Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"In order to assure the control and the law enforcement as well as the sovereignty of a state in a border area, they will have first of all determine the borderline of the states, preferably with the neighbouring states. Indonesia is very conscious of determining its borders with its neighbours, either on land or at sea and in the air, as well as in the seabed area beyond its territorial sovereignty. Therefore, it has to determine a number of maritime borders with different rights and obligations. In addition, in view of its strategic location, it has also to determine the location in order of foreign vessels to be able to exercise the right of passage. Moreover, being an an archipelagic state with a very large and intensive process of decentralization, Indonesia also has to deal with the problems of boundaries between various provinces."

"Tulisan ini mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan serta faktor pendukung dan kendala pemeriksaan dan pelayanan lalu lintas orang dan barang di PLBN Terpadu Nanga Badau. Selanjutnya menentukan strategi peningkatanlayanan PLBN Terpadu Nanga Badau agar lebih baik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teori implementasi George C. Edward III dalam buku Agustino (2017) dengan indikator, komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur organisasi digunakan untuk menganalisis pelaksanaan pemeriksaan dan pelayanan lintas batas. Strategi ditentukan dengan menggunakan konsep Pearce dan Robinson (2000) tentang analisis lingkunganinternal dan eksternal organisasi atau dikenal dengan istilah analisis SWOT. Pedoman dalam menentukan strategi pengembangan wilayah perbatasan menggunakan pendapat C.T. Wu (2001). Strategi tersebut terdiri dari investasiinfrastruktur sebelum pembangunan ekonomi dimulai, investasi sektor swasta serta program kebijakan yang bertujuan memfasilitasi pengembangan lintas batas. Data diperoleh dari hasil wawancara dan observasi di lapangan. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman (1992) yang dilakukan secara langsung dan terus menerus sehingga data jenuh. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa PLBN Terpadu Nanga Badau merupakan tempat keterpaduan layananunsur CIQS dan kegiatan operasional dan maintenance. Keterpaduan pelayanan terdiri atas 6 (enam) instansi yaitu: BNPP, Bea dan Cukai, Imigrasi, KarantinaHewan dan Tumbuhan, Karantina Ikan dan Karantina kesehatan. Faktor pendukung pelaksanaan berupa peraturan yang jelas, sarana pemeriksaan inti serta sumber daya manusia yang berkualitas sesuai bidangnya. Faktor kendalaberupa keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, kantor pusat yang berada jauh dari PLBN, jumlah anggaran operasional dan petugas sedikit serta pola kebiasaan masyarakat melakukan lintas batas. Hasil analisis SWOT diketahui bahwa strategi yang tepat dalam meningkatan pemeriksaaan dan pelayanan lintas batas orang dan barang di PLBN Terpadu Nanga Badau adalah memobilisasikekuatan yang ada untuk bisa meminimalisir ancaman dan mengubah menjadi peluang seperti dengan cara diversifikasi layanan dan pemeriksaan.

---

This article described and analyzed the implementation, supporting factors and related obstacles in the implementation of cross border inspections and services for people and goods at the Integrated Cross Border-Post (PLBN) In Nanga Badau. The objective was to determine the strategy to improve the services at Integrated Cross Border-Post (PLBN) In Nanga Badau. This research applied descriptive qualitative method. The researcher also applied implementation theory from George C. Edward III, as referred in Agustinos book (2017) with indicators, communication, resources, disposition and organizational structure, all of these elements were used to analyze theimplementation of cross-border inspections and services. The strategy is determined by using the concepts from Pearce and Robinson (2000) about the analysis of the internal and external environment of the organization or better known as the SWOT analysis. The guidelines in determining the strategy for developing the border region was adapted from C.T. Wu (2001). The strategy consists of infrastructure investment prior to economic development, private sector investment and policy programs aimed at facilitating cross-border development. The source of the data were from interviews and field observations. Then, the data were analyzed based on the model from Miles andHuberman (1992). The data obtained were analyzed directly and continuously until the data reached the saturated point. In conclusion, the Integrated Cross Border-Post (PLBN) In Nanga Badau was a good model of for integrated cross border post that met the service criteria of CIQS and also for operational and maintenance activities. The integrated services consist of 6 (six) agencies,namely: BNPP (National Border Management Authority), Customs, Immigration, Animal and Plant Quarantine, Fish Quarantine and Health Quarantine. The supporting factors for the implementation of inspections and services were clear and definitive regulation, complete inspection facilities and competent human resources for this field. The obstacle factors were limited supporting facilities and infrastructure, head office which was quite distantfrom PLBN, limited operational budget and limited number of officials, and locals habit in dealing with cross border activities. The results of the SWOT analysis revealed that the effective strategy in improving cross-border inspections and services for people and goods in Integrated Cross Border-Post (PLBN) is to mobilize all available resources and power to minimize threatsand transform them into opportunities by conducting diversification of services and inspections."

