Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Negara RI sebagai Negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diatur dan ditentukan sumber-sumber keuangan Daerah, di antaranya Pajak Daerah yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. Seiring dengan laju pertumbuhan penduduk dan industri, permintaan akan pemenuhan kebutuhan air bersih meningkat dengan pesat. Terkait penggunaan air permukaan telah terjadi penyedotan dan pengambilan air bawah tanah yang berlebihan, hal tersebut tersebut menyebabkan permukaan tanah semakin menurun. Bagaimana kewenangan Negara dan Pemerintah Daerah dalam mengelola air tanah dan bagaimana seharusnya Perda mengatur pengelolaan pajak air tanah dimasa yang akan datang. ...."

"Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PPABT) adalah pajak atas pengambilan, pemanfaatan, pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan.Pemungutan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah tidak semata-mata dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah, akan tetapi lebih diutamakan lagi untuk kepentingan pengendalian lingkungan dan mempertahankan ekosistem akibat pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sudah seberapa jauh tujuan dari pemungutan pajak ini berhasil serta mengevaluasi apakah pemungutan pajak ini sudah dapat menekan penggunaan air bawah tanah?. Jika belum, apa penyebabnya?. Dan apakah pajak PPABT sudah memenuhi kriteria yang baik untuk pajak daerah.Permasalahan yang ada dikaji dan dianalisa dengan konsep dan teori perpajakan yang diperoleh dari berbagai literatur sehingga diharapkan evaluasi pungutan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan ini akan mendapatkan suatu kesimpulan dan saran yang dapat bermanfaat untuk meningkatkan penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta dapat membantu usaha mengendalikan pemakaian air bawah tanah agar ketersediaan air bawah tanah selalu mencukupi kebutuhan hidup kita dan tidak pernah menipis. Sehingga turunnya permukaan air tanah, yang akhirnya menyebabkan turunnya permukaan tanah, tanah longsor, banjir dan absorbsi air laut ke daratan yang semakin banyak tidak akan terjadi."

"Jatiluhur reservoir has multifunctions, such as for electric power generator, water supply for domestic and for industrial purposes. Perum otorita jatiluhur (POJ) realizes that water demand for domestic and industries will be more in the years to come in contrast with the volume of water stored in the reservoir during the dry season...."

