Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia merupakan negara kepulauan (archipelagic state) yang terdiri dari 17.506 pulau dengan luas laut sekitar 5,8 juta Km2 dan bentangan garis pantai sepanjang kurang lebih 81.000 Km. Potensi laut tersebut memiliki sumber daya alam yang beraneka ragam dan merupakan sumber penghidupan dan sumber pembangunan yang harus dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan, guna meningkatkan kemakmuran rakyat menuju terwujudnya bangsa Indonesia yang sejahtera, maju, dan mandiri...."

"Pelabuhan peti kemas sebagai salah satu objek vital nasional dalam upaya pemerintah dalam pemenuhan devisa negara tidaklah lepas dari ancaman kejahatan. Hal itu pun ditemukan di Pelabuhan Panjang Lampung yang merupakan salah satu dari sebelas pelabuhan khusus peti kemas di Indonesia. PT Pelindo II cabang Pelabuhan Panjang yang merupakan penanggung jawab terhadap berjalannya tugas pokok dan fungsi Pelabuhan Panjang juga bertanggung jawab terhadap proses pengamanan dan pencegahan kejahatan di Pelabuhan Panjang. Selain PT Pelindo II pihak lain yang ikut terlibat di dalam proses tersebut adalah KPP Bea dan Cukai Pelabuhan Panjang. Penelitian ini menggunakan teori Situational Crime Prevention oleh Clarke, Defensible Spaces oleh Newman dan Security Survey oleh Fennely. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara serta observasi mendalam di Pelabuhan Panjang. PT Pelindo II dan KPP Bea dan Cukai Pelabuhan Panjang merupakan pihak yang dijadikan studi terhadap kasus yang terjadi. Hasil data yang diperoleh menunjukkan bahwa terdapat sinergi kebijakan maupun pola pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh Pihak PT Pelindo II dan KPP Bea dan Cukai. Ditemukan pola pencegahan yang saling mendukung serta SOP yang saling membantu kedua instansi dalam upaya pengamanan dan pencegahan kejahatan di Pelabuhan Panjang. Kesimpulannya, adanya intervensi dari PT Pelindo II dan KPP Bea dan Cukai mampu mengurangi tingkat ancaman kejahatan di Pelabuhan Panjang. Dalam intervensi di Pelabuhan Panjang, faktor sinergi dari kedua instansi tersebut menjadi faktor yang memiliki pengaruh besar dalam mencegah pencegahan kejahatan yang terjadi di Pelabuhan Panjang.

---

Cargo Port as National Vital object as government ability to fullfill national devisa is not safe from danger of crime. This phenomenon also found in Panjang Port Lampung that included as one of eleven Cargo Port in Indonesia. PT Pelindo II branch Pelabuhan Panjang is the company that responsible of Pelabuhan Port and also responsible for the Safety and Crime Prevention of Pelabuhan Port. Beside PT Pelindo II there is also KPP Bea Cukai that involved in the process of crime prevention in Panjang Port.

This Research is using Situational Crime Prevention by Clarke, Defensible Spaces by Newman dan Security Survey by Fennely. This research is a qualitative reasearch that using interview and deep observation in Panjang Port. PT Pelindo II and KPP Bea dan Cukai Panjang Port are the agency that researcher use as the case study.

The Result of this research shown there is a cooperation in policy and the way of crime prevention that used by PT Pelindo II and KPP Bea dan Cukai Panjang Port. Researcher also found that there is a crime prenvention way that used by the two instance that complement each other in their effort to make sure that Panjang Port is safe and crime free.

Therefore the conclusion is there are a intervention by PT Pelindo II and KPP Bea dan Cukai that make risk of crime in Panjang Port lower. In that intervention in Panjang Port, the cooperation between two instances have the most effect in the success of crime prevention effort in Panjang Port."