"Perbatasan negara juga merupakan boundary dan frontier, yang memiliki nilai strategis bagi kedaulatan negara. Pengelolaan perbatasan negara harus didukung oleh ketahanan nasional yang tangguh untuk menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. Salah satu bentuk dukungan nyata berupa patroli pengamanan perbatasan negara secara intensif. Sehingga, perlu adanya perencanaan yang efektif dalam meminimalisir tingkat risiko di lapangan. Sistem Informasi Geografis memberikan solusi fungsi analisis medan secara otomatis. Analisis medan mampu menilai tingkat risiko patroli pengamanan berdasarkan kriteria geografi militer. Penelitian ini menggunakan model Applied Research yang bersifat kualitatif dan kuantitatif (mixed method). Penilaian awal terhadap perbandingan 3 pendekatan intelijen (GeoInt, Humint, Osint) bersifat kualitatif. Pengumpulan data melalui kuesioner terhadap 33 prajurit TNI AD aktif. Adapun, implementasi Geospatial Intelligence bersifat kualitatif dengan metode Spatial Multi Criteria Evaluation (SMCE). Sumber data berasal dari geodatabase milik BIG (Demnas, Hidrologi), DITTOPAD (Peta Topografi), Kementan (Data vektor jenis tanah) dan ESA (Citra Satelit Sentinel-2A). Hasil penelitian menunjukkan tingkat risiko tertinggi merupakan ancaman musuh dengan persentase 44,1 % dan terendah karena adanya hambatan vegetasi yang rapat dengan persentase 7,2 %. Penelitian ini juga menghasilkan Peta Rekomendasi Rute Patroli yang memiliki tingkat risiko yang rendah berdasarkan klasifikasi standar NATO (Go, Slow Go, dan No Go).

---

National borders are also boundaries and frontiers, which have strategic value for the country's sovereignty. A robust national resilience must support national borders' management to face threats, challenges, obstacles, and disturbances. One form of real support is in the form of intensive patrols to protect the national border. Thus, it is necessary to have adequate planning in minimizing the level of risk in the field. Geographical Information System provides solutions for automatic terrain analysis functions. Field analysis can assess the level of risk of security patrols based on military geography criteria. This study uses an Applied Research model that is qualitative and quantitative (mixed method). The initial assessment of the comparison of 3 intelligence approaches (GeoInt, Humint, Osint) is qualitative. Data collection through questionnaires to 33 active TNI AD soldiers. Meanwhile, Geospatial Intelligence's implementation is qualitative with the Spatial Multi-Criteria Evaluation (SMCE) method. Data sources come from the geodatabase belonging to BIG (Demnas, Hydrology), DITTOPAD (Topographic Map), Ministry of Agriculture (Soil Type), and ESA (Sentinel-2A). The results showed that the highest level of risk was an enemy threat with a percentage of 44.1%, and the lowest was due to dense vegetation barriers with a percentage of 7.2%. This research also produced a Patrol Route Recommendation Map with a low-risk level based on the standard NATO classification."

"Penelitian ini berfokus implementasi fungsi imigrasi di perbatasan khususnya perbatasan darat Entikong. Dalam penelitian menggambarkan mengenai pelaksanaan fungsi imigrasi di perbatasan darat yang sekiranya harus mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah pada umumnya dan Direktoraj Jederal Imigrasi pada khususnya. Didalam penelitian ini ditemukan kendala-kendala yang menyebabkan pelaksanaan fungsimimigrasi di perbatasan tidak dapat berjalan dengan maksimal. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Metode yang digunakan adalah dengan wawancara dan studi kepustakaan. Teori yang digunakan untuk menganalisis adalah teori manajemen organisasi dan implementasi kebijakan mengenai menegemen perbatasan dan kebijakan-kebijakan yang harusnya dilakukan dengan menganalisis fungsi imigrasi di perbatasan sehingga dapat menggambarkan bagaimana fungsi imigrasi dapat ketahanan nasional. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa : fungsi imigrasi di perbatasan belum bisa dilaksanakan secara maksimal secara khuus di perbatasan darat Entikong, dikarenakan banyaknya pihak- pihak yang terkait dengan pewngelolaan perbatasan yang belum bisa mengatasi masalah perbatasan baik secara umum maupun secara khusus.

