Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ketentuan tentang penyelenggaraan simpan pinjam yang saat ini berlaku berdasar pada PP no 9 tahun 1995 dimana pengawasan koperasi simpan pinjam dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM dan sesuai dengan UU no 34 tahun 2004 tentang pemerintah daerah PP no 38/2007 bahwa pembinaan dan pengawasan koperasi merupakan urusan wajib yang harus dilakukan pemerintah daerah. Di sisi lain, pembinaan dan pengawasan koperasi merupakan urusan yang ditugasperbantukan oleh Menteri Koperasi kepada pemda. KSP/USP merupakan lembaga perantara keuangan yang memiliki penyebaran yang lebih meluas daripada lembaga keuangan lainnya. Dengan aset pada tahun 2013 sekitar Rp 80,5 T atau dengan pangsa 1,3% dari total aset lembaga keuangan Indonesia. Namun realisasi pengawasan masih rendah yaitu pada tingkat kabupaten/kota pelaporan hanya dilakukan oleh 30%-65% populasi KSP dan pengawasan pejabat hanya terhadap 20%-58% populasi. Tantangan utamanya adalah bagaimana menjangkau pengawasan terhadap seluruh KSP/USP dan memastikan bahwa mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan pengawasan KSP/USP memerlukan peningkatan status unit organisasi pengawasan tingkat pusat, dan mendayagunakan tugas perbantuan kepada pemerintah daerah dengan menetapkan standar perangkat, sertifikasi SDM pengawas serta pengelolaan dan pelayanan minimum pengawasan KSP/USP."

"Rendahnya kemampuan UMKM untuk megakses modal merupakan masalah klasik yang terkait langsung dengan ketidaksesuaian orientasi, model operasional dan pola hubungan antara usaha mikro dan kecil dengan lembaga perkreditan formal terutama perbankan. Berbeda dengan lembaga perkreditan formal lainnya, koperasi yang berorientasi kemanfaatan bagi anggota memiliki hubungan yang bersifat dimensional dengan kehidupan anggotanya. Namun demikian realita menunjukkan peran koperasi di sektor keuangan hanya 6,87%. Beberapa masalah yang dihadapi diantaranya yaitu ketidakmampuan mengembangkan modal, kelemahan sistem manajemen dan belum diterapkannya asas dan prinsip dasar koperasi secara benar. Solusi yang disarankan adalah: 1) membangun lembaga penjamin simpanan koperasi simpan pinjam; 2) reformulasi model simpan pinjam koperasi dengan menghilangkan komponen tingkat bunga dalam penyusunan model dan memasukkan komponen lainnya yang lebih strategis; 3) Mengarahkan sistem manajemen pelaksanaan kegiatan simpan pada hubungan multidimensional antara koperasi dengan anggotanya; 4) Merubah sistem administrasi yang ala perbankan sulit dengan menyusun sistem administrasi sederhana dan merekrut karyawan dari internal anggota dan; 5) mamempukan karyawan koperasi untuk menjelaskan apa yang tidak dimengerti oleh anggota yang berkaitan dengan pola pengeluaran dan penyimpanan mereka."

"Koperasi simpan pinjam merupakan lembaga keuangan bukan bank yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cara menghimpun dan menyalurkan dana. Koperasi pada dasarnya bertujuan untuk memajukan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Skripsi ini membahas mengenai penyelenggaraan dan pengawasan dari beberapa koperasi di Indonesia terhadap pengaturan koperasi simpan pinjam dalam kaitannya dengan pelayanan kepada masyarakat yang bukan merupakan anggota koperasi. Peninjauan akan pelayanan koperasi simpan pinjam terhadap masyarakat yang bukan merupakan anggota ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

---

Credit unions are non bank financial institution that provides service to the public by collecting and distributing funds. Credit unions basically aims to promote the members in particular and society in general. This thesis discusses the implementation and supervision of several cooperatives in Indonesia in accordance with its regulation about credit unions who serves non member customer. The review will be done based on Law No. 25 of 1992, Law No. 17 of 2012, and Government Regulation No. 9 of 1995 on the Implementation Business Savings and Loans By Cooperatives. "

