Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini membahas dampak belanja pemerintah untuk sektor pendidikan kabupaten/kota terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu model regresi data panel dari data populasi kabupaten/kota di Indonesia selama tahun 2013-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pemerintah untuk sektor pendidikan memberi dampak terhadap kualitas pendidikan di Indonesia, baik pada tingkat SMP maupun SMA. Belanja pemerintah untuk pendidikan dalam bentuk transfer pusat ke daerah untuk guru dan Bantuan Operasional Sekolah memengaruhi kualitas pendidikan di tingkat SMP. Sedangkan di tingkat SMA, belanja pemerintah untuk sektor pendidikan melalui belanja DAK fisik dan belanja daerah untuk fungsi pendidikan memiliki dampak terhadap peningkatan kualitas pendidikannya.

---

This study aim to look the impact of the realization of government spending on the education sector in on the quality of education in Indonesia. This study using a quantitative approach, namely panel data regression models from population data of districts/cities in Indonesia during 2013-2018. The results of the study indicate that the realization of government spending for the education sector has an impact on the quality of education in Indonesia, both at the junior and senior high school level. Government spending on the education sector in the form of Intergovernmental Fiscal Transfer (IFT) for teachers and School Operational Assistance affects the quality of education at the junior secondary level. While at the high school level, government spending on the education sector through Special Allocation Funds (DAK) and regional education function spending has an impact on improving the quality of education."

"The operational cost of primary schools in the capital of the Republic of Indonesia has attracted public educator' interest. Lately, the Indonesian government has decided to provide a larger budget than ever, either from the national and regional aid of education budget (APBN and APBD). Since January 1, 2006 every active student at state primary schools (SDN), Islamic Elementary Schools (MI), Extraordinary Elementary Schools (SDLB) are given the allowance of operational cost of IDR 19,500,-per month or IDR 235,000 per year and the principals must not longer collect dues from students, otherwise they will be fired. This policy is not applied to the 13 (thirteen) top schools, where the principals of these schools may levy dues to students with the approval of the school committee meeting. This study denotes the fact of education policy in Jakarta."

"ABSTRAKMeskipun perbaikan signifikan pada indikator tingkat partisipasi sekolah setelah sistem desentralisasi diterapkan di tahun 2001, aspek distribusi seperti ketimpangan capaian dan rendahnya kualitas pendidikan masih menjadi masalah utama sektor pendidikan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengukur ketimpangan pendidikan menggunaka indeks Gini dan melihat efek pengaruh belanja publik pendidikan pada ketimpangan capaian serta kualitas pendidikan. Dengan menggunakan ruang lingkup 110 Kabupaten/kota di Pulau Jawa dari tahun 2007-2014, hasil menunjukkan bahwa indeks gini pendidikan mengalami tren yang menurun dan berfluktuasi. Selain itu, belanja publik pendidikan signifikan berpengaruh negatif pada gini pendidikan yang menunjukkan ketimpangan capaian. Adapun belanja publik pendidikan tidak seluruhnya signifikan pada peningkatan nilai Ujian Nasional sebagai indikator kualitas pendidikan (hanya pada nilai UN Matematika dan Bahasa Indonesia).

---

ABSTRACTDespite of positive outcome in enrollment rates of education after decentralization system was established in 2001, the distributional dimension such as inequality in educational attainment and quality of education among various regions are staggering in Indonesia. This study aims to measure the inequality of education by using Gini index and to examine the effects of public educational expenditure on educational attainment inequality and the quality of education. By using balanced panel data analysis covering 110 regions (cities and regencies) in Java Island from year 2007-2014, we found that gini education in Java experienced negative trend with some fluctuations over years. In addition, we revealed that public expenditure on education reduced inequality in educational attainment. However, public expenditure appears not to signicificantly influence national exam score for all subjects which represent quality of education (only positive significant on Math and Bahasa scores). Our research findings shed light on the important role of public expenditure on education to achieve the purpose of decentralization on education system."

