Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The study to get the perspektif of the moro people in the Philippines islands, specifically members of MAPEA (Maguindanaon Professionals and Employees Association) on the belief that this sector cpuld give an educated intelligent, and strategig, formula for the just, peaceful, and lasting solution to the political problem of the :Bangsamoro" people for self determination. In this study, an explanation based on the historical perpsective is neccessity. It is gather the answer of critical question, especially related to what are te root cause of the "Bangsamoro" political problem. Accrdingly, the Philippine history is replete with many stories of rebellion and seccession. In Mindano alone, the government has been spending time, effort, and resources to contend the armed movements. Beside, the "Bangsamoro" struggle for indepedence has started from 16th to 20th century. In 1968, after the Jabidah Masssacre, MNLF (Moro National Liberation Front) fought against the goverment forces and the violent armed confroontations ended up in the peace talk in tripoli, Libya in 1975. When in 1996, the GRP (Government of the Republic of Philippine)-MNLF Final Peace Agreement was forget, the MILF (Moro Islamic Liberation Front) continues the struggle so that the All-Out War declared by the Estrada administration in year 200 finaly, the perpective of the members of MAPEA does not differ from what have already been done to solve the "Bangsamoro" political problems. Just like other organization, they are hofepul that conflict would end. This is a new learning."

"ABSTRAKTahun 2008 ini adalah tahun ke-11 sejak Indonesia dilandakrisis multi dimensi yang begitu hebat, yang telah memporakporandakanhampir seluruh sendi kehidupan bangsa. Sepuluh tahunadalah sebuah kurun yang cukup lama untuk berbenah dan memperbaikidiri. Namun demikian, upaya untuk kembali pulih masih memperolehbeberapa kendala. Trauma krisis dan juga peningkatan kredit seret(non performing loan) telah menyebabkan credit rationtng yaituperbankan menjadi sangat selektif dalam melakukan pemberian kredit.Kondisi tersebut di atas pada akhirnya mempengaruhi pula pemberiankredit terhadap kepemilikan rumah, yang sebetulnya masih memilikipermintaan yang tinggi. Oleh karena itu, perlu dilakukan berbagaiupaya untuk mendorong akselerasi pembiayaan terhadap kepemilikanrumah. Sungguhpun dari sisi perbankan, yang memiliki. magnitudo yangsignifikan dalam mempengaruhi perekonomian nasional, telah banyakdilakukan berbagai inovasi untuk mengintegrasikan berbagai produkkeuangan dalam satu kemasan yang ditawarkan, antara lain dengan carasekuritisasi aset, namun khususnya pada Kredit Pemilikan Rumah(KPR),upaya tersebut tampaknya belum memberikan prospek yang cerah untukmencapai tujuan pemenuhan kebutuhan perumahan masyarakat secaramaksimal. Tampak disini adanya kebutuhan untuk melakukan terobosansebagai bagian dari masa depan sektor keuangan dan sektor perumahannasional. Terobosan mana perlu diimplementasikan dengan baik salahsatunya dengan mendirikan suatu lembaga keuangan yang dapatmenggegaskan langkah yang baik tersebut. Manfaatnya tidak hanya akandirasakan oleh masyarakat namun juga bagi industri perbankan untukdapat terus berkembang meningkatkan asset dan pendapatannya, sertamendorong pasar keuangan di Indonesia yang semakin likuid.Sebagaimana telah penulis ilustrasikan pada bagian pendahuluan diatas, dalam penyusunan tesis ini, penulis akan mengangkat beberapapermasalahan yang lebih spesifik terkait sekuritisasi KreditPemilikan Rumah yaitu :1) Kerangka hukum apa yang dibutuhkan dalampelaksanaan sekuritisasi KPR yang efektif dan aman? 2) Bagaimanarisiko dapat dimitigasi dengan baik sehingga transaksi sekuritisasiKPR dan peranan PT Sarana Multigriya Finansial bisa optimal?Penulisan tesis ini menggunakan penelitian kepustakaan yang bersifatyuridis-normatif yaitu penelitian yang mencakup penelitian terhadapazas-azas hukum, sistematika hukum dan terhadap taraf sinkronisasihukum. Penelitian normatif mempergunakan data sekunder. Daripembahasan yang telah diuraikan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:1) Kerangka hukum yang dibutuhkan dalam pelaksanaan sekuritisasi KPRyang efektif dan aman adalah Undang-Undang Sekuritisasi dansinkronisasi peraturan perundang-undangan dibidang dan yangberhubungan dengan sekuritisasi aset; 2)Risiko harus dimitigasidengan baik agar transaksi sekuritisasi KPR dan peranan PT SaranaMultigriya Finansial bisa optimal dengan cara: implementasi riskmanajemen dan tata kelola yang baik (good govern&nce) sertadiperlukan adanya lembaga pengawasan terhadap aktivitas PT SMF."

"ABSTRAKKawasan Asia Tenggara memiliki tingkat kejadian perdagangan manusia yang tinggidengan latar belakang dan penyebab yang beragam; baik dari aspek ketenagakerjaan,migrasi, kemiskinan, kejahatan maupun konflik negara. Hal ini menyebabkanpendekatan untuk pemberantasan perdagangan manusia menjadi beragam pula; baikdari tahapan pencegahan, penegakan hukum, maupun dukungan untuk korban. Tesisini membahas pemberantasan perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggarasebagai tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia dan hukum pidanainternasional; baik secara internasional maupun regional antar negara-negara anggotaASEAN. Pendekatan yang digunakan adalah kerja sama internasional melaluibantuan hukum timbal balik atau mutual legal assistance (MLA). Instrumen bantuanhukum timbal balik yang digunakan dan dianggap sesuai untuk kawasan AsiaTenggara adalah perjanjian yang dihasilkan oleh Association of South East AsiaNations (ASEAN) yaitu ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty in Criminal Matters(ASEAN MLAT). Bantuan hukum timbal balik merupakan instrumen kerjasamaformal yang sesuai untuk pemberantasan kejahatan formal maka mampu mengikatkomitmen negara secara penuh. Penelitian dilakukan dengan studi kasus perdaganganmanusia yang terjadi di kawasan ZAMBASULTA (Zamboanga, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi) di Filipina. Sebagai daerah di Filipina dengan kasus perdagangan manusiayang secara dominan lintas batas Negara antara Filipina dengan Malaysia.ZAMBASULTA dapat menggambarkan penerapan ASEAN MLAT di kawasan AsiaTenggara sebagai instrument regional pemberantasan manusia.

---

ABSTRACTSouth East Asia region has a high level of human trafficking case with variousbackgrounds and causes; whether from aspects of labor, migration, poverty, crime orhomeland conflict. Hence the approach for human trafficking suppression varies;whether from the phase of prevention, law enforcement, or victim support. This thesisaddresses human trafficking suppression in South East Asia region as a crime againsthuman rights. Writer describes the law for human rights protection and internationalcrime against human trafficking; internationally and amongst ASEAN membercountries. The approach being taken is international cooperation through mutual legalassistance (MLA). The instrument considered appropriate is ASEAN Mutual LegalAssistance Treaty in Criminal Matters (ASEAN MLAT). Mutual legal assistance is acompatible formal cooperation instrument for suppressing human trafficking becauseof its ability to handle transnational crimes and provides binding commitmentamongst countries. Research is conducted with case study of ZAMBASULTA(Zamboanga, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi) in Philippine. Being a Philippine region withcross border human trafficking cases between Philippine and Malaysia,ZAMBASULTA can represent the implementation of ASEAN MLAT in South EastAsia region as a regional instrument of human trafficking suppression."