Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Novelty test becomes legal principle that needs attention in protection of industrial design. Only the newest design gets the rights. In fact, although industrial design has been registered on Directorate General of Intelectual Property Rights, it often happens that a claim relates to the legal test of novelty on industrial design. There are no clear parameters of novelty on Industrial Design in the Act Number 30 Year 2000. The following article examines the legal test of novelty on industrial design. Therefor, the question what is the legal test of novelty on industrial design? Unclear parameter about novelty arising difficulties in deciding the new industrial design."

"Penulisan ini membahas mengenai pentingnya unsur originalitas sebagai salah satu penentu dalam pemberian perlindungan desain industri. Persyaratan perlindungan desain industri di Indonesia hanya didasarkan pada persyaratan kebaruan, sedangkan pengaturan di dalam TRIPs menyatakan persyaratan perlindungan adalah baru (new) atau orisinal. Unsur orisinalitas ini merupakan salah satu unsur yang penting dalam perlindungan desain industri karena melihat keaslian dari suatu desain. Ketiadaan unsur orisinalitas dalam perlindungan desain industri di Indonesia mengakibatkan desain yang bukan desain asli mendapatkan perlindungan desain industri di Indonesia. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan menganalisis bahan kepustakaan untuk menganalisa pentingnya unsur orisinalitas ini.

---

AbstractThe focus of this study is talk about the importance of originality element as one of the determinant to give industrial design protection. The requirement for industrial design protection in Indonesia is just based on novelty requirement, while TRIPs declare that the requirement for its protection is new or original. The originality element is one of the important element in industrial design protection, because it sees the freshness of a design. The consequence for originality element absence in industrial design protection in Indonesia is the unoriginal design can get industrial design protection. The method of this thesis is based on literature study with normative-juridical analysis in order to analyze the importance of originality element."

"Desain industri merupakan terjemahan dari industrial design yang dalam bahasa sehari-hari istilah "desain" dimaknai sebagai rancang bangun atau membuat suatu pola rancangan yang akan diwujudkan dalam bentuk yang sebenarnya. Berdasarkan Undang-undang No.31 tahun 2000 tentang desain industri timbulnya hak desain industri didasarkan pada permohonan pendaftaran, yaitu setelah suatu permohonan desain industri yang diajukan kepada lembaga Direktorat Jenderal Hak Kekayaan tntelektual sebagai instansi yang berwenang untuk melaksanakan pendaftaran memenuhi kelengkapan administratif dan persyaratan substantif.Pendaftaran Desain industri bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap desain industri yang ada dengan menggunakan konsep kebaruan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No.31 tahun 2000 tentang desain industri. Namun dalam hal ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah bahwa perlu adanya peraturan yang mengatur lebih lanjut terkait dengan aturan-aturan yang ada seperti penentuan mengenai lisensi, royalti, dan hal-hal lain yang masih belum jelas diatur.Belum adanya aturan yang menjadi pedoman untuk pemeriksaan substantif terkait hal kebaruan merupakan menjadi mesalah lain dalam desain industri karena tidak jelas cara penentuannya. Disamping itu tidak ada kejelasan dalam konsep desain industri suatu kebaruan apakah mencakup secara internasional atau hanya cukup secara regional saja."

"ABSTRAKSebelum disahkan Undang-undang Desain Industri banyak ciptaan yang didaftarkan pada Direktorat Hak Cipta adalah ciptaan yang sebenarnya digolongkan sebagai desain industri. Keadaan tersebut dimanfaatkan oleh pihak ketiga dengan mendaftarkan ciptaan yang sudah terdaftar berdasarkan ketentuan desain industri kemudian ciptaan tersebut didaftarkan sebagai suatu desain produk berdasarkan ketentuan Desain Industri.Tesis ini berisi analisis mengenai kemungkinan adanya pendaftaran atas suatu objek karya cipta berdasarkan ketentuan Hak Cipta dan Desain Industri serta upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pencipta terhadap pihak ketiga yang telah mendaftarkan ciptaannya yang sudah terdaftar sebagai ciptaan berdasarkan ketentuan Hak Cipta, kemudian didaftarkan sebagai desain produk berdasarkan ketentuan Desain Industri. Penelitian dalam tesis ini bersifat deskriptif analistis dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan.Berdasarkan analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa diperlukan adanya sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai peraturan Hak Cipta dan Desain Industri yang berlaku serta persamaan persepsi terhadap kedua peraturan tersebut, sehingga diperoleh suatu pemahaman yang kongkrit serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak menurut ketentuan yang berlaku. Lebih daripada itu diperlukan pula para pelaksana hukum yang mengerti akan efektifitas pelaksanaan suatu undang-undang sehingga tidak menimbulkan terlalu banyak birokrasi dan distorsi atas peraturan yang ada.

