Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ketentuan Peralihan adalah salah satu ketentuan dalam perundang-undangan yang rumusannya dapat didefinisikan “ketika diperlukan atau jika diperlukan”. Definisi ini berarti bahwa tidak semua peraturan perundang-undangan memiliki ketentuan peralihan (transtitional provision). Ketentuan peralihan diperlukan untuk mencegah kondisi kekosongan hukum akibat perubahan ketentuan dalam perundang-undangan. Perubahan dari ketentuan, antara lain terkait dengan kondisi seperti pembagian wilayah, perluasan wilayah, peralihan kewenangan dari satu lembaga ke lembaga lain atau peralihan dari yurisdiksi pengadilan. Ketentuan peralihan sering dirancukan perumusannya. (formulated confused) dengan ketentuan penutup."

"The machanism procedure of establishing by laws is the same act and the position of by law is equal with the act, in the sense that bylaws and act are ligiislative products. However the cyontain of by laws is different with the act. The implementation of by laws is limited to a certain registration, otherways the act is in the national level. Thus the hierarchy of law is lower than the act."