Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Persoalan tentang peran agama di ruang publik politik adalah karena dalam sejarahnya, ketiga agama monoteis, yang disebut juga agama Abrahamik itu, yaitu Yahudi, Kristen maupun Islam-bahkan juga Hindu dan Buddha, dalam memelihara eksistensi dan perkembangannya, selalu mengakses dan bahkan membentuk sendiri kekuasaan negara. Indonesia adalah sebuah negara bangsa (nation state) yang sekuler, artinya tidak didasarkan pada agama tertentu sebagai ideologi politik, namun masyarakatnya multi-religius. Tapi walaupun negara tidak didasarkan pada agama, namun agama menjadi sumber inspirasi dalam konstitusinya, yaitu UUD (Undang-Undang Dasar) 1945. Pada sisi lain, masyarakat dan negara juga merupakan satu kesatuan yang saling mendukung atau membutuhkan. Negara tak mungkin terbentuk tanpa basis masyarakat. Sebaliknya, masyarakat membutuhkan negara untuk melindungi masyarakat itu sendiri. Untuk mengendalikan negara dan kepala negara diperlukan konstitusi. Pada satu pihak Konstitusi ini membatasi kekuasaan pemimpin, dan di lain pihak menjamin dipenuhi dan dilindunginya hak-hak warga negara (civil rights) yang bersumber pada hak-hak azasi manusia (human rights). Segi tiga lembaga itu sudah merupakan kenyataan dunia modern dewasa ini, khususnya di Indonesia di mana agama mempunyai kedudukan penting, walaupun di Eropa, kedudukan dan peranan agama sudah mengalami kemerosotan (the decline of religion) akibat sekulerisasi dan dianutnya azas sekularisme. Namun hubungan antara ketiganya dalam konteks kemodernan dewasa ini menimbulkan masalah yang tidak sederhana, menyangkut batas-batas ketiga lembaga itu. Dengan prinsip apa saja ketiganya saling berhubungan agar keadilan sebagai prinsip utama relasi segitiga masyarakat, negara dan agama itu bisa ditegakkan."

"Buku ini mengkaji dinamika kontestasi ideologis antara organisasi Islam arus utama dan gerakan Islamis di Indonesia pada era digital. Kajian dalam buku ini memfokuskan pada dampak media digital terhadap proses produksi dan distribusi wacana ideologi politik gerakan Islam di Indonesia dan bagaimana mereka membingkai wacana tersebut untuk mempengaruhi persepsi Muslim di ruang publik digital. Buku ini juga membahas kebijakan politik hukum pemerintah dalam menghadapi gerakan Islamis yang mempropagandakan ideologi politik alternatif di ruang publik digital.Buku ini berhasil membongkar dengan baik, bagaimana kemunculan ruang publik digital yang telah mengakibatkan demokratisasi dan fragmentasi otoritas keagamaan serta mempertajam kontestasi dan polarisasi ideologis antara gerakan Islamis dan organisasi Islam arus utama di Indonesia. Di satu sisi, gerakan Islamis dan organisasi Islam menggunakan internet dan media sosial sebagai arena produksi wacana kontra-hegemonik dan alat propaganda ideologi politik alternatif. Di sisi lain, organisasi Islam arus arus utama menggunakan internet dan media sosial sebagai arena reproduksi wacana hegemonik dan sarana untuk mempertahankan ideologi politik negara yang telah menjadi kesepakatan bersama para pendiri bangsa. Kontestasi ideologi politik di ruang publik digital ini pada saat bersamaan merepresentasikan perebutan kekuasaan simbolik antara otoritas keagamaan tradisional dan otoritas keagamaan baru.Dengan paparan mendalam dan dikemas dalam bahasa yang lugas, buku ini memberikan gambaran seputar dinamika kontestasi ideologis antara gerakan Islamis dan organisasi Islam arus utama di ruang publik digital serta kebijakan pemerintah dalam merespon perkembangan tersebut."

"Suatu kenyataan bahwa membicarakan tentang Tiga Agama Tiongkok yang telah rmenjadi dasar pegangan hidup orang Tionghoa, selalu menarik perhatian para penulis yang ingin mengetahui sejarah pemikiran orang-orang Tionghoa yang banyak mempengaruhi jalannya peristiwa sejarah negara Tiongkok. Dengan perkataan lain, dapat disimpulkan bahwa kebudayaan baru Tiongkok berkembang dari kebudayaan kuno Tiongkok di masa silam. Banyak anggapan orang-orang awam yang mengatakan bahwa orang-orang Tionghoa menganut agama yang sinkritisme antara Taoisme, Konfusianisme dan Budhisme. Apabila ditelaah kembali makna dari sinkritisme, maka dapat dikatakan agama Tionghoa tersebut bukan suatu sinkritisme, yang sinkritis adalah tradisi, tata cara peribadahan atau upacara ritual. Hal ini diperkuat dari hasil wawan_cara penulis dengan para tokoh rohaniawan Tridharma yang mendapat tanggapan yang sama dengan pendapat penulis, bahwa Agama Tionghoa bukan suatu sinkritisme. Di Indonesia, ketiga agama tersebut dihimpun di dalam suatu wadah yang bemama Gabungan Tridharma Indonesia. Tridharma berarti tiga ajaran / tiga agama. Hal tersebut di atas dapat terjadi karena pada hakekat_nya inti dari ketiga ajaran tersebut tidak bertentangan satu sama lain, walaupun dalam beberapa hal ketiga ajaran tersebut terdapat perbedaan. Penulis juga melihat adanya pengaruh langsung maupun tidak di dalam diri orang-_orang Tionghoa, yang menunjukkan ketiga ajaran tersebut telah meresap, baik di dalam pemikiran dan kehidupan mereka. Ketiga ajaran tersebut seakan-akan telah menyatu dalam aspek-aspek kehidupan mereka, dimana dalam suatu masa tertentu, setiap orang pun mempunyai penekanan ter_hadap salah satu dari ketiga ajaran. Misalnya, ketika sedang senang, mereka cenderung untuk menjalankan ajaran Konghucu, sedangkan bila sedang dalam keadaan susah seperti kebimbangan, mendapat bencana atau penyakit dan kemalanagan, biasanya mereka mencari ketenangan di dalam Taoisme atau budhisme. Dalam hal ini perlu dijelaskan, bahwa yang merupakan obyek pengamatan penulis adalah orang-orang Tionghoa yang beragam Budha dan berdomisili di Jakarta"

"Buku ini membahas tentang kehidupan beragama memasuki milenium ketiga, yang mencakup kekuasaan, feminisme, pluralisme sosial dan posmodernisme."