Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The first nearly complete land use/land cover map of the island of Sulawesi was prepared using the 1972 Landsat imagery. Seventeen Landsat frames were used in a multistage approach to compile what is believed to be the first map of its kind covering the two hundreds and two thousand sq.km. on the island. This paper reports the methods of visual analysis, data compilation and transfer, and ground truth sampling which were adopted for the mapping. Discrepancies between the Landsat images and the existing topographic maps are described. "

"A land cover/land use classification is proposed covering most of the major features found in the Indonesian Archipelago. The classification is based on a complex set of criteria related to physiognomic, functional and ecological characteristics of the ecosystems. The open-ended, hierarchical classification is supplemented with the definitions of the classes. An attempt is then made to identify complexes of land use as an important step in the characterization of ecosystems. Spatial sequences or catena of land use types are recognized for Java and Sumatra. "

"ABSTRAKArmed conflicts create drastic socioeconomic shocks that lead to land use and land cover changes in ways that are not yet well understood. Several studies have used satellite imagery to detect such changes during periods of conflict. However, there has been an insufficient examination of older conflicts before the 1970s. By examining older conflicts, we can examine the effects of conflict on land use and land cover over a long time span. This study reveals land use and land cover changes during the Second Indochina War (1960-75) and the wars immediate and long-term effects on land use and land cover by combining an analysis of aerial and satellite photographs with fieldwork. This study concludes that the war created an abnormal situation in which a large number of people from a different ethnic group came to live amongst the original inhabitants of the research site. This led to a unique farming landscape and vast areas of forest destruction. The study also reveals that forest destruction during the war was a significant milestone in the history of the vegetation of the research site, and the vegetative landscape has still not recovered to its prewar condition. These findings, as well as the results of previous research, suggest that we need to be more conscious of the effects of war on forest degradation in Laos."

"Wilayah pesisir merupakan wilayah yang dinamis, dimana laju pembangunan sangat tinggi. Laju pembangunan ini mengakibatkan wilayah pesisir rentan akan perubahan dan kerusakan. Salah satu indikator adanya kerusakan pada wilayah pesisir dapat diketahui dari perubahan nilai konsentrasi Total Suspended Matter (TSM) dan klorofil-a. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan sebaran konsentrasi TSM dan klorofil-a. Perubahan sebaran TSM dan klorofil-a diperoleh dengan pengolahan citra Landsat menggunakan algoritma Li (2008) untuk mengetahui sebaran konsentrasi TSM dan algoritma Wibowo (1994) untuk konsentrasi klorofil-a. Sebaran TSM dan Klorofil-a kemudian dihubungkan dengan perubahan tutupan lahan (land cover) untuk mengetahui adanya pengaruh perubahan land cover dengan nilai konsentrasi TSM dan klorofil-a. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pada wilayah perairan Tegal nilai konsentrasi TSM tinggi meningkatnya sedangkan nilai konsentrasi klorofil-a mengalami penurunan (2) Perubahan konsentrasi TSM dan klorofil-a di wilayah pesisir Tegal sangat dipengaruhi oleh perubahan lahan terbangun dan tutupan vegetasi.

---

Coastal area is a dynamic area, until it tends to be changed and damaged. One of damage indicator, there is coastal area can be know from Total Suspended Matter (TSM) and Chlorophylls-a concentration. This research use the application of Remote Sensing and Geographic Information System to know change spreading TSM and Chlorophylls-a concentration on Tegal Coastal Area in 1994 – 2012. The analysis of this research use Algorithm Li (2008) for TSM and Algorithm Wibowo (1994) for Chlorophylls-a. The spreading pattern concentration’s TSM and Chlorophylls-a then correlated with land cover. The result show that : (1) High value TSM concentration has increasing and high value Chlorophylls-a concentration has decreasing (2) Change TSM and Chlorophylls-a concentration on Tegal Coastal Area influenced with a change’s building land and vegetation."

"The utilization of mineral resources needs a land use allocation to benefit the resources optimally as well as to avoid the interest conflict of land use among other sectors. Land use allocated for mining industry consist of three categories. Generally the potential of mineral industries found in Lombok Island is classified into land that could be extended with requirement."