"Energi, merupakan suatu kebutuhan utama yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Semakin maju suatu negara, semakin besar energi yang dibutuhkan. Bila ditinjau dari sumber, energi listrik yang berasal dari batu bara dan mesin diesel dengan bahan bakar solar, tidak layak karena menimbulkan polusi udara, dan sumbernya bukanlah yang dapat diperbaharui dalam waktu singkat, sumber energi tersebut pada suatu saat akan habis. Salah satu cam yang dianggap cukup efektif dalam pengelolaan Iingkungan secara terintegrasi adalah dengan menggunakan pendekatan pengelolaan ekosistem. PLTA Maninjau mulai beroperasi pada bulan September tahun 1983 dengan lokasi sebelah Barat daya Danau Maninjau pada posisi 20' Lintang Utara dan 100° 10' Bujur Timur ± 125 km sebelah Utara Kota Padang, Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam dengan, jumlah 4 (empat) unit turbin. Pengoperasian PLTA Maninjau merupakan pembangkit tenaga air yang sumber utamanya adalah Danau Maninjau. Menurunnya debit air Danau Maninjau ini dapat diakibatkan oleh 2 (dua) hat, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam mengakibatkan menurunnya debit -karena perubahan Iklim baik dari musim kemarau ataupun musim penghujan. Sedangkan faktor manusia turut berpartisipasi dalam mengakibatkan penurunan debit yaitu dalam hat pengurangan daerah resapan dengan pembukaan lahan untuk kegiatan pertanlan maupun keglatan Iainnya terutama di sekitar Danau Maninjau, yang berakibat berkurangnya jumlah air tanah yang diserap Danau Maninjau. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengindentifikasi penggunaan lahan terhadap besamya neraca air (inflow dan outflow) yang masuk ke Danau Maninjau sejak PLTA Maninjau beroperasi; (2) Seberapa besar erosi dan sedimentasi yang terjadi di kawasan Danau Maninjau; (3) Sejauhmana PLTA Maninjau dalam pengoperasian untuk menghasilkan energi listrik sesuai dengan ketentuan tentang pemanfaatan sumber air. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan tidak tertutup kemungkinan menggunakan data kualitatif. Penelitian kuantitatif biasanya bersifat empiris. Berdasarkan sifat dasar penelitian, penelitian ini tergolong penelitian ex post facto (berdasarkan data dan fakta yang terjadi). Lokasi penelitian Lokasi penelitian bertempat di Danau Maninjau Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Hasil Penelitian menunjukan bahwa wilayah Danau Maninjau secara klimatologis berdasarkan Schmid dan Fergusson sangat basah dan berdasarkan Klasifikasi Mohrtermasuk wilayah basah dengan rata-rata 3.214 mm/tahun. Penggunaan lahan yaitu hutan sebesar 47,57% telah terjadi perubahan selam kurun waktu 23 tahun yaitu dari tahun 1981 s/d 2004 berdasarkan data yang diperoleh sebesar 13,38%, perubahan ini menjadi persawahan sebesar 1,33%, pemukiman 1,54%, kebun 3,34%, tegalan 8,09%. Daya dukung Danau Maninjau untuk budidaya K]A adalah 1.696 petak. inflow maksimum yang masuk ke Danau Maninjau pada tahun 1984 sebesar 162,23 juts m3/bulan terjadi pada bulan Nopember dengan curah hujan sebesar 811 mm. Laju predeksi erosi aktual sebesar 0.067 ton/ha/thn, sedangkan sedimen yang terangkut ke Danau Maninjau sebesar 104,125 ton/thn. pengopersian PLTA Maninjau dalam batas yang ditetap yaitu dengan elavasi maksimum 464,52 Masi dan elevasl minimum 461,22 Masi. Berdasarkan hasil dan pembahasan diketahui bahwa: (1) Penggunaan Air untuk pengoperasian ALTA Maninjau dengan inflow maksimum sebesar 991,01 juta m3/tahun dan Outflow dimanfaatkan oleh PLTA sebesar 712,77 juta m3/tahun, selama tahun 1983-2005 terjadi perbedaan antara Inflow dengan outflow yaitu 278,83 juta m3/tahun - 122,43 juta m3/tahun neraca air semakin berkurang ini disebabkan adanya perubahan penggunaan lahan telah mengurangi daerah moron air; (2) Laju erosi, sedimentasi, dan perkembangan K]A menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan, dengan laju erosi setiap tahunnya sebesar 0.067 ton/ha/tahun yang terjadi di kawasan Maninjau, sedangkan sedimen yang terangkut ke danau sebesar 104,12 ton/tahun, sedimen dari sisa pakan ikan yang terakumulasi ke Danau sebesar 81.765 ton; (3) Pengoperasian PLTA Maninjau untuk menghasilkan energi iistrik dalam pemanfaatan air telah sesuai ketentuan batasan operasi PLTA antara 464 Masi merupakan elevasi maksimum dan operasi minimum pada elevasi 461,5 Masi. Saran dan penelitian ini Program water managemen pengoperasian PLTA Maninjau untuk menjaga keseimbangan antara produksi Iistrik dengan ketersediaan air danau, ha! ini ketika danau mengalami deficit yaitu perbandingan antara i/Tow dan outflow negatif periu tindakan pengendalian operasional secara konsisten; Perin adanya Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur keberadaan K]A di Danau Maninjau sesuai dengan daya dukung danau agar tidak terjadi degradasi lingkungan.

---

Energy is one of the major necessities in human life. The more advance a country is, the more energy it needs. Viewed from energy sources, the electrical .energy which is derived from coal and solar fueled diesel machines is not feasible as it causes air contamination. In addition, the energy which derives from non-renewable source will be? eventually used up. One of the effective ways in the integrated environmental management is the application of the ecosystem approach.

PLTA Maninjau which started its operation in September 1983 is located at the southwest of Lake Maninjau at 20' North Latitude and 100° 10' East Longitudinal or approximately 125 km at the north of Padang Municipality, precisely at Tanjung Raya Sub-District , Agam Regency. It has a total of 4 units of turbines. The main water source for the operation of PLTA Maninjau comes from Lake Maninjau.

The decrease of the water volume at Lake Maninjau is caused by two (2) factors, namely natural and human. The natural condition has caused the decrease of water volume resulting from the change of climate from rainy season to dry. Human activities has attributed to the decrease of the water volume at the lake due to the decreasing size of the area for the water absorption through the opening of new areas both for agricultural purpose and other activities at the vicinity of Lake Maninjau. This conversion of land functions has caused the decrease of volume of soil water as absorbed by Lake Maninjau.

