Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perspektif, dinamika dan aspirasi nelayan terhadap usaha kesejahteraan sosial di Kota Tanjungbalai Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yang dianalisis secara deskriptif, sumber data primer berasal dari informan nelayan yang tergabung dalam rumah kerang, data sekunder berasal dari literatur berupa hasil penelitian terdahulu dan buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian. Penentuan lokasi ditentukan secara purposive dengan alasan bahwa di Tanjungbalai merupakan salah satu pelabuhan yang strategis, sedang teknik pengumpulan data melalui wawancara dan opservasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nelayan di Kota Tanjungbalai bergantung pada sumberdaya laut yaitu ikan dan kerang, melalui sistem koperasi yang disebut rumah kerang diharapkan memberikan kesejahteraan bagi nelayan. Perspektif nelayan terhadap usaha kesejahteraan sosial masih mendasarkan pada kekuatan religi. Rekomendasi bagi pemerintah diharapkan mengatur regulasi zona penangkapan ikan, penggunaan alat tangkap yang menghargai ekosistem, pemberantasan pungutan liar dan rentenir terhadap nelayan kecil. Bagi nelayan kecil agar mendapatkan bimbingan, kesadaran hukum dan menjaga ekosistem laut serta upaya pemberdayaan nelayan melalui fasilitas pemberdayaan, diversifikasi pekerjaan adan budidaya ikan dalam keramba."

"Tarekat Dalailul Khairat adalah suatu tarekat yang dijalankan dengan puasa selama tiga tahun tanpa berhenti (selain di waktu yang diharamkan puasa menurut hukum Islam), dan setiap hari membaca kitab Dalailul Khairat (tidak terikat oleh waktu tertentu), cara menjalankannya tidak terikat oleh tempat (ribat), dan tidak dibimbing langsung oleh Syeikh (guru). Al-Qur'an melihat bahwa agama dan kebudayaan keduanya berbeda dan harus dibedakan secara jelas, tetapi tidak dapat dipisahkan. Dengandemikian, Islam (al-Qur'an) menjadi dialogis dengan ruang dan waktu. Agama yang universal itu akan selalu menemukan relevansinya. dengan tuntutan khusus dan nyata dari para pemeluknya, menuntut ruang dan waktu, disertai dinamika dan vitalitasnya. Dalam melakukan Dalailul Khairat dengan perilaku-perilaku yang baik selama tiga tahun, terbentuklah suatu kebiasaan berperilaku baik, yang sifatnya agak memaksa, maka kebiasaan tersebut menjadi semacam hukum, berarti Tarekat Dalailul Khairat mempunyai pengaruh positif terhadap perilaku sosial yang positif. Perilaku-perilaku sosial yang diwujudkan pengikut Dalailul Khairat antara lain seperti rajin, sabar, qana'ah, tasamuh, istiqamah, mentaati peraturan, jujur, dan kerja keras."

"ABSTRAKTulisan ini dilatarbelakangi oleh tingginya laju deforestasi hutan di Indonesia khususnya di Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Pengawasan dan regulasi yang lemah menjadikan sektor kehutanan rentan terhadap korupsi. Pemberian izin oleh pemerintah dalam rangka alih fungsi lahan serta hak guna usaha yang bermasalah memperlihatkan adanya sebuah hubungan timbal balik antara korporasi dan pemerintah dalam penerbitan izin. Pemberian izin yang mudah dengan cara ilegal tersebut kemudian berkontribusi atas penghancuran hutan. Penghancuran hutan tersebut merupakan salah satu langkah untuk membuka lahan yang awalnya merupakan kawasan hutan menjadi perkebunan sawit. Tulisan ini akan berusaha menjelaskan permasalahan tersebut dalam kerangka pemikiran state-corporate crime untuk menemukan hubungan antara korupsi dan deforestasi.

---

ABSTRACT

This paper is dedicated for high rates of deforestation in Indonesia, particularly in Buol District, Sulawesi Tengah Province. Weak supervision and regulation makes the forestry sector vulnerable to corruption. The granting of permits by the government in the context of land conversion and the issue of cultivation rights shows a reciprocal relationship between the company and the government in issuing permits. Ease of licensing illegally contributes to forest destruction. Destroying the forest is one step to clear land that was originally a forest area into an oil palm plantation. This paper will try to explain the problem in the framework of the state-corporate crime thinking to find a relationship between corruption and deforestation.

