Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Using primary data collected from three villages in Prey Veng and Pousat provinces, this study describes how land has been transferred from parents to children in rural Cambodia since the late 1980s. While equal division among all children is the most favoured practice, parents with very small land endowment are unable to divide land equally and some children are unable to receive land from their parents. The expansion of migration opportunity has not caused fundamental changes in negatively associated with land transfer, especially when children settle in the migration destination or marry a person from another province whom they met at migration destination and move to their partner's place of origin. The data indicate that taking advantage of labor migration experience, children of land-poor parents choose to leave their home province and make a living without land. However, landless children are in a disadvantage economic situation because they are also less likely to receive non-land assets from their parents and farmland from their spouse's parents."

"Latar belakang timbulnya permasalahan dalam tesis ini, berupa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Heri Suyanto kepada Ismono Jossianto dalam transaksi jual beli tanah, dimana Heri menyerahkan tanah kepada Ismono tidak sesuai dengan jumlah tanah yang telah dibelinya, sehingga terjadi kekurangan luas dan dokumen tanah. Diketahui ternyata Heri telah menjual tanah tersebut kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan dan izin dari Ismono selaku pemilik tanah yang baru. Metode penelitian yang digunakan adalah bentuk penelitian hukum normatif yang bertipologi deskriptif analitis, jenis data; sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier, alat pengumpulan data; studi dokumen dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Simpulan dari tesis ini; mengenai perjanjian jual beli tanah dalam perspektif Hukum Perdata dan Hukum Tanah Nasional hanya mengacu pada peraturan-peraturan yang bersifat umum/general, yakni Pasal 1320 jo. 1457 KUHPerdata. Implikasi hukum perjanjian jual beli tanah yang menimbulkan sengketa adalah berupa pembatalan perjanjian. Saran; pembeli harus selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dan tidak boleh terlalu memegang prinsip kepercayaan kepada orang yang dikuasakan penerima kuasa dalam transaksi jual beli tanah, para pihak dalam transaksi jual beli tanah seharusnya senantiasa menerapkan prinsip itikad baik dalam melakukan jual beli tanah.

---

The background of the problem in this thesis is in the form of illegal acts committed by Heri Suyanto to Ismono Jossianto in the sale and purchase transactions of land, where Heri surrendered the land to Ismono not in accordance with the amount of land he had purchased, resulting in widespread shortages and documents of the land. It turned out that Heri had sold the land to a third party without the knowledge and permission of Ismono as the new landowner. The research method used is a form of normative legal research with analytical descriptive nature, type of data secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, data collection tools document studies using qualitative data analysis methods.

The conclusion of this thesis Regarding the land purchase agreement in the perspective of the Civil Law and the Law of the National Land only refers to the general rules, namely Article 1320 jo. 1457 Civil Code. The legal implications of the land purchase agreement that cause disputes are in the form of cancellation of the agreement. Suggestion the buyer must always apply the principle of prudence and should not overly hold the principle of trust to the authorized person in the sale and purchase transactions of the land, the parties in the sale and purchase transactions of land should always apply the principle of good faith in buying and selling land."

"Land use competition in areas surrounding the urban area is the major factor influencing rural land use changes. Land use for agricultural activities is being changed into urban use. The rural land cover can be identified on the SPOT and Landsat imagery. The trend of urban development toward the rural area can be studied sing SPOT and Landsat imagery. The aims of this study are to know the rural land use changes and to know the urban development pattern in Surakarta. The SPOT and Landsat imagery are the main data sources and the interpretation is used in getting the data. The land cover is identified and classified based on the pixel value. The object of land use is classified into four classes. Using the temporal and spatial approach, the changes of rural land use to urban one can be known."

"Suatu perjanjian pinjam pakai tidak diperlukan suatu peralihan hak karena pemilik mutlak dari objek yang diperjanjian adalah pemberi pinjaman. Kemudian sebagaimana perjanjian pada umumnya, perjanjian pinjam pakai haruslah memenuhi syarat sah suatu perjanjian sebagaimana dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Suatu perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris dimaksudkan untuk kepentingan pembuktian di Pengadilan dan untuk meminimalisir sengketa dikemudian hari. Namun, Notaris dalam membuat suatu akta sering kali terdapat klausula yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga berakibat akta tersebut batal demi hukum. Permasalahan dalam tesis ini adalah akibat hukum dan tanggung jawab Notaris dengan adanya akta perjanjian kerjasama yang memuat klausula pinjam pakai sertifikat untuk dijaminkan dan peralihan hak atas objek tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dilakukan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, sifat penelitian ini penelitian deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu. Hasil analisa adalah akibat dari suatu akta kerjasama yang mengandung klausula yang bertentangan dengan undang-undang adalah batal demi hukum dan tanggung jawab Notaris terhadap akta tersebut yaitu Notaris dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi, sanksi perdata maupun dapan dikenakan sanksi pidana. Seharusnya Notaris sebagai orang kepercayaan masyarakat menjaga kepentingan dengan segala kewajiban serta dapat menentukan konstruksi hukum yang tepat dalam pembuatan akta.