---

This study focuses on the implementation of the immigration function in particular border land border Entikong. In a study describing the implementation of the immigration function in which if the land border should be given serious attention by the government in general and immigration in particular Jederal Direktoraj. In this study found the constraints that led to the implementation fungsimimigrasi at the border can not be run with the maximum. This study is a descriptive qualitative research design. The method used was to interview and study of literature. The theory is used to analyze the theory of organizational management and implementation of policies regarding border menegemen and policies that should be done by analyzing the function of immigration on the border so as to illustrate how immigration functions to national security. From the results, it can be concluded that: the function of immigration at the border can not be fully implemented in khuus in Entikong land border, because the number of parties associated with pewngelolaan border that can not be overcome border issues both in general and in particular."

"Tesis ini berupaya menjelaskan bagaimana strategi pertahanan di wilayah perbatasan darat dengan negara tetangga di Kalimantan, Papua dan Nusa Tenggara Timur. Tekanan penelitian ini pada bagaimana kondisi wilayah perbatasan darat dengan negara tetangga dilihat dan aspek-aspek ketahanan nasional. Temuan penting penelitian ini adalah menonjolnya pendekatan militer dalam menjalankan strategi pertahanan di wilayah perbatasan.Profil wilayah perbatasan dengan negara tetangga menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab permasalahan di wilayah perbatasan demikian banyak meliputi semua aspek ketahanan nasional. Permasalahan seragam dan dominan di semua wilayah perbatasan darat adalah kurangnya perhatian pemerintah terhadap aspek sosial budaya dan ekonomi yang menunjukkan bahwa penduduk di wilayah perbatasan dengan negara tetangga umumnya dalam keadaan miskin.Untuk mendukung penelitian ini digunakan metode Armlitical Hierarchy Process (AHP) untuk menentukan priotitas pendekatan yang tepat berdasarkan kriteria-kriteria dari aspek-aspek ketahanan nasional. Responden untuk mengisi kuisioner AHP terdiri dari kalangan militer, pejabat pemerintah dan kalangan masyarakat sipil. Hasil yang diperoleh adalah: pendekatan yang tepat untuk menciptakan stabilitas di wilayah perbatasan adalah pendekatan kesejahteraan. Analisis SWOT digunakan untuk menentukan strategi pertahanan. apa yang seharusnya disusun di wilayah perbatasan.Penelitian ini meinberi rekomendasi agat penyusunan strategi pertahanan di wilayah perbatasan sebaiknya memperhatikan peningkatan kesejahteraan penduduk di wilayah perbatasan. Strategi pertahanan yang sebaiknya digelar adalah mix strategies, di mana strategi yang digelar tidak hanya menggunakan pendekatan militer saja melainkan harus memperhatikan pendekatan kesejahteraan dan pendekatan diplomasi yang digunakan secara bersama.-sama dengan prioritas yang disesuaikan dengan kondisi wilayah perbatasan masing-masing. Untuk menciptakan stabilitas di wilayah perbatasan, kerjasama antara Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), dan Pemerintah Daerah (PEMDA) setempat harus dioptimalkan melalui koordinasi yang baik antar lembaga."

"Salah satu permasalahan pengelolaan perbatasan di Indonesia adalah lemahnya koordinasi. Untuk itu penelitian ini akan melihat bagaimana koordinasi pengelolaan batas wilayah negara di Indonesia, dalam hal ini yang dilakukan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dengan Kementerian Dalam Negeri (KDN) dan Tiga (3) pemerintah daerah, yaitu Pemerintah Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, dan Pemerintah Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur.Untuk menganalisis persoalan koordinasi pengelolaan perbatasan, penulis menggunakan pendekatan positivisme, dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui survey, wawancara, dan studi dokumentasi. Informan yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah Camat Sebatik Barat Kabupaten Nunukan dan Kasubbag Kerjasama Perbatasan pada Bagian Penataan Perbatasan di Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur.Dari penelitian yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat empat (4) faktor penting yang memberikan kontribusi dalam proses koordinasi pengelolaan perbatasan, yaitu kewenangan, komunikasi, kepemimpinan, dan kontrol. Keempat faktor ini saling berkaitan satu sama lain, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Di antara keempat faktor tersebut, faktor kewenangan dan komunikasi belum berjalan dengan baik, sedangkan dua faktor lainnya, kemampuan memimpin dan kontrol telah terlaksana dengan cukup baik.

---

One of the problems of border management in Indonesia is weak coordination. Therefore this research will look at how the coordination of border management in Indonesia, in this case conducted by the National Board of Border Management (BNPP), Ministry of Home Affairs (KDN), and 3 (three) regional government, that is Nunukan Regency of East Borneo Province, Batam Municipality of the Island of Riau Province, and Belu Regency of Nusa Tenggara Timur Province.

To analyze the coordination of border management issues, the authors use the positivism approach, with the type of descriptive study. The technique of collecting data through survey, interviews and documentation study. The informant in this research is District Head of Sebatik Barat of Nunukan Regency and Sub Section Head of Border Cooperation in the Border Management Section in the Secretary of Nunukan Regency of East Borneo Province.

From the research, it can be concluded that there are 4 (four) significant factors that give contribution in the process of border management coordination, that is authority, communication, leadership, and control. Four of the factors are related to one another and cannot be separated. From those four factors, authority and communication were still not running well, meanwhile two other factors, the ability to lead and control were performing quite good."

"Penelitian ini menganalisis faktor penentu keputusan individu untuk berpartisipasi dalam perdagangan lintas batas informal (ICBT) dan sejauh mana pendapatan rumah tangga dipengaruhi oleh partisipasi individu dalam ICBT. Dengan menerapkan metode pengambilan sampel melalui snowball method, peneliti melakukan survey kepada 77 individu yang melakukan ICBT dan 70 individu yang tidak melakukan ICBT yang menetap di daerah perbatasan Entikong, Indonesia. Kuesioner ICBT diadopsi dari Uganda Bureau of Statistics (UBOS) tahun 2008. ICBT tidak dikenakan pajak akan tetapi bersifat resmi sesuai Border Trade Agreement 1970. ICBT mengizinkan pedagangan untuk melakukan aktivitas jual beli barang-barang tertentu di daerah tertentu di bawah Rp. 2.025.900 (RM 600). Jumlah barang yang diperdagangkan setiap bulan juga terbatas. Untuk mengidentifikasi peran ICBT bagi daerah Entikong, peneliti menggunakan metode kuantitatif dan metode kualitatif. Pertama, sebuah model partisipasi dalam ICBT diestimasi menggunakan regresi multivariat logit. Hasil penunjukkan bahwa gender, lokasi, jarak, banyaknya jumlah pekerjaan yang dimiliki, posisi sebagai kepala rumah tangga dan kepemilikan asset mempengaruhi keputusan individu untuk berpartisipasi dalam ICBT. Kedua, sebuah model regresi OLS digunakan untuk menginvestigasi manfaat moneter bagi individual dari ICBT. Hasil mengindikasikan bahwa partisipasi dalam ICBT mendorong pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rumah tangga, khususnya pendapatan sekunder di daerah. Ketiga, peneliti memeriksa karakteristik dari ICBT dan menunjukkan bahwa komoditas ekspor utama adalah terong dan lada. Sedangkan komoditas impor utama adalah gula dan minyak goreng. Profit yang dihasilkan dari ICBT ini sebagian besar digunakan sebagai modal untuk diinvestasikan kembali, membayar pinjaman, dan membayar biaya sekolah anak. Peneliti menyimpulkan bahwa ICBT diperlukan sebagai sumber pendapatan yang penting bagi individu di Entikong dan sebagai mekanisme individu untuk menyelesaikan suatu masalah. Ketiadaan ICBT akan membuat kondisi perekonomian rumah tangga semakin memburuk, sehingga pemerintah perlu langkah lebih lanjut untuk menyelesaikan situasi tersebut melalui program jaminan sosial yang mahal. Akan tetapi, masih dipertanyakan apakah pemerintah benar-benar mendapatkan manfaat dari formalisasi perdagangan skala kecil ini.

---

This study analyzes the determinants of people's participation in informal cross-border trade (ICBT) and to what extent household income is affected by participation in informal trade. By applying a snowball sampling method, the author carried out a survey among 77 ICB traders and 70 non-ICB traders who live all in the Entikong border area of Indonesia. The ICBT questionnaire developed by the Uganda Bureau of Statistics (UBOS) in 2008 was adapted. ICBT is non-taxed but formalized in Indonesia since 1970 under The Border Trade Agreement. It allows traders within a certain area to exchange pre-specified goods below a value of Rp. 2,025,900 (RM 600). The numbers of monthly trades are also limited. To assess the role of ICBT for the Entikong region I make use of quantitative and qualitative methods. First, a model of ICBT participation is estimated using a multivariate logit regression. The findings illustrate that gender, location, distance, multiplicity of jobs, position in a household and asset ownership affect the decision to engage in ICBT. Second, an OLS regression model was employed to examine the individual monetary benefit from ICBT.

The result indicates that ICBT participation boosts income and improves the household's economic prosperity, especially secondary income in the Entikong region results to a large extend from ICBT. Third, I assess the nature of trade and show that the major exported goods are sour eggplant and pepper. The major imported goods are sugar and cooking oil. Proceeds from ICBT are mainly used for reinvestment, for rental payments and to cover school fees. I conclude that ICBT is needed as an important source of income in Entikong and a coping mechanism. In the absence of ICBT, the economic conditions of the households would be worse suggesting that the government would need to step in with social programs that are costly. Therefore, it is questionable whether the government would really gain from formalizing this small-scale cross-border trade."