"

"Performing arts in Indonesia from political and socioeconomic perspectives"

"Penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan telah dilaksanakan sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Program Asuransi Sosial Tenaga Kerja. Pada tanggal 1 Januari 2014, dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 24 Tahun 2011, tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan hukum publik diharapkan dapat menjangkau seluruh pekerja dalam hal kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Namun demikian, sampai dengan tahun 2017 ditemukan bahwa cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan masih rendah. Hal ini sangat berbeda dengan lonjakan jumlah peserta yang mendaftar dalam program jaminan kesehatan nasional oleh BPJS Kesehatan. Oleh sebab itu, melalui penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan indikator-indikator ketenagakerjaan yang mempengaruhi cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan memberikan pengaruh yang positif terhadap cakupan kepesertaan sektor penerima upah dan bukan penerima upah. Tingkat kemiskinan berpengaruh secara negatif terhadap cakupan kepesertaan jaminan sosial ketengakerjaan sektor penerima upah dan bukan penerima upah. Persentase pekerja penerima upah berpengaruh secara positif terhadap cakupan kepesertaan sektor penerima upah, dan persentase pekerja rentan berpengaruh secara positif terhadap cakupan kepesertaan sektor bukan penerima upah. Tingkat pengangguran berpengaruh secara negatif terhadap cakupan kepesertaan sektor penerima upah dan bukan penerima upah. Tingkat upah berpengaruh secara positif terhadap cakupan kepesertaan sektor penerima upah dan berpengaruh secara negatif terhadap cakupan kepesertaan sektor bukan penerima upah.

---

The implementation of employment social security has been enacted since the stipulation of Government Regulation Number 33 Year 1977 (Implementation of Employment Social Insurance). Furthermore, in Januari 1st, 2014, Indonesia officially established the Government Regulation Number 24 Year 2011 which marked the beginning of whole coverage sytem in the Social Security for the Workforce (BPJS Ketenagakerjaan) as well. However until 2017, the coverage of participation in employment social security is still low. The coverage is significantly different from the coverage of social health insurance, held by BPJS Kesehatan (Health Social Security Body). The aim of this research is to analyze factors impacting to social security coverage. The result of this research is education level has positif impact to social security coverage for the sectors of salaried worker and unsalaried worker. Poverty level has negative impact to salaried workers coverage and unsalaried workers coverage. The level of workers who receive salaries has positive impact to salaried workers coverage and the vulnerable workers has positive impact to unsalaried workers coverage. The unemployment level has negative impact to salaried workers coverage and unsalaried workers coverage. The wage level has positive impact to salaried workers coverage and has negative impact to unsalaried workers coverage."

"Undang-Undang tentang Desa menekankan bahwa pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Kelembagaan ekonomi pedesaan hingga saat ini tetap menjadi bagian penting, sekaligus menjadi tantangan dalam upaya mencapai kemandirian ekonomi desa. Adanya kebijakan dana desa menjadi stimulus bagi desa untuk membentuk kelembagaan lokal berbentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dapat menopang perekonomian masyarakat desa. Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan cerminan dari perekonomian masyarakat desa yang berbasis kebutuhan dan keinginan serta potensi desa. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris peran keberadaan BUMDes terhadap tingkat pembangunan desa yang dihitung melalui dari nilai Indeks Desa Membangun (IDM). Pengukuran pembangunan desa melalui IDM bersifat multidimensi mencakup dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan. Penelitian menggunakan data level seluruh desa di Indonesia dengan rentang tahun 2018 hingga tahun 2020. Pendekatan analisis ekonometrika yang digunakan adalah regresi data panel dengan fixed effect model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap tingkat pembangunan desa dimana rata-rata nilai IDM desa-desa yang memiliki BUMDes lebih tinggi dibandingkan desa-desa yang tidak memiliki BUMDes. Keberadaan BUMDes juga memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap nilai Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan. Keberadaan BUMDes yang memiliki bidang usaha ekonomi dan lingkungan berkorelasi positif dan signifikan terhadap nilai IDM. Hasil estimasi setiap pulau menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes memiliki korelasi yang positif terhadap nilai IDM. Meskipun terdapat korelasi yang positif dan signifikan secara statistik, besaran koefisien regresi keberadaan BUMDes masih memiliki keterbatasan dampak secara ekonomi.

