Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelayanan kebidanan mempunyai peranan penting dalam kesinambungan pelayanan bagi ibu hamil, antara lain melalui tersedianya rantai rujukan untuk berbagai tingkat pelayanan yang penting. Peranan Puskesmas yang sejak semula dirancang untuk menjadi pusta pelayanan kesehatan, pusat pembinaan masyarakat, dan pusat pengembangan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran tingkat kepuasan ibu hamil mengenai pelayanan petugas kesehatan di ruang KIA Puskesmas Payungsari kabupaten Ciamis tahun 2010. metode penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif, dengan instrumen kuesioner. Sampel dalam penelitian ini adalah semua ibu hamil yang memeriksakan kehamilan di ruang KIA Puskesmas Payungasari sebanyak 30 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gambaran tingkat kepuasan ibu hamil mengenai mengenai pelayanan kesehatan ibu dan anak dalam aspek pemeriksaan kehamilan oleh petugas kesehatan menunjukkan pada kategori cukup puas sebesar 53,33%. Kesimpulannya adalah bahwa gambaran tingkat kepuasan ibu hamil mengenai pelayanan petugas kesehatan di ruang KIA Puskesmas Payungsari kabupaten Ciamis menunjukkan kategori cukup puas. "

"Kepuasan kerja (job satisfiction) merupakan suatu keadaan emosional karyawan yang terjadi maupun tidak terjadi titik temu antara nilai balas jasa kerja karyawan dan perusahaan atau organisasi dengan tingkat nilai balas jasa yang memang diinginkan oleh karyawan yang bersangkutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas (pekerjaan, supervisi, rekan kerja, promosi, gaji, kondisi lingkungan kerja) dengan variabel terikat (kepuasan kerja) pada pegawai Puskesmas Sidamulih, kabupaten Ciamis. Penelitian ini termasuk penelitian dengan metode survei analitik melalui pendekatan cross sectional dengan jumlah sampel 29 dari populasi 29 melalui pengambilan sampel secara sampling jenuh. Uji statistik yang digunakan adalah Rank Spearman. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan antara kesesuaian pekerjaan, supervisi, hubungan antara rekan kerja, promosi, antara kondisi lingkungan dengan kepuasan kerja. Untuk variabel pengganggu adalah komunikasi adanya hubungan dengan kepuasan kerja. Saran yang bisa disampaikan adanya kesesuaian pekerjaan, supervisi dilakukan secara teratur, meningkatkan kerjasama dan hubungan dengan rekan kerja, meninjau dan mempertimbangkan kebijakan promosi, dapat melakukan sistem perubahan pembayaran (gaji) dan memperbaiki kondisi lingkungan kerja sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja yang mendukung pada kepuasan kerja."

"Diberlakukannya otonomi daerah sebagai implementasi Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 berdampak pada makin bertambahnya kewenangan Kabupaten/Kota termasuk Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Kabupaten Musi Rawas yang sebelum ini titik berat kegiatannya hanya sebagai pelaksana program yang diarahkan dari Dinas Kesehatan Propinsi/Kanwil Departemen Kesehatan Propinsi/Departemen Kesehatan RI.Dalam era desentralisasi ini peranan Dinas Kesehatan Kabupaten dalam pelaksanaan wasdal juga akan semakin besar, termasuk kegiatan wasdal di tingkat Kecamatan (Puskesmas). Selama ini fungsi wasdal ke Puskesmas bersifat individual program dan berorientasi pada proyek.Untuk maksud tersebut melalui studi kasus bagi pengembangan sistem yang pengambilan datanya dilakukan secara cross sectional telah dilakukan penelitian dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang rancangan pengawasan dan pengendalian yang baik dan sesuai standar.Sebagai sampel penelitian ini adalah Pimpinan Puskesmas Pengelola Program di Puskesmas dan staf Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan sebagai petugas yang telah melakukan kegiatan bimbingan teknis program. Data dikumpulkan dengan cara wawancara mendalam dan focus group discussion yang selanjutnya dianalisis atas dasar tematiknya.Dengan dihasilkannya rancangan sistem wasdal yang mempunyai tiga tipe yaitu wasdal pendahuluan, pelaksanaan dan evaluasi dapat menjawab tuntutan akan perlunya suatu sistem yang tepat agar tertib administrasi dan akuntabilitas pelaksanaan program oleh Puskesmas dapat berlangsung baik. Rancangan sistem wasdal ini harus ditindaklanjuti dengan membentuk organisasi fungsional, rencana kegiatan operasional dan perlunya disosialisasikan kepada seluruh staf Dinkesra dan Puskesmas se-Kabupaten Musi Rawas sehingga diharapkan kegiatan wasdal efektif dimulai tahun 2002.