The objective of this research is to identify- : (1) the use of land against the volume of the water inflow to and outflow from Lake Maninjau since the operation of PLTA Maninjau; (2) how the erosion and sedimentation occur at Lake Maninjau, (3) how far the operation of PLTA Maninjau in generating electrical power comply with terms and conditions on the water source utilization.

This research is conducted by applying quantitative approach and however it is not unlikely to apply the qualitative data. The quantitative research usually has empirical characteristics. On the basis of the basic characteristics of this research,' this research can be classified as an ex post fact (based on the data and facts). The location of the research is at Lake Maninjau, Agam Regency, and West Sumatra Province.

The results of the research indicate that the area at the vicinity of Lake Maninjau based on Schmid and Fergusson is dimatologicalky very wet and based Mohr Classification, the area is wet with an average of 3.214 mm/year. The land comprises 47.57% of forest which has experienced a thange within a period of 23 years, from 1981 to 2004. Based on the available data, 13.38% of the area has changed to be lice field, 1.33% to be housing area, 1.64% to be plantation and 8.09% to be dry area. The support for 10A cultivation is 1.696 plots. The maximum water inflow to the Lake Maninjau in 1984 was 162.23 million/ m3/month occurred in November with the rainfall of 811 mm. The actual erosion rate is 0.067 ton/year. The operation of PLTA Maninjau is specified with the range of maximum elevation of 464.52 Masi and minimum elevation of 461.22 Masi With reference to the results of the research and discussion, it is identified that (1) the utilization of water for the operation of PLTA Maninjau with maximum inflow of 991.01 millions m3/year and the outflow of water used by PLTA Maninjau of 712.77 million m3/year for the period from 1983 to 2005, there is a difference between the inflow and outflow of water, namely 278.83 million m3/year to 122.43 million m3/year. The decrease of the water volume is caused by the change of the land utilization resulting in the deceased of the size of the land for the water absorption; (2) the erosion, sedimentation and development of the K]A have caused the environmental degradation, with annual erosion rate at the vicinity of Lake Maninjau is 0.067 ton/hectare/year. While the sediment transported to the lake reaches 104,125 ton/year, and the sediment from the fish feed waste transported to the lake is 81,765 ton; (3) the operation of PLTA Maninjau to generate the electrical power by using water has complied with the specified operation range of PLTA operation between 464 Masi as the maximum elevation and minimum operation at the elevation of 464.5 Masi.

This research suggests that a water management program be applied in the operation of PLTA Maninjau. The purpose of the program is to maintain a balance between the electrical power generation and the lake water availability. This program is particularly necessary when the lake water is insufficient, when the comparison of the inflow and outflow of waters is negative, and therefore operational control is consistently needed. Local government regulation needs to be established which provides for the existence of K]A at lake Maninjau in accordance with the supports of the fake so as to avoid the degradation of the environment."

"Dalam rangka mencapai Tujuan 6 Sustainable Development Goals, diperlukan fokus untuk menyelesaikan permasalahan dalam Sistem Penyediaan Air Minum, salah satunya berkaitan dengan pungutan negara atas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai penyedia air minum. Kesesuaian pungutan negara dengan asas ease of administration menjadi hal yang cukup penting agar kebijakan pajak dapat berjalan dengan baik. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis penerapan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pengelolaan sumber daya air di Indonesia ditinjau dari asas ease of administration dengan fokus analisis terkait kebijakan PPN atas Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) terhadap PDAM dan dikaitkan dengan Pajak Air Permukaan yang dipungut oleh Pemerintah Daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi lapangan dan kepustakaan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air tidak sepenuhnya sesuai dengan asas ease of administration. Berdasarkan Dimensi Certainty, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dari sisi hukum pajak material dan formal, khususnya terkait kepastian pemungutan PPN atas BJPSDA pada setiap wilayah. Berdasarkan Dimensi Efficiency, terdapat beberapa permasalahan seperti adanya beban keuangan yang signifikan yang harus ditanggung penanggung jawab PPN dan adanya ketidaksesuaian dengan legal character PPN yaitu general dan on consumption. Berdasarkan Dimensi Convenience, mayoritas menunjukkan sejalan dengan dimensi ini, tetapi terdapat catatan berkaitan dengan berbagai pungutan yang berpotensi menurunkan voluntary compliance. Terakhir, berdasarkan Dimensi Simplicity, terdapat beberapa permasalahan di antaranya terkait perbedaan pemahaman antara Pemikul dan Penanggung Jawab Pajak.