---

The Village Law emphasizes the empowerment of the village community to develop the community's independence and well-being. Rural economic institutions are still an essential part of and a challenge to achieving village economic independence. The existence of a village fund policy is a stimulus for villages to form local institutions in the form of village-owned enterprises (BUMDes) that can support the economies of rural communities. Village-owned enterprises (BUMDes) reflect the village community's economy based on the village’s needs, desires, and potential. This study aims to find empirical evidence of the role of BUMDes in village development, calculated through the Village Building Index (IDM) value. The measurement of village development through IDM is multidimensional, including social, economic, and environmental dimensions. The research uses data at the level of all villages in Indonesia from 2018 to 2020. The econometric analysis approach is panel data regression with a fixed effect model. The results showed that the existence of BUMDes has a positive and significant relationship to the level of village development, with the average IDM value of villages with BUMDes being higher than villages without BUMDes. The existence of BUMDes also has a positive and significant relationship with the value of the Social Resilience Index, Economic Resilience Index, and Environmental Resilience Index. The existence of BUMDes, which has an economic business and an environmental sector, contributes more to the increase in IDM value. The estimation results for each island show that the existence of BUMDes has a positive correlation to the IDM value. Although there is a positive and statistically significant correlation, the magnitude of the regression coefficient indicates that the existence of BUMDes still has limited impact economically."

"Kriminalitas adalah masalah yang kian berkembang seiring pertumbuhan suatu kota. Perkembangan suatu kota yang cepat berdampak pada penurunan daya dukung kota yang berimbas pada permasalahan-permasalahan lain diantaranya kemiskinan, keterbatasan ruang terbuka hijau, peningkatan jumlah pengangguran, kriminalitas dan sebagainya.Selama periode Tahun 2009?2014, jumlah kejadian kejahatan atau tindak kriminalitas kota-kota di Indonesia menunjukan peningkatan. Berdasarkan Publikasi Statistik Kriminal 2015, Wilayah Polda Metro Jaya menjadi penyumbang jumlah kejadian kejahatan (crime total) terbanyak yaitu 44.298 kasus dari total 325.317 kasus di seluruh Indonesia. (BPS,2015). Disamping biaya-biaya ekonomi yang ditimbulkan dari tingginya tingkat kriminalitas di suatu wilayah terdapat pula biaya sosial dan psikologis yang harus ditanggung masyarakat dan para korban kejahatan misalnya ketakutan, kecurigaan, pengurangan aktivitas publik hingga pengurangan kualitas hidup di suatu kota menjadikan kriminalitas segagai isu penting dalam perencanaan kota dan daerah.Studi ini mengidentifikasi lokasi yang menjadi hotspot dari banyaknya kejahatan di Ibukota dan menganalisa keterkaitan antara total crime dan faktor sosial ekonomi pada tingkat kelurahan di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan data-data sekunder hasil publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) diantaranya Statistik Kriminal Indonesia, Jakarta Dalam Angka, IPKS 2014, PODES 2014 dan SUSENAS, data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan publikasi lain yang terkait, dikaji menggunakan pendekatan Geographic Information System (GIS) untuk mengidentifikasi pola sebaran dan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen yang dilanjutkan dengan Regresi Ordinary Least Square (OLS).

---

Crime is a problem that is growing along with the growth of a city. Development of the city's rapid impact on the carrying capacity of the city which impact on other issues including poverty, limited green open spaces, increase unemployment, crime and so on.During the period of 2009-2014 year, the number of incidents of crime or criminality cities in Indonesia showed an increase. Based Crime Statistics 2015 publication, the Jakarta Police Region contributed the number of incidents of crime (crime total) that most cases of the total 325 317 44 298 cases throughout Indonesia. (CBS, 2015). Besides the economic costs arising from the high crime rate in some areas there are the costs of the social and psychological to society and victims of crime, for example fear, suspicion, reduction of public activities to the reduction of the quality of life in a city makes the crime segagai important issues in planning cities and regions.The study identifies the location being a hotspot of many crimes in the capital and analyze the linkages between total crime and socio-economic factors on district level in the area of Jakarta. This study uses secondary data result of the publication of the Central Statistics Agency (BPS) of them Statistics Criminal Indonesia, Jakarta in Figures, IPKS 2014, PODES 2014 and SUSENAS, data from the National Land Agency (BPN) and other publications related, were examined using approaches Geographic information System (GIS) to identify patterns of distribution and the relationship between the dependent variable and independent variables followed by Regression Ordinary Least Square (OLS)."