---

A loan for use does not require a land right transitional because the absolute owner of the object in agreement is the lender. Then as a general agreement, A loan for use must be qualifying with the legal conditions of agreement as referred in Article 1320 The Book of Civil Code. An agreement considered made in front of Notary, intended for the importance of evidence in court or to minimize disputes at a later time. However, Notary in making authentic deed often have clauses that are not accordance with the laws and regulations and that the deed is null and void. Issues in this thesis are the legal consequences and responsibility of notary with the existence of a cooperatioan deed containing a loan for using certificates for gurantee and right transfer to the object. To answer these problems, legal research is carried out with a normative juridical approach by examining mere literature or secondary data, the nature of this research is descriptive research aimed at describing the exact nature of an individual. The results of the analysis are the legal consequences from a deed containing a clause that is against the law is null and void and the responsibility of notary with A loan for use deed that is notary may be subject to sanctions can be administrative sanctions, civil sanctions, and criminal sanctions. Notary as a peson public trust must safeguard the interests with all obligations and be able to determine the appropriate legal construction in making the deed."

"The first nearly complete land use/land cover map of the island of Sulawesi was prepared using the 1972 Landsat imagery. Seventeen Landsat frames were used in a multistage approach to compile what is believed to be the first map of its kind covering the two hundreds and two thousand sq.km. on the island. This paper reports the methods of visual analysis, data compilation and transfer, and ground truth sampling which were adopted for the mapping. Discrepancies between the Landsat images and the existing topographic maps are described. "

"Kampung kota tidak bisa dipisahkan dari kota dan perkembangan kota, lebih-lebih bagi Bandung sebagai kota keempat terpadat di Indonesia. Pada 402 luasan hektar lahan, terdapat 205.465 penduduk. Populasi selalu memiliki keterkaitan dengan masalah perumahan, termasuk bagi kota Bandung, dari 139 kelurahan, tercatat 60 dalam kondisi buruk, hanya 17 pada kondisi yang baik. Kota selalu berkembang, sementara tanah tidak, kemudian masalah menjadi semakin rumit, terjadi invasi lahan terhadap permukiman oleh berbagai jenis fungsi. Konflik lahan selalu menjadi isu sehari-hari, juga di Kota Bandung. Ruang juga arsitektur mendapatkan gangguan , semakin buruk dari hari ke hari. Pemerintah kota memiliki wewenang untuk mengatur hal tersebut tapi masalah selalu muncul karena terjadi pembangunan sebagai Negara berkembang, meskipun suatu kota adalah kota yang terencana. Selalu terjadi kenyataan tidak seperti rencana. Mengkaji dari perkembangan kota di Negara maju, meskipun suatu kota adalah kota yang terencana, hal tersebut sulit dihindari. Terjadi peningkatan invasi lahan , yang diperebutkan adalah lokasi, lokasi dan lokasi, pengusiran selalu terjadi sementara terhadap penduduk-penduduk illegal. Pada kondisi ini hendaknya peneliti menjadi fasilitator. Terlebih penelitian mengenai aplikasi manajemen lahan masih sangat terbatas untuk kota-kota di Indonesia. Adapun penelitian ini adalah sebuah cara untuk mengatasi permasalahan tersebut."

"Untuk mengundang investor asing menanamkan modalnya di sebuah negara, negara tersebut pada umumnya memberikan insentif kepada investor asing tersebut yang salah satunya berbentuk hak atas tanah. Tanah sebagai salah satu faktor produksi utama dalam kegiatan produksi menjadi salah satu alasan mengapa investor asing ingin menanamkan modalnya di sebuah negara. kepemilikan tanah oleh pihak asing dengan skala yang besar dapat menciptakan fenomena land grabbing. Land grabbing sendiri memiliki berbagai dampak buruk seperti munculnya pengungsi internal dan rusaknya lingkungan. Indonesia sebagai negara yang memiliki tanah luas dan kaya akan sumber daya alam saat ini sudah merasakan dampak dari land grabbing. Adapun pembahasan di skripsi ini akan mencakup mekanisme yang saat ini diterapkan di negara Republik Demokrasi Kongo dan Australia untuk mencegah dan menanggulangi land grabbing dan bagaimana mekanisme tersebut dapat diterapkan di Indonesia agar dampak dari land grabbing sendiri dapat diminimalisir.

---

To invite foreign investors to invest in a country, the country generally provides incentives to foreign investors, one of which is land rights. Land as one of the main production factors in production is one reasons why investors want to invest in a country. Land ownership by foreign parties on a large scale can create the phenomenon of land grabbing. Land grabbing itself has various bad impacts such as the emergence of internal refugees and environmental damage. Indonesia, as a country with vast land and rich in natural resources, is currently feeling the impact of land grabbing. The discussion in this thesis will cover the mechanisms currently applied in the Democratic Republic of the Congo and Australia to prevent and combat land grabbing and how these mechanisms can be applied in Indonesia so that the impact of land grabbing itself can be minimized."