Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This study was conducted to generate institutional and financing models for the cooperative to build a palm oil processing plant, so that the added value of processing TBS can be taken by farmers. Studies conducted by the feasibility study methodology and FGD (Focus Group Discussion). Study location in south Sumatra province to focus on cooperative study and oil palm farmers. The scope of activities include institutional forms of cooperative, production activities, and financing sources both internal and external. This study yielded three institutional models to manage the plant is built, namely: Business unit cooperative, autonomous business unit, and independent company. Financing models that can be used by the cooperative to build a plant consist of internal financing sources derived from: cooperative, margin TBS-CPO, and transportation, while external financing is from sources: bank lending and capital investment. Each model of the institutional for managing the plant can take advantage of all sources of financing, both internal and external."

"ABSTRAKPeningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang merata sebagai Program Nasional Pemerintah tidak dapat terwujud tanpa adanya penyerapan tenaga kerja yang berkesinambungan. Penyerapan tenaga kerja dapat terlaksana dengan baik apabila di suatu kawasan memiliki pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi terjadi jika nfrastruktur penunjang cukup mendukung dan kondusif serta kebijakan yang konsisten alam jangka waktu tertentu. Untuk itu, sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah, seperti diatur dalam UU no.34 tahun 2004 yang merupakan perbaikan dari UU no. 22 ahun 1999, wajib memberikan akses seluas-Iuasnya kepada kegiatan usaha yang ampu menyerap tenaga kerja, mendorong Pertumbuhan Ekonomi, khususnya bagi penduduk setempat dan kawasan sekitarnya serta dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).Program Nasional Pemerintah saat ini yaitu rnendorong kegiatan sektor nil yang mampu menyerap ribuan tenaga kerja setengah terdidik, juga karena sebagian besar produk jadi yang diekspor sehingga menjadi penghasil devisa dalam jumlah yang tidak sedikit disamping adanya trickle down effects bagi perekonomian kawasan di sekitar lokasi pabrik. Industri Garmen adalah salah satu bagian dari sektor riil padat tenaga kerja yang mampu menyerap ribuan tenaga kerja setengah terdidik (semi-skilled labor) pada waktu yang relatif singkat (kurang dari satu tahun) pabrik sudah mulai beroperasi atau berproduksi. Karena sifat umum perrrtintaan akan produk garmen yang merupakan kebutuhan primer dari setiap manusia maka permintaan akan barang tersebut relative konstan di pasar internasional. Akhir-akhir ini tingkat permintaan cenderung meningkat dengan bertanibahnya penduduk dunia dari waktu ke waktu.Untuk mengetahui apakah rencana investasi pembangunan pabrik garmen PT Muara Krakatau layak atau tidak untuk dilaksanakan, dapat diketahui dengan melakukan analisis kelayakan investasi yang ditinjau dari berbagai aspek yaitu aspek pasar dan aspek finansial menggunakan metode Net Present Value (NPV) dan Internal Rate of Return (IRR) dilengkapi dengan metode Profitability Index (PE) dan Discounted Payback Period (DPP).Dari basil perhitungan diperoleh basil berikut : NPV positif (>O), nilai IRR yang lebih besar dari nilai diskonto, nilai PI yang diperoleh lebih besar dari satu (>1) dan PP lebih kecil dari payback maksimum, Serdasarkan basil analisis dengan mengevaluasi aspek-aspek tersebut diatas, menunjukkan bahwa rencana investasi pembangunan pabrik garmen PT Muara Krakatau Iayak untuk dilaksanakan

