Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 128046 dokumen yang sesuai dengan query
cover
"This paper reviewed the emergence of a new discourse in tapping the potential of muslim community that can be utilized to build community solidarity through cash waqf-concept. In regulation 42 of 2006 on the Implementation of Law No. 41 in 2014, the cash-waqf management is much more left to the islamic financial institutions ( Lembaga Keuangan Syari’ah), which is appointed by the minister of religious affairs. The institutions has a very strategic role, especially in the development of cash waqf in Indonesia. One of the strategic roles is related to the legal status of the institution as it is appointed directly by the minister of religious affairs as the agency authorized to receive cash-waqf. Practically, the institution has a strategic role in managing and developing waqf properties as mentioned by waqif (donor of a waqf) to Nahzir (trustee of a waqf). Management and development of cash-waqf can only be done through investment in the institution’s products or islamic financial instruments."
AHKAM 1:2 (2013)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Uswatun Hasanah
Jakarta: UI-Press, 2009
PGB 0300
UI - Pidato  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2000
347.01 IND A
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Diana Lestari
"Kebutuhan masyarakat akan ketersediaan dana untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup dan mewujudkan kesejahteraan sosial semakin mendesak dan bertambah besar. Adanya instrumen dana alternatif seperti wakaf uang memang suatu hal yang inovatif dalam instrumen keuangan sebagai pendamping untuk mengoptimalkan mobilisasi dana umat. Dengan dikeluarkannya Fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 11 Mei 2002, diharapkan dapat menjadi awal bagi pelaksanaan wakaf uang, disamping undang-undang yang sedang diusahakan terbentuknya oleh pemerintah. Inovasi mengenai pengembangan instrumen dana ini hendaknya seimbang dengan manajemen pengelolaannya, sehingga potensi dana yang dapat terkumpul memang sesuai dengan peruntukannya. Manajemen yang profesional, transparansi dan akuntabilitas merupakan syarat yang harus ada dalam lembaga pengelola dana tersebut. Salah satu lembaga alternatif yang dapat berperan dalam pengelolaan dan pengembangan dana wakaf adalah reksa dana syariah dengan sistem investasi di bidang pasar modal. Persoalannya adalah bagaimanakah wakaf uang dapat dikelola melalui reksa dana syariah dan bagaimana perlindungan bagi dana tersebut atas resiko yang bisa saja terjadi dalam kegiatan usaha investasi tersebut. Melalui metode penelitian deskriptif dengan menggunakan data sekunder, penulis mencoba menjelaskan berbagai hal yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini. Pada dasarnya peraturan dalam bidang pasar modal telah cukup mengakomodir bagi perlindungan dana wakaf uang yang diinvestasikan melalui reksa dana syariah, namun pedoman dalam bentuk peraturan perundang-undangan khusus untuk pengelolaan wakaf sangat diperlukan. Oleh karena itu, dengan adanya pedoman tersebut diharapkan pengelolaan dan pengembangan wakaf uang dapat berlangsung dengan profesional dan akhirnya tujuan dari wakaf pun dapat tercapai."
Depok: Universitas Indonesia, 2004
S23778
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Tata Fathurrohman
"Wakaf merupakan salah satu lembaga dalam hukum Islam yang sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW dan para sahabat serta berkesinambungan diikuti oleh kaum muslimin hingga saat Wakaf tersebut merupakan ibadah bagi yang melaksanakannya dan dapat berfungsi sosial jika para nazir mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf secara produktif. Di antara fungsi tersebut adalah sebagai salah satu alternatif untuk menanggulangi kemiskinan. Fungsi wakaf seperti ini di Kabupaten Bandung belum terlaksana disebabkan antara lain kebanyakan tanah-tanah wakaf digunakan sebagai sarana ibadah dan para nazir belum berfungsi sebagaimana mestinya. Selain itu, pengetahuan dan pemahaman para nazir, wakif, tokoh masyarakat, serta pejabat terkait terhadap pelaksanaan perwakafan kebanyakan masih kurang.
Berkaitan dengan hal tersebut, permasalahan yang relevan adalah pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan wakaf di lokasi penelitian yakni Kabupaten Bandung. Selanjulnya, bagaimana usaha pengelolaan dan pengembangan wakaf dalam usaha penanggulangan kemiskinan hambatan-hambatan, dan pemberdayaannya. Hal ini berkaitan dengan usaha-usaha yang perlu dilakukan agar wakaf tidak hanya bermanfaat sebagai sarana ibadah saja, tetapi peruntukannya lebih luas Iagi, diantaranya dapat dimanfaatkan sebagai salah satu altrnatif bagi penanggulangan kemiskinan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan dan pengembangan wakaf serta pemanfaatannya di Kabupaten Bandung. Di samping itu, untuk menganalisis pengelolaan dan pengembangan wakaf sebagai salah satu alternatif penanggulangan kemiskinan, hambatan-hambatan, serta pemberdayaannya di lokasi penelitian.
Penelitian ini terdiri dari penelitian lapangan dan literatur. Langkah-langkahnya dimulai dengan menentukan para responden yang akan diteliti, kemudian menentukan langkah-langkah dalam literatur, yaitu mengumpulkan buku-buku, kitab-kitab tentang wakaf dan lain-lain yang berhubungan dengan perwakafan. Sumber datanya terdiri dari data lapangan dan literatur. Metode pengumpulan data dari lapangan dengan mencatat data-data observasi, wawancara, kuesioner, dan literatur. Selanjutnya dalam penyusunan disertasi ini digunakan metode analisis kualitatif.
