Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Spatial planning is an effort to improve the welfare of the community and to ensure environmental sustainability by taking into account the comparative advantages is an area and minimizing the development gap by reducing slums, and poor and underdeveloped areas. Regional Spatial planning policy is a kind product to control the level of environmental damage and the disorganized development and growth in a city or regency. The role of Batu city government is to realize Batu city space that is safe, comfortable, productive and suistainable as a superior agropolitan city and tourism city is East Java Province. This article utilized Good Governance Perspective and System Theory to analyze the formulation of Regional Spatial Planning Policy in Batu City. This article firstly explained about tourism development, and secondly described the authority and responsibility of stakeholders in spatial planning formulation. The third part clarified good governance perspective on spatial planning in Batu City and analyzed supporting and inhibiting factors in spatial planning formulation in Batu City. The findings showed that only some actors and factors had strong influence over the formulation of Regional Spatial Planning Policy."

"Kota pulau memiliki keterbatasan lahan untuk menyeimbangkan antara pembangunan wilayah dan kelestarian lingkungannya. Masalah penelitian ini adalah potensi meningkatnya pemabangunan dan aktivitas manusia, karena peran Kota Ambon sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Tujuan penelitian adalah menyusun konsep perencanaan tata ruang kota pulau berkelanjutan berdasarkan multi-bahaya bencana, daya dukung lingkungan dan konfigurasi ruang. Pendekatan yang digunakan secara kuantitatif dengan metode analisis Spatial Multi-Criteria Evaluation (SMCE), Simple Addittive Weighting (SAW), dan space syntax. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengevaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ambon Tahun 2012-2032 dengan hasil analisis yang sebelumnya dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan pembangunan terjadi pada wilayah dengan daya dukung lingkungan tinggi, namun memiliki potensi multi-bahaya yang tinggi. Perlu menumbuhkan pusat pelayanan baru untuk mengurangi tekanan penduduk dan pengurangan risiko bencana pada pusat Kota Ambon pada Kecamatan Teluk Ambon.

---

Population growth can lead to increased settlement areas. Problems in this study were increasing human activity in settlement development due to its proximity to Malang City, growth resulting in rapid land conversion, and Batu City was located upstream of the Brantas DAS and functions as a water catchment area. This study aimed to analyze the carrying capacity of the environment, social, economy, and develop the concept of settlement sustainable. The method used was geographic information systems method, statistical methods, and AHP. The results were the area of existing settlements that were unsuitable with land capability was greater than that which was suitable and water availability was currently a surplus. Analysis of social carrying capacity on livability is feasible, and the capacity to accommodate the current population has exceeded the population threshold. Batu District is an area with high economic and road density. In conclusion, developing the concept of sustainable settlements, that land capability was the most important to consider in developing settlement areas."

"Secara yuridis, terdapat permasalahan hukum dimana Situ Kayu Antap yangberlokasi di kota Tangerang Selatan memiliki ketidaksesuaian pada pemanfaatanruangnya yaitu terjadi penerbitan hak atas tanah tanpa disertai hasil analisis ataukajian atas data fisik dan data yuridis yang relevan, sehingga perlu dilakukanpengendalian terhadap pemanfaatan ruang pada kawasan situ di wilayah kotaTangerang Selatan tersebut dalam perspektif hukum tanah nasional. Jenis penelitiandalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadapasas hukum, teori hukum, konsep hukum serta peraturan perundang-undangan yangberhubungan dengan penelitian ini. Teori, asas dan konsep hukum tersebutdigunakan untuk menentukan bahwa lokasi Situ Kayu Antap merupakan sumber airpedalaman di wilayah kota Tangerang Selatan yang ditetapkan sebagai salah satuKawasan Strategis Nasional dan merupakan kawasan lindung yang harusdilestarikan keberadaannya demi kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu penataanruang dan pengendalian pemanfaatan ruang terhadap Situ Kayu Antap harusdiperhatikan agar mampu dikembalikan pada fungsi yang sebenarnya. Adapunsalah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan ketentuanpenataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan lindung situ sesuaiketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan penelitian penulis, PT.Hana Kreasi Persada yang saat ini memiliki Hak Guna Bangunan atas kawasan SituKayu Antap dapat dicabut hak atas tanahnya atas dasar kepentingan umum dandapat diberikan ganti rugi oleh pemerintah kota Tangerang Selatan berdasarkanketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku

---

Juridically, there is a legal problem in the Situ Kayu Antap, located in the South

Tangerang City, that has a mismatch within the use of its space. These kind of

mismatch has supported by the establishment of the land right without the result of

analysis or review of relevant physical and juridical data. So it is necessary to

controlling the use of the Situ Area in the South Tangerang City and to examining

its method by using the perspective of national land law. The type of the juridical

research method used by the author is normative legal research. This juridical

research uses the legal principle, legal theory, legal concept and statutory

regulations related to this research. These legal theories, principle and concept are

used to determine that the Situ Kayu Antap’s location is the one of water resources

in the interior of South Tangerang City which is designated as one of the National

Strategic Areas wherein its existence must be preserved for the people welfare.