"[ABSTRAKThesis ini menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah di bidangpendidikan terhadap keikutsertaan siswa dalam pendidikan, dengan menggunakanmetode effek tetap (fixed effect) terhadap data panel pada pemerintahkabupaten/kota di Indonesia selama periode 2008-2010. Analisis dilakukandengan memisahkan keikutsertaan siswa dalam pendidikan dasar (sekolah dasardan sekolah menengah pertama) dan keikutsertaan siswa dalam pendidikanlanjutan untuk melihat perbedaan pada keduanya. Thesis ini menemukan bahwasetelah mengendalikan karakteristik pulau, pengeluaran pemerintah di bidangpendidikan memiliki efek yang positif dan signifikan terhadap keikutsertaan siswadalam pendidikan dasar. Setelah memisahkan wilayah Indonesia bagian timur danbarat, ditemukan bahwa pengeluaran pemerintah hanya memiliki efek yangsignifikan terhadap keikutsertaan siswa dalam pendidikan dasar di wilayahIndonesia bagian timur. Thesis ini juga menemukan bahwa kualitaspenyelenggaraan pemerintahan tidak memiliki pengaruh terhadap efektifitaspengeluaran pemerintah di bidang pendidikan selama periode analisis.

---

ABSTRACTThis paper analyses the impact of government education spending oneducation enrolment, using a fixed effect method on a panel data atdistrict/municipal level of government in Indonesia during the period 2008-2010.The analyses separate basic education (elementary and junior high school)enrolment and senior high school enrolment to see whether the effects aredifferent among them. This paper finds that after controlling for islandcharacteristics, government education spending has a positive, significant effecton basic education enrolment. After separating between east region and westregion, this paper finds that government spending only has significant effect onbasic education enrolment in east region. This paper also finds that the quality ofgovernance has no influence on the effectiveness of government educationspending during the period of study., This paper analyses the impact of government education spending oneducation enrolment, using a fixed effect method on a panel data atdistrict/municipal level of government in Indonesia during the period 2008-2010.The analyses separate basic education (elementary and junior high school)enrolment and senior high school enrolment to see whether the effects aredifferent among them. This paper finds that after controlling for islandcharacteristics, government education spending has a positive, significant effecton basic education enrolment. After separating between east region and westregion, this paper finds that government spending only has significant effect onbasic education enrolment in east region. This paper also finds that the quality ofgovernance has no influence on the effectiveness of government educationspending during the period of study.]"

"ABSTRAKAngka putus sekolah termasuk tinggi di Kota Padang Panjang, sehingga Pemda merumuskan Kebijakan Publik yang populis sejak tahun 2003 dan diimplementasikan sejak Juni 2009 melalui Perda No. 6 Tahun 2009. Tesis ini membahas langkah Pemda mengimplementasikan kebijakan tersebut; serta hasil evaluasi kebijakan pendidikan gratis tersebut. Hasil penelitian yang menggunakan pendekatankualitatifini menunjukan bahwa Pemda telah melakukan langkah implementasi kebijakan pendidikan gratis berupa membebaskan biaya pendidikan untuk sekolah negeri, memberi stimulus berupa uang kepada siswa sekolah swasta; terkait dengan Evaluasi, kebijakan ini ternyata dinikmati oleh kelas menengah ke atas, selain itusekolah-sekolah belum menghasilkan lulusan 100 dari total siswa, serta kualitas pembelajaran berada pada 30,8 diuji melalui Kriteria Ketuntasan Minimal.

---

ABSTRACTThe dropout rate in the Kota Padang Panjang is high, so the local government formulate a populist Public Policy since 2003 and implemented since June 2009 through Regulation No. 6 Year 2009. This thesis discusses local government measures implementing those policies and the evaluation results of the policy of free education. Results of studies using qualitativeapproach shows that the local government has taken the implementation of free education policy in the form of free education for public schools, giving stimulus money to private school students related to the evaluation, this policy turned out to be enjoyed by the upper middle class, in addition to the schools has not resulted in 100 of the total graduate students, as well as the quality of teaching is at 30.8 tested by Criteria Complete Minimal."

"Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis mobilitas pendidikan di Indonesia. khususnya kasus orang tua penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan data SAKERTI 2014-2015, dengan jumlah sampel 5.223 anak yang berusia minimal 25 tahun. Penelitian ini menggunakan metode analitik deskriptif dan juga metode estimasi regresi linier berganda. Bertentangan dengan Persepsi umum, hasil menunjukkan bahwa tidak ada mobilitas pendidikan anak yang berbeda dari orang tua dengan atau tanpa disabilitas. Selain Artinya, berdasarkan data yang digunakan, tampak orang tua penyandang disabilitas memiliki tingkat konsumsi dan kekayaan yang lebih tinggi dibandingkan lansia tanpa disabilitas pada tingkat pendidikan yang sama. Selisih pendapatan dan Kekayaan ini menjadi faktor utama dalam menjelaskan mobilitas antar pendidikan kedua kelompok penelitian.Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis mobilitas pendidikan di Indonesia. berbagai kasus orang tua penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan data SAKERTI 2014-2015, dengan jumlah sampel 5.223 anak yang berusia minimal 25 tahun. Penelitian ini menggunakan metode analitik deskriptif dan juga metode regresi linier berganda. Bertentangan dengan Persepsi umum, hasil menunjukkan bahwa tidak ada mobilitas pendidikan anak yang berbeda dari orang tua dengan atau tanpa disabilitas. Selain Artinya, berdasarkan data yang digunakan, tampak orang tua penyandang disabilitas yang memiliki tingkat konsistensi dan kekayaan yang lebih tinggi dibandingkan lansia tanpa disabilitas pada tingkat pendidikan yang sama. Selisih pendapatan dan kekayaan ini menjadi faktor utama dalam menjelaskan mobilitas antar pendidikan kedua kelompok penelitian.

---

This research was conducted to analyze the mobility of education in Indonesia, especially for the case of parents with disabilities. This research uses data from SAKERTI 2014-2015, with a total sample of 5,223 children aged at least 25 years. This research uses descriptive analysis method and also multiple linear regression estimation method. The results show that contrary to general perception, there is no different mobility of children’s education from parents with or without disability. Furthermore, parents with disability seem have higher level of consumption and wealth than parents without disability at the same level of education especially for parents with visual impairment. This difference on consumption and wealth is mainly explain the mobility of education of both groups. "

"Skripsi ini menganalisis implementasi kebijakan Kurikulum 2013 pada sekolah dasar di Kabupaten Lebak, Povinsi Banten, yang merupakan salah satu daerah tertinggal di Indonesia. Peneliti menggunakan model implementasi kebijakan publik oleh Merilee S. Grindle untuk menganalisis isi kebijakan dan konteks dari kebijakan Kurikulum 2013 pada Sekolah dasar di kabupaten Lebak. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist, serta metode pencarian data kualitatif yaitu wawancara mendalam, studi literatur, observasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan implementasi kebijakan pendidikan Kurikulum 2013 di Lebak belum terlaksana dengan baik. Kondisi tersebut disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain: Sumber daya yang kurang memadai, sosialisasi dan pelatihan dari pemerintah kepada pelaksana yang kurang maksimal, dan kemampuan dari para pelaksana untuk menjalan kurikulum yang harus ditingkatkan. Sehingga diperlukan peninjauan ulang pelaksanaan kurikulum 2013 pada daerah yang tertinggal dan meningkatkan pengawasan apakah kurikulum sudah berjalan dengan baik.

---

This thesis analyzes the implementation of the 2013 curriculum policy in elementary schools in Lebak Banten Regency which is one of the underdeveloped areas in Indonesia. Researchers used the implementation model of the public policy Implementation by Merilee S. Grindle to analyze the content of the policy and the context of the 2013 curriculum policy in elementary schools in Lebak district. The research approach used is post-positivist, as well as qualitative data search methods, namely in-depth interviews, literature studies, observation. The results show that the implementation of the 2013 Curriculum education policy in Lebak has not been implemented properly. This condition is caused by a number of factors, including: insufficient resources, less than optimal socialization and training from the government to the implementers, and the ability of the implementers to run the curriculum that must be improved. So it is necessary to review the implementation of the 2013 curriculum in underdeveloped areas and increase supervision of whether the curriculum is running well."