"Koperasi merupakan badan usaha yang dimiliki, digunakan dan dikontrol oleh anggotanya. Idealnya orang mau menjadi anggota koperasi karena ada yang diharapkan dari koperasi yaitu kemudahan dan nilai tambah dari keanggotaannya di koperasi. Simpan pinjam merupakan cikal bakal koperasi di Indonesia. Peran koperasi di sektor keuangan ini sangat diperlukan karena sebagian besar anggota koperasi adalah kelompok miskin yang memerlukan pinjaman untuk modal. Untuk mendapatykan pinjaman dari perkreditan formal UMKM dihadapkan pada masalah prosedur dan ketiadaan agunan. Model simpan pinjam koperasi yang dinilai sesuai dengan kondisi usaha dan kehidupan kalangan UMKM adalah yang menganut prinsip: 1) Tidak menggunakan agunan atau agunan dapat digantikan dengan jaminan sosial; 2) Prosedur peminjaman dibuat sesederhana mungkin; 3) Penggunaan kredit tidak dibatasi pada satu atau beberapa jenis kegiatan usaha saja; 4) waktu proses pengajuan kredit sampai pencairan kreditnya harus dipersingkat; 5) Jumlah yang diberikan cukup kecil tetapi sesuai dengan kebutuhannya; 6) Tingkat bunga diperhitungkan berdasarkan jenis usaha dan tempat; 7) Pola perkreditan yang ditujukan mendukung suatu kegiatan program perlu diperhatikan kebutuhan dana dan konsumsi sebelumpanen (cost of living)."

"Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang diharapkan suatu saat akan menjadi Sokoguru Perekonomian Nasional. Dari sekian banyak Koperasi di Indonesia, tidak sedikit yang harus dibubarkan ataupun dipailitkan karena alasan-alasan tertentu. Skripsi ini membahas mengenai Kepailitan Badan Hukum Koperasi yang dilakukan oleh Anggota Koperasi dengan menganalisis Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 7/Pailit/2013/PN.Niaga.Smg. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan bentuk yuridis-normatif. Hasil Penelitian ini menyatakan bahwa Anggota Koperasi sebelum mengajukan Kepailitan atas Badan Hukum Koperasi, sebaiknya menggunakan Hak nya sesuai yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian untuk menyuarakan pendapatnya hingga membuat Rapat Anggota dalam rangka Pembubaran Koperasi agar dapat memenuhi Asas Kekeluargaan yang dianut oleh Koperasi, serta menyatakan bahwa Modal Penyertaan tidak dapat dikategorikan sebagai Utang sebagaimana yang dimaksud oleh UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU sesuai dengan ketentuan dalam UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

---

Cooperative is a people rsquo s economic movement which is expected to be a pillar of National Economy. Among many Cooperatives in Indonesia, there is little to be disbanded or bankrupted because of certain reasons. This thesis discusses about Cooperative Legal Entities Bankruptcy that conducted by the member of the Cooperative by analyzing the Semarang Commercial Court rsquo s Decision Number 7 Pailit 2013.Pn.Niaga.Smg. This research is a qualitative study in the form of normative judicial. Result of this research is stated that before the Members of Cooperative proposed bankruptcy against the Cooperative Legal Entity, the Member should have used their privileges according to what is stipulated in Law No. 25 of 1992 to express their opinion and to make the Member Meeting in order to disbanded the Cooperative to satisfy the Kinship Principles which is embraced by the Cooperative. As well stated in this thesis that Capital Participation could not be considered as a debt as defined by Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Obligation for Payment of Debts in accordance with the Provision of Law No. 25 of 1992 about Cooperative."