---

ABSTRAKThe Indonesia effort to increase equal distribution of welfare Program could not be realized without keeping a sustainable employment absorption. Economic Development and Growth happened when supporting Infrastructure prevailed acrd conducive enough in frame of policies that consistently applied on a certain period.To attain that condition, Local Government authorities, as already regulated in the Laic no 34 (Undang-Undang nomor 34)/2001, a revised version of Law 22/1999, should provide greater accesses as possible to all business activities that could he able to absorb the abundant work force for Employment, which could drive economic Growth, especially for surrounding local work force as well as to enhance the Genuine Local Government Income (Penerimaan Asli Daerah -PAD).The Government National Program nowadays encourage real-sector activities which could absorb thousands semi-skilled labor force, on the other side, the finished products of the industry mostly exported to overseas countries which could be a huge foreign-exchange earners and yet at the same time it will have a trickle-down effect for the surrounding local and regional economic endeavors.Garment manufacturing industry has been being one of the labor-intensive real sectors which could encourage thousands of semi-skilled labor force in relatively short periods from planning to implementation time frame, less than one year, could fully attain operating or manufacturing status. Due to that general necessities that need by people everywhere and all different status, the demand for its output is relatively constant. In recent ears demand for the prrxhct as the market widen and ever increasing 11 orld pnpulaliott. Ho know weather the investment plait for garment ftactoty of PT Muara Krakatau feasible or not as to be implemented, generally it could be accessed using the Investment Feasibility Analyses as seen from various aspects, i.e. Market and Financial, using the Net Present Value (NP)) and Internal Rate of Return (IRR) supported with Profitability. Index (PI) and the Discounted Payback Period (DPP).Frain the calculation obtained using the formulas, NP L positive (> 0), IRR value greater than discounted value, PI value greater than one (> I) and the DPI value smaller than maximum payback. Based on analyst results by evaluate that related aspects, show that Investment Plan of the Garment Factory of PT Muara Krakatau are fairly feasible to be executed."

"Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU), khususnya Perpu No. 1 Tahun 2004 menjadi perbincangan menarik dan hangat diantara para pengelola negara dalam melaksanakan pemerintahan yang di amanatkan kepada pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Perpu yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan mendapat persetujuan oleh Dewan Perwakilan Rakyat telah menjadi polemik bagi berbagai pihak. Jika dilihat dari lahirnya Perpu tersebut yang dilandasi oleh kepentingan ekonomi, dalam hal ini kepentingan investasi. Untuk itu, menjadi hal yag menarik untuk dikaji lebih jauh apa latar belakang sesungguh dari dikeluarkannya Perpu tersebut. Apakah investasi di bidang pertambangan di Indonesia ini, memang dibutuhkan pengaturan dengan menggunakan PERPU. Untuk mengetahui lebih mendalam terhadap hal di atas, maka diperlukan penelitian yang berkaitan dengan lahirnya Perpu 1 Tahun 2004 dan kajian terhadap penggunaan kawasan Kehutanan untuk keperluan investasi dalam bidang pertambangan ini. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan studi kepustakaan. Untuk memperkuat dan validasi data juga dilakukan wawancara dengan informan, terutama yang berkaitan dengan penentu kebijakan dan pihak yang terkena kebijakan.Dari hasil studi ditemukan beberapa permasalahan berupa kegiatan usaha yang diperbolehkan di kawasan hutan (Hutan Lindung), usaha pertambangan pada kawasan hutan, tumpang tindih perizinan, dan kepastian investasi dalam bidang pertambangan. Perijinan usaha pertambangan di hutan lindung secara hukum dilarang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Kehutanan No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan maupun Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Namun pada kenyataannya, penambangan di kawasan hutan sudah berjalan dengan sistem pinjam pakai kawasan hutan yang diatur oleh Keputusan Menteri Kehutanan. Lahirnya Keputusan Menteri Kehutanan yang mengatur Pinjam Pakai Kawasan Hutan tersebut merupakan produk politik Pemerintah pada saat itu yang mempunyai pengaruh sangat kuat. Dampaknya, setelah posisi Pemerintah tidak kuat maka dalam semua Kontrak Pertambangan menjadi bermasalah dan investasi di bidang pertambangan tidak lagi menjadi investasi yang menarik bagi investor. Investor menjadi ragu akan kepastian hukum dan kepastian berusaha di bidang pertambangan. Departemen Kehutanan sebagai pengelola hutan juga dalam keadaan yang tidak menguntungkan, karena hutan Indonesia saat ini dalam keadaan rusak dan berbahaya bagi lingkungan.Hutan tropis Indonesia bukan lagi menjadi milik bangsa Indonesia tetapi sudah menjadi bagian global dari sistem kehutanan dunia. Kerusakan hutan semakin bertambah dengan adanya pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Luas hutan semakin bertambah setelah adanya otonomi daerah. Daerah masih menganggap hutan dari sisi ekonomi yang harus di ekploitasi untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tidaklah heran apabila semua investasi yang berkaitan dengan kawasan hutan akan mendapat sorotan yang tidak baik dari pemerhati lingkungan nasional maupun internasional. Akibatnya meskipun sudah ada Perpu ternyata belum menjamin kepastian hukum investasi usaha pertambangan di Indonesia. Sudah saatnya dilakukan amandemen terhadap aturan hukum pengelolaan sumber daya alam untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang harmonis dan menarik bagi investor."

