Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"After the loss of Sipadan and Ligitan Islands. the possibility of lossing outer islands will take a full concern throughout the nation. It can be a potential threat at the same time, thus the outer islands should get special attention and supervision to prevent problems that may interfere the integrity of Indonesia. The problem exists such as 1) lack of conclusive legal issues with bordering countries, 2) the unsynchronised role and activities of government agencies, 3) a relatively high cost to create the level of presence of security forces especially on uninhabited islands, 4) the ineffective usage of IT."

"As the largest archipelago and the widest territorial sea in the world, Indonesian waters has many potential resources for the nation, either for biological and non-biological. Indonesian waters can be used also as a mean of shipping, marine tourism, energy exploration alternatives, as well as shipwreck treasures. When it is used, it will be able to provide a better life for Indonesian people. In the framework of National Defence, Indonesian development paradigm needs to be changed from land oriented to sea oriented development. In compliance with the nations defence paradigm, it needs to prioritise maritime development and also to build a reliable and respected Navy that will synergy with Army and Air Force in order to build a prosperous Indonesia."

"Maritime security is one of important aspects in the state defence system. Because of the wide range of responsibility by the elements of government, therefore abundant of resources is deployed to handle the task in order to contribute a maximum support to the effort in strengthening the state defence. This paper analysed the position of maritime security in the state defence system, so it can produce a significant contribution and also can work cooperatively with other government elements involved in the maritime environment. After a comprehensive analysis in the framework of defence system, it is found that maritime security has a unique position because it is a part of military component as well as non-military component of the state defence system. It also plays a strategic role in improving the people's prosperity as well as in guarding the state sovereignty."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi kewenangan lembaga pemerintah dalam penegakan hukum di wilayah laut Indonesia. Permasalahan yang dibahas diantaranya mengenai pengaturan peran dan kewenangan lembaga pemerintah dalam menyelenggarakan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia, serta dampak terhadap kewenangan yang sama antara lembaga pemerintah dalam menyelenggarakan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif berdasarkan teori kewenangan dengan data sekunder. Hasil yang diperoleh adalah Indonesia mempunyai enam lembaga penegak hukum di wilayah laut antara lain Badan Keamanan Laut, TNI Angkatan Laut, Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Ditjen Bea Cukai, Polair, dan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai. Keenam lembaga tersebut mempunyai kewenangan yang sama sehingga dapat mengakibatkan tumpang tindih yang berdampak pada ego sektoral antar-lembaga penegak hukum, ambiguitas peran sebagai Indonesia sea and coast guard, respon negatif dari negara lain terhadap lembaga penegak hukum wilayah laut di Indonesia dan lemahnya pengaturan kewenangan Bakamla dalam penegakan bhukum di wilayah laut. Pemerintah perlu menerapkan konsepsi omnibus law dengan merevisi/mengubah, mengganti, mencabut atau menggambungkan agar tidak terjadi pertentangan antar peraturan perundang-undangan. Selain itu, Pemerintah perlu merumuskan peraturan perundang-undangan baru dengan menetapkan lembaga yang berwenang sebagai Indonesia sea and coast guard.

---

The purpose of this research aims to analyze and identify the authority of government agencies in law enforcement in the Indonesian marine area. Issues discussed include regulating the role and authority, as well as the impact on the same authority between government agencies to carry out law enforcement in Indonesian marine areas. The research method used is a normative juridical method based on the theory of authority with secondary data. The results obtained are that Indonesia has six law enforcement agencies in the marine area, consist of the Indonesia Maritime Security Agency, the Directorate General of Surveillance and Control of Marine and Fishery Resources, the Directorate General of Customs and Excise, the Directorate Marine Police, and the Directorate Indonesian Sea and Coast Guard. The six agencies have the same authority that can lead to impact on sectoral egos between law enforcement agencies, ambiguity in the role of Indonesia as a sea and coast guard, negative responses from other countries to law enforcement agencies in Indonesia's marine areas and the weak regulation of Indonesia Maritime Security Agency. The government needs to implement the omnibus law concept by revising/amending, replacing, revoking or merging so that there is no conflict between laws and regulations. In addition, the Government needs to formulate new laws and regulations by establishing an authorized institution as the Indonesian sea and coast guard."

"Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai UU no 32 tentunya Badan Keamanan Laut Indonesia yang merupakan revitalisasi dan penguatan kapasitas kelembagaan dari Badan Koordinasi Keamanan Laut perlu pola pelaksanaan operasi bersama keamanan laut dimana Gelar Kekuatan operasi Bersama Kamla yang selama ini dilakukan apakah sudah sesuai dengan banyaknya jenis kejadian yang terjadi di wilayah perairan yuridiksi Indonesia baik itu pelanggaran bahkan kecelakan laut."

"Dalam menjalankan Tupoksi dan kewenangan sesuai dengan UU No 32 tahun 2014 tentang kelautan Pasal 61, 62, dan 63, Bakamla beserta stakeholder-nya melakukan kerja sama berupa latihan keamanan dan keselamatan laut terintregrasi. Latihan-latihan dan kursus yang dilakukan sebagaimana lazimnya sektor ini antara lain Suspaidik (kursus perwira penyidik), Suspeknubika (kursus penyelamatan kapal nuklir bio dan kimia), ekosistem laut, marpol (marine polution), persandian, search and rescue, Suskomnav (kursus komunikasi dan navigasi), menembak, basic safety training (BST), dan URCL (unit reaksi cepat laut). Dengan latihan-latihan dan kursus yang dilakukan tersebut, akan didapat suatu keterkaitan antara tupoksi, kewenangan, dan latihan-latihan yang dilaksanakan. Variabel kajian ini adalah tupoksi serta kewenangan Bakamla yakni patroli keamanan laut, pendayagunaan teknologi informasi, dan proses hukum. Adapun indikatornya yaitu latihan keamanan dan keselamatan laut. Dari keterkaitan tersebut, dapat disimpulkan bahwa latihan yang dilakukan terintegrasi. Hal itu diperlukan agar didapat pola pikir dan pola tindak homogen di antara petugas lapangan keamanan dan keselamatan laut."

"Isu keamanan di kawasan maritim di dunia masih tetap mengemuka terutama di kawasan maritim yang memang rawan terjadinya tindak kejahatan, baik perorangan maupun terorganisasi. Tindak kejahatan di kawasan maritim sangat terkait dengan situasi dan kondisi suatu negara atau kawasan. Negara atau kawasan yang sedang berkecamuk dalam perang dan masyarakatnya dalam kondisi menderita, keamanan maritim nya juga menjadi rawan. Selain itu, kawasan yang merupakan jalur perdagangan dunia melalui laut jika pengamanannya kurang memadai, juga bisa menimbulkan kerawanan."

"Sebagai poros maritim dan negara kepulauan yang strategis dari perspektif geopolitik, Indonesia telah menetapkan tiga jalur ALKI untuk lintas damai pelajaran International, yang dijamin keberadaannya oleh hukum International. Hasil penelitian mengungkap beberapa tipe ancaman keamanan terkini yang cukup kompleks yang dihadapi Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan dan juga maritim, yang datang dari meningkatnya ketegangan dan ekkalasi konflik di laut China Selatan, serta terorisme global, intervensi asing, dan beragam kejahatan transnasional"