"ABSTRAKSelain melalui modal sendiri serta modal penyertaan, koperasi juga ditentukan untuk dapat memupuk modalnya melalui modal pinjaman. Pengaturan mengenai perkoperasian di Indonesia, termasuk pengaturan mengenai modal pinjaman koperasi haruslah selaras dengan ketentuan yang terdapat di dalam UUD 1945. UUD 1945 melalui Pasal 33-nya, menentukan prinsip-prinsip ekonomi yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan perekonomian di Indonesia, yang di antaranya adalah prinsip usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan prinsip kemandirian. Penelitian ini membahas mengenai peran dan kedudukan modal di dalam koperasi, pengaturan mengenai modal pinjaman pada koperasi di Indonesia, serta selaras atau tidaknya pengaturan mengenai modal pinjaman pada koperasi dengan prinsip-prinsip ekonomi pada Pasal 33 UUD 1945. Adapun metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, dengan data yang berasal dari data sekunder.

---

ABSTRACTAside from equity capital and participation capital, cooperative can also collects fund from debt capital. The regulation towards cooperatives in Indonesia, including regulation towards cooperative debt capital must be consistent with the provisions of UUD 1945. UUD 1945 through Article 33, stipulated the principles of economics that become the legal basis of economic conduct in Indonesia, among others are the principle of mutual cooperation based on brotherhood and the principle of independent. This research will examine the capital rsquo s role and position in cooperative, cooperative debt capital regulation in Indonesia, and the consistency or inconsistency of debt capital regulation on cooperative with the principles of economics in Article 33 of UUD 1945. Besides that, this research uses document research as its research methods, with data that originated from secondary data."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang kegiatan usaha Koperasi Simpan Pinjam dalam menghimpun dana masyarakat. Tujuan Tesis ini adalah untuk mengetahui apakah kegiatan usaha tersebut merupakan penyimpangan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Koperasi No.25 Tahun 1992 jo Pasal 16 UU Perbankan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan data sekunder. Tipologi penelitian bersifat eksploratoris evaluatif. Hasil penelitian adalah kegiatan usaha Koperasi Simpan Pinjam dalam menghimpun dana masyarakat merupakan penyimpangan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Koperasi No.25 Tahun 1992 jo Pasal 16 UU Perbankan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the business activities of the Savings and Credit Cooperative in raising public funds. The objective is to determine whether such business activity is the deviation of the Article 44 of the Cooperative Law Number 25 Year 1992 in conjunction with Article 16 of the Banking Law. The methodology of the research is normative juridical with secondary data. Typology of research is exploratory evaluative. The result of the research is the business activities of the Savings and Credit Cooperative in raising public funds is a deviation of Article 44 of the Cooperative Law Number 25 Year 1992 in conjunction with Article 16 of the Banking Law."

"Untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur, pembangunan dilaksanakan di segala bidang, diantaranya melalui perbankan sebagai media penghimpun dan penyalur dana masyarakat dan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang menjalin kerjasama untuk penyaluran kredit bagi anggota koperasi yang salah satunya dilakukan PT. Bank Mega Tbk. dengan program pemberian kredit yang bernama Implant Banking Program (IBP) tanpa agunan, kerjasama ini didahului dengan penandatanganan perjanjian kerjasama pembiayaan dan pemberian jaminan yang berisi hak dan kewajiban bank dan koperasi(Kopkar) yang juga secara tegas menyebutkan Kopkar bertindak selaku penjamin dari fasilitas yang akan diterima anggotanya setelah anggota menandatangani perjanjian kredit dengan bank, yang menimbulkan permasalahan: pada saat bagaimana Kopkar mempunyai kedudukan sebagai Penjamin? lalu bagaimana tanggung jawab Kopkar selaku Penjamin apabila Debitur wan prestasi? kemudian bagaimana penyelesaian kewajiban Debitur bila Kopkar tidak lagi memenuhi syarat sebagai Penjamin? Dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif bertipe deskriptif-evaluatif dan analisis terhadap data yang diperoleh dari kepustakaan dan wawancara dengan pejabat Bank dengan pendekatan kualitatif, menghasilkan jawaban yang bersifat evaluatif-analitis. Uraian kepada perjanjian pokok dan perjanjian accessoirnya dan pembahasan tentang borgtocht mendapatkan kesimpulan bahwa tanggung jawab Kopkar selaku Penjamin muncul pada saat Perjanjian Kredit antara Debitur dan Bank dan Kopkar berkedudukan sebagai Penjamin pada saat Perjanjian Kerjasama, lalu bila Debitur wan prestasi maka Kopkar mengambil alih pemenuhan kewajiban kemudian bila Kopkar tidak memenuhi syarat sebagai Penjamin maka Perusahaan atau bank mengambil alih pengelolaan pinjaman. Saran diberikan agar menjadikan Kopkar sebagai pihak dalam Perjanjian Kredit, dan memperhitungkan kredibilitas Pengurus Kopkar serta kewenangan pihak perusahaan yang memberikan persetujuan."