"Perkembangan dana yang dikelola oleh Dana Pensiun di Indonesia saat ini dapat dijadikan tolak ukur naiknya tingkat pengetahuan dan minat kalangan Dana Pensiun tentang instrumen-instrumen investasi yang diperbolehkan oleh regulasi untuk dikelola oleh Dana Pensiun di Indonesia. Dengan makin berkembangnya Pasar modal di Indonesia makin banyak pula alternatif bagi Dana Pensiun di Indonesia untuk mendiversifikasi portofolio investasinya. Disaat instrumen investasi sudah sangat beragam dengan berbagai janji keuntungan maksimal, mereka dapat memilih beberapa alternatif instrumen investasi seperti deposito berjangka, saham, obligasi, reksadana ataupun asuransi dalam bentuk pengelolaan Dana Pensiun.Namun demikian patut dicermati adanya perilaku yang sepertinya memberikan efek negatif terhadap perkembangan investasi di Indonesia pada umumnya dan Dana Pensiun pada khususnya. Pergerakan dan pasar modal di Indonesia sedikit banyak masih dipengaruhi oleh sentimen pasar dan informasi-informasi yang beredar, demikian pula di lingkungan Dana Pensiun juga terjadi peristiwa yang sama, masih banyak pengambilan keputusan dilakukan dengan berdasarkan infonnasi-informasi yang tidak dapat dibuktikan namun menyebar dengan cepat di kalangan Dana Pensiun.Pada awal tahun 2005, Dana Pensiun Angkasa Pura I (DAPENRA) mengelola dana sebesar Rp 313.389.018.397,- yang ditempatkan pada portofolio investasi Deposit On Call, Deposito Berjangka, Saham, Obligasi, Rcksadana dan Surat Berharga Pemerintah. Dalam pengelolaan dana ini DAPENRA sangat concern dengan prinsip kehati-hatian dimana prinsip ini menjadi alat pengaman dalam mengelola dana program pensiun dari PT. (Persero) Angkasa Pura I. Dan seperti Dana Pensiun lain pada umumnya di DAPENRA juga belum memiliki tools/ perangkat/ tim investasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan dalam berinvestasi di Pasar Modal. Banyak pengambilan keputusan dilakukan hanya berdasar info dari mitra sekuritas dan juga karena perintah dari Pendiri yaitu PT. (Persero) Angkasa Pura I. Pada tahun 2005 DAPENRA melepaskan sebagian portofolio saham dan seluruh portofolio reksadana secara bertahap karena adanya penurunan nilai pada NAB reksadana dan perintah Pendiri untuk melepaskan portofolio saham karena dianggap memiliki resiko yang tinggi sehingga porsi dari portofolio reksadana dan saham menjadi semakin mengecil.Melihat porsi dalam portofolio saham dan reksadana yang relatif kecil maka penelitian ini dibuat untuk menguji altematif komposisi portofolio investasi lain apabila porsi saham dan reksadana ditingkatkan sampai batas maksimum yang diperbolehkan oleh regulasi karena batasan yang ada untuk penempatan di portofolio saham dan reksadana relatif cukup tinggi yaitu pada saham maksimal 50 % dan reksadana mencapai 80 % dengan tingkat ekpektasi return yang relatif cukup tinggi.Penelitian ini menggunakan teori portofolio investasi Single Index Model dimana secara garis besar penelitian dilakukan untuk mencari komposisi yang optimal dengan melihat return yang real berdasarkan data historis, dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut1. Menghitung tingkat pengembalian dan resiko dari saham dan reksadana yang ada di pasar untuk mencari portofolio yang merupakan alternatif dari investasi DAPENRA saat ini dengan menggunakan data tahun 2005.2. Membuat alternatif portofolio dari saham atau reksadana berdasarkan urutan return atau risk adjusted return terbaik dari saham atau reksadana tersebut.3. Membuat suatu rancangan rencana investasi masing-masing jenis investasi dengan mengubah komposisinya.4. Mengevaluasi portofolio dari hasil rancangan proporsi investasi untuk mendapatkan alternatif portofolio investasi yang optimal dengan kriteria Sharpe measurement yang terbesar dan didukung dengan Terynor dan Jensen Measurement.5. Membandingkan dengan hasil investasi DAPENRA selama tahun 2005.Portofolio investasi simulasi yang didapat adalah portofolio yang terdiri dari portofolio saham yang merupakan 10 saham dengan risk adjusted return terbaik.Kesimpulan, dari penempatan real portofolio investasi DAPENRA pada deposito berjangka dan saham didapat return sebesar 6,18% pertahun dengan pengukuran Sharpe sebesar 0,07 sedangkan dari portofolio investasi simulasi rancangan saham optimal didapat return simulasi sebesar I0,86% pertahun dengan angka pengukuran Sharpe 0,15. Dibanding hasil. pengukuran portofolio real DAPENRA pada deposito dan saham yang memberikan hasil pengukuran Sharpe scbesar 0,07 menunjukkan bahwa potensi penerimaan hasil investasi DAPENRA masih dapat ditingkatkan dengan memaksimalkan dana yang terdapat dalam portofolio deposito berjangka dengan mengalihkan dana tersebut pada portofolio saham dengan risk adjusted return hingga mencapai porsi maksimal dan penempatan pada saham.