---

In order to achieve Goal 6 of the Sustainable Development Goals, it is necessary to focus on solving problems in the Drinking Water Supply System, one of which is related to state levies on Regional Drinkingss Water Companies (PDAM) as drinking water providers. Conformity of state levies with the principle of ease of administration is important so tax policy can run well. The purpose of this study is to analyze the implementation of value added tax policy on water resources management in indonesia in terms of the ease of administration principle with an analysis focus on Value Added Tax (VAT) policies on Water Resources Management Service Fee (BJPSDA) contributions to PDAMs and associated with Surface Water Tax which collected by the Regional Government. This study uses a post-positivist approach and uses data collection techniques in the form of field studies and literature. The research results show that the VAT policy on BJPSDA needs to be fully in line with the principle of ease of administration. Based on the Certainty Dimension, several problems occur regarding material and formal tax law, mainly related to the certainty of VAT collection on BJPSDA in each region. Based on the Efficiency Dimension, there are several problems, such as the existence of a significant financial burden that must be borne by the person in charge of VAT and a discrepancy with the legal character of VAT, namely general and on consumption. Based on the Convenience Dimension, the majority show that they are in line with this dimension. However, there are notes relating to various levies that have the potential to reduce voluntary compliance. Finally, based on the Simplicity Dimension, there are several problems related to differences in understanding between the Tax Bearer and the Person in Charge of Taxes."

"Kudus is one of sub province in central Java with have the fresh water availability problem. Condition of insufficiency "Standard water" has been regoinezed in some part of regional area, those are Karangrowo area, Undaan District...."

"Potensi Pajak Air Tanah di Kota Tangerang Selatan cukup besar. Tujuan penelitian adalah mengetahui potensi pemungutan dan efektivitas penerimaan Pajak Air Tanah pada tiap kecamatan di Kota Tangerang Selatan , serta upaya Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Air Tanah secara objektif sesuai kondisi Wajib Pajak, sebagai upaya peningkatan PAD Kota Tangerang Selatan. Pendekatan penelitian adalah pendekatan kualitatif dengan tehnik pengumpulan data wawancara mendalam.Langkah penelitian yang dilakukan adalah dengan membandingkan antara konsep dan teori perpajakan yang mendukung penelitian ini. Adapun langkah langkah dalam penelitian ini antara lain dengan menghitung potensi pemungutan dan efektivitas penerimaan Pajak Air Tanah pada 7 Kecamatan di Kota Tangerang Selatan, membandingkan dan menentukan tingkat potensi pemungutan dan efektivitas penerimaan dari semua kecamatan tersebut. Selanjutnya menentukan hambatan hambatan yang dihadapi Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Air Tanah, kemudian menjelaskan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Air Tanah secara objektif dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi.

---

The Potential of Groundwater Tax in Tangerang Selatan City is large enough. The purpose of this research is to examine the potential effectiveness of revenue collection and ground water tax in every district in Tangerang Selatan City and the efforts of Tangerang Selatan government to overcome the obstacles in optimizing ground water tax revenue objectively according Tax Payer conditions, as efforts to increase the revenue of Tangerang Selatan City. This research is using qualitative method with techniques of data collection through indepth interviews. The step of this research is done by comparing the concept and theory of taxation which supported this research. The steps in this research are to quantify the potential effectiveness of revenue collection and ground water tax at 7 districts in Tangerang Selatan , and then compare and determine the level of potency and effectiveness of revenue collection of all districts. Further define the constraints faced by Tangerang Selatan government in optimizing ground water tax revenue, then describes the efforts made Tangerang Selatan goverment in optimizing ground water tax revenue objectively with Intensification and Ekstensification method."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai masalah tunggakan pajak air tanah yang tinggi di Kabupaten Badung. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan faktor yang menyebabkan tingginya tunggakan Pajak Air Tanah dan strategi mengurangi tunggakan Pajak Air Tanah di Kabupaten Badung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini menyatakan faktor yang menyebabkan tingginya tunggakan Pajak Air Tanah di Kabupaten Badung adalah faktor yang berasal dari wajib pajak dan faktor administrasi pajak. Strategi untuk menyelesaikan permasalahan ini ada yang sudah dilaksanakan yaitu sosialisasi, pembayaran pajak dengan sistem online, penagihan dengan surat teguran, dan penambahan dan pembinaan anggota penagihan baru. Strategi yang masih menjadi rencana adalah penegakan hukum, menentukan target penagihan utang pajak air tanah, bekerja sama dengan banjar, dan memperketat perizinan usaha