---

Design of Controlling and Supervision System of Health Office and Welfare in Implementation of Health Program Decentralization at the Sub-District Level/Comunity Health Center with Case Study in Musi Rawas RegencyThe enactment of regional autonomy as implementation of Law No. 22, Year 1999 and Law No. 25, Year 1999 has the impact on the increasing authority of Regency/ City including the Health and Welfare Office of Musi Rawas Regency, in which the focus of its activities was only as implementer of the program directed by the Province Health Office/Regional Office of Province Health Department/ the Health Department of the Republic of Indonesia.

During this decentralization era the role of Regency Health Office in the implementation of control and supervision also will be more significant, including controlling and supervision activities in Sub-District level (Community Health Center). Until now the control and supervision function towards the Community Health Center is only for individual program and project oriented. For that purpose, through a case study for development of the system in which the data collection is done with cross-sectional method to obtain description regarding a proper design of controlling and supervision according to standard.

Sample of this research is Head of Community Health Centers and staff of Health Office as personnel that have performed the program technical guidance activities. The data is collected with in-depth interview and focus group discussion that is further analyzed thematically.

Having realized the controlling and supervision design that have three types namely introduction, implementation and evaluation, it may response the demand for a good administration system and accountability of the program implementation by the Community Health Center will take place a proper manner. The design of controlling and supervision system must be followed-up by establishing functional organization, operational activities plan, and socialization to all staff of Office of People Welfare and Community Health Centers all over Musi Rawas Regency, that it is expected that controlling and supervision activities will be effective from the year 2002 on."

"Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan puskesmas di daerah terpencil, salah satu upaya yang diharapkan dapat mencapai kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu adanya penelitian untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas berdasarkan persepsi pengguna jasa di daerah. Penelitian ini merupakan penelitian cross sectional terhadap kualitas pelayanan puskesmas Cimandala Kecamatan Sukaraja melalui evaluasi kualitas pelayanan yang didasarkan pada persepsi pengguna jasa dengan menerapkan metode evaluasi Ovretveit. Pengumpulan data dilakuakan melalui kuesioner dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa kualitas pelayanan puskesmas Cimandala sudah dinyatakan baik dan menyarankan untuk perlu dilakukan perbaikan terhadap pelayanan yang terkait dengan mekanisme pengaduan keluhan dan kejelasan penindak lanjutan laporan maupun keluhan masyarakat pengguna jasa oleh petugas puskesmas Cimandala. Selain itu perlu dilakukan peningkatan terhadap sarana pendukung dan penyusunan standar operasional prosedur yang mampu memberikan layanan berkualitas serta berorientasi pada pasien atau pengguna jasa agar tercipta pelayanan puskesmas Cimandala yang mampu memberikan kepuasan kepada seluruh pasien.

---

In order to improve service quality public health center in remote areas, one of the efforts is expected to reach public welfare. So research to find an overview of service quality public health in remote areas based on costumers perseption is needed. This is a cross sectional study of Cimandala Public Health Center service quality through the evaluation of service quality based on Costumers Perception by applied on Ovretveit evaluation model approach. Collecting data carried out through a questionnaire and an interview. The result of this research shown that service quality in this place been declared well. It is suggested necessary improvements to services related to the grievance mechanism and clarity proceded reports and public complaints service user by the staff of Cimandala public health center and be sides that by compiling operational standard of procedure and supporting instruments with focus in costumer oriented in order to improve quality services of Cimandala public health center which can extend statisfaction for the all customers."