---

Funds allocation of Pension Funds Organization grew rapidly in last few years shows the increasing of knowledge and interest of The Community about investment instrument which permitted to manage by goverment regulation.With robust developments in the last three years started 2002 up to 2005 in Capital and Stock Markets give the Pension Funds Organization more choices to diversified their portfolios like time deposit, stocks, bonds, mutual funds or insurance with maximum return to get.In early 2005, Dana Pensiun Angkasa Pura I (DAPENRA) manage approximate 313 billion rupiah which invested to Deposit On Call, Time Deposits, Stocks, Bonds, Mutual Funds and Treasury Bonds. DAPENRA really concern with extra carefully principle which became the security tools to control its funds. But like others pension funds in common, DAPENRA doesnt have investment team which needed to take decision. Lot of decisions were taken only by information received from partners or from PT. (Persero) Angkasa Pura I as parent company. In second semester 2005 DAPENRA sold half part of stocks and all part of its mutual funds because there were parent company orders to decerease the risk of portfolios.The purpose of this thesis is to simulate and make alternate combination of portfolio if stocks and mutual funds were increased to maksimum capacity permitted by regulator which are 50 % for stocks and 80 % for mutual funds. This study use Single Index Model theory to get optimum composition with real data and real return of portfolios in 2005 which steps are :1. Calculate return and risk of stocks and mutual funds using data extracted from daily transaction in Jakarta Stock Exchange (JSX) and Surabaya Stock Exchange (BES).2. Make alternate portfolio of stocks and mutual funds based on best return or risk adjusted return.3. Make a few investment plans by changing portfolio composition.4. Evaluate portfolios with Sharpe, Terynor and Jensen Measurement.5. Compare the result of simulated portfolio return with real return in 2005. The result of simulated investment portfolio is stocks portfolio contains 10 stocks with best risk adjusted return. Real return of DAPENRA investment in 2005 was 6,18% with sharpe Sharpe measurement 0,07 and simulated return give 10,86% with Sharpe measurement 0,15. This result shows that DAPENRA has potencial return if DAPENRA shifted all finds from time deposits to stocks with best risk adjusted return to maximize its return."

"ABSTRAKPerjanjian Kredit Kepemilikan Kios Pasar Parungpanjang dibuat antara Bank Jabar Cabang Bogor, Koperasi Pedagang Pasar Parung Panjang dan debitur sebagai anggota dari koperasi tersebut, guna pembelian kios atau los Pasar Parungpanjang yang dibangun oleh PT Bangun Bina Primasarana sebagai pengembang. Dalam Perjanjian Kredit tersebut Koperasi bertindak sebagai Penanggung yang menanggung utang debitur ketika debitur wanprestasi. Selain terikat dengan Perjanjian Kredit, antara Bank, Koperasi dan Debitur juga terikat dengan 'Kesepakatan Bersama' yang mengatur mengenai kewajiban para pihak, dimana dalam kewajiban pihak ketiga yaitu PT Bangun Bina Primasarana terdapat kewajiban untuk menyerahkan jaminan berupa Buy Back Guarantee atau jaminan beli-kembali yang diikat secara notariil, yang mengatur kewajiban pengembang untuk membeli kembali kios atau los tersebut apabila debitur menunggak angsuran minimal 3 (tiga) bulan berturut-turut serta dapat menjual kembali kios/los tersebut kepada pihak lain, dan menyediakan 25 % (dua puluh lima persen) Deposito Beku dari nilai kredit, di mama balk bunganya maupun pokoknya hanya dapat digunakan untuk menjamin kelancaran kredit. Dalam pemberian Kredit Pemilikan Kios ini ketika debitur dinyatakan telah wanprestasi, tindakan beli-kembali yang telah disepakati oleh Bank dengan pihak Pengembang harus dilaksanakan dan penanggungan oleh Koperasi hanya merupakan cadangan jika Perjanjian Beli kembali tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan hanya merupakan syarat yang diajukan oleh Bank bagi Koperasi Pedagang Pasar Parungpanjang dalam Perjanjian Kredit, agar pihak Koperasi ikut bertanggung jawab atas kelancaran pembayaran angsuran oleh debitur kepada Bank.