"Tanah memiliki empat dimensi fungsi yaitu tanah sebagai materi fisik lapisan bumi yang menunjang semua unsur kehidupan, tanah secara hukum disebut juga sebagai properti nyata atau real estate untuk tujuan dimiliki dan digunakan, tanah sebagai objek modal yang dapat dimiliki dan digunakan oleh pemilik untuk memperoleh keuntungan ekonomi secara maksimal, dan tanah juga memiliki nilai non ekonomi yang berkaitan dengan nilai budaya. Kebutuhan tanah untuk berbagai kepentingan terus meningkat. Kebutuhan tersebut diantaranya untuk pembangunan infrastruktur dan lahan pertanian. Disisi lain lahan pertanian terus menyusut karena alih fungsi lahan yang sulit dibendung diantaranya untuk kebutuhan industry dan permukiman. Akibatnya konflik penggunaan dan pemanfaatan tanah semakin tinggi, yang selanjutnya mengakibatkan timbulnya permasalahan pertanahan. Untuk mendeteksi potensi dan mitigasi permasalahan pertanahan dilokasi perencanaan food estate Kalimantan Tengah maka langkah awal yang dilakukan adalah dengan melakukan survey Pemetaan Tematik Pertanahan dan Ruang (PTPR) untuk menghasilkan peta penguasaaan tanah dan penggunaan tanah. Selanjutnya dilakukan overlay peta dengan RTRW, Kawasan hutan dan Peta HGU untuk melihat potensi permasalahan pertanahan. Hasil dari tahapan tersebut dianalisa dengan hasil sintesis beberapa peraturan perundangan yang berkaitan dengan penyelesaian permasalahan pertanahan. Kesimpulan penelitian ini menghasilkan tipologi permasalahan pertanahan yang terdiri dari: permasalahan pertanahan antara masyarakat dengan pemerintah, dan permasalahan pertanahan antara masyarakat dengan badan hukum. Distribusi spasial permasalahan pertanahan terjadi secara acak. Model penyelesaian permasalahan pertanahan terdiri dari: model penyelesaian diwilayah kawasan hutan karena keterlanjuran dan pelanggaran, model penyelesaian diluar kawasan hutan dengan pendekatan penyelesaian konflik, sengketa, dan perkara pertanahan, serta model penyelesaian permasalahan pertanahan dengan penetapan sebagai tanah terlantar.

---

Land has four functional dimensions, i.e., land as physical material of the earth that support every aspect of life, as legal property to be possessed and used, as capital object that can be possessed and used by its owner to obtain maximum economic gain, and as an object with cultural values. Demand for land is continually increasing. Among of the many uses are for infrastructures and agriculture. On the other hand, agricultural lands are shrinking, converted into industrial area and human settlements. This has caused higher level of tenurial conflict. In order to detect and mitigate tenurial issues in the planned area of food estate project, a land thematic and spatial mapping survey was conducted to produce maps of land occupation and land use. The maps were then overlaid to the spatial planning map, map of forest area and map of cultivation rights on land, which would show intersectional areas that potentially problematic. The problems were identified through synthesizing substance from land-related articles in three regulations. There are three types of land tenurial issues, i.e., dispute between a community with government, and between a community with a private entity. The spatial distribution of land problems is randomly distributed. We formulate three models of resolution in this regard, i.e., resolution within forest area for post-infringement and violation cases, resolution outside forest area through resolution approach for land conflicts, disputes and cases, resolution through the order of abandoned land."