"ABSTRAKProgram gizi di Indonesia dilaksanakan oleh Departemen Keschatan RepublikIndonesia bemxjuan menurunkan angka penyakit kurang gizi yang terdiri dari GangguanAkibat Kekurangan lodium (GAKI), Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi(AGB) dan Kekgrangan Vitamin A (KVA). Upaya ini diharapkan dapat mcndukungakselerasi penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI).Petugas Gizi Puskcsmas sebagai salah sam tenaga terdepan dalam memberikanpelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya di bidang gizi harus mernpunyaiupaya yang baik agar program gizi bisa berhasil, tetapi temyata di Kota Pontianak danKabupalen Pontianak pcncapaiannya masih rendah akibat proses pelaksanaan kcgiatanoleh Petugas Gizi Puskesmas masih mcnunjukkan kinerja rendah. Bcrkenaan dengan haltersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk memperoleh dan mengetahui falctor-faktoryang diperkirakan mempunyai hubungan dengan kinexja Petugas Gizi Puskcsmae diKota Pontianak dan Kabupaten Pontianak.Penelitian ini diiakukan d§ Puskesmas Kota Ponnanak dan KabupatenPontianak pada bulan Oktober sampai Nopember 2000. Sampel penelilian adalah seluruh petugas gizi utama yang benugas di`Puskesmas Kota Pontia|1ak dan KabupatenPontianak sebanyak 62 orang. J enis penelitian yang digunakan adalah cross sectional.Analisis yang digunakan adaiah analisis univadat, bivariat dan multi variat :distribusi fre!-ruensi, chi-square dan rcgresi logistik. I-Iasil pcnclitian ini menunjukkanbahwa kinerja petugas gizi masih rendah. Dari analisa bivariat didapat faktor yangberhubungan dengan kinelja petugas gizi (p < 0,05) adalah motivasi, pcngetahuan,pendidikan, kcterpencilan, p¢mbinaan, rekan kezja dan kondisi kesja, sedangkan faktoryang tidak herhubungan dengan kinenja adalah umur, pengalaman, sosial budaya,keterjangkauan, pelatihan. Dari analisa multivariat, didapat bahwa variabel yang palingdominan berhubungan dengan kinerja petugas gizi adalah pendidikan dan sosial budaya.Dari hasil ini disarankan lerutama kepada Dinas Kesehatan Kota danKabupaten Pontianak serta Kanwil DepkcsfDinas Kesehatan Propinsi Kalimanlan Baratagar melakukan pcnempatan dan pengadaan tcnaga gizi sesuai dengan Iatar belakangpendidikan dan mcmbuat pcdoman yang jelas tentang tugas pdkok dan tugas khusussesuai dengan permasalahan gizi di wilayah kenja puskesmas.Daliar Bacaan 43 (I974 _ 2000) PERPUST U 5 2 lAKA/EN PUIINKVERSEMS ,szfsomgggEgmbdiin/i'5§c§ah dar!

---

AbstractABSTRACTNutrition Program in Indonesia carried out by Indonesian HealthDepartement has the objective to decrease the morbidity rate of malnutrition whichinclude Disturbances of lodium Deiiciency, Protein Deficiency, Anemia of Fen-umDeficiency, and Vitamin A deficiency. 'I`his effort is expected to support thcacceleration of The Infant Mortality Rate and The Mother Mortality Rate.The Nutritional oflicial of Public Health Clinic as the frontline staffpractitioner/official in providing health services to public especially in the Held ofnutrition must have good effort in sueceding the Nutrition Program. However, theachievement of the program in Pontianak City and Pontianak Distric has been low asthe result ofthe poor perfomtance ofthe Nutrition Oflicial. Dealing with this matter,this research has thc objective to obtain and know the factors considered to haverelation with the performance of Nutrition Ofiicial of Public Health Center inPontianak City and Pontianak DistrictThis study was conducted at Health Cenue in Pontianak City and PontianakDistric in October until November 2000. The sudy sample were 62 nutrition mainstaffs who worked at Health Centre in Pontianak City and Pontianak Distric. T`hisstudy employed a cross sectional method. ~The analysis techniques used were univariat, bivariat, multivariat analysis :iiequency distribution, ch-square, and logistic regression. This study reveals that theperfonnance ofthe nutrition staff is low. The bivariat analysis shows that factors thatcorrelate with low performance of the nutrition staff (p < 0,05) were motivation, knowledge, education, remoteness, couclting, workmates end worltatmosphere, whilefactors that do not cotrelate with the performance are age, experience, social andcultural background, accessibility, and training. The multivariat analysis indicatesthat variables mostly correlating with thc perfonnance of the nutrition staffs areeducation background and social and cultural background.Based on the study, it is recommended that health departemcnt ofthe city anddistrict as well as the provincial oflice ofthe health dcpartcment of West Kalimanlanprovince should recntit and assign nutrition stat? according to their educationbackground and should estabilish explicit guidelines concerning the staB`s'major andminor duties based on the nutrition issues within the puskesmas service area.References 43 (1974-2000)"