---

ABSTRACTCredit agreement of an ownership Parungpanjang market kiosk made by and between Jabar Bogor Bank, Koperasi of Parungpanjang market merchants, and Debtor as a member of the Koperasi, for buying a kiosk or a lot in Parungpanjang market which is build by Bangun Bina Primasarana Company as the developer. In the credit agreement, Koperasi of Parungpanjang market merchants acted as a guarantor that guarantees the full payment of the debtor's debt in case the debtor defaults. Besides the credit agreement with the Bank, Koperasi and debtor also legally binded by an "Agreement" that regulates the parties obligations, whereas in the third party obligations which is Bangun Bina Primasarana Company, there is an obligation to give as collateral in form of a notaries buy back guarantee clause, that stipulated developer's obligation to buy back the kiosk or the lot if the debtor had not paid the minimum payment 3 (three) months in a row and the right to sell the kiosk/lot to other parties, and to provide 25% (twenty five percent) from fixed deposit of the credit value, where the interest and the main deposit can only be used for the liquidity of the credit. When the debtor is stated default, the buy back which already agreed by the bank and the developer must be executed and guarantor obligation by Koperasi will only be applied when the effort of the collection and the effort of collateral take over to be sold or to be bought back by the developer were not successful. So it can be said that the guarantee by the Koperasi will only be a requirement stated by the Bank for Koperasi of Parungpanjang market merchants in the Credit Agreement, so that the Koperasi will also be held responsible for the liquidity of debtor payment to the Bank."

"Persetujuan dan perizinan penyelenggaraan penanaman modal, baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri merupakan salah satu langkah yang harus dilakukan oleh penanam modal (investor) sebelum pihaknya melakukan penanaman modal. Untuk itu persetujuan dan perizinan penanaman modal menjadi salah satu pertimbangan panting bagi para penanam modal yang akan melakukan penanaman modal di suatu wilayah. Persetujuan dan perizinan penanaman modal yang mudah, sederhana, dan tidak berbelit-belit merupakan salah satu pertimbangan, bahkan dapat juga berperan sebagai salah satu pendorong bagi penanam modal untuk melakukan penanaman modal. Disamping pertimbangan ekonomi atau keuntungan (profit) yang bakal diperoleh dari penanaman modal yang akan dilakukannya. Selain itu, para penanam modal juga memperhatikan dan mempertimbangkan faktor-faktor lainnya seperti kondisi keamanan, perburuhan, perpolitikan, kepastian hukum dari negara yang akan menjadi tempat mereka menanamkan modalnya.Berkaitan dengan persetujuan dan perizinan penanaman modal, maka untuk mendorong penanaman modal di tanah air Pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Pelayanan Satu Atap. Keputusan presiden tersebut merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk menyederhanakan persetujuan dan perizinan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Dengan keputusan presiden tersebut bahwa pelayanan persetujuan dan perizinan dalam rangka penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri dilakukan oleh Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan sistem pelayanan satu atap (one roof service). Pelayanan dengan sistem satu atap untuk memperoleh persetujuan dan perizinan penanaman modal merupakan suatu kebutuhan yang telah lama ditunggu dan dinantikan oleh para penanam modal. Namun konsep pelayanan dengan sistem satu atap yang terdapat dalam Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tersebut berdasarkan perspektif penanam modal belum menunjukkan dan menciptakan iklim yang kondusif bagi penanam modal. Terutama sekali ketentuan untuk mendapatkan persetujuan dan perizinan penanaman modal yang hams dilakukan di BKPM.Para penanam modal menginginkan dan membutuhkan pelayanan dengan sistem satu atap untuk memperoleh persetujuan dan perizinan penanaman modal dapat dilakukan di daerah melalui intansi penyelenggara penanaman modal yang terdapat di daerah dimana penanaman modal akan dilakukan. Menariknya bahwa konsepsi persetujuan dan perizinan penanaman modal telah mengalami perubahan dan perkembangan dan waktu ke waktu. Namun konsepsi pelayanan persetujuan dan perizinan penanaman modal dengan sistem satu atap yang terdapat dalam keputusan presiden tersebut lebih terlihat pada upaya untuk mengembalikan sentralisasi persetujuan dan perizinan penanaman modal dari pada memberikan pelayanan yang mudah dan sederhana kepada para penanam modal."