"Gempa bumi Sumatera Barat tahun 2009 menimbulkan kerusakan dan kerugian. Kerugian menyebabkan dampak langsung dan tidak langsung yang signifikan terhadap perekonomian. Informasi dampak bencana terhadap perekonomian dibutuhkan dalam proses rekonstruksi dan rehabilitasi agar berjalan efektif dan tepat sasaran. Untuk itu penelitian ini bertujuan mengestimasi dampak gempa terhadap perekonomian Sumatera Barat. Dengan menggunakan pendekatan analisis Sistem Neraca Sosial Ekonomi, hasil penelitian ini menunjukkan gempa memberikan dampak paling besar terhadap: (i) penurunan pendapatan output sektor hotel dan restoran; (ii) penurunan pendapatan tenaga kerja pertanian perkotaan; (iii) penurunan pendapatan rumah tangga pertanian perkotaan; dan (iv) penurunan penyerapan tenaga kerja sektor hotel dan restoran.

---

The Earthquake in West Sumatra in 2009 caused damage and losses. The losses caused both direct and indirect significant impacts on the economy. Information of the disaster impacts on the economy is needed to the effective reconstruction and rehabilitation. This study aims to estimate the impacts of the earthquake towards the economy in West Sumatra. Applying the Social Accounting Matrix analysis, this study shows that the earthquake caused the greatest impacts on: (i) the income decline in hotel and restaurant sectors; (ii) the income decline in urban-farm labors; (iii) the income decline in urban-farm households; and (iv) the labor decline in hotel and restaurant sectors."

"ABSTRACTThe economic conventional wisdom stated by Arthur Lewis in his dual sector theorem says that people that work in the agriculture traditional sector that move out to non agriculture modern sector will be better off due to the modern sector having higher productivity. This also applies to farmland as farmland should be reinvested into capital that gives higher returns. In Indonesia, the number of agriculture workers have continually decreased in the last decade. This process is also accompanied by the decrease of average farmland ownership of households. These two phenomena show that the farmers are completely leaving agriculture sector and in hand with Lewis rsquo s theorem. However, can we guarantee they are better off Observing the last three waves of IFLS Indonesia Family Life Survey and applying the poverty line of 3.2 PPP capita month the writer investigates the factors that influence poverty and welfare dynamics of agriculture household. The writer rsquo s econometric evidence confirms that the movement of agriculture has decreased the probability of poverty and positive effects on welfare only in the early decade 2000 2007. From 2007 2014 and in the long run, the effects of the movement are not significant. On the other hand, farmland ownership continues to have an important role for agriculture households as their main livelihood. Higher Education and agriculture assets show a decrease of probability of being poor. These findings suggest that moving out of agriculture is not the solution to improve farmers well being in the current situation. Keeping farmland ownership, investment in human capital, and modernization of agriculture should be the main focus in agriculture development.

---

ABSTRACTPemikiran konvensional ekonomi yang dinyatakan oleh Arthur Lewis di dalam teori dual sector-nya mengatakan bahwa orang yang bekerja di sektor pertanian tradisonal yang pindah keluar ke sektor non-pertanian modern akan lebih baik dikarenakan sektor modern memiliki produktivitas yang lebih tinggi. Hal ini juga berlaku terhadap lahan dimana lahan seharusnya diinvestasi ulang menjadi kapital yang memberikan pengembalian yang lebih tinggi. Di Indonesia, jumlah dari pekerja pertanian secara terus-menerus menurun dalam satu dekade terakhir. Proses ini diiringi dengan berkurangnya rata-rata kepemilikan lahan rumah tangga. Kedua fenomena tersebut memperlihatkan bahwa petani sudah benar-benar meninggalkan sektor pertanian sesuai dengan teori Lewis. Namun, apakah dapat dijamin mereka lebih baik? Mengobservasi tiga gelombang IFLS Indonesia Family Life Survey terakhir dan menggunakan garis kemiskinan 3.2 PPP/kapita/bulan, penulis meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika kemiskinan dan kesejahteraan rumah tangga pertanian. Bukti ekonometrika penulis dapat mengonfirmasi bahwa pergerakan keluar dari pertanian mengurangi probabilitas kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan hanya pada awal dekade 2000-2007. Dari 2007-2014 dan dalam jangka panjang, efek dari pergerakan keluar pertanian tidak signifikan. Di sisi lain, kepemilikan lahan tetap memiliki peran penting bagi rumah tangga pertanian sebagai sumber mata pencaharian. Pendidikan dan kepemilikan aset pertanian yang lebih tinggi menunjukkan penurunan probabilitas menjadi miskin. Penemuan ini menimbulkan pemikian bahwa keluar dari pertanian bukan solusi yang menjamin kenaikan kesejahteraan petani pada situasi sekarang. Mempertahankan kepemilikan lahan, investasi dalam human capital, dan modernisasi pertanian seharusnya menjadi fokus utama dalam pembangunan pertanian."