"Masih banyak orang yang belum memahami asas dan prinsip koperasi yang menjadi jatidiri koperasi. Karena ketidaktahuan tersebut timbul kesalahan persepsi tentang keberadaan dan peran koperasi sebagai sistem kelembagaan dalam pemberdayaan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (KMPR). Asas prudensial merupakan derivasi dari sistem ekonomi neoklasik dengan tujuan mengurangi resiko dalam rangka mendapatkan keuntungan ekonomi yang sebesar-besarnya. Dengan demikian asas prudensial tidak relevan dengan UUD 1945 yang menghendaki perekonomian disusun berdasarkan asas kekeluargaan yang menumbuhkan solidaritas, kesetiakawanan dan tanggungjawab bersama. Kekeluargaan dapat diinterpretasikan sebagai kerjasama yang terbentuk dari adanya norma. Norma yang mengikat hubungan antar anggota berkembang menjadi saling percaya dalam satu jaringan (networking). Implementasi dari prinsip ini adalah para pihak akan berusaha bersama untuk mencapai kemanfaatan usaha secara maksimal."

"Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, kebutuhan manusia akan uang pun meningkat. Banyak cara yang dilakukan manusia untuk mendapatkan uang tambahan. Salah satu caranya adalah dengan mengajukan pinjaman baik mengajukan pinjaman pada bank umum maupun pada koperasi simpan pinjam. Skripsi ini membahas perbandigan pemberian kredit melalui bank umum dan koperasi simpan pinjam. Bank umum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Rakyat Indonesia dan koperasi simpan pinjam yang digunakan adalah koperasi Kodanua. Dalam penelitian ini dibahas mengenai pelaksanaan pemberian kredit pada Bank Rakyat Indonesia dan koperasi Kodanua dan dilihat apakah pelaksanaan pemberian kredit tersebut sudah sesuai dengan perundang-undangan yang ada atau tidak dan perbandingan antara bank umum dan koperasi simpan pinjam tersebut. Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan pemberian kredit pada Bank Rakyat Indonesia tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Begitu pula pemberian kredit pada koperasi Kodanua. Perbandingan pemberian kredit melalui Bank Rakyat Indonesia dan koperasi Kodanua terlihat jelas dalam hal penerima kredit, banyaknya kredit yang dapat diberikan, dan penyelesaian kredit bermasalah.

---

Human’s need for money increases as times and technology develops. Numerous ways are done to get extra money, amongst which is to propose credits either to public bank or saving and loan cooperative. This thesis would discuss the comparison of credit approval at public banks and saving and loan cooperative. Bank Rakyat Indonesia is used as the object of research, while Kodanua Cooperative represents the saving and loan cooperative. This research would talk about how credit approval within Bank Rakyat Indonesia and Kodanua Cooperative is conducted, whether the methods of approving credits have met the existing regulation, as well as the comparison between public bank and the saving and loan cooperative. The research is conducted through the normative legal method research. The result of this research is that the credit approval implementation at Bank Rakyat Indonesia meets the existing regulations, as well as the method of approving credits at Kodanua Cooperative. The comparison of how credits are approved at Bank Rakyat Indonesia and Kodanua Cooperative could be clearly seen from the credit recipient, the amount of credit that is given, as well as the settlement in loans dispute."