"Penelitian ini mempelajari perkembangan dan kesinambungan pelayanan posyandu berkaitan dengan pelayanan proyek kelangsungan hidup anak. Proyek kelangsungan hidup anak dimulai pada bulan September 1992 dan berakhir bulan September 1995 di Kecamatan Balai dan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau. Rancangan penelitian adalah cross sectional dengan unit analisis adalah posyandu. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling dimana seluruh populasi sebanyak 46 posyandu sekaligus adalah sampel. Analisis univariat dilakukan ; untuk mengetahui perkembangan dan kesinambungan pelayanan posyandu selama dan setelah SCSP berakhir. Analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara faktor-faktor internal dan eksternal dengan kesinambungan pelayanan posyandu. Sedangkan analisis multivariat dilakukan untuk mengetahui faktor faktor yang paling berpengaruh dan memperoleh model hubungan yang paling baik (fit model) dan paling sederhana menggambarkan hubungan antara faktor-faktor pemberdayaan posyandu secara bersama-sama dengan kesinambungan pelayanan posyandu.Hasil penelitian menunjukan bahwa pelayanan SCSP mempunyai andil besar dalam upaya memfungsikan posyandu yang sudah ada, meningkatkan frekwensi kegiatan posyandu, partisipasi masyarakat dan rerata jumlah kader aktif didua kecamatan tsb.Faktor-faktor yang mempengaruhi kesinambungan pelayanan posyandu di wilayah pelayanan SCSP adalah partisipasi masyarakat, rerata jumlah kader aktif dan kunjungan petugas puskesmas. Ketiga faktor tersebut erat kaitannya dengan upaya peningkatan knalitas sumber daya manusia yang dilakukan oleh SCSP baik terhadap pengguna, pelaksana dan provider pelayanan kesehatan yang sudah ada. Ketiga faktor tersebut merupakan faktor kunci yang menjamin kesinambungan pelayanan posyandu pada masa-masa yang akan datang.Dalam proses permodelan, terpilih model terbaik dengan persamaan regresi : Kesinambungan = f (kunj petugas + kader aktif +part Masy + dana)

---

The Progress and Sustainability of Posyandu Activities in Relation with a Child Survival Project in Balai and Tayan Hilir Subdistrict - Sanggau DistrictThe progress and sustainability of Posyandu ( Integrated Services Post) in relation with a Sanggau Child Survival Project ( SCSP ) was explored in this study. The SCSP covers two subdistrict are : Balai and Tayan Hilir in Sanggau District which was started in September 1992 and closed in September 1995. The study design was cross sectional and using posyandu as a unit of analyses. Using purposive sampling methods, all (46) existing posyandu in the two impact areas have selected as a total samples of the study. Univariate analyses have conducted to know the progress and sustainability of the posyandu during and after SCSP. Bivariate analyses have conducted to explore the correlation between internal as well as external factors and the sustainability of the posyandu while the multivariate analyses also conducted to identify the most significant factor influenced sustainability and to find the fit and simple model relationship of both internal and external factor interaction to predict the value of sustainability of the posyandu activities.The study result shows that the ministry of SCSP has a great role in functioning the existing posyandu , increasing the level of community participation and the number of active cadres. The community participation, number of active cadres and frequency of health staff visit are the factors influence the sustainability of the posyandu activities. Those factors are closed related with the effort of SCSP in enhancing the quality of human resources of the users (community), implementors ( cadres) and health providers (puskesmas and BKKBN staff ). Those factors should be consider as key factors to assure the sustainability of posyandu in the future.In modelling process, the fit and simple model has been selected as a regression equation : Sustainability = f (health staff visit + community participation + active cadres + funds)"

