Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penegakan hukum dan keamanan menjadi faktor penting bagi negara, termasuk bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanpa penegakan hukum dan keamanan yang tegas, maka masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya akan berlaku semena-mena. Sebbaliknya, hukum yang tegak dan keamanan yang tegas akan memberikan jaminan hidup, termasuk jaminan untuk dunia usaha. Demikian pula halnya penegakan hukum dan keamanan di laut menjadi dambaan para pengguna jasa laut."

"Seperti halnya negara-negara maju yang telah memiliki coast guard, Indonesia juga sudah cukup lama mengidam-idamkan dibentuknya Badan Keamanan Laut (Bakamla). Pembentukan Bakamla sangatlah penting, selain karena negara kita memiliki wilayah laut yang sangat luas, juga wilayah laut kita sangatlah strategis bagi lalu lintas perdagangan dunia melalui laut. Seperti di Selat Malaka, setiap tahun sekitar 50.000 kapal dagang melalui selat itu. Dengan ramainya lalu lintas laut di perairan itu, tentu perlu adanya jaminan keamanan. Nah, disinilah Bakamla memegang peranan penting dalam pengamanan laut di Indonesia Wilayah Laut Nusantara yang aman bukan saja jadi dambaan kita, tapi tentu juga sangat diinginkan oleh dunia internasional. Untuk itu armada yang kuat, besar, dan canggih yang didukung oleh aparat yang profesional harus diwujudkan sebagai tindak lanjut dibentuknya Bakamla RI. "

"Dengan alasan untuk menegakkan hukum, banyak instansi penegak hukum yang melakukan pemeriksaan terhadap kapal-kapal yang beroperasi di laut Indonesia. Belum lama satu kapal diperiksa oleh aparat dari satu patroli penegak hukum, kemudian patroli yang lain juga melakukan pemeriksaan. Hal itu yang dikeluhkan oleh banyak pengguna laut di Indonesia dan menyebabkan biaya tinggi. Para aparat penegak hukum itu sama-sama merasa memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap kapal-kapal yang beroperasi di perairan laut Indonesia. Dengan lahirnya Badan Keamanan Laut (Bakamla), banyak pengguna laut di Indonesia tidak tumpang tindih dan mampu memberi rasa aman dan nyaman bagi pengguna laut di negara kita."

"Prinsip yang telah diketahui secara luas tentang negara adalah bahwa sebuah negara harus memiliki rakrakyat, wilayah dan pemerintahan. Dalam montivideo on the rights and duties of states, 1933 pasal 1 di tetapkan bahwa sebagai suatu kesatuan , negara harus memiliki empat kualifikasi, yaitu : ..."

"Indonesia didaulat menjadi Negara Kepulauan, hampir seluruh batas wilayah Indonesia dikelilingi laut yang menempatkan perairan ini sebagai jalur strategis karena dilalui jalur perdagangan internasional. Dimana Bakamla RI sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan di Wilayah Perairan dan Yuridksi Indonesia untuk bisa mengantisipasi berbagai mancama ancaman yang hari ini lebih bersifat non militer seperti illegal fishing, human trafficking, penyelundupan narkoba melalui laut, hingga kecelakaan dan bencana di laut. Sehingga dibutuhkan kolaborasi antar institusi yang dipimpin oleh Bakamla RI bersama institusi keamanan maritim yang ada untuk mengantisipasi berbagai macam ancaman tersebut. Mengingat lingkungan strategis yang semakin dinamis, dengan adanya PP No 13 tahun 2022 bisa menjadi formulasi khusus untuk mengatasi berbagai macam permasalahan yang ada di wilayah yurisdiksi Indonesia saat ini. Menggunakan pendekatan metode kualitatif melalui wawancara dan berdasarkan buku referensi dan jurnal dengan menggunakan pendekatan seperti Intelijen, Intelijen strategis, keamanan maritim, Kolaborasi, dan ketahanan nasional. Peneliti ingin melihat bagaimana peran kerjasama Bakamla dengan institusi terkait dalam menjaga keamanan maritim untuk memperkuat ketahanan nasional.

---

Indonesia was asked to become an archipelagic country, almost all of Indonesia's territorial borders are surrounded by sea which places these waters as a strategic route because international trade routes pass through them. Where Bakamla RI as a state institution that has authority in the Indonesian Waters and Jurisdiction Territory can anticipate various threats that today are more non-military in nature such as illegal fishing, human trafficking, drug smuggling by sea, to accidents and disasters at sea. So that collaboration between institutions is needed, led by Bakamla RI with existing maritime security institutions to anticipate these various kinds of threats. Given the increasingly dynamic strategic environment, the existence of PP No. 13 of 2022 can be a special formulation to overcome various kinds of problems that exist in Indonesia's current jurisdiction. Using a qualitative method approach through interviews and based on reference books and journals using approaches such as intelligence, strategic intelligence, maritime security, collaboration, and national resilience. Researchers want to see how the role of Bakamla cooperation with related institutions is in maintaining maritime security to strengthen national resilience."

"Putusan Pengadilan Negeri Den Haag pada tahun 2011 memutuskan untuk menerima klaim gugatan yang diajukan oleh keluarga para korban pembantaian Rawagedeh yang dilakukan oleh tentara Belanda pada tahun 1947 silam. Pengajuan klaim ganti kerugian dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke muka Pengadilan Negeri Den Haag. Hal ini dilakukan sebagai upaya hukum terakhir yang dapat dilakukan oleh penggugat mengingat tidak adanya penyelesaian perkara yang seharusnya dilakukan oleh negara Belanda secara publik. Meskipun Pengadilan Negeri Den Haag mengabulkan klaim gugatan atas pemulihan para keluarga korban, akan tetapi dalam amar putusannya tidak menjelaskan bentuk pelanggaran atas kewajiban internasional yang dilakukan oleh Belanda atas pembantaian Rawagedeh. Oleh karena itu, penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab negara Belanda kepada para keluarga korban Rawagedeh menurut hukum internasional.

---

The Hague District Court in 2011 decided to accept the claims filed by the relatives of the Rawagedeh massacre victims back in 1947 conducted by the Dutch troops. The plaintiffs filed a lawsuit for reparations through civil procedure to the District Court of The Hague. This action is seen as the last resort taken by the plaintiff given the absence of any judicial process the Dutch authority should have conducted publicly. Although the Hague District Court has granted these lawsuit, but the verdict did not explain what kind of violation of international obligations taken by the Dutch troop in Rawagedeh massacre. Thus, this thesis is aimed to analyze the Dutch responsibility to give remedies to the families of the victims in Rawagedeh under international law."