Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian yang meneliti mengenai strategi memperkuat ketahanan pangan di wilayah kepulauan belum banyak dilakukan. Padahal sebagian besar kawasan Indonesia adalah wilayah kepulauan. Ketahanan pangan bagi Kabupaten Simeulue sangat penting untuk dilakukan pengkajian mengingat Kabupaten Simeulue merupakan daerah kepulauan terluar di Indonesia. Masalah Ketahanan pangan terkait erat dengan masalah sosial ekonomi, politik dan budaya yang lebih besar, sehingga terus dilakukan pengkajian secara bersama dengan pengambil keputusan di berbagai bidang lainya. Permasalahan ketersediaan pangan memerlukan penanganan yang serius dan terencana. Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas maka permasalahan utama penelitian ini adalah bagaimana persepsi ketahanan pangan penduduk di Kabupaten Simeulue yang berbentuk kepulauan dan strategi ketahanan pangan yang dapat digunakan pemerintah Kabupaten Simeulue untuk menunjang ketahanan pangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi penduduk terhadap ketahanan pangan dan gambaran umum ketahanan pangan Kabupaten Simeulue dan mengetahui strategi apa yang di gunakan Pemerintah Kabupaten Simeulue untuk menunjang Ketahanan Pangan. Metode yang digunakan adalah metode survey dengan skala linkert dengan sampel berjumlah 100 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah simple random sampling. Sedangkan analisis SWOT dan penentuan strategi menggunakan metode kualitatif dengan in depth interview pejabat daerah di Kabupaten Simeulue. Triangulasi data dilakukan melalui hasil survey persepsi, hasil statistik dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Simeulue, dan hasil in-dept interview. Penduduk Simeulue yang menjadi responden memiliki persepsi bahwa dalam aspek ketersedian pangan,hasil produksi padi di Simeulue tidak mencukupi kebutuhan penduduk. Hal tersebut berimplikasi pada tergantungnya Kabupaten Simeulue terhadap hasil produksi padi di Sumatera daratan untuk memenuhi kebutuhan penduduk.permasalahan mengenai aspek keterjangkauan pangan terletak pada masalah transportasi. Sebagian penduduk Simeulue berpersepsi bahwa sulit menjangkau pangan karena masalah transportasi. Penduduk juga kesulitan membeli bahan pangan jika harga naik akibat masalah transportasi. Kondisi sarana prasarana secara umum belum mendukung kinerja subsistem distribusi pangan Simeulue. Dalam hal konsumsi pangan, penduduk berpandangan bahwa diversifikasi atau keragaman pangan masih kurang. Hal tersebut dapat dilihat dari pilihan makan dari responden. Sebagian responden tidak selalu memilih asupan protein. Sumber karbohidrat utama adalah beras. Strategi pembangunan ketahanan pangan Kabupaten Simeulue adalah dengan memaksimalkan kekuatan untuk menanggulangi ancaman yang mungkin timbul, yaitu: a) melaksanakan diversifikasi, revitalisasi pertanian perikanan, kehutanan dengan potensi sumberdaya lahan yang ada dalam rangka pengentasan kemiskinan; b) mewujudkan koordinasi, advokasi dan sosialisasi ketahanan pangan dalam rangka mengatasi masalah penduduk, kemiskinan, harga sarana produksi, masalah gizi dan kesehatan. Rekomendasi kebijakan opersional ketahanan pangan adalah: a) pengembangan transportasi laut, b) pengembangan sumber daya manusia, c) pengembangan sarana prasarana pertanian, d) pengembangan teknologi pengolahan pangan, e) kompetensi aparatur daerah, f) pengembangan lumbung pangan dan cadangan pangan.

---

The study examines the strategies to strengthen food security in the islands has not been done. Though most of Indonesia is an archipelago region. Simeulue food security is very important to do an assessment considering Simeulue outer islands of Indonesia. Food security issues closely related to socio-economic issues, politics and the larger culture, so the assessment is being conducted jointly with the decision makers in a variety of other fields. Food availability issues require a serious and well-planned.