"Tesis ini membahas pelayanan publik di bidang kesehatan yang dilakukan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kecamatan Gambir Jakarta Pusat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan dasar masyarakat yang sifatnya mutlak yaitu kesehatan. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti apakah negara/pemerintah telah menyediakan pelayanan di bidang kesehatan secara baik, apalagi konstitusi telah menjamin bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Puskesmas Kecamatan Gambir Jakarta Pusat merupakan salah satu ujung tombak pelayanan kesehatan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada masyarakatnya, sehingga baik atau tidaknya pelayanan yang diberikan menjadi gambaran apakah pemerintah telah memperhatikan hak-hak warga negaranya untuk memperoleh layanan kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan model penelitian Service quality yang menekankan pengkajian terhadap lima dimensi penelitian dari Parasuraman, yaitu fisik, keandalan, jaminan kepastian, dan empati. Pokok masalah yang dikaji pada penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana tingkat kualitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Puskesmas Kecamatan Gambir Jakarta Pusat ditinjau dari tingkat kesenjangan antara harapan pengguna layanan dan persepsi manajemen serta tingkat kesenjangan antara persepsi yang dirasakan pengguna layanan dan harapan pengguna layanan. Apabila persepsi manajemen melebihi harapan masyarakat, maka diharapkan pelayanan yang diberikan baik dilihat dari sisi keberhasilan manajemen menerjemahkan apa yang diharapkan masyarakat, begitu juga sebaliknya. Sedangkan apabila pelayanan yang diberikan melebihi dari yang diharapkan masyarakat, maka kualitas pelayanan disebut baik, dan apabila kurang dari yang diharapkan dari masyarakat, maka penelitian disebut tidak baik. Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang mengacu pada konsep service quality, rata-rata tingkat pencapaian kepuasan pelayanan terhadap kualitas pelayanan Puskesmas Kecamatan Gambir mencapai di atas tujuh puluh lima persen atau sudah baik. Ini menunjukkan keberhasilan dari pihak manajemen dalam menerjemahkan apa yang menjadi harapan dari pengguna layanan terhadap kualitas layanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas Kecamatan Gambir. Sedangkan rata-rata tingkat kepuasan pelayanan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan mencapai di atas lima puluh persen atau cukup baik. Jika dibandingkan, kualitas pelayanan dari kelima dimensi pelayanan baik dilihat ditinjau dari kesenjangan antara harapan pengguna layanan dan persepsi manajemen maupun ditinjau dari kesenjangan antara layanan yang dipersepsikan pengguna layanan dan layanan yang diharapkan pengguna layanan menunjukkan bahwa keberhasilan pihak manajemen dalam menerjemahkan apa kemauan atau harapan dari pihak penerima layanan belum berarti bahwa praktek pemberian pelayanan kepada pengguna layanan juga dinilai berhasil atau sama baiknya. Berdasarkan perhitungan statistik dan diagram kartesius, beberapa hal yang dianggap baik dan perlu dipertahankan adalah kinerja dokter dalam menjalankan tugasnya dalam menangani pasien meliputi ketepatan diagnosa dan pemberian resep kepada pasien. Penerima layanan merasa puas terhadap kebersihan gedung serta kerapian petugas, apotek yang memiliki jumlah obat yang lengkap, pemenuhan layanan sesuai yang dijanjikan oleh pihak puskesmas, dan pemberian informasi pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Selain hal tersebut, terdapat dua hal yang menurut penerima layanan perlu harus ditingkatkan, dimana yang satu merupakan bagian dari atribut reliability/kehandalan yaitu pemberian pelayanan yang tidak berbelit-belit dan yang satunya merupakan atribut responsiveness/daya tanggap yaitu pemberitahuan dari petugas puskesmas apabila ada keterlambatan pemeriksaan pasien.

---

The thesis discusses public health care at the Public Health Center in Gambir, Central Jakarta. The background of the research is on one of people?s most basic need, i.e. being healthy. Subsequently, the researcher is interested to find out whether the government has provided good health care guaranteed by the constitution which stipulates that constitution has guaranteed that everyone has the right to obtain health service. Public Health Center of Gambir, Central Jakarta, has become the foremost role of health care of the local government, i.e. DKI Jakarta. Therefore, the quality describes how the local government has put the best interest in providing heath care. The research applies quantitative method with service quality model emphasizing on the study of five research dimensions of Parasuraman?s, namely tangibles, reliability, responsiveness, assurance, and empathy. The main issue being studied is to explain the degree of quality of health care given by Public Health Center of Gambir, Central Jakarta viewed from gap level between people/users? expectation and management perception, and the one between perceived service and expected service. When the management?s perception outweighs the people?s, the care provided has included people?s expectation; and the vice versa. A service is said to be a good quality when it is given more than what is expected to be and on the other way around. Based on the study and analysis referring to quality service concept, the level of satisfaction to the quality of health care given by the institution is above 75%. The number shows the successfulness of the management in interpreting people?s expectation into services. Meanwhile the satisfaction levels of the service quality has reached more than 50%, categorized as good enough. The research shows the success of management in interpreting people?s expectation does not mean the one of quality of the service. Based on the Cartesian diagram and statistical approach, some points are to be said well and worth-kept, such as doctors performance in running duties, i.e. taking care of patients by providing correct diagnose and prescriptions. Users/patients are satisfied with the cleanliness of the building, tidiness of the nurses, complete drug pharmacy, fulfilled promises, and access to information. Furthermore, there are two fields that require improvements: reliability, i.e. being straight to the points, and responsiveness, i.e. informing the patients pertaining any delays."

