Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Pembangunan desa merupakan proses peningkatan atau perbaikan kualitas hidup dan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan. Pemerintah Desa Panggungharjo dalam upayanya membangun sistem jaminan sosial bagi masyarakat menggunakan pendekatan tata kelola kolaborasi. Kolaborasi dilakukan dengan  melibatkan masyarakat dan penyedia layanan untuk menjalin suatu hubungan dan bekerja sama dan berkomitmen untuk mencapai tujuan lebih cepat dan lebih besar jika dibandingkan dengan bekerja sendiri. Kebijakan publik berupa sistem jaminan sosial yang dibangun oleh Pemerintah Desa Panggungharjo dengan tata kelola yang kolaboratif diharapkan akan lebih cepat meningkatkan kualitas hidup dasar berupa pendidikan dan kesehatan.

 

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa aspek leadership dari kepala desa sangat mempengaruhi keberhasilan sebuah program pembangunan di desa. Penelitian ini menganalisis keberhasilan Pemerintah Desa Panggungharjo dalam upayanya mewujudkan sistem jaminan sosial melalui tata kelola yang kolaboratif.  Melalui pendekatan kualitatif, penelitian mempergunakan wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus, observasi dan studi literatur untuk mengumpulkan data. Informan dipilih dengan purposive sampling dan snowball. Jumlah seluruh informan sebanyak delapan belas (18) informan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemerintah Desa Panggungharjo membangun sistem jaminan sosial di desa tersebut secara partisipatif dengan menggunakan potensi lokal.

 

Kata Kunci: Pembangunan Desa, Tata Kelola Kolaboratif, Jaminan Sosial, Lembaga Sosial.

 

---

Village development is a process of increasing or improving the quality of life and economic well-being of people living in rural areas. The Village Government in their efforts to build a social security system for the community uses a collaborative governance approach. Collaboration is held by entangling the community and service providers to establish a dealings and team up in committment to achievee the goals faster and greater than working individually. Public policy in the form of a social security system built by the Panggungharjo Village Government with collaborative governance is expected to produce  improvement of education and health as basic quality of life.

 

Previous research showed that the role of heads of village have big influences to the village program’s fruitfulness. This study analyzes the triumph of the Panggungharjo Village Government for their exertion to raise a social security system based on participation of the stakeholders in community. Through a qualitative approach, research used in-depth interviews, focus group discussions, observation and literature studies to collect data. Informants were selected by purposive sampling and snowball. The total number of informants was eighteen (18) informants. The results of the study showed that the Panggungharjo Village government used a collaborative governanance to construt a participative social security system in the village based on local potential

"

"Upacara perkawinan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat Kraton Yogyakarta menjadi tradisi pada masa Hamengkubuwana VII dan VIII. Busana pengantin menjadi salah satu alat meningkatkan kewibawaan sultan di Kraton Yogyakarta. Kraton Yogyakarta merupakan daerah swapradja pada masa kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda sehingga pemakaian busana pengantin mengikuti aturan Staatsblad dan Rijksblad. Gaya busana kalangan bangsawan di Kraton Yogyakarta terikat pada aturan Kraton Yogyakarta sebagai Pusat.Berbeda dengan masa Hamengkubuwana IX, keterikatan pada Pusat sudah tidak terjadi oleh karena Kraton Yogyakarta menjadi bagian dari propinsi Negara Republik Indonesia. Secara resmi, Hamengkubuwana IX mengijinkan busana pengantin dalam upacara perkawinan Kraton Yogyakarta dipraktekkan masyarakat di segala lapisan tanpa mengikuti aturan ketat seperti di Kraton Yogyakarta.Disertasi ini menggunakan pendekatan struktural. Tujuan disertasi adalah memahami perkembangan masyarakat dan busana pengantin Kraton Yogyakarta dan nilai-nilai budaya dalam upacara perkawinan Kraton Yogyakarta.

---

Marriage ceremony of the Ngayogyakarta Hadiningrat Kraton Yogyakarta Kraton became a tradition during the Hamengkubuwana VII and VIII. The costume bride to be one of the tools increase the authority of the Sultan in the Yogyakarta Kraton. The Yogyakarta Kraton is an area swapradja during the reign of the Dutch East Indies so that the use of a costume bride to follow the rules in Staatsblad and Rijksblad Statute. Fashion style nobility in the Yogyakarta Kraton bound by the rules as a Center.In contrast to past Hamengkubuwana IX, attachment to the Centre has not happened because of the Yogyakarta Kraton become part of the province of the Republic of Indonesia. Officially, Hamengkubuwana IX allows the costume bride in the marriage ceremony the Yogyakarta Kraton practiced at all levels of society without following the strict rules such as the Yogyakarta Kraton. This dissertation uses structural approach. Dissertation goal is to understand the development of society and the costume bride of the Yogyakarta Kraton and cultural values in marriage ceremony of the Yogyakarta Kraton."