---

ABSTRACTPrior to the promulgation of Industrial Design Laws, Directorate General of Intellectual Property (Dirjen HaKi) often accepted the application for the registration of copy rights towards the creations which should be considered as industrial design. This situation had triggered third party to take advantage by registering a creation which previously had been registered under the laws of Copy Rights to be registered as a design product under Industrial Design's laws.This thesis consists of the analysis with respect to (i) the possibility of a registration toward a creation pursuant to the regulation of Copy Rights and Industrial Design (ii) legal proceedings to be taken by a creator who already registered its creation under the regulation of Copy Rights towards third party who registered the same creation as design product under the regulation of Industrial Design. This Thesis is prepared based on a descriptive research and using the method of literature study.This analysis concludes that a socialization on the regulations of Copy Rights and Industrial Design must be properly done therefore the same perception and clear understanding on the respective regulation including the legal proceedings to be taken by the parties, could be reached. Furthermore, it is also important that the law executors must fully understand about the effectiveness of law enforcement therefore the distortion of the laws could be avoided."

"Diaturnya ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Desain Industri No. 31 Tahun 2000 (“UU DI”) yang tidak mengatur ukuran jelas mengenai batasan tidak sama dari sebuah desain yang baru menyebabkan timbulnya inkonsistensi penafsiran penilaian kebaruan Desain Industri di Indonesia. Ditambah pengaturan penilaian substantif ditentukan hanya dilakukan apabila terdapatnya sanggahan sebagaimana dalam Pasal 26 ayat (5) UU DI. Kondisi tersebut akhirnya menciptakan celah terjadinya pendaftaran Desain Industri yang tidak baru dan memungkinkan terjadinya sengketa kebaruan Desain Industri. Dengan begitu penelitian ini dilakukan untuk meneliti bagaimana ketentuan penilaian kebaruan Desain Industri sebaiknya diatur agar tercipta kepastian hukum. Penelitian ini juga akan dilihat dari prespektif hukum desain Uni Eropa dan Perjanjian TRIPs sebagai perbandingan untuk mengetahui bagaimana sebaiknya ketentuan perundang-undangan Desain Industri khususnya mengenai nilai kebaruan diatur. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan pustaka seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku teks hukum serta jurnal sebagai bahan acuan dalam menganalisa permasalahan ini. Hasil dari penelitian ini didapati bahwa pendekatan yang lebih tepat digunakan dalam menilai kebaruan Desain Industri di Indonesia yaitu pendekatan perbedaan signifikan. Sebab pendekatan tersebut lebih sesuai dalam menilai apakah suatu desain yang dibuat benar-benar memiliki suatu kreasi baru atau tidak. Kemudian guna mewujudkan ketentuan penilaian Desain Industri yang memberi kepastian hukum maka upaya yang perlu dilakukan diantaranya berupa merubah pengaturan pasal yang mengandung ambiguitas seperti dalam 2 ayat (2) UU DI serta mempertimbangkan untuk mengadaptasi mengenai syarat karakter individu yang terdapat dalam hukum desain Uni Eropa agar meningkatkan persyaratan pendaftaran desain. Dengan begitu suatu desain tidak hanya harus baru namun juga harus memiliki karakter khas yang membedakan dengan desain lainnya.

---

The provisions of Article 2 paragraph (2) of the Industrial Design Law No. 31 of 2000 (“ID Law”) which does not set clear limits on limits not the same as a new design causes inconsistencies in the interpretation of the assessment of the novelty of Industrial Designs in Indonesia. In addition, substantive evaluation arrangements are determined to only be carried out if there is objection as stated in Article 26 paragraph (5) of the DI Law. This condition eventually creates a loophole for registration of Industrial Designs that are not new and allows for disputes over the novelty of Industrial Designs. In this way, this research was conducted to examine how the provisions for assessing the novelty of Industrial Designs should be regulated in order to create legal certainty. This research will also be seen from the perspective of European Union design law and the TRIPS Agreement as a comparison to find out how the provisions of Industrial Design legislation should be regulated, especially regarding the value of novelty. In conducting this research the authors used normative legal research methods by using library materials such as laws and regulations, legal textbooks and journals as reference materials in analyzing this problem. The results of this study found that a more appropriate approach is used in assessing the novelty of industrial design in Indonesia, namely the significant difference approach. Because this approach is more appropriate in assessing whether a design that is made really has a new creation or not. Then, in order to realize the provisions for evaluating Industrial Designs that provide legal certainty, the efforts that need to be made include changing the arrangement of articles that contain ambiguity as in 2 paragraph (2) of the ID Law and considering adapting the individual character requirements contained in European Union design law in order to improve design registration requirements. That way a design must not only be new but must also have a distinctive character that distinguishes it from other designs."