Based on the background that has been described above, the main problem of this research is how the perception of the population food security in the form of islands of Simeulue and food security strategies that can be used to support the government Simeulue food security. This study aims to determine the perceptions of residents on food security and a general overview of food security Simeulue and know what strategies are in use to support the Government of Simeulue District Food Security.

The method used was a survey method with linkert scale with a sample of 100 respondents. The sampling technique used was simple random sampling. While the SWOT analysis and the determination of strategies using qualitative methods in depth interviews with local officials in Simeulue. Triangulation of data is done through a perception survey results, statistical results from Statistics Simeulue, and the results of in-dept interviews.

Simeulue respondents have the perception that in the aspect of food availability, rice production in Simeulue is not sufficient for the population. This has implications on Simeulue dependent on rice production in Sumatra mainland to meet the needs of penduduk.permasalahan about food affordability aspect lies in transportation issues. Most residents of Simeulue perceived that food is difficult to reach because of transportation problems. Residents also have trouble buying food when prices rise due to transportation problems.

Infrastructure conditions are generally not supportive of Simeulue food distribution subsystem performance. In terms of food consumption, the population of the view that diversification or diversity of food is still lacking. This can be seen from the dining choice of respondents. The majority of respondents do not always choose the intake of protein. Rice is the main source of carbohydrates.

The development strategy of food security Simeulue is diversification strategy, by maximizing the power to deal with threats that may arise, namely: a) implement the revitalization of agriculture fisheries, forestry and land resource potential that exists in order to alleviate poverty; b) realize coordination, advocacy and dissemination of food security in order to overcome the problem of population, poverty, production facilities, nutrition and health issues. Operational food security policy recommendations are: a) The development of marine transportation, b) development of human resources, c) development of agriculture infrastructure, d) the development of food processing technology, e) the competence of local officials, f) development barns."

"Sago which is produced from sago palm tree, is one popular farm product in Simeulu Island, Aceh. Farmers harvest the sago palm for domestic comsumpstion, and for selling it to the local market in Simeulu. Since there are many methods to produce sago, it generates different rate of income for the farmers. The goal of this research is the producer of wet sago and dry sago at malasin, Sinar Bahagia, and Lamamek Village at west Simeulu Subdistrict, the district of Simeulu. Based on research finding, the west sago producers are able to produce 10.286 kg sago which generate revenue Rp.41.285.714,-. In another hand the dry sago producers are able to produce 7700 kg sago which generate revenue Rp. 50.087.538,-. The income of the dry sago producers in every kilogram is Rp.1.079 and the income of wet sago in every kilogram is Rp.405. Therefore the income of dry sago producers is higher than wet sago producers in every kilogram is Rp.674,-. "

"Tesis ini menganalisis tentang implementasi kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) Berbasis Sumber Daya Lokal dan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut dengan menggunakan teori model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1974). Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivis dengan metode pengumpulan data kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi dan studi lapangan serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman anggota kelompok terhadap teknik pembudidayaan tanaman maupun ternak, dan penataan administrasi kelompok masih menjadi kendala. Selain itu belum adanya Peraturan Daerah yang mendukung kebijakan ketahanan pangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah karakteristik badan pelaksana dan sikap pelaksana yaitu Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian (BKP3) Kabupaten Ende yang sangat menentukan berjalannya program ini. Ukuran dan tujuan kebijakan, sumber-sumber kebijakan yang terbatas sementara tugas pemberdayaan kelompok wanita menjadi tugas pemerintah daerah. Komunikasi antar organisasi belum intensif, dan adanya dampak sosial dan ekonomi. Agar implementasi berjalan baik, perlu ada peraturan daerah yang mendukung, sosialisasi dan pendampingan oleh penyuluh pendamping terus harus dilakukan demi peningkatan pemahaman dan keberlanjutan kegiatan kelompok.