---

ABSTRACTThis study discusses the problem of high groundwater tax receivable in Badung regency. The purpose of this study are to describe factors that cause high groundwater tax receivable and strategy to reduce the amount groundwater tax receivable in Badung regency. This study uses a qualitative approach with deep interviews and literature studies as data collection methods. The results of this study indicate the factors that cause high of groundwater tax receivable in Badung regency is a factor derived from taxpayers and tax administration factors. Strategies to solve this problem have been implemented that is socialization, payment of taxes with the online system, billing with letters of reprimand, and the addition and fostering of new billing members. The strategies that are still being planned are law enforcement, setting the target for collecting the groundwater tax receivable, working with the banjar, and tightening business licensing."

"Salah satu sasaran pembangunan adalah tersedianya air bersih yang memenuhi syarat kesehatan maupun dari segi kuantitas dan kualitasnya memadai serta terjangkau harganya oleh masyarakat dari segala lapisan. Air bersih yang memenuhi syarat kesehatan adalah air bersih yang memenuhi syarat-syarat kesehatan baik secara kuantitas maupun kualitas sesuai dengan persyaratan kesehatan yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan No. 907/MENKES/SKIVU/2002, tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air minum, sehingga air yang dikonsumsi oleh masyarakat terasa aman dan sehat.Untuk Kotamadya Jakarta Timur, ternyata tertinggi di DKI Jakarta dalam hal ketergantungan sumber air dari air sumur untuk 32.130 rumah tangga dan terbesar untuk jarak antar septic tank pada jarak kurang dari 6 M sebesar 149.226 rumah tangga. Peningkatan pengambilan air tanah oleh penduduk di sekitarnya tidak diiringi dengan menjaga kualitas air tanah yang dikonsumsi, sehingga akhirnya berakibat kepada penduduk itu sendiri. Laju pembangunan yang terus meningkat di semua sektor serta pertambahan penduduk maka berakibat akan meningkatkan kebutuhan air bersih, sehingga pengambilan air tanah di wilayah DKI Jakarta akan selalu meningkat, melalui pemompaan air tanah yang melebihi kapasitasnya."

"Hingga saat ini air tanah masih menjadi sumber air bersih andalan yang paling utama untuk memenuhi kebutuhan air bersih tersebut apabila dibandingkan dengan sumber air bersih lainnya, sayangnya pengambilan air tanah yang berlebihan dapat menyebabkan permukaan tanah semakin menurun. Fakta lapangan menunjukkan bahwa air tanah terus mengalami pengambilan dan/atau pemanfaatan secara berlebihan, hal ini tidak sesuai dengan fungsi regulerend Pajak Air Tanah. Integrasi data air tanah melalui Program Jakarta Satu yang dilakukan antara DPE dan BPRD dilakukan dengan memberikan, menukarkan, dan menggabungkan peta dan data air tanah dengan data Pajak Air Tanah baik data baru maupun data yang lama. Kelebihan program ini dengan jelas dapat memenuhi target program yang disebutkan dalam salah satu poin yang menjadi sasaran jangka pendek dari program ini sendiri yaitu pengendalian air tanah, yang mana pengendalian air tanah juga merupakan fungsi regulerend dari Pajak Air Tanah.

---

Ground water is still the main source of clean water mainstay to meet the needs of clean water when compared with other sources of clean water, unfortunately excessive groundwater extraction can cause the decreases of ground surface. The facts indicate that ground water continues to undergo extracting and / or excessive use, which is contrary to the regulerend function of Ground Water Tax. The integration of ground water data through Program Jakarta Satu conducted between DPE and BPRD is done by providing, exchanging and combining ground water data and ground water tax data in both new and old ones. The advantages of this program can clearly meet the targets of the program mentioned in one of the short-term target points of the program itself, which is groundwater control, in which ground water control is also a regulerend function of the Ground Water Tax"