Ditemukan 139094 dokumen yang sesuai dengan query
"Penegakan hukum bervariabel dengan kewenangan dan kewenangan yang diberikan cenderung disalahgunakan serta penyalahgunaan terkait dengan perilaku koruptif. Rancangan KUHAP sedapat mungkin meminimalisasi penyalahgunaan wewenang tersebut dan menciptakan sistem peradilan pidana terpadu.
"
JLI 7:3 (2010)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
"Substansi pengaturan dalam RUU tentang Kelautan mencakup berbagai persoalan di bidang kelautan yang sangat kompleks dan terkait dengan berbagai sektor. Selain mengatur hal-hal baru yang membutuhkan pengaturan dalam rangka pembangunan kelautan di Indonesia, RUU ini sangat erat terkait dengan berbagai peraturan perundang-undangan sektoral yang sudah ada. Harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan tersebut merupakan hal yang sangat penting dan signifikan guna menghindari tumpang tindih serta mensinergikan penegakan hukum di laut Indonesia dalam satu peraturan yang komprehensif. Sinergi ini juga harus dilakukan terhadap aspek kelembagaan aparat penegak hukum di laut yang saat ini masih belum terintegrasi antar aparat penegak hukum yang mendapat kewenangan dari berbagai peraturan perundangan lainnya."
Lengkap +
JLI 7:3 (2010)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Faisal Amrullah
"Membahas tentang penegakan hukum di suatu negara adalah tip yang tidak pernah ada, karena dalam prakteknya selalu ada perdebatan hanya tidak jarang menimbulkan masalah serius. Permasalahan yang timbul dalam membahas isu pola penegakan hukum dalam suatu negara, terutama di Indonesia adalah seberapa jauh perkembangan ,asyarakat Indonesia sebagai negara/ dan seberapa naik sesuai tips hukum dengan perkembangan Indoneisa sebagai sebuah negara. Bahwa Indonesia adalah negara berkembang, sehingga pola penegakan hukum di Indoneisa masih pengandalkan pada "Legal Sistem" itu semua legitimasi dari tindakan para pejabat negara dan orang berdasarkan aturan hukum dalam hukum formal. Hukum tidak bisa dilanggar hanya untuk memenuhi kehendak orang yang merasa tidak mendapatkan keadilan"
Lengkap +
Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003
348 JHUSR 6 (2) 2008
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Abdurrahman
Bandung: Alumni, 1980
340 ABD a
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Sutan Remy Sjahdeini
"On law enforcements in Indonesia."
Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006
363.23 PEN
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Jakarta: Komisi Yudisial, 2009
363.23 POT
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Faizal Hafied
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006
S23976
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Mutiara Hikmah
"Indonesian Constitutional Court under law number 24 year 2003 is obliged as constitutional watchers and human rights enforcement. The principe is coming from the constitution designations it self as the political documents which protects toward people human rights. Idea through Constitutional Court establishing is as advanced of modern 's state and legal thought since 20th century. This article is embarked on two essential roles of constitution to control towards power in the state organizations and to formulate protection through basic rights of citizens and whole human rights. So that, the role of Constitutional Court is corelated to their significances position as human rights enforcer in the .scope of ?norms control". lt is reflected on their roles in judicial and constitutional reviewers that does not untied from the normative 's massages on universality of human rights."
Lengkap +
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
HUPE-35-2-(Apr-Jun)2005-127
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Sukarton Marmosudjono
Jakarta: Pustaka Kartini, 1989
355.133 23 SUK p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Amos, H.F. Abraham
Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2007
340 ABR k
Buku Teks Universitas Indonesia Library