Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Terbitnya Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang ertambangan Mineral dan Batubara membawa konsekuensi kewajiban penyesuaian terhadap kontrak karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang telah ada sebelum berlakunya UU No.4 tahun 2009 melalui renegosiasi kontrak. Renegosiasi kontrak tidak mudah dilaksanakan karena banyak perusahaan yang belum sepakat mengenai ketentuan-ketentuan dalam kontrak yang harus disesuaikan dengan UU No. 4 tahun 2009. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa status hukum Kontrak Karya merupakan suatu konsesi, dan bukan perjanjian perdata murni. Perjanjian yang ada pada Kontrak Karya merupakan pelaksanaan hak dan kewajiban."

"Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu kewajiban yang dilaksanakan oleh perusahaan pertambangan sesuai dengan isi pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) terbaru, yaitu UU Nomor 40 tahun 2007. Seiring dengan meningkatnya kepedulian terhadap kualitas kehidupan, harmonisasi pemangku kepentingan untuk lebih mempunyai tanggung jawab sosial dalam menjalankan usahanya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan CSR yang sesuai dengan pasal 74 undang-undang tersebut dan untuk mengetahui kebijakan yang telah dilakukan oleh PTBA dalam implementasinya. Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan data sekunder dan primer. Dari data tersebut diperoleh kesimpulan tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang berkaitan dengan pengentasan masalah-masalah sosial kemasyarakatan."

"Hingga kini sub-sektor batubara masih merupakan lahan bisnis yang menarik bagi kalangan investor yang ingin menggelutinya. Laba yang mungkin dapat diraih sangat tinggi dengan pengembalian biaya modal relatif cepat. Meskipun investasi ini diklasifikasikan sebagai investasi beresiko tinggi, bila kuantitas sumber daya/cadangan batubaranya tidak di deliniasi secara konseptual, teori dasar komputasi yang diterapkan untuk menghitung kuantitas sumber daya batubara di wilayah ini dilakukan melalui cara pendekatan analitik sederhana. Metoda atau cara analitik yang dipakai untuk keperluan di atas, yaitu rumusan komputasi sumber daya batubara (coal resources) yang dirilis oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN), yaitu SNI (Amandemen 1 – SNI 13-5014-1998/ICS 73.020) dan cara Usgs (USGS Circle 25). Klasifikasi atau pra golongan sumber daya batubara ditentukan oleh jari-jari pengaruh yang titik pusatnya bisa berupa lokasi singkapan batubara, parit atau sumur uji, dan lubang bor yang sebaran batubaranya diyakini melampar hingga ke lokasi titik-titik conto di atas. "

"Konsep penelitian mineralisasi keberadaan emas di daerah gunung api terutama di daerah bekas gunung api purba telah dikemukakan oleh Bronto dkk, 2003. konsep ini telah mengispirasi penulis untuk melakukan penelitian di bekas kaldera purba Cupunagara, kabupaten Subang, Jawa Barat. Luas kabupaten Subang sekitar 60 km2 dengan ketinggian 650 hingga 1.200 m di atas permukaan laut. Morfologi daerah ini merupakan sisa kaldera purba, berdinding curam dengan tingkat erosi yang masih muda serta pola aliran sungai semi menangga berarah timur laut-barat daya, dengan sungai utama, yaitu Cipunagara. Metodologi menggunakan XRD menunjukkan bahwa batuan teralterasi tersebut terdiri dari mineral-mineral karsa, kalsit, albit, haloisit, felspar, pirit, kaolinit, kristobonit, dan mika yang terbentuk pada temperatur dan pH rendah."

"Skripsi ini membahas mengenai perbandingan bentuk antara Kuasa Pertambangan, dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dengan Izin Usaha Pertambangan . Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan bersifat komparatif-analitis, sedangkan metode analisis datanya adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini menyarankan agar pemerintah segera menetapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ini, agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran dalam perubahan regulasi ini. Dan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung kebijakan yang telah diambil pemerintah ini kecuali dengan sebuah kritik yang membangun. Pertambangan Batubara, Kuasa Pertambangan, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, Izin Usaha Pertambangan.

---

This thesis discusses the comparison between the Power of Mining, and the Coal Contract of Works with the Coal Mining Business License. Research method used is the approach of juridical normative and comparative-analytical, whereas the method of analysis is a method of qualitative data. The researcher suggests that the government immediately set a Government Regulation which set out more for this Law Number 4 Year 2009 About Coal Mining Mineral, in order not to cause confusion in this regulation change. And invites the whole society to support the policies that this government has taken, exception with the good criticism."

"ABSTRAKKegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara mempunyai peranan penting dalammemberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional danpembangunan daerah secara berkelanjutan. Mengingat hal tersebut, pengaturan danpengawasan pemerintah sangat diperlukan khususnya pengaturan kerjasama usaha jasapertambangan agar ada pembatasan dalam pengelolaan dan pengusahaan sumber dayaalam di Indonesia oleh suatu pelaku usaha sehingga tidak merugikan kepentingannegara dan masyarakat luas. Tujuan penelitian ini untuk melihat bagaimana pengaturanPemerintah dalam membatasi kerjasama dalam pelaksanaan usaha jasa pertambangan.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridisnormatif yang menginventarisasi, mengkaji dan meneliti peraturan perundang-undangandan data sekunder lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian. Sifat Penelitian tesisini, bersifat deskriptif analitis. Analisis data yang digunakan adalah dengan metodeanalisis kualitatif. Pengaturan pemerintah dalam pembatasan kerjasama kegiatan usahajasa pertambangan khususnya dalam pengaturan pelaksanaan kegiatan penambangandan keikutsertaan anak perusahaan dan/atau afiliasinya sangat penting dilakukan untukmenghindari adanya transfer of profit, akan tetapi pemerintah sebaiknya perlumemperhatikan adanya perbedaan penjabaran ketentuan dalam UU Minerba danperaturan pelaksananya, serta peningkatan pengawasan di lapangan, sehingga dapattercapai kemandirian dan efektifitas pengusahaan di bidang pertambangan, sertamemberi nilai tambah bagi perekonomian nasional guna mencapai kemakmuran sertakesejahteraan rakyat

---

ABSTRACTBusiness activities of mineral and coal mining significantly has an important role inproviding value-added to national economic growth and development in a sustainabledistrict. Given this, government regulation and supervision is indispensable especiallyfor mining services business partnership arrangements that exist in the organization andundertaking limitation of natural resources in Indonesia by business actor effort to notharm the national interest and the wider community. The purpose of this research is tosee how the arrangement limits the government in the implementation of jointcooperation in mining services business. Research methods used in this study isnormative juridical research, study and analyze the legislation and other secondary datarelated to study materials. The nature of this thesis research is descriptive analytics. Themethod used to analize data in this research is qualitative analysis. Limitation ofgovernment regulation in mining services business activities of cooperation in particularin the implementation of regulation of mining activities and participation subsidiariesand/or affiliates is very important to avoid any such transfer of profit, but thegovernment should have notice a discrepancy explanation of the provisions in the ActMinerba and its implementing regulations, and increased supervision on the field, so asto achieve independence and effectiveness of the undertaking in the field of mining, aswell as added value to national economy and achieve prosperity and welfare of thepeople"

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang Tinjauan Yuridis Mengenai Kepastian Hukum Penyesuaian Kontrak Karya Pertambangan Terhadap UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara UU Pertambangan Minerba Penelitian ini dilakukan sehubungan dengan adanya aturan di dalam ketentuan peralihan UU Pertambangan Minerba yang mewajibkan penyesuaian ketentuan di dalam Kontrak Karya KK terhadap UU Pertambangan Minerba Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui gambaran mengenai pengaturan penyesuaian KK serta permasalahan di dalam pelaksanaannya selain juga untuk mengetahui mengenai kepastian hukum terkait pelaksanaan penyesuaian KK terhadap UU Pertambangan Minerba Untuk itu penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan sumber daya sekunder yang dianalisis menggunakan analisis data kualitatif Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyesuaian KK terhadap UU Pertambangan Minerba masih memiliki sejumlah masalah dan kendala yang berasal dari belum adanya pengaturan yang mengatur secara komprehensif dan tumpang tindih pengaturan sehingga pengaturan yang ada belum menjamin kepastian hukum dalam proses penyesuaian kontrak karya tersebut Dengan demikian pemerintah bersama sama dengan para pemangku kepentingan stakeholders yang terkait perlu segera melengkapi serta memperbaiki pengaturan yang ada pada saat ini demi menjamin adanya kepastian hukum dalam proses penyesuaian KK terhadap UU Pertambangan Minerba

---

ABSTRACTThis Research discusses the legal analysis of legal certainty behind the Contract of Works CoW adjustment to Law No 4 of 2009 Concerning Mineral and Coal Mining Law No 4 2009 This research is conducted due to the clause of transitional provisions in the Law No 4 2009 which requires adjustment of provisions in the CoW to the Law No 4 2009 The purpose of this research is to determine an overview of the framework in CoW adjustment regulations and issues in its implementation as well as to find out about the legal certainty regarding its conduct pertaining to the Law No 4 2009 To that end this research uses juridical normative legal research method by utilizing analyzed secondary source and qualitative data As the result this research showed that the implementation of the adjustment the CoW to the Law No 4 2009 still contains a number of problems and constraints stemming from the lack and overlapping regulations Therefore the regulations has yet to ensure legal certainty in the process of adjustment of the CoW Thus the government together with the stakeholders needs to complete and improve existing regulations in order to ensure legal certainty in the process of adjustment of the CoW to the Law 4 2009 "