"ABSTRAKDi dalam persaingan suatu industri perbankan terdapat 5 kekuatan yaitu pesaing baru, pesaing substitusi, kekuatan negosiasi nasabah dana, kekuatan negosiasi nasabah kredit dan persaingan pada industri perbankan itu sendiri. Bank X secara berkala melakukan rencana perusahaan (corporate plan) setiap 5 tahun yang bertujuan untuk menetapkan sasaran/tujuan (objective/goal) dan perusahaan beserta strategi dasar yang akan diterapkan untuk dapat menghadapi persaingan tersebut diatas. Adapun sasaran/tujuan perusahaan beserta strategi dasar bank X adalah sebagai berikut : . Sasaran/tujuan : Bank besar dan sehat. . Strategi dasar tahun 1995 dan 1996: Strategi bertahan selektif. . Strategi dasar tahun 1997, 1998 dan 1999 : Strategi bertahan agresif dan Strategi pertumbuhan yang stabil. Namun di dalam pelaksanaannya strategi bisnis yang telah ditetapkan tersebut relatif kurang dapat berjalan dengan baik, antara lain karena adanya kebutuhan nasabah dari segmen tertentu yang membutuhkan beberapa produk investment banking khususnya produk surat-surat berharga (marketable securities) yang belum sepenuhnya dapat dilayani oleh bank, sehingga untuk dapat memenuhi kebutuhannya, nasabah tertentu tersebut direbut oleh para pesaing bank X yang telah menjalankan kegiatan investment banking. Segmentasi nasabah dapat dilakukan dengan mengacu kepada teori Product Life Cycle, dimana baik nasabah dana maupun nasabah kredit yang termasuk dalam tahap kematangan telah memiliki berbagai alternatif investasi maupun alternatif pembiayaan diluar produk/jasa tradisional bank. Transaksi surat berharga yang merupakan bagian dari kegiatan investment banking, dapat membuktikan bahwa : · Bank dapat mengatasi kendala ketentuan dari otoritas moneter seperti tingkat rasio CAR (Capital Adequacy Ratio) dan ketentuan BMPK (Batas Maksimum Kredit). · Melalui analisis Du Pont, bank dapat meningkatkan rentabilitas walaupun dalam kondisi persaingan yang ketat, dengan cara memperbesar turn over melalui transaksi surat-surat berharga. · Pengembangan kegiatan investment banking dapat dilakukan baik oleh bank itu sendiri maupun oleh group usahanya seperti perusahaan pembiayaan, perusahaan sekuritas dan lain-lain, baik yang berada didalam negeri maupun diluar negeri. Berdasarkan hal tersebut maka disarankan untuk mengembangkan kegiatan investment banking yang merupakan terobosan menghadapi persaingan di era global. Daftar Pustaka : 9 buku + 4 artikel + 15 lain-lain. "