"ABSTRAKSecara global terdapat dua macam sistim publikasi dalam pelaksanaanpendaftaran tanah pertamakali, yaitu pertama sistim publikasi negatif danyang kedua adalah sistim publikasi positif. Indonesia adalah negara yangmemilih sistim publikasi negatif dalam pelaksanaan pendaftaran tanahnya,sebagaimana hal tersebut dapat dilihat dari pasal 19 Undang-Undang Nomer5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau dikenaljuga dengan Undang Undang Pokok Agraria (UUPA). Walupun Indonesiatidak menganut sistim publikasi negatif secara murni, namun demikianprinsip perlindungan terhadap pemegang hak yang sebenarnya adalahkonsep utama dari sistim publikasi negatif. Sebagaiman sistim publikasinegatif ini dipengaruhi oleh asas nemo plus juris yaitu dimana seseorangtidak dapat mengalihkan sesuatu lebih dari apa yang dimilikinya. DalamUUPA pengaturan lebih detail mengenai pendaftaran tanah diatur dalamPeraturan Pemerintah no 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitupenyempurna dari Peraturan Pemerintah no 10 tahun 1961 tentangPendaftaran Tanah. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalahpenelitian kepustakaan yang bersifat normatif. Tujuan penelitian inidilakukan adalah untuk melakukan study banding antara PP no 10 tahun1961 tersebut dengan PP no 24 tahun 1997 tersebut. Yang hasilnyamenghubungkan pengujian atas kekonsitensian sistim publikasi negatifdalam pelaksanaan pendaftaran tanah pertamakali. Dimana ditemukanbahwa ternyata tidak terdapat konsistensi dalam PP no 24 tahun 1997tersebut terhadap sisitim publikasi negatif tersebut yang diberlakukan diIndonesia. Sebagaimana hal ini dapat dilihak dari adanya putusan atas kasussengketa tumpang tindih hak atas tanah Komplek Ex Mabes TNI yangdiangkat dalam penelitian. Dimana hakim dalam pengadilan tidak dapatmenjalankan rumusan Ps.32 ayat (2) PP no 24 tahun 1997 tersebut, namunmembatalkan Sertifikat Hak Pakai yang walaupun sudah dikeluarkan kuranglebih 10 tahun sebelum diajukan gugatan untuk pertama kalinya.PP tersebut selain tidak sejalan dengan UUPA tidak juga sejalan denganPs.1320 ? Ps.1337 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata dimanamerumuskan ketentuan yang melindungi pemegang hak yang sebenarnya,karena perjanjian atau ikatan adalah batal jika tidak terjalin kesepakatanantara kedua belah pihak atau karena adanya suatu kesalahan atau paksaandidalamnya. Dengen demikian PP ini tidak dapat dilaksanakan secaraeffektif sebagaimana peraturan ini tidak diindahkan oleh hakim dalampraktek peradilan sebagaimana dapat dilihat dalam putusan kasus tersebut

---

ABSTRACTGlobally, there are two kinds of publication systems in the implementation of the first land registration, which are, negative publication system and positivepublication system. Indonesia is the country that selects negative publicationsystem in the implementation of its land registration, as it can be seen fromArticle 19 of Act Number 5 of 1960 on the Basic Regulation of Agrarian or alsoknown as the Agrarian Basic Law (Undang Undang Pokok Agraria /UUPA).Even though Indonesia does not purely practice negative publication system, the protection principle of the actual rights holder is the main concept of thenegative publication system. This negative publication system is influenced bynemo plus juris basis in which a person cannot transfer anything more than what he has. In UUPA, more detail setting concerning land registration is stipulated in Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration that is a complement of the Government Regulation No. 10 of 1961 on LandRegistration. Method used in this research is normative literature research. Theaim of this research is to conduct a comparative study between the Government Regulation No. 10 of 1961 and Government Regulation no 24 of 1997, which result connects the testing on consistency of negative publication system in the implementation of first land registration. It is found that there is no consistency in Government Regulation no 24 of 1997 with negative publication system that is applicable Indonesia. As it can be seen from the decision in disputes case of overlapping land rights in ex Mabes TNI Complex raised in the research. Judgein court cannot run formulation of Article 32 clause (2) of the GovernmentRegulation no 24 of 1997, surprisingly, he cancels Use Rights Certificate whichis although it had already issued approximately more than for 10 years before itis filed a lawsuit for the first time. in addition to The Government Regulationthat does not in line with UUPA, it also does not in line with Article1321 ?Article 1337 of Indonesian Civil Code to formulate the provisions protecting theactual right holders, it is because agreement or bonding shall be canceled if there is no agreement exists between the parties or because the existence of a fault or force therein. Therefore, this Government Regulation cannot be implemented effectively as this rule was ignored by the judge in the judicial practice, it can be seen in the decision of the case"