Ditemukan 144110 dokumen yang sesuai dengan query
"Pemahaman yang baik dan benar tentang landasan formil dan materiil konstitusional peraturan perundang-undangan merupakan conditio sine quanon bagi Perancang agar peraturan perundang-undangan yang dibuatnya tidak mudah dibatalkan melalui pengujian ke Mahkamah Konstitusi (UU) atau ke Mahkamah Agung (peraturan perundang-undangan di bawah UU). "
JLI 6:4 (2009)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
KAJ (7) 1997
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Lubis, M. Solly
Bandung: Mandar Maju, 1989
340 LUB l
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Lubis, M. Solly
Medan: Fakultas Hukum USU, 1976
340 LUB l
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Djakarta: Djawatan Koperasi Pusat , 1961
346.598 IND b
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2009
336.26 IND h
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Harahap, Harief
Jakarta: Pradnya Paramita, 1973
348.02 HAR h
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Saragih, Djaren
Bandung: Tarsito, 1980
346.016 598 SAR h
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Jakarta: Proyek Operasi dan Perawatan, 1990
340 IND p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
"Metamorfosa konstitusi Indonesia selama usia Republik Indonesia (65 tahun) telah terjadi 5 kali. Metamorfosa Pertama merupakan perubahan dari negara jajahan menjadi negara merdeka yang berdaulat dengan konstitusi UUD 1945 yang menggantikan Indische Staatsregeling (IS 1925). Metamorfosa Kedua berupa penggantian juga dari UUD 1945 ke KRIS 1949. Metamorfosa Ketiga berupa perubahan sekaligus penggantian dari KRIS 1949 ke UUDS 1950. Metamorfosa Keempat berupa penggantian dari UUDS 1950 ke UUD 1945. Metamorfosa Kelima berupa perubahan pasal-pasal dan format dari UUD 1945. Metamorfosa ini berdampak sangat luas terhadap proses dan prosedur, jenis dan tata susunan, serta teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang kalau tidak disikapi dengan hati-hati dan konsisten sesuai dengan UUD 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum atau bertentangan dengan asas hierarki peraturan perundang-undangan yang akan bermuara di Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung atau dibatalkan pemerintah pusat."
JLI 7:4 (2010)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library