Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kesadaran hukum adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Kesadaran hukum ini mutlak diperlukan dan perlu terus dibangun, terutama dalam masyarakat yang sedang dalam proses perubahan dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Masyarakat seperti itu biasanya ditandai oleh adanya dualisme di mana sebagian masyarakat masih kuat menganut nilai-nilai lama dan sebagian lagi sepenuhnya sudah menganut nilai-nilai baru. Namun, bagian terbesar di antaranya dapatlah dikatakan sedang dalam proses transisi yakni dengan mulai ditinggalkannya nilai-nilai lama dan belum mantapnya dipakai nilai-nilai baru."

"Pelaksanaan peraturan perundang-undangan tidak akan efektif apabila tidak disertai dengan penegakan hukum. Penegakan hukum terhadap suatu peraturan perundang-undangan bisa bermacam-macam bentuknya, salah satunya dituangkan dalam ketentuan sanksi, yang dapat berupa sanksi pidana, sanksi perdata, atau sanksi administratif. Ketentuan sanksi ini, baik pidana, perdata, maupun administratif merupakan suatu pilihan, artinya tidak harus ketiga-tiganya diterapkan tetapi dapat dipilih mana yang paling efektif dan yang paling tepat dikaitkan dengan lingkup substansi pengaturannya. Bahkan sangat mungkin penegakan hukum dari suatu peraturan perundang-undangan sama sekali tidak diperlukan adanya sanksi. Pencatuman sanksi juga harus disesuaikan dengan substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Untuk substansi yang berkaitan dengan masalah administratif, sanksi administratiflah yang paling efektif. Sanksi administratif dapat diterapkan baik melalui jalur pengadilan maupun jalur non pengadilan, yakni oleh pejabat administrasi. Sanksi administratif yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan kebanyakan terkait dengan masalah perizinan dan dilaksanakan oleh pejabat (badan) administrasi yang berwenang mengeluarkan perizinan tersebut. Sanksi administratif yang dijatuhkan oleh pejabat administrasi sering dikaitkan dengan pelanggaran terhadap persyaratan perizinan. Setiap pengenaan sanksi administratif harus ada dasar hukumnya dan disertai dengan kemungkinan bagi yang terkena sanksi untuk mengajukan upaya hukum yaitu gugatan terhadap sanksi administrasi tersebut."

"Pada dasarnya perjanjian perkawinan dibuat untuk memisahkan harta benda dalam perkawinan antara suami dan istri.  Selain itu, perjanjian perkawinan juga dibuat guna melindungi harta kekayaan pribadi dan mempermudah pengurusan harta benda dalam perkawinan. Dalam pembuatannya, perjanjian perkawinan harus dituangkan dalam akta notaris dengan bentuk tertulis yang dihadiri oleh para pihak dan saksi. Setelah diterbitkannya akta perjanjian perkawinan maka perjanjian perkawinan harus didaftarkan ke pegawai pencatat nikah yang berada di KUA atau KCS agar mencapai tahap yang sempurna. Pencatatan perjanjian perkawinan merupakan implementasi dari asas publisitas yang terkandung dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Namun, dalam praktiknya ditemukan banyak pihak yang tidak mendaftarkan akta perjanjian perkawinan mereka kepada pegawai pencatat nikah. Pada penelitian ini penulis akan menganalisis Putusan No.449/PDT/2016/PT.BDG dengan mempertimbangkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan ketentuan terkait lainnya. Permasalahan pada Putusan No.449/PDT/2016/PT.BDG adalah pengejawantahan amar putusan hakim terhadap adanya harta bersama antara suami dan istri yang terdapat perjanjian perkawinan di dalamnya. Oleh karena itu, penulis memiliki ketertarikan untuk mengetahui kepastian hukum perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan dan analisis terhadap dikabulkannya keberadaan harta bersama sementara diketahui terdapat perjanjian perkawinan dalam Putusan No.449/PDT/2016/PT.BDG. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian dengan bentuk yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan tetap menjadi perjanjian yang sah sebagai undang-undang kepada para pihak yang membuatnya walaupun perjanjian perkawinan tidak pernah didaftarkan ke pegawai pencatat nikah. Sehingga, dengan sahnya perjanjian perkawinan tersebut seharusnya tidak pernah ada percampuran harta antara suami dan istri.