"ABSTRACTThis paper covers the design and analysis for gluten drying section of the wheat bio-refinery plant. Details include process flowsheet development, utility requirements, environmental emissions, engineering design, capital expenditure estimates and drawings. AREA200 processes 110.4 tpd of gluten extraction product and converts it to gluten powder produced at a rate of 14.8 tpd, which utilizes 964 tpd of air for drying purposes with additional utilities requirement of 45 tpd of superheated steam and 200 kW power requirement from the combined unit operations. A key consideration in gluten drying is not to devitalize gluten by minimizing exposure to high temperatures, as devitalized gluten is valued much lower in the market.

---

ABSTRAKMakalah ini membahas desain dan analisis untuk bagian pengeringan gluten dari pabrik bio-refinery gandum. Rinciannya meliputi pengembangan alur proses, persyaratan utilitas, emisi lingkungan, desain teknik, perkiraan dan gambar pengeluaran modal. AREA200 memproses 110,4 tpd produk ekstraksi gluten dan mengubahnya menjadi gluten powder yang diproduksi pada kecepatan 14,8 tpd, yang memanfaatkan 964 tpd udara untuk tujuan pengeringan dengan kebutuhan utilitas tambahan 45 tpd uap panas berlebih dan kebutuhan daya 200 kW dari unit gabungan operasi. Pertimbangan utama dalam pengeringan gluten adalah tidak melemahkan gluten dengan meminimalkan paparan suhu tinggi, karena gluten yang devitalisasi memiliki nilai jauh lebih rendah di pasar."

"ABSTRAK Indonesia adalah bagian dari masyarakat internasional yang turut serta dalam WTO pada tanggal 15 April 1994, yang dengan sendirinya tunduk pada aturan perdagangan yang dimuat dalam kesepakatan tersebut. Indonesia sebagai negara berkembang sudah menjadi anggota dan secara sah ikut dalam TRIPS melalui ratifikasi WTO Agreement yang prosedur ratifikasinya selesai pada bulan Oktober 1994 dengan Undang-Undang No.7 tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 No. 57, Tambahan Lembaran Negara No. 3564). Oleh karena itu, Indonesia tanpa tawar menawar harus menyesuaikan peraturan perundang-undangannya dengan kerangka WTO, khususnya dalam kaitannya dengan bidang yang diatur dalam WTO tersebut yang mama HaKI masuk didalamnya. Pada saat ini, Indonesia memang sudah mempunyai perangkat hukum di bidang Desain Industri, yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 2000' tentang Desain Industri yang diundangkan pada tanggal 20 Desember 2000. Diberlakukan Uridang-Undang Desain Industri ini yang merupakan tindak lanjut dari diratifikasinya WTO Agreement dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2000. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri ini, dibarapkan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap kreasi atas suatu produk yang dibuat oleh seorang pendesain, tetapi kenyataannya dalam praktek perlindungan hukum di bidang Desain Industri masih belum efektif yang membuat para pendesain atas suatu produk merasa dirugikan. Undang-Undang Desain Industri Tahun 2000 ini tidak mampu melindungi Desain Industri dalam negeri maupun luar negeri terhadap para pendaftar yang beritikad tidak baik. Di samping itu, mengenai kriteria Public Domain Undang-Undang Desain Industri Tahun 2000 tidak mampu untuk memberikan kriteria yang benar. Mengenai syarat kebaruan dalam Undang-Undang Desain Industri Tahun 2000 tidak memiliki definisi yang tepat untuk sebuah Desain Industri dapat dikatakan Baru. Jadi, Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 sebaiknya dilakukan revisi, untuk dapat menutupi kekurangan-kekurangan yang menjadi hambatan bagi Undang-undang ini untuk menjalankan perlindungan terhadap Desain Industri di Indonesia. Agar Undang-Undang Desain Industri tahun 2000 dapat tetap hidup dan sesuai dengan hukum yang berlaku di masyarakat, dan dapat memenuhi tujuan hukum untuk memberikan kebahagiaan kepada sebagian besar masyarakat"