"Puskesmas sebagai unit yang bertanggungjawab terhadap kesehatan masyarakat perlu memberikan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat. Untuk memberikan pelayanan yang maksimal salah satunya adalah menjaga ketersediaan farmasi yang ada di Puskesmas. Analisis ABC adalah suatu analisis yang dapat digunakan dalam menganalisis pola konsumsi perbekalan farmasi, sedangkan analisis VEN (vital, essential, dan non-essential) adalah suatu sistem untuk menentukan seleksi, pengadaan, dan penggunaan perbekalan farmasi. Berdasarkan hasil analisis ABC terhadap obat yang terdapat di Puskesmas Pasar Rebo, hasil yang dapat diketahui adalah kelompok pareto A memiliki jumlah investasi sebesar Rp. 503.625.772,- atau 69,96% dari total investasi dengan jumlah produk 21 item obat atau 14,19% dari total item obat. Kelompok pareto B memiliki jumlah investasi sebesar Rp. 146.844.183,- atau 20,40% dari total investasi dengan jumlah produk 30 item obat atau 20,27% dari total item obat. Kelompok pareto C memiliki jumlah investasi sebesar Rp. 69.398.334,- atau 9,64% dari total investasi dengan jumlah produk 97 item obat atau 65,54% dari total item obat. Pemilihan obat ke dalam kelompok vital, esensial dan non esensial mengacu pada DOEN, Formularium Nasional, dan Formularium Puskesmas, dilihat berdasarkan pertimbangan akan kebutuhan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dengan penyediaan obat-obat yang dibutuhkan untuk pasien dengan menimbang resiko yang mungkin terjadi apabila sampai terjadi kekosongan stok obat. Jumlah obat yang termasuk kategori gabungan AV sebanyak 0 jenis obat, AE sebanyak 16 jenis obat, AE sebanyak 5 jenis obat, total seluruhnya sebanyak 21 jenis obat. Gabungan BV sebanyak 3 jenis obat, BE sebanyak 21 jenis obat, BN sebanyak 6 jenis obat, total seluruhnya sebanyak 30 jenis obat. Gabungan CV sebanyak 24 jenis obat, CE sebanyak 68 jenis obat, dan CN sebanyak 5 jenis obat, total seluruhnya sebanyak 97 jenis obat.

---

As a unit responsible for public health, the public health center needs to provide maximum service to the community. To provide maximum service, one of which is to maintain the availability of pharmacy in the Public health center. ABC analysis is an analysis that can be used in analyzing consumption patterns of pharmaceutical supplies. In contrast, VEN analysis (vital, essential, and non-essential) is a system for determining the selection, procurement, and use of pharmaceutical supplies. Based on the results of the ABC analysis of the drugs available at the Pasar Rebo Health Center, the results that can be seen are that the pareto group A has an investment of Rp. 503,625,772, - or 69.96% of the total investment, with a total of 21 drug items or 14.19% of the total drug items. Pareto group B has an investment of Rp. 146,844,183, - or 20.40% of the total investment, with a total of 30 drug items or 20.27% of the total drug items. Pareto group C has a total investment of Rp. 69,398,334, - or 9.64% of the total investment, with a total of 97 drug items or 65.54% of the total drug items. The selection of drugs into vital, essential, and non-essential groups refers to NLEM, the National Formulary, and the Puskesmas Formulary, seen based on consideration of the need for health services for the community by providing the medicines needed for patients by considering the risks that might occur if a vacancy occurs drug stock. The number of drugs included in the combined AV category was 0 types of drugs, 16 types of AE, 5 types of AE, and a total of 21 types of drugs. A combination of 3 types of BV, BE 21 types of drugs, BN of 6 types of drugs, a total of 30 types of drugs. A combined CV of 24 types of drugs, CE of 68 types of drugs, and CN of 5 types of drugs, a total of 97 types of drugs."