"Tesis ini membahas mengenai kepastian hukum terhadap penyesuaian perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) berdasarkan Undang- Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba). PKP2B adalah perjanjian yang dibuat dan disepakati antara pihak kontraktor baik dari dalam negeri ataupun asing dengan pihak pemerintah Republik Indonesia dalam rangka kerjasama pengusahaan pertambangan batubara. PKP2B diatur pertama kali melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan Umum Pokok Pertambangan. Kelahiran UU Minerba mengharuskan agar ketentuan yang terdapat dalam PKP2B disesuaikan paling lambat 1 tahun sejak UU Minerba diundangkan. Sebelum UU Minerba lahir sistem pengelolaan pertambangan batubara dilakukan melalui perjanjian antara pemerintah dengan kontraktor, UU Minerba tidak mengenal perjanjian dalam pengelolaan pertambangan batubara. Penyesuaian PKP2B dilakukan pemerintah melalui renegosiasi dengan rancangan amandemennya, hingga saat ini proses renegosiasi telah berjalan hampir 4 tahun sejak UU Minerba diundangkan, namun belum mempunyai titik temu. Kepastian hukum atas UU Minerba menjadi dipertanyakan. Pertanyaan yang muncul adalah apa yang harus dilakukan oleh salah satu pihak (dalam hal renegosiasi disini tentunya pemerintah) yang berinisiatif mengubah suatu ketentuan dalam PKP2B sebagai suatu perjanjian yang telah disepakati apabila di lain pihak menolak. Bagaimana dengan ketentuan yang mengatur bahwa suatu sebab adalah terlarang dalam perjanjian apabila sebab tersebut bertentangan dengan Undang-Undang. Penelitian tesis ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian yang didapat adalah meskipun renegosiasi PKP2B saat ini tidak menemui kata sepakat, sebenarnya PKP2B telah dilakukan beberapa kali perubahan sebelum UU Minerba diundangkan. Salah satu alasan renegosiasi PKP2B tidak menemui kata sepakat karena posisi para pihak dalam renegosiasi dibatasi ketentuan UU Minerba yang merupakan produk dari pemerintah sebagai penguasa, dan di satu sisi pemerintah sebagai pihak dalam perjanjian PKP2B itu sendiri. Sehingga hal-hal yang dibahas dalam renegosiasi tersebut cenderung mengunci dan menutup kesempatan pihak lainnya untuk merundingkan hak dan kewajibannya. Bahwa perjanjian mengikat kedua belah pihak sebagai Undang-Undang diantara mereka yang menyepakatinya dan para pihak harus menghormati perjanjian yang telah disepakati (asas kepastian hukum dalam perjanjian yang dikenal dengan istilah Pacta Sunt Servanda).

---

This thesis discusses the legal certainty against the adjustment of coal contract of work (PKP2B) based on Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining (Mining Law). PKP2B are agreements made and agreed between the contracting parties either domestic or foreign by the government of the Republic of Indonesia in the coal mining business cooperation. PKP2B first regulated through Law No. 11 of 1967 on General Provisions of Mining. The birth of the Mining Law requires that the provision contained in PKP2B adjusted at least 1 year from the Mining Law was enacted. Before the Mining Law was born coal mining management system given through an agreement between the government and the contractor, the Mining Law does not recognize an agreement in the management of coal mining. PKP2B adjustments made by the government through the draft amendments to the renegotiation, the renegotiation process to date has been running almost 4 years since the promulgation of the Mining Law, however, does not have any common ground. Legal certainty of the Mining Law to be questionable. The question that arises is what should be done by one of the parties (in terms of renegotiation of the government here of course) who took the initiative to change a provision in an agreement PKP2B as agreed when on the other hand refused. What about the provision which provides that a cause is forbidden in the agreement if the cause is contrary to the Act. This thesis research using normative legal research approach legislation.

The results were obtained despite the renegotiation PKP2B currently not met an agreement, actually PKP2B been done several times before the Mining Law was enacted. One reason renegotiation PKP2B not meet an agreement because the position of the parties to renegotiate, under the provisions of the Mining Law is limited which is a product of government as rulers, and on one side of the government as a party to the treaty itself (PKP2B). So things are discussed in the renegotiation tends to lock and close the other parties an opportunity to negotiate their rights and obligations. That the agreement binds both parties as the Act among those who agree and the parties must honor the agreements that have been agreed upon (the principle of legal certainty in the agreement known as pacta Sunt servanda)."