Harta benda wakaf yang dikelola dan dikembangkan secara produktif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari?at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat bermanfaat bukan hanya sebagai tempat ibadah saja, tetapi peruntukarmya dapat lebih luas lagi, di antaranya untuk membantu fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa, dan Iain-lain. Di lokasi penelitian, sebagian besar nazir belum melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, akan tetapi sebagian lagi sudah ada yang mulai mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf secara produktif untuk dimanfaatkan sebagai salah satu altematif untuk menanggulangi kemiskinan di masyarakat."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006
D734
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Irfan Islami
"ABSTRAK
Di tengah kondisi perekonomian yang sedang berkembang di Indonesia saat ini, yang menjadi salah satu faktor penunjang perekonomian rakyat adalah pemberdayaan lembaga keuangan mikro –khususnya BMT- sebagai lembaga intermediasi yang mewadahi unit usaha mikro dan kecil. Pemberdayaan BMT tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung dengan regulasi yang jelas mengenai status hukum, pengaturan dan sistem pengawasannya. Peran pemerintah selaku regulator sangat dibutuhkan, agar tercipta lembaga keuangan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan perekonomian. Penelitian dalam tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang membahas secara rinci mengenai eksistensi BMT berbadan hukum Koperasi dan PT sebagai lembaga keuangan mikro syari‟ah dalam menggerakkan ekonomi rakyat di Indonesia ditinjau dari aspek hukum yang berlak

ABSTRACT
In the midst of growing economic conditions in Indonesia, which is one of many factors supporting to increase economic people is empowerment of microfinance institution –especially BMT- as an intermediary institution that embodies the micro and small units. This empowerment will not run properly if it is not supported by regulation that concern about legal status, regulation and supervision system. The role of government as a regulator is urgently required, in order to create a financial institution that is able to meet the needs of the community for the creation of economic welfare. The research in this thesis using normative legal research methods, which discusses in detail about the existence of BMT with a legal entity of Cooperative and PT (Limited Company) as Shari'ah microfinance institutions to increase economy people in Indonesia, reviewed from the aspects of legal which applicable"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T38747
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"The development of the Shari'ah financial services sector in Indonesia is growing rapidly, this phenomenon innovating the importancee of the protection of consumers against the Shari'ah financial services which is offered by the provider; whether they are Shari'ah banks, insurances or the capital market form. The purpose of this protection is none other as a part of the maqashid shari'ah realization compliance. The protection of consumers in financial services is divided into two aspects: regulation and oversight. Both aspects are the authority and also the duty of the Financial Services Authority of Shari'ah since the adoption of Law Number 21 of 201 on the Financial Services Authority, relating to: the supervision of the institution does not have the role to be the supervisor in relation to Shari'ah financial services, because it is not regulated in detail and there is only one article which sets it. However, this condition is inversely proportional with the regulation and the supervision of the conventional financial services which are regulated in detail in this Act. The arising problem because of the regulation, which is not detailed, directs the Shari'ah financial service costumers to be not protected from the transactions that are prohibited by Isalm, so the aim of the establishment of the OJK is not fulfilled. This paper attempts to examine the protection of the Shari'ah financial service consumers through the supervision mechanism by the financial services authority. Financial services authority known as the OJK, has the function of regulating and supervising the financial services either conventional or Shari'ah. Specifically for the function as the supervisory institution has the role the protect the consumers from the behavior of the financial service provider. This protection is not only for the conventional financial services consumers but also for the Shari'ah financial service consumers. The role of OJK in protecting the Shari'ah financial service consumers is done together with the DSN-MUI as the external supervisor."
ILMUHUKUM 6:2 (2015)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
"As syari'ah, al-Qur'an is one of the sources of Islamic law and the living orientation for Muslim ummah in going through their life. Textual message of Islam (al-Qur'an) had stopped when Muhammad died. In other side, the growing up of the problems is faster than their solutions can be made. The problems grow up in line with globalization and information technology that offer some traditions and cultures that meet our different cultures and traditions. We can't create a new message of al-Qur'an in nowdays context. We need to use methodological tools from multidiscipline of science in understanding al-Qur'an in order to actualize spirit of al-Qur'an in Indonesian and nowdays context."
ELH 63:3 (2006)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Gemala Dewi
"Tujuan penulisan ini adalah terutama untuk memberi gambaran mengenai Hukum Perikatan Islam dan bagaimana mengaktifkan kembali fungsinya di masyarakat dalam rangka mengupayakan perbaikan sistem perekonomian yang berlangsung dewasa ini. Berlandaskan pada ketentuan Undang-Undang No. l4 Tahun 1967 Bab I pasal l yang mensyaratkan adanya bunga dalam pemberian kredit pada kegiatan usaha lembaga keuangan, seolah-olah telah menutup pintu bagi Hukum Perikatan Islam yang salah satu asasnya adalah "Pengharaman Riba" untuk berfungsi di masyarakat, khususnya dalam bidang usaha yang sangat berpengaruh bagi kehidupan perekonomian negara ini. Akan tetapi dengan dimulainya pelaksanaan prinsip-prinsip Mu' amalat yang berlaku dalam bidang ekonomi serta penggunaan beberapa jenis aqad yang merupakan penerapan terhadap Hukum Perikatan Islam pada model Lembaga Keuangan Islam (Baitut-Tamwil), membuktikan bahwa hukum Perikatan Islam dapat berfungsi dalam kegiatan usaha ini, yang selain memberi ketentraman bagi. umat Islam dalam kepatuhan pada hukum agmanya, juga merupakan langkah awal bagi terciptanya sistem perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 33 UUD. 1945."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1989
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>