---

This thesis analyzes the implementation of the food security policy in Ende Regency, Province of East Nusa Tenggara through Program of Acceleration of Food Consumption Diversification based on Local Resources and the factors that influence the policy by using a theoretical of policy implementation model Van Meter and Van Horn (1974). This study uses a post-positivist approach with qualitative data collection methods. The technique of the collecting data through indepth interviews, observation and field study and literature study. The results shows that the understanding of the group members about techniques of cultivation livestock and plants, and the arrangement of group administration still an obstacle. In addition to the absence of local regulations that supports food security policies.

There are several factors that influence the implementation are characteristic and the attitude of the executing agency namely the Agency of Food Security and Agricultural Extension of Ende Regency which is responsible of this program, the size and purpose of the policy, policy resources are limited while the task of group empowerment of women?s group is the duty of the local government, communication among the organization has not been intensive, and the program has been given the impact in social and economic sectors. In order to make the program implementation goes well, it needs local regulation to support the food security policy, and then socialization and mentoring by an agricultural extension continues to be done in order to improve the understanding and sustainability of group activities."

"Ketahanan pangan merupakan bagian yang sangat penting dari ketahanan nasional. Karena krisis pangan bukan saja menimbulkan krisis ekonomi, melainkan juga krisis sosial-politik. Sasaran pembangunan ketahanan pangan Indonesia adalah terwujudnya kemandirian pangan yang bertumpu pada produksi dalam negeri dan berbasis pada kearifan sumberdaya lokal. Salah satu kendala serius dalam mewujudkan kemandirian pangan tersebut adalah lemahnya kualitas SDM pertanian. Kondisi tersebut menjadi semakin sulit karena rendahnya minat generasi muda untuk bekerja pada sektor pertanian. Upaya untuk menumbuhkembangkan minat dan peran serta generasi muda terhadap pembangunan sektor pertanian perlu menjadi prioritas untuk mewujudkan kemandirian pangan. Sementara itu, peran penting dan strategis yang dimiliki oleh Organisasi Kepemudaan sebagai wadah pengembangan potensi pemuda belum terstruktur dalam upaya pembangunan ketahanan pangan. Penelitian ini menggunakan analisis SWOT yang bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal Organisasi Kepemudaan dalam menunjang pembangunan ketahanan pangan serta merumuskan strategi pemberdayaannya. Berdasarkan hasil penelitian, meskipun Organisasi Kepemudaan menghadapi tantangan/hambatan dari faktor eksternal, tetapi masih terdapat potensi kekuatan internal yang dimiliki Organisasi Kepemudaan dan dapat dioptimalkan untuk meminimalisasi tantangan/hambatan tersebut. Sehingga strategi yang dapat digunakan dalam pemberdayaan Organisasi Kepemudaan untuk pembangunan ketahanan pangan adalah mengoptimalkan kekuatan untuk meminimalisasi hambatan/tantangan.

---

Food security is a part of the national security, where the crisis of food is not only become a cause of economic crisis but also will be a cause of sosio-politic crisis. The target of the Indonesian food security development is to realize self-sufficiency food which established by domestic production and local wisdom. One of the main obstacle to realize it is the poor quality of human resources in agricultural sector. This condition is compounded by the low interest of Indonesian youth to work in agricultural sector.

In order to realize the food security development, effort that can be done to grow the interest of youth to participate in the agricultural development should be a priority. Unfortunately, the strategic role of youth organization has not been developed well in the food security development.

This study is designed by using SWOT analysis tool to identify the internal and external factors of youth organizations in supporting the food security development and formulating its empowerment strategies.

The result of this study shows that the youth organizations have several external obstacles in food security development but there are still internal strong potentials in youth organizations which can be optimalized to minimize this obstacles. Consequently, the strategies that should be used in this study is to oplimalize the strong that youth organizations had to minimize its obstacles."