"Pembangunan Nasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan di segala bidang. Pembangunan di bidang kesehatan merupakan salah satu upaya pembangunan nasional yang diarahkan untuk terciptanya kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, sehingga terwujud visi Indonesia Sehat tahun 2010. Guna mencapai visi tersebut dibutuhkan strategi yang tepat, diantaranya Paradigma Sehat, Profesionalisme, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) dan Desentralisasi. Kebijakan Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Lampung Utara dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, merata dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat serta dilaksanakan secara berkesinambungan dan diperioritaskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan daerah tertinggal yang berisiko tinggi terhadap kesehatan melalui program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM). JPKM merupakan upaya penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan secara paripurna. terstruktur, terjamin kesinambungan dan mutunya serta pembiayaannya dilaksanakan secara pra-upaya. Program JPKM bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sampai ketaraf optimal, meningkatkan kemampuan hidup sehat dan produktivitas keria yang tinggi melalui penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan perorangan dan keluarga secara paripurna sesuai kebutuhan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor apa saja yang berhubungan dengan kesinambungan kepesertaan anggota JPKM di Kecamatan Bukit Kemuning Lampung Utara. Jenis penelitian adalah deskriptif dengan desain cross sectional, dimana data-data dikumpulkan dalam waktu yang bersamaan. Populasi penelitian ini adalah seluruh anggota JPKM yang terdaftar secara resmi di Kecamatan Bukit Kemuning Lampung Utara periode tahun 1998 dan jumlah sampel penelitian adalah 200 orang dihitung dengan menggunakan proportional / stratified random sampling. Pada hasil penelitian ditemukan bahwa anggota JPKM yang masih melanjutkan keanggotaannya pada tahun 1998/1999 hanya 60% dari 200 orang peserta, sedangkan yang 40% tidak bersedia lagi untuk memperpanjang kontrak kepesertaannya. Sebanyak 43,5% responden mengatakan bahwa prosedur berobat ke Puskesmas sulit karena harus membawa surat pengantar dari Kepala Desa, Lurah atau Pengurus LKMD dan pada analisis bivariat terlihat variabel ini berhubungan dengan kesinambungan kepesertaan JPKM. Demikian juga halnya dengan tarif premi yang harus dibayar anggota, dimana 75,5% mengatakan premi yang harus dibayar terasa mahal. Padahal dibandingkan dengan besarnya penghasilan responden pertahun jumlah premi ini terlihat kecil sekali, tetapi jika dibandingkan dengan tarif Puskesmas terlihat premi JPKM lebih mahal. Pada analisis bivariat variabel lain yang terlihat bermakna adalah pengetahuan anggota mengenai JPKM, sikap petugas Puskesmas dalam memberikan layanan kepada anggota JPKM dan sosialisasi peraturan mengenai program JPKM. Guna mempertahankan dan meningkatkan jumlah anggota JPKM, maka perlu lebih disempurnakan dan disesuaikan program yang sudah ada sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

---

Analysis on Variables Related with Sustainability of Public Health Maintenance Guarantee Participates at Bukit Kemuning Sub district, North Lampung, Year 1998National Development's goal is to increase public health through all field of development. Health development is one of national development effort, which directed to create awareness, willingness, and abilities of healthy lives for everyone so that Indonesia Health Vision 2010 can be realized. In order to achieve that, good strategy, namely Health Paradigm, Professionalism, Public Health Maintenance Guarantee, and Decentralization are must.

The policy of health development in North Lampung District performed in integrated ways, spread all over the places, evenly distributed and reachable by entire public and also sustainability performed. The priority of the goal is the poor, isolated people, which have high risk of health. The Public Health Maintenance Guarantee is a way to maintain health in structured, guaranteed sustainability, qualitative ways, and prepaid.

Public Health Maintenance Guarantee program's goals are to improve the health of the public to an optimal level, to increase the ability to live healthy, and to increase the work productivity through proper health maintenance whether it is personally or family done.

The goals of this research to obtain any variables that related to sustainability of Public Health Maintenance Guarantee participates in Bukit Kemuning Sub District, North Lampung. It is a descriptive research with cross sectional design where the data were gathered in same time.

The population is all of the members of the Public Health Maintenance Guarantee Program in the Bukit Kemuning Sub District, North Lampung, year 1998. Samples are 200 people and counted with proportional / stratified random sampling.

In results, members of the Public Health Maintenance Program whom continued their membership were 60% of those 200; the other 40% were not. 43.5% said that the procedures to the Puskesmas were complicated, because they had to bring a letter from the Head Village. In bivariat analysis, it was clear that this variables was related to the sustainability of Public Health Maintenance Guarantee participates. So was the insurance, which had to be paid by the members, 75.5% of them said it was too expensive. Although this insurance was very cheap comparing to the income of the members, but it was more expensive comparing to the Puskesmas' tariff.

In another bivariat analysis, the knowledge on Public Health Maintenance Guarantee Program, the attitudes of the Puskesmas' attendants of giving services, and the socialization of the rules on public health maintenance are very meaningful. To maintain and increase the members of the Public Health Maintenance Guarantee program, the program should be improved and matched with the people's needs."