"Pada saat ini, kehadiran perusahaan-perusahaan asing dan produk-produk yang bersifat global sangat dirasakan keberadaannya. Investasi merupakan upaya untuk memperluas perusahaan ke negara lain agar dapat memanfaatkan sember daya yang dimiliki negara tersebut secara maksimal. Dalam pasar yang semakin bersifat global, kegiatan-kegiatan perusahaan-perusahaan asing tidak mengenal batas negara. Arus investasi asing langsung (FDI) menjadi aliran modal terbesar dalam perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan peningkatan taraf hidup di negara-negara berkembang membuka peluang untuk pengembangan pasar bagi perusahaan-perusahaan multinasional.Peningkatan kemudahan akses ke pasar modal dunia telah memacu perusahaan-perusahaan multinasional mengarahkan investasi mereka ke negara-negara berkembang. Liberalisasi yang didukung oleh kebijakan investasi asing yang lebih berorientasi pasar di negara-negara berkembang menciptakan iklim investasi yang lebih menarik FDI. Berkurangnya hambatan dalam kegiatan investasi di negara-negara berkembang turut memperbaiki iklim investasi. Bhagwati (1978) berpendapat bahwa manfaat yang diperoleh dari kehadiran investor-investor asing sangat ditentukan oleh kebijakan yang ditempuh pemerintah setempat. Manfaat kehadiran investasi-investasi asing lebih dapat dirasakan jika pemerintah menerapkan strategi yang berorientasi ekspor dengan persaingan yang lebih terbuka daripada jika menerapkan strategi substitusi import dengan memberikan perlindungan yang berlebihan kepada perusahaan-perusahaan lokal.Kajian ini akan membahas dampak yang dihasilkan dalam penerapan kedua strategi tersebut di Indonesia. Semula pemerintah Indonesia menganut kebijakan substitusi import yang didukung oleh harga minyak yang tinggi hingga sekitar akhir tahun 1981. Kemudian, jatuhnya harga minyak dunia dan beberapa pendapatan penting lainnya memaksa pemerintah untuk beralih pada kebijakan yang berorientasi ekspor. Untuk menilai dampak dari kehadiran perusahaan-perusahaan asing, selain memperhatikan kondisi perekonomian secara makro juga perlu melihat kondisi mikro dan perbaikan iklim investasi secara keseluruhan. Perusahaan-perusahaan asing tersebut menj adi sumber pengembangan teknologi dan inovasi produk sehingga akan meningkatkan kinerja perusahaan-perusahaan lokal dan iklim industri domestik dalam menghadapi persaingan di dunia internasional."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat variabel keputusan memasukkan saham dalam portofolio dipengaruhi oleh variabel rasio keuangan yang mencakup Asset, DER (Debt Equity Ratio), PER (Price Earning Ratio), PBV (Price to Book Value), Likuiditas, Jumlah Pemegang Saham, Return, ROE (Return on Equity), Kualitas Manajemen (Return on Invested Capital), Volatilitas, Size dan Dividend Yield.Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Regresi Logistik. Dalam penelitian ini beberapa variabel yang diuji dengan variabel dikotomi masuknya saham dalam portofolio.Penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan metode analisa regresi logistik, ke-12 variabel diteliti tingkat korelasi masing-masing dengan variabel pemilihan saham. Dari ke-12 variabel yang paling berpengaruh signifikan pada tahun 2000 adalah DER, Aset, PBV, ROE, dan Jumlah Pemegang Saham. Selanjutnya pada tahun 2001 variabel-variabel yang berpengaruh signifikan adalah Likuiditas, Aset, PBV, PER, Dividend Yield, dan Kualitas Manajemen. Sedangkan pada tahun 2002 adalah Size, Aset, PBV, PER, Jumlah pemegang Saham, Volatilitas dan Kualitas Manajemen.Secara keseluruhan hasil penelitian yang diperoleh dari ke-12 variabel pada periode 2000 - 2002 yang berpengaruh signifikan adalah Aset, PBV, PER, Jumlah Pemegang Saham dan Kualitas Manajemen.

---

The research is aimed to notice the decision of involving the stock in portfolio influenced by the variable of financial ratio that cover Asset, DER (Debt Equity Ratio), PER (Price Earning Ratio), PBV (Price Book Value), Liquidity, Number of Stockholder, Return, ROE (Return On Equity), Management Quality (Return On Invested Capital), Volatility, Size and Dividend Yield.

Method which used in this research is Regress Logistics. In this research some examine variable with dichotomy variable entry of share in portfolio.

This research indicates that by using method analyst logistics regression, accurate by 12 variable of each correlation with variable election of share. Of most having an effect on 12 variable of significantly in the year 2000 is DER, Asset, PBV, ROE, and Amount Stockholder. Hereinafter in the year 2001 variables having an effect on significantly is Liquidities, Asset, PBV, PER, Dividend Yield, and Quality Management, While in the year 2002 is Size, Asset, PBV, PER, Amount of stockholder, Volatilities and Quality Management.

The result got through Logistics regression that variable of Asst, PBV, PER, Number of Stockholder and Management Quality significantly influenced the dichotomy of selecting equity."