Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di Indonesia, kelompok-kelompok minoritas memiliki kesadaran politik yang cukup tinggi. Minoritas di Indonesia bagaimanapun juga telah turut mewujudkan Indonesia yang sangat demokratis dengan tingkatpartisipasi politik warga diatas tingkat partisipasi warga Amerika Serikat. Akan tetapi sebenarnya partisipasi politik minoritas di Indonesia menghadapi persoalan besar. Diskriminasi, isu non-muslim, isu aliran sesat dan isu non-pribumi senantiasa mewarnai ritual demokrasi di Indonesia. Sementara itu adnya kewajiban warga negara untuk memilih satu dari enam agama resmi negara menjadi sebuah bentuk diskriminasi terhadap agama-agama lain selain keenam agama tersebut. Artikel ini pada awal pembahasannya akan membahas konsep-konsep partisipasi dan representasi politik minoritas, persoalan integrasi kelompok minoritas ke dalam entitas domisili mereka dan hak-hak identitas kelompok minoritas yang harus diperjuangkan, dalam konteks politik minoritas dan politik identitas. Pada paruh kedua, artikel ini akan membahas politik minoritas kristen di Indonesiayang diteruskan dengan pembahasan mengenai politik identitas kelompok minoritas lainnya yang berada di Indonesia. Artikel ini ditulis untuk memperlihatkan bagaimana politik minoritas di Indonesia, partisipasi politik kelompok minoritas tertentu dalam politik Indonesia, hak dan kewajiban minoritas, serta pengaruh keberadaan kelompok minoritas terhadap kehidupan politik di Indonesia."

"This article talks about creating political participating spaces for people as one of the requirements of participative democracy. There are four reasons of why people's spaces of participate democracy are needed, i.e.: the government cannot fulfill all of the people's needs, the government needs the mechanism of checks and balances, the need of solidarity and gaps limiting, and the possibility of creating social justice. The two proposed-conceps of political participating spaces are invited space and popular space. Both of the concepts are theoretically different, yet could be overlapped in their application. At last, there are three challenges towards creating participative democracy in Indonesia, i.e.: opening the information channel, making practical guide to the enhancement of people's involvement and establishing the understanding of politics and power. "

"ABSTRAKDemokrasi dituntut dengan adanya masyarakat yang aktif dalam berpartisipasi politik. Namun partisipasi politik sendiri diukur dengan pengetahuan politik. Sudah sejauh mana pengetahuan politik pemilih pemula di Kota Depok. Studi ini ingin mencari tahu faktor apa saja yang membentuk pengetahuan politik di masyarakat Kota Depok.Penelitian ini menggunakan enam konsep yang dikembangkan oleh Penny S Visser. Konsep self-interest, social identification, value-relevance, media use, attitude-importance dan attitude-relevant knowledge. Dengan menggunakan metode path analysis dalam pengujiannya, penelitian ini menghasilkan modifiikasi model yang telah dikembangkan.Setelah menghitung koefisien model fit, penelitian ini menemukan bahwa variabel self-interest dibuang dari model dikarenakan tidak signifikan. Jadi dapat ditetapkan bahwa pengetahuan pemilih pemula Kota Depok dipengaruhi oleh empat faktor utama.

---

ABSTRACTDemocracy is demanded by a society that is active in participating politics. Yet political participation itself is measured by political knowledge. The extent of the political knowledge of newbie voters in the city of Depok. This study wants to find out what factors make up the political knowledge in the people of Depok City.This study uses six concepts developed by Penny S Visser. The concept of self-interest, social identification, value-relevance, media use, attitude-importance and attitude-relevant knowledge. By using path analysis method in testing, this research resulted modifiikasi model that has been developed.After calculating the fit model coefficients, this study found that the self-interest variable was removed from the model because it was not significant. So it can be determined that the knowledge of beginner voters in Depok City is influenced by four main factors."

"ABSTRAKDemokrasi adalah sistem kekukasaan yang didasarkan pada persetujuan rakyat melalui pemilihan umum. Di dalam sistem demokrasi rakyatlah yang berkuasa: pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sistem ini dinilai lebih manusiawi daripada berbagai sistem pemerintahan lain seperti tirani, monarki, dan oligarki Indonesia juga menganut sistem demokrasi, tercermin amat jelas dalam UUD 1945 sebagai hukum dasar (konstitusi) yang dijiwai oleh Pancasila sebagai dasar hukum. Pemimpin pemerintahan dan para wakil rakyat serta perwakilan daerah dipilih melalui pemilihan umum. Tulisan ini menjelaskan bahwa dewasa ini ancaman terhadap demokrasi adalah politik uang. Dengan uang suara rakyat dapat dibeli sehingga besaran perolehan suara tidak berbanding lurus dengan besaran persetujuan rakyat. Pencideraan demokrasi melalui jual beli suara menjadikan sistem demokrasi politik dagang sapi."