"Sistem Pencatatan dan Pelaporan Puskesmas (SP3) merupakan bagian dari SIK, yang telah diakui sebagai sumber data yang berasal dari Puskesmas. SP3 telah diberlakukan tahun 1981 dengan SK Menkes No.63/Menkes/SK/II/1981 dengan Petunjuk pelaksanaan SK dari Dirjen Binkesmas No.143/Binkesmas/Dj/III/1981. Dalam perjalanannya sistem pencatatan dan pelaporan Puskesmas (SP3) mengalami pemantapan, hasilnya tertuang dalam SK. Dirjen Binkesmas No. 590/BM/DJ/Info/V/96 tanggal 10 Mei 1996 dengan dua komitmen terpenting menurut penulis yaitu menghindari format lain diluar SP3 dan pembinaan SP3 berjenjang. Hasil penjajakan awal di lapangan di Kab. Karawang, tenyata ditemukan beberapa kendala pemanfaatan SP3 belum berjalan seperti yang diharapkan, diantaranya tumpang tindihnya laporan SP3 dengan laporan program lain, mekanisme alur pelaporan SP3 dan UPTD Puskesmas ke Dinas Kesehatan belum tertata dengan baik, ketidak tahuan tentang system operation prosedur (SOP), tidak adanya bimbingan SP3 secara berjenjang. Penulis meneliti apakah yang menyebabkan hambatan alur pelaporan dari Puskesmas ke Dinas Kesehatan dan tidak adanya proses analisa data, umpan balik serta pembinaan teknis secara berjenjang. Tujuan penulisan ini diharapkan tersedianya jaringan informasi kesehatan untuk kelancaran dan kelangsungan SP3 dan tersedianya SOP. Rancangan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan evaluatif terhadap aspek review program SP3 yang saat ini berjalan di Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang. Cara pengukurannya yaitu melalui hasil observasi langsung dengan menggunakan "Cheklist" dan melalui hasil olahan brain storming, wawancara mendalam serta work shop. Hasil yang diperoleh penelitian yaitu tersedianya mekanisme alur pelaporan SP3 dan SOPnya. Tersedianya tenaga pengelola SP3 dan sarana komputer di lingkungan Dinas Kesehatan maupun di UPTD Puskesmas, sangat memungkinkan untuk dikembangkannya jaringan informasi kesehatan pada SP3. Restukturisasi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Karawang, memacu untuk menata kembali TUPOKSI para pengelola SP3 di tingkat Kabupaten maupun di tingkat UPTD Puskesmas. Untuk mengoptimalkan jaringan informasi kesehatan pada SP3 maka penulis menyarankan: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang dalam mengoptimalkan pelaksanaan SP3 dengan sistem jaringan informasi berbasis komputer maka diperlukan adanya peningkatan dan penambahan tenaga operator, teknisi komputer serta peningkatan kualitas komputer. Dan untuk para peneliti lain diharapkan adanya penelitian lanjutan tentang kebutuhan data esensial SP3 dan pembuatan software SP3 untuk tingkat Puskesmas yang langsung akses ke tingkat Kabupaten dan ke tingkat Propinsi.

---

Health Information Network Design on Recording and Reporting System of Public Health Care at Karawang Regency Government Health ServiceThe recording and reporting system of Public Health Care (SP3) is a part of Health Information System (SIK) which has been accepted as data resource of the public health care. SP3 has been accepted legally in 1981 by health minister deuce No. 63/Menkes/SK/II/1981 completed with operational direction from Public Health Guide General Directorate No.143/Binkesmas/Dj/III/1981. The application on recording and reporting system of Public Health Care has been developed and its result written in Public Health Guide General Directorate Decree No. 590/BM/DJ/Info/V/96 dated on May, 10, 1996. According to writer the last decree consists of two commitments i. e. to avoid other forms and to practice Recording and Reporting System of Public Health (SP3) itself gradually.

The early result before the field in Karawang Regency, really has been found some hindrances in the usage of recording and reporting system of Public Health Care (SP3). It has not been running smoothly as Ls, expected. Among of them are found some complicated records and reports which missed with other matters, the mechanism of SP3 current from Public Health Care to government Health Service has not been well, the ignorance about procedure operation system (SOP) and no guidance on SP3 gradually.

The has researched that the cause of hindrance on reporting current from Public Health Care to Government health service and the absence of data analyzing process are feed back to gradual technical guidance. This writing target expects the Health Information Network is available; the continuation of SP3 and the SOP is available. The design researches by using qualified method with evaluation tsipproach on recording and reporting system of Public Health Care are applied. Recently research designing by using qualified method with approach to SP3 Program Review Aspect is running well in Government Service of Karawang Regency. How to measure are through live observation result with using checklist and by brain storming result, by intensive interviews and by workshop.

The result of the research gets the availability of current mechanism for SP3 and for SOP. The availabilities of skillful men and computers for SP3 in Government Health Service and at Public Care must have great possibility for developing of health information network at SP3. The organization Restructure on Government in Karawang Regency will give spirit to set up again the man for SP3 in Regency level and at Public Health Care level. To maximize the health information network at SP3 the writer suggests to Government Health Service of Karawang Regency in order to maximize SP3 application by computer base information network system of course are needed the increase and the addition of operators, computer technicians, and the increase of computer quality itself. And to other researchers, the writer expects the existence of continuous researches about SP3 software products for Public Health Care which has access straightly to regency and province level."