"Penelitian ini melihat pembangunan pariwisata di Yogyakarta terutama pasca perang kemerdekaan. Studi ini mengambil ruang spasial di Daerah Istimewa Yogyakarta. Masa temporal yang diambil antara tahun 1954 sampai tahun 1966, tahun tersebut diambil karena merupakan masa-masa awal pembangunan pariwisata yang digerakkan oleh pemerintah. Kajian pariwisata pasca perang kemerdekaan khususnya pada tahun 1950-an masih menjadi kajian yang terbatas. Kebanyakan penelitian tentang pariwisata masih fokus pada masa kolonial maupun pada masa Orde Baru. Padahal pariwisata pada masa itu berkembang seiring dengan kompleksitas yang terjadi baik di pemerintahan maupun di masyarakat sendiri. Aktivitas-aktivitas pariwisata pada saat itu juga cukup ramai dengan adanya masyarakat yang ingin mengenal daerah-daerah sebagai wujud cinta tanah air. Penelitian ini mengeksplorasi keterlibatan pemerintah dalam membangun kembali pariwisata dengan memanfaatkan segala potensi yang tersedia. Penelitian ini juga memperlihatkan korelasi antara pemerintah dan kondisi sosial ekonomi masyarakat di Yogyakarta pada tahun 1950-an seiring dengan pembangunan pariwisata. Pariwisata yang berkembang kemudian menimbulkan berbagai dampak bagi pemerintah maupun masyarakat. Dampak tersebut meliputi bidang ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan pariwisata pada masa ini meski banyak mengalami kendala akan tetapi menjadi pijakan awal bagi pengembangan pariwisata pada dekade selanjutnya.

---

This study looks at tourism development in Yogyakarta, especially after the war of independence. This study takes the spatial space in the Special Region of Yogyakarta. The temporal period was taken between 1954, and 1966, this year was taken because it was the initial period of government-driven tourism development. The study of tourism after the war of independence, especially in the 1950s, is still a limited study. Most research on tourism still focuses on the colonial period as well as the New Order era. Whereas tourism at that time developed along with the complexities that occurred both in the government and in the community itself. Tourism activities at that time were also quite busy with people who wanted to know the areas as a form of love for the homeland. This study explores the involvement of the government in rebuilding tourism by utilizing all available potential. This study also shows the correlation between the government and the socio-economic conditions of the people in Yogyakarta in the 1950s, along with the development of tourism. Tourism that develops then causes various impacts for the government and society. These impacts cover the economic, social, and cultural fields. The development of tourism at this time, although experiencing many obstacles, became the starting point for tourism development in the next decade."

"Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan sebuah kebutuhan daerah dan kehendak masyarakat DIY itu sendiri dalam upayanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dijamin oleh konstitusi. Status istimewa yang dimiliki oleh DIY merupakan fakta sejarah yang tidak akan terhapus oleh kondisi jaman yang berubah. Fungsi membentuk undang-undang (legislasi) yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) masih sangat lemah jika dibandingkan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden. Padahal melalui fungsi legislasi, DPD diharapkan menjadi lembaga yang dapat menjembatani kepentingan daerah di tingkat pusat salah satunya adalah pembentukan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UUK DIY). Hal yang menarik terkait dengan peran DPD di dalam pembentukan UUK DIY adalah keterlibatan DPD yang cukup jauh padahal selama ini keterlibatan DPD dalam setiap pembahasan rancangan undang-undang hanya sebatas menyampaikan pandangan dan pendapat akhir saja. Keterlibatan DPD yang cukup jauh tersebut tidak lepas dari pendekatan politik yang dilakukan oleh Pimpinan Komite I DPD kepada Pimpinan Komisi II DPR. Undang-Undang No. 27 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, dan Tata Tertib DPR, belum memberikan ruang kepada DPD untuk ikut membahas secara penuh dalam proses Pembicaraan Tingkat I. Padahal keberadaan DPD terbukti dapat meningkatkan ketahanan nasional melalui pemberdayaan daerah-daerah.

---

The specialty of Yogyakarta Special Region is a regional needs and desires Yogyakarta community itself in its efforts to improve the welfare of the people guaranteed by the Constitution. Special status held by Yogyakarta is a fact of history that will not be erased by the time the conditions change. Functions make statutes (legislation) that is owned by the Regional of the Representative Council of the Republic of Indonesia (Senate) is still very weak in comparison to the House of Rerepsentative and the President. Through the legislative function, Senate of Indonesia is expected to be an institution that can bridge the interests of the region at the central one of which is the establishment of the Law Privileges Yogyakarta. (UUK DIY). The interesting thing related to Senate's role in the formation of UUK DIY engagement Senate is quite far but so far Senate involvement in any discussion of the draft law was limited to conveying the views and opinions of the end of the course. Involvement Senate could not be separated far enough from the political approach taken by the Chair of Committee I Senate to the Chair of Commission II House. Law No. 27 In 2009, Law no. 12 In 2011, and the Discipline of the House, not to give space to discuss the Council to participate fully in the Discussion Level I. Though the presence of Senate proven to improve national defense through empowerment of the regions."