"Penelitianl inil bertujuan untuk mengetahuil kearifanf lokal yang menjadi faktor penentu ketahanan pangan Urang Kanekes (suku Baduy), serta kontribusinya terhadap ketahanan pangan di Kabupaten Lebak dan Provinsi Banten. Menggunakan mix-method, untuk pendekatan kualitatif kearifan lokal masyarakat Kanekes, menghasilkan padi yang disimpan di leuit (lumbung padi) merupakan bukti dari kearifan lokal yang berperan dalam ketahanan pangan. Padi tersebut dihasilkan dari bertani dengan sistem (huma) ladang yang merupakan sistem pertanian utama masyarakat Kenekes, disamping berjualan hasil bumi lainnya yang tidak dilarang oleh adat, seperti madu, duren, gula merah, dan menjadi tour guide tamu yang berkunjung ke Kanekes. Pendekatan kuantitatif menggunakan regresi dengan data tingkat kabupaten lebak dan data tingkat provinsi. Pertama, regresi panel data sebanyak 28 kecamatan di kabupaten Lebak selama 12 bulan dari tahun 2020-2021, menghasilkan bahwa kecamatan Leuwidamar dimana Urang- Kanekes berada memiliki stok beras yang lebih tinggi daripada rata-rata kecamatan lain di Lebak untuk setiap bulan sepanjang tahun. Kedua, regresi berganda diterapkan untuk 4 indeks pangan (indeks ketahanan, indeks ketersediaan, indeks keterjangkauan, dan indeks keberlanjutan) dengan data 8 kabupaten/kota di provinsi Banten antara tahun 2018-2021 (4 tahun). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal dengan berladang, dan disimpan di lumbung merupakan pilar ketersediaan pangan yang penting bagi suatu komunitas dalam hal ini komunitas Urang Kanekes, dimana ketahanan pangan ditingkat komunitas akan berkontribusi ke tingkat-tingkat selanjutnya hingga tingkat Nasional

---

This study aims to determine local wisdom which is a determining factor for Urang Kanekes (Baduy tribe) food security, as well as its contribution to food security in Lebak Regency and Banten Province. Using a mix-method, for a qualitative approach to the local wisdom of the Kanekes people, producing rice stored in a leuit (rice barn) is evidence of local wisdom which plays a role in food security. The rice is produced from farming with the (huma) field system which is the main agricultural system of the Kenekes community, in addition to selling other agricultural products that are not prohibited by custom, such as honey, durian, brown sugar, and being a guest tour guide visiting Kanekes. The quantitative approach uses regression with Lebak district level data and provincial level data. First, the regression panel data of 28 sub-districts in Lebak district for 12 months from 2020-2021, results that the Leuwidamar sub-district where Urang-Kanekes is located has higher rice stocks than the average of other sub-districts in Lebak for every month of the year. Second, multiple regression is applied to 4 food indices (resilience index, availability index, affordability index, and sustainability index) with data from 8 districts/cities in Banten province between 2018-2021 (4 years). The results of the study show that local wisdom with farming and storing it in barns is an important pillar of food availability for a community, in this case the Urang Kanekes community, where food security at the community level will contribute to the next levels up to the national level. "

"Tesis ini membahas Strategi Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dimana masih terdapat 38 desa yang termasuk dalam kategori rawan pangan. Tesis ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kerawanan pangan desa yang termasuk dalam kategori rawan pangan dan merumuskan sebuah strategi untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat Kabupaten Gunungkidul. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan analisis data menggunakan metode SWOT (Strenght Weakness Opportunities Threats). Strategi yang tepat untuk peningkatan ketahanan pangan adalah Strategi ST (Strenght Threats), yaitu strategi yang menggunakan seluruh kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi segala macam ancaman. Hasil analisis SWOT tersebut memperlihatkan bahwa perlu merumuskan strategi baru.