"ABSTRAKini mencoba untuk menjelaskan tentang implementasi program penanggulangan kasus penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perairan Indonesia yang dilakukan oleh Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal Satgas Illegal Fishing . Dalam Satgas tersebut KKP, TNI AL, Polri, BAKAMLA, dan Kejaksaan Agung bekerja sama untuk memberantas penangkapan ikan secara ilegal yang terjadi di wilayah perairan Indonesia. Pada implementasinya, berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari kerjasama dengan lembaga dalam negeri, organisasi internasional dan negara lain. Kekurangan dalam implementasi terjadi pada pertukaran informasi dan komunikasi yang kurang intens sehingga terjadi kecolongan, dan juga BAKAMLA yang partisipasinya tidak begitu terlihat dalam penanggulangan illegal fishing ini.

---

ABSTRAKpaper attempts to explain the implementation of illegal fishing cases control program in Indonesian waters conducted by the Illegal Fishing Task Force. Previous systems failed to handle the case of illegal fishing, so, through Presidential Decree No. 115 2015, a Task Force was formed to combat illegal fishing. Inside the Task Force, the Ministry of Marine and Fisheries, Navy, Police, BAKAMLA, and the Attorney General are working together to combat illegal fishing that occurred in Indonesian waters. In its implementation, various attempts have been made, ranging from cooperation with domestic institutions, international organizations and other countries. Shortcoming in the implementation occurs in the exchange of information and communication, and also BAKAMLA whose participation is not so visible in response to illegal fishing problem."

"Indonesia sebagai negara kepulauan merupakan satu kesatuan wilayah yurisdiksi yang berdaulat dan mempunyai wewenang untuk mengatur, mengelola dan memanfaatkan kekayaan laut yang dimilikinya. Kekayaan sumber daya perikanan yang dimiliki Indonesia menimbulkan ancaman, yaitu adanya illegal fishing yang mengganggu terhadap stabilitas keamanan laut atau maritime security. Menyadari bahwa luasnya wilayah Indonesia dan juga ancaman illegal fishing, maka penegakan hukum di laut tidak dilaksanakan oleh satu institusi secara mandiri. TNI AL, Kepolisian Perairan, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Bakorkamla adalah lembaga penegak hukum di laut yang berwenang atas penegakan hukum illegal fishing.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas penegakan hukum dan penjelasan keterkaitan illegal fishing dengan maritime security. Untuk menjelaskan permasalahan, kerangka teoritis yang dipakai adalah penegakan hukum di laut, ocean policy, global policing dan transnational organized crime.Penelitian kualitatif ini dilaksanakan dengan metode wawancara terstruktur dan juga focus group discussion. Data yang dikumpulkan mengindikasikan bahwa penegakan hukum yang dilaksanakan belum sepenuhnya efektif akibat tidak adanya harmonisasi dan koordinasi diantara penegak hukum karena pelaksanaan masih bersifat subsektoral. Ancaman illegal fishing terkait maritime security adalah karena dampak tindakan tersebut menghambat pelaksanaan pembangunan jangka panjang yang berada dalam kerangka ocean policy dan juga merupakan ancaman terhadap keamanan dan kedaulatan negara dengan pelibatan kapal berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan tanpa izin.

---

Indonesia as an archipelago state has a vast area of jurisdiction over the sea and as a sovereign state has the authority to rule, to manage, and to harness the wealth of natural resources at sea. The wealth of fishery resources that Indonesia have creates a threat, and that threat is illegal fishing that disturbe the maritime security. Realizing the vast area of Indonesian water and the rising threat of illegal fishing, the law enforcement at the sea did not execute by one institution only. Indonesian navy, marine police, ministry of marine and fishery, and Bakorkamla are the institution that has the authority at sea as law enforcer on illegal fishing.

This research aims to know the effectiveness of law enforcement and the explanation and the relatedness between illegal fishing and maritime security. To explain the problems, the theoretical framework being used are law enforcement at sea, ocean policy, global policing, and transnational organized crime.

This qualitative research used structural interview method and focus group discussion. The data being collected indicate that law enforcement that has been executed is not entirely effective because of the disharmony and lack of coordination between the law enforcer due to the nature of subsectoral execution. The threat of illegal fishing and maritime security are those actions causing delay of long term development in the framework of ocean policy and also a threat towards national security and its sovereign by the involvement of foreign ship that's been doing illegal fishing."

"