetujuannya kepada stigmatisasi terhadap poligami."

"Anak adalah manusia yang belum dewasa karena ia belum dewasa,seorang anak masih membutuhkan perlindungan dari orang dewasa (Orang tua, keluarga,masyarakat dan pemerintahh)...."

"Perkembangan ekonomi yang semakin mengarah kepada terbentuknya pasar bebas tidak dapat dihindari lagi dengan menyatunya ekonomi antar bangsa. Hal tersebut adalah merupakan salah satu tanda bergesernya arah perekonomian dunia menuju arah liberalisasi perekonomian global. Untuk mengatur keseimbangan dan kesamaan antara hak dan kewajiban dalam globalisasi perekonomian antara negara telah disepakati adanya suatu lembaga yang mengatur hal tersebut yaitu World Trade Orgatuzation (WTO) yang dibentuk pada tanggal 15 April 1994 di Marekkesh, Maroko. Indonesia sebagai salah satu negara anggotanya telah meratifikasi Agreemem Eswi?!is/ung the World Trade Orgaiuzation (WTO) dengan dikeluarkannya UU No. 7 tahun 1994 yang secara otomatis juga telah meratifikasi Antidumping Code (1994) yang merupakan salah satu bagian dari perjanjian WTO tersebut. Diratifikasinya perjanjian WTO beserta Antidumping Code (1994) ditindak lanjuti oleh pemerintah Indonesia dengan menyisipkan ketetentuan dasar antidumping sebagaimana diatur dalam antidumping code (1994) dalam UU No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo PP No. 34 tahun 1996 tentang Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan.Komite Antidumping Indonesia (KADI) sebagai suatu lembaga yang diamanatkan dari ketentuan antidumping tersebut memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan tentang dumping yang timbul dalam perdagangan antar negara. Kebijakan yang telah dikeluarkan oleh KADI tersebut baik menetapkan pengenaan antidumping maupun tidak, bila dikaji dari persfektif yuridis yaitu : struktur, substansi dan budaya serta dari persfektif ekonomi nasional (kepentingan pengusaha sebagai produsen dan juga kepentingan masyarakat sebagai konsumen).Disarankan bagi KADI sebagai lembaga yang berwenang memutus sengketa dumping atau subsidi hendaknya dalam kebijakan yang dikeluarkannya mempergunakan landasan yuridis yang bersifat khusus yang berbeda dalam hal Kepabeanan dalam suatu undang-undang tersendiri yang tetap memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam antidumping code (1994) dan Struktur kelembagaan KADI sebaiknya bersifat SRO yaitu sebagai suatu lembaga yang independen dan mempunyai kewenangan untuk mengatur, menentukan serta memutus sendiri halhal yang diperlukan dalam mengatur sektor yang berada di bawah pengawasannya atau bila bersifat sebagai suatu lembaga inter-departemen, maka sebaiknya KADI berada di bawah koordinasi langsung Menteri Keuangan untuk memangkas alur pengenaan antidumping atau subsidi yang panjang. Untuk kepentingan bersama hendaknya kebijakan antidumping yang dikeluarkan oleh KADI mempertimbangkan semua kepentingan yang terkait dalam perdagangan tersebut serta dapat memberikan gambaran tentang batasan yang jelas kapan suatu praktek dumping dapat dikenakan dan sejauh mana praktek dumping dapat dimaafkan dengan alasan untuk kepentingan masyarakat sebagai konsumen."