"Masih terdapat polemik yang timbul pasca diperbaharuinya landasan hukum pertambangan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara diantaranya perihal perubahan norma kaidah pertambangan yang baik khususnya lingkungan serta kaitan perizinan dengan kaidah pertambangan yang baik. Pendekatan yang dilakukan yakni menggunakan metode yuridis normatif dan hasil dari penelitian yakni berupa preskriptif analitis. Norma kaidah pertambangan yang baik di Indonesia menurut UU Nomor 3 Tahun 2020 sudah cukup baik, seperti sudah dimasukkannya ketentuan Kaidah Teknik Pertambangan di dalam Pasal 96, yang bilamana merujuk pada Pasal 3 Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018, Kaidah Pertambangan yang Baik meliputi juga di dalamnya Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik. Perizinan kaitannya dengan kaedah pertambangan yang baik ialah pemohon serta pemegang izin wajib melaksanakan kaidah teknik pertambangan yang baik dimana hal tersebut sudah diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Hal ini penting untuk menciptakan kepastian hukum dalam pengelolaan dan pengusahaanpertambangan di Indonesia

---

There are still polemics that arise after the renewal of the mining legal basis with the issuance of Law Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, including changes to Good Mining Practice, especially regarding the environment and the link between licensing and Good Mining Practice. The approach taken is using a normative juridical methodand the results of the research are in the form of analytical prescriptive. Thenorms of Good Mining Practice in Indonesia according to Law Number 3 of 2020 are quite good, as has been included in the provisions of the Good MiningPractice in Article 96 when referring to Article 3 of the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 26 of 2018, the Good Mining Practice also include the following in it the Good Mining Practice. Licensing with Good Mining Practice is that the applicant and the permit holder are required to implement Good Mining Practices which has been explicitly regulated in Law Number 3of 2020. This is important to create legal certainty in mining management andexploitation in Indonesia."

"Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU No. 4 Tahun 2009) maka Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dihapuskan dan perlu penyesuaian melalui renegosiasi kontrak. Renegosiasi kontrak tidak mudah dilaksanakan karena banyak perusahaan yang belum sepakat mengenai hal-hal yang harus disesuaikan dengan UU No. 4 Tahun 2009. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimanakah sebenarnya status hukum KK? Serta bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pemerintah apabila pemegang KK tidak melakukan renegosiasi kontrak? Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif, jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Kesimpulannya adalah bahwa status hukum KK merupakan suatu konsesi, dan bukan perjanjian perdata murni pada umumnya. Perjanjian yang ada pada KK merupakan pelaksanaan hak dan kewajiban. Karena status hukum KK merupakan konsesi, maka pemerintah dapat menempuh beberapa upaya dalam renegosiasi kontrak apabila kontraktor tidak mau melaksanakan renegosiasi. Pertama, dengan jalan melanjutkan renegosiasi kontrak karya. Kedua, penghentian sepihak kontrak yang sudah ada dan kemudian memberikan kompensasi. Ketiga, menasionalisasi secara langsung tanpa adanya renegosiasi kontrak ataupun kompensasi. Keempat, jika renegosiasi tidak dapat berjalan maka Pemerintah Indonesia dapat menggugat ke arbitrase.

---

Law No. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining removed Contract of Work and Work Agreement for Coal Mining Enterprises, but the conditions specified in the contract should be adapt to Law No. 4 of 2009. Adjustment provisions contained in article Contract of Work with the Law No. 4 of 2009 was conducted through contract renegotiation. Contract renegotiation is not easy to do because many contractors are not agree on provisions that should be adapted to Law No. 4 of 2009. The question is how exactly the legal status of Contract of Work? And how the action which can be done by the Government when the contractors will not perform contract renegotiations to adapt to Law No. 4 of 2009? Design of this study is a normative juridical. Data types used in this study is a secondary data, it can be a primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The conclusion is that the status of the Contract of Work is a concession and not purely civil agreement in general. Agreement in contract work is the implementation of rights and obligations. Because the status of the Contract of Work is a concession, the government could lead some action in contract renegotiations when the contractor did not perform renegotiations in order to adapt Law No. 4 of 2009. First, by way of extending the work contract renegotiations. Second, the unilateral termination of the existing contract and then give compensation. Third, direct nationalize without compensation or contract renegotiations. Fourth, if renegotiation can not run the Government of Indonesia can sue contractor to arbitration."