Therefore, spatial planning and the control of spatial utilization of Situ Kayu Antap

must be enforced and considered so that it can be returned to its actual function and

its normal condition. The one of the ways to do such action is to implements the

spatial planning provisions and controls the utilization of Situ Area in accordance

with the applicable laws and regulations. Based on the author’s research, PT. Hana

Kreasi Persada that currently has a Building Rights Title over the Situ Kayu Antap

area, can have its land rights revoked by the government based on the public interest

and can be compensated by the South Tangerang City government if its meets the

requirements based on the applicable laws and regulations"

"Pemindahan Ibukota Negara berdasarkan Undang-Undang RI No 3 tahun 2022 ditanggapi Jakarta dengan berbagai persiapan, salah satunya dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan. Tujuan penelitian adalah (1)Memvalidasi faktor – faktor yang menjadi daya tarik investor untuk berinvestasi di DKI Jakarta dari segi kondisi lahan, (2)Menilai performa kawasan berbasis lahan untuk memperoleh kawasan yang potensial, (3)Menghasilkan karya kawasan-kawasan yang strategis – potensial untuk pengembangan investasi, (4)Membuat rancangan rencana strategis atas kawasan potensial untuk direkomendasikan kepada pemangku kebijakan di DKI Jakarta. Pendekatan mixed method digunakan berupa indeepth interview, Analytical Hierachy Process serta Spatial Multi-Criteria Evaluation. Wilayah penelitian berupa 4 kawasan stasiun MRT Tomang-Thamrin-Pulogadung-Pulogebang yang dilalui jalur MRT koridor Timur-Barat. Hasil penelitian berupa: (1)Validasi bahwa aspek tata ruang (faktor Land Use and Planning), aspek pertanahan (faktor Property Rights and Value), serta aspek kerentanan lingkungan (faktor Land Safety) mempengaruhi investasi, (2)Menghasilkan pembobotan sebagai penilaian performa kawasan, (3)Penilaian performa terhadap wilayah penelitian menghasilkan Kawasan Pulogebang-Pulogadung-Tomang-Thamrin merupakan kawasan sangat potensial maupun potensial, (4)Menghasilkan rumusan rencana strategis bagi pemerintah provinsi DKI Jakarta. Kawasan tersebut direkomendasikan sebagai kawasan Berorientasi Transit sekaligus kawasan Kompak untuk pengembangan investasi sejalan dengan pemenuhan tujuan SDG’s ke 8 serta SDG’s ke 11.

---

The relocation of the State Capital based on Law of the Republic of Indonesia No. 3 of 2022 was responded by Jakarta’s government with various preparations, one of which was the enactment of Jakarta Governor Regulation No. 31 of 2022. The objectives of this study are (1)Validating the factors that attract investors to invest in terms of land conditions, (2)Assessing the land-based performance to obtain potential areas, (3)Creating strategically potential areas for investment development, (4)Designing strategically planning for potential areas. A mixed method approach, consist of  in-depth interviews, Analytical Hierarchy Process, Spatial Multi-Criteria Evaluation. The area of studies consist of 4 MRT Station points of Tomang-Thamrin-Pulogadung-Pulogebang passed by the East to West corridor MRT line. The research findings consist of 4 pointers those are: (1)Validation of Land Use and Planning factors, Property Rights and Value factors, Land Safety factors affect investment, (2)Produce weighting as an assessment of regional performance, (3)Performance assessments of research areas finding the Pulogebang-Pulogadung-Tomang-Thamrin are potential and very potential area, (4)Formulation of strategically planning for the Jakarta Province government. Those area are recommended as a Transit-Oriented and also a Compact area for investment development in line with the fulfillment of the 8^th and 11^th SDG's."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya membangun collaborative governance dalam penataan ruang di Kota Depok. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode pengumpulan data kualitatif. Pengumpulan data dengan: (1) data primer melalui wawancara mendalam dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Depok, serta pihak pengembang perumahan atau stakeholders di Kota Depok yang terkait dengan permasalahan penelitian. Kemudian (2) data sekunder melalui literatur dan dokumentasi di lokasi penelitian. Penelitian ini menunjukkan bahwa collaborative governance dalam penataan ruang di Kota Depok belum efektif, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: (1) Tidak Adanya Insentif Stakeholders untuk Berpartisipasi; (2) Kepemimpinan Fasilitatif yang Tidak Efektif; (3) Desain Kelembagaan yang Kurang Inklusif; dan (4) Uncontrol Komersialisasi/ Privatisasi yang tinggi. Untuk membangun collaborative governance dalam penataan ruang di Kota Depok sulit dilaksanakan, dikarenakan pemahaman stakeholders mengenai collaborative governance yang tidak merata. Upaya membangun kolaborasi dalam penataan ruang di Kota Depok dengan: (1) Melakukan dialog tatap muka secara berkala dan berkelanjutan setiap tahun untuk memastikan suara stakeholders terwakili dalam perumusan kebijakan; (2) Membangun kepercayaan antar stakeholders dengan adanya transparansi proses dari pemerintah maupun stakeholders, adanya sikap saling membutuhkan sehingga tidak ada yang terabaikan, serta sikap keprofesionalan dari stakeholders itu sendiri; (3) Membentuk komitmen pada proses kolaborasi dengan adanya kepercayaan antar stakeholders, sikap saling memiliki dan saling ketergantungan, adanya sikap saling menghormati hingga pemahaman bersama diantara stakeholders; (4) Dukungan politik menjadi sangat penting untuk melancarkan anggaran stakeholders dan pemerintah dalam mencapai tujuan bersama; (5) Dukungan masyarakat dengan  melibatkan dan memberdayakan masyarakat menjadi inti membangun kolaborasi; (6) Ketercukupan sumber daya menjadi objek yang krusial, tanpa sumber daya yang cukup, membangun kolaborasi susah terlaksana.