---

A marital agreement is made to abolish the joint assets between husband and wife. The marital agreement was also made to protect personal assets and facilitate the management of matrimonial assets. The marital agreement must be stated in a notarial deed in written form attended by the parties and witnesses. After issuing the marital agreement deed, it must be registered by the marriage registrar at the Office of Religious Affairs or the Department of Population and Civil Registration to reach the perfect procedures. The registration of marital agreements is an implementation of a publicity principle in Article 29, paragraph (1) of the Marriage Law. However, in practice shows that many parties did not register their marital agreement with the marriage registrar. In this study, the author will analyse Decision No.449/PDT/2016/PT.BDG by considering the provisions in the Civil Code, the Marriage Law, the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015, and other related laws. The problems with Decision No.449/PDT/2016/PT.BDG are the embodiment of the judge's decision regarding the existence of joint property between husband and wife which contains a marital agreement in it. Therefore, the author has an interest in knowing the legal certainty of a marital agreement that is not weakened and an analysis of the granting of the existence of joint assets while it is known that there is a marital agreement in Decision No.449/PDT/2016/PT.BDG. In conducting research, the authors use research methods with normative juridical forms. The results of the study show that the marital agreement remains a valid agreement as a statute to the parties who make it even though the marital agreement has never been a marriage registrar. Thus, with the validity of the marital agreement, there should never have been an of assets between husband and wife."

"Latar Belakang: Kolaborasi antara kedokteran dan kedokteran gigi merupakan hal yang esensial dalam meningkatkan efisiensi sumber daya dan standar pelayanan. Namun, masih sangat sedikit penelitian yang membahas mengenai hal ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui awareness mahasiswa Fakultas Kedokteran (FK) dan Kedokteran Gigi (FKG) Universitas Indonesia (UI) terhadap kolaborasi antara dokter dan dokter gigi dalam praktik.

Metode: Desain penelitian yang digunakan adalah cross-sectional. Seluruh populasi mahasiswa FK & FKG UI angkatan 2013-2017 (n = 1432) diminta untuk melengkapi kuesioner. Kuesioner terdiri dari 12 pertanyaan yang didesain untuk mengetahui awareness mahasiswa mengenai kolaborasi antara praktik kedokteran dan kedokteran gigi.

Hasil: Response rate penelitian ini adalah 79.39%. Mayoritas mahasiswa (86.1%) aware terhadap kolaborasi antara praktik kedokteran dan kedokteran gigi. Mahasiswa menganggap bahwa disiplin ilmu Kecelakaan dan Layanan Darurat, Bedah, dan Telinga, Hidung & Tenggorokan (THT) merupakan tiga disiplin ilmu yang paling umum memiliki kolaborasi antara praktik kedokteran dan kedokteran gigi.

Kesimpulan: Dalam penelitian ini, mahasiswa kedokteran dan kedokteran gigi pada umumnya menunjukkan awareness yang baik terhadap kolaborasi antara praktik kedokteran dan kedokteran gigi di Universitas Indonesia. Hal ini merupakan fondasi penting untuk terus mendorong kolaborasi yang sangat vital dalam meningkatkan efisiensi sumber daya dan standar pelayanan kesehatan.

---

Background: Medical-dental collaboration is essential for improving resource efficiency and standards of care. However, few studies have been conducted on it. This study aimed to investigate the awareness of medical and dental students about collaboration between medical and dental practices in University of Indonesia.

Methods: The study design used is cross-sectional. All population of Faculty of Medicine & Faculty of Dentistry UI students (n = 1432) in the year of 2013-2017 was asked to complete a questionnaire. It contained 12 questions designed to elicit their awareness of the collaboration between dentistry and medicine.

Results: The response rate of this study is 79.39%. Most students (86.1%) were aware of the collaboration between medical and dental practice in University of Indonesia. They considered that Accident & Emergency, Surgery, and Ear, Nose & Throat were the three most common medical disciplines which entailed collaboration between medical and dental practice.

Conclusion: In this study, the medical and dental students in general demonstrated a good awareness of the collaboration between medical and dental practice in University of Indonesia. This established an essential foundation for fostering medical-dental collaboration, which is vital to improving resource efficiency and standards of care."