---

The focus of this study is the improvement Food Security Strategy at Gunungkidul Society, Yogyakarta Province, where there are 38 villages which is categorized of food insecurity. The purpose of this study is to determine the level of food insecurity among villages included in the category of food insecurity and to formulate a strategy to improve food security at Gunungkidul society. This study uses descriptive quantitative data analysis using the SWOT (Strength Weakness Opportunities Threats). The best strategy to increase food security is ST strategy (Strength Threats), ST strategy uses all the strength to overcome all kinds of threats. SWOT analysis shows that it is necessary to formulate a new strategy,"

"Pengukuran kinerja merupakan alat yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari suatu program yang dilaksanakan oleh suatu organisasi. Pengukuran kinerja dapat merupakan elemen penting dalam mengelola suatu organisasi sektor publik. Salah satu alat yang berperan penting dalam pengukuran kinerja adalah kesesuaian kinerja dengan Strategy Map. Dinas Ketahanan Pangan saat ini belum memiliki sistem pengukuran terhadap kinerja organisasi, hal ini dikarenakan penilaian kinerja organisasi selama ini dilihat dari hasil capaian atas sasaran yang ditetapkan melalui renstra. Sehingga kebutuhan akan pengukuran kinerja dan proses evaluasi tetap harus dilakukan baik oleh organisasi swasta maupun organisasi sektor publik. Penelitian ini bertujuan unuk mengevalusi Strategy Map dan kondisi dari Indeks Ketahanan Pangan di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Siak menggunakan pendekatan konsep Balanced Scorecard. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam strategy map dan indikator pencapaian kinerja ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Strategy map yang digambarkan dalam konsep Balanced Scorecard telah disusun secara baik menggunakan pendekatan 4 perspektif Balanced Scorecard di sektor publik. Namun, beberapa indikator harus dirumuskan kembali, karena sebagian besar masih tidak spesifik dengan outcome yang diinginkan oleh organisasi. Hal ini berpotensi menghambat pencapaian dari sasaran kinerja dan penyelenggaraan visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Siak untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah. 

---

Performance measurement is a tool used to improve the efficiency and effectiveness of a program implemented by an organization. Performance measurement can be a crucial element in managing a public sector organization. One essential tool in performance measurement is the alignment of performance with the Strategy Map. The Department of Food Security currently lacks a measurement system for organizational performance, as the assessment of organizational performance has been based on the achievement of targets set through the strategic plan. Therefore, the need for performance measurement and evaluation processes must still be carried out by both private and public sector organizations. This research aims to evaluate the Strategy Map and the conditions of the Food Security Index at the Siak District Food Security Department using the Balanced Scorecard concept. The research findings conclude that there are aspects in the strategy map and performance achievement indicators that need improvement. The strategy map outlined in the Balanced Scorecard concept has been well-structured using the 4 perspectives of the Balanced Scorecard in the public sector. However, some indicators need to be reformulated, as most are still not specific to the outcomes desired by the organization. This has the potential to hinder the achievement of performance targets and the implementation of the vision and mission of the Siak District Food Security Department in meeting the regional food needs."

"ABSTRAKPenyimpangan iklim merupakan bagian dari gejala atmosfer yang memberikan pengaruh terhadap berbagai sektor kehidupan terutama sektor pangan dan pertanian. Melalui perhitungan statistik dan analisis temporal, penelitian ini mengungkapkan bahwa terjadi penyimpangan iklim di Kabupaten Kebumen selama periode 1983-2012. Berdasarkan pemetaan data spasial, wilayah terdampak penyimpangan iklim yang paling luas terjadi pada tahun 1997 dan tahun 2010. Sebaran wilayah penyimpangan iklim tersebut terkonsentrasi di wilayah dataran rendah bagian tenggara, wilayah perbukitan barat laut dan wilayah pegunungan utara Kabupaten Kebumen. Penyimpangan iklim berpengaruh terhadap rendahnya ketahanan pangan terutama di wilayah pegunungan utara Kabupaten Kebumen.

---

ABSTRACTClimate deviation is a part of the atmospheric indication that gives effect to the various sectors particularly to food and agriculture. Through statistical calculation and temporal analysis, this research reveals that occurred climate deviation in Kebumen Regency during the period 1983-2012. Based on mapping of spatial data, most extensive impacted area by climate deviation occurred in 1997 and 2010. The area distribution of that climate deviation are concentrated in the lowland area of southeast, hills area of northwest, and mountain area of north Kebumen Regency. Climate deviation affect to food security particularly in mountain area of north Kebumen Regency."

"Indonesia mempunyai masalah lingkungan hidup yang besar dalam deforestasi. Setiap tahun tutupan hutan Indonesia berkurang dengan sangat luas, baik yang sengaja maupun tidak direncanakan oleh Pemerintah. Pada pandemi COVID-19, Pemerintah mengeluarkan Program Strategis Nasional yang dapat menciptakan deforestasi dengan nama Food Estate. Food Estate adalah program pertanian pangan skala luas yang dibingkai untuk tujuan ketahanan pangan. Program ini dibentuk sebagai respons peringatan Food and Agriculture Organization (FAO) yang mewaspadai kerentanan pangan dalam situasi pandemi. Permasalahannya, program pertanian pangan skala luas ini dapat dibangun di kawasan hutan. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja melandasi program ini dengan mekanisme Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan (KHKP). Penelitian hukum ini menggunakan metode normatif yang mengkaji Food Estate berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam bidang pangan dan kehutanan. Penelitian ini akan berfokus menganalisis Food Estate dengan menitikberatkan pada perlindungan kawasan hutan lindung dan ekosistem gambut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat permasalahan hukum dalam peraturan yang melandasi program Food Estate. Program ini tidak sejalan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di sektor kehutanan. Program ini memiliki enam masalah hukum, yakni (1) tidak memiliki urgensi karena hanya membingkai masalah ketahanan pangan dengan sempit, (2) bertentangan dengan asas-asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, (3) tidak terbuka dan partisipatif karena menggunakan KLHS cepat, (4) mengalihfungsikan hutan lindung, (5) kontradiktif terhadap upaya perlindungan dan restorasi gambut dan (6) menyulitkan pertanggungjawaban hukum untuk memulihkan hutan. Penelitian ini menyarankan Pemerintah untuk mengevaluasi peraturan yang melandasi program Food Estate sehingga pertanian pangan tidak dilakukan dengan deforestasi dan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup untuk melindungi tutupan dan kualitas fungsi hutan

---

Indonesia has a major environmental problem with deforestation. Every year Indonesia's forest loss significantly both intentionally and unplanned by the Government. During the COVID-19 pandemic, the Government issued a National Strategic Program that can create deforestation named Food Estate. Food Estate is a large-scale agri-food program framed for food security goals. This program was formed in response to a warning from the Food and Agriculture Organization (FAO) which is aware of food vulnerability in a pandemic situation. The problem is that this large-scale food-agriculture program can be built in forest. Government Regulation Number 23 of 2021 and Minister of Environment and Forestry Regulation Number 7 of 2021 as implementing regulations for the Job Creation Law underlies this program with the Forest Area mechanism for Food Security. This research is legal research using a normative method that examines Food Estate based on food and forestry regulations. This research will focus on analyzing Food Estate with an emphasis on protecting protected forest areas and peat ecosystems. This research concludes that there are legal issues in the regulations that underlie the Food Estate program. This program is not in line with the protection and management of the environment in the forest sector. This program is problematic for six reasons, namely (1) it lacks of urgency because it frames the problem of food security narrowly, (2) it conflicts with the principles of environmental protection and management, (3) it is not transparent and participatory because it uses the “quick appraisal KLHS”, (4) converts protected forests, (5) contradicts efforts to protect and restore peat and (6) makes it difficult for legal accountability to restore forests. This research suggests the Government should evaluate regulations that support the Food Estate program so that food agriculture is not carried out by deforestation and follows the mandate of laws and regulations in the environmental sector to protect forest cover and quality function.

"