---

The aims of the study are to analyse efforts to build collaborative governance in spatial planning in the Depok city. This research used post-positivist approach with qualitative data collection method. The data consists of: (1) primary data were collected through in-depth interviews with Public Works and Spatial Planning Department, Development Planning Board, and the developer of housing or stakeholders in Depok related to the research problem, and (2) secondary data were collected through the literature and documentation at the research site.

This research indicates that the collaborative governance in Depoks spatial planning has not been built, which is influenced by several factors: there is no incentive for stakeholders to participate, ineffective facilitative leadership, not inclusive of institutional design, and the high of uncontrol commercialization.

To build a collaborative governance in spatial planning in Depok City is difficult to implement, it because understanding of stakeholders regarding collaborative governance is uneven. The efforts to build collaboration in spatial planning in Depok City can be done by: (1) Conducting regular and ongoing face-to-face dialogue for each stakeholder represented in policy formulation; (2) Building trust between stakeholders with the transparency of the parties concerned, interdependency behaviors so that none not neglected, and also professionalism of the stakeholders themselves; (3) Establish a commitment to the collaboration process with the existence of inter-stakeholders, mutual ownership and interdependence, mutual trust and mutual interest with stakeholders; (4) Political support becomes very important to strengthen stakeholders and government budgets in achieving common goals (5) Community support by involving and empowering the community becomes the core of building collaboration;  (6) The adequacy of resources becomes a crucial object, because without sufficient resources, building collaboration is difficult to implement."

"Penelitian ini mengkaji fenomena pedagang kaki lima (PKL) di Kota Jakarta Selatan yang kerap mengalami ketidakadilan spasial dalam sistem ruang perkotaan, dengan fokus pada dinamika koeksistensi antara sektor ekonomi informal dan formal. Studi ini menekankan pada persepsi informalitas sebagai satu kesatuan dengan sektor formal dimana hubungan keduanya saling terkait. Pendekatan penelitian melibatkan pemilihan studi kasus berdasarkan tipologi koeksistensi yang dihasilkan dari kerangka kebijakan dan tinjauan literatur, menghasilkan sembilan tipologi koeksistensi. Menggunakan metode kualitatif, termasuk observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan metode triangulasi, data dikumpulkan dari berbagai informan kunci seperti PKL, pembeli, pengguna jalan, pemilik toko, dan pemangku kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan pengakuan ruang PKL pada kebijakan tata ruang kota sebagai aktivitas yang tidak termasuk dalam zonasi ruang kota, setiap tipologi koeksistensi memiliki dinamika dan karakteristik yang berbeda. Pengakuan koeksistensi memerlukan ekosistem yang kondusif melalui pengakuan ruang PKL dalam tata ruang kota. Indikator penting yang perlu dipertimbangkan dalam integrasi ruang PKL ke dalam perencanaan tata ruang kota meliputi identifikasi dinamika dan karakteristik tipologi koeksistensi berdasarkan dimensi waktu, kondisi kerja, strategi, dan infrastruktur pendukung, serta menentukan tingkatan mode informalitas untuk memahami dampaknya dalam perencanaan perkotaan dan ketahanan tipologi koeksistensi tersebut.

---

This research examines the phenomenon of street vendors (PKL) in South Jakarta, who frequently experience spatial injustice within the urban space system. The study focuses on the dynamics of coexistence between the informal and formal economic sectors, emphasizing the perception of informality as integrated with the formal sector, where their relationship is mutually interdependent. The research approach involves selecting case studies based on coexistence typologies derived from policy frameworks and literature reviews, resulting in nine distinct coexistent typologies. Using qualitative methods, including participant observation, in-depth interviews, and triangulation techniques, data were collected from various key informants such as street vendors, customers, pedestrians, shop owners, and policymakers. The findings indicate that supporting the recognition of PKL spaces within urban spatial policies, as activities not included in urban zoning, reveals that each coexistence typology has distinct dynamics and characteristics. Recognition of coexistence necessitates a conducive ecosystem through the acknowledgment of PKL spaces in urban spatial planning. Important indicators to consider in integrating PKL spaces into urban spatial planning include identifying the dynamics and characteristics of coexistence typologies based on temporal dimensions, working conditions, strategies, and supporting infrastructure. Additionally, determining the levels of informality is crucial for understanding their impact on urban planning and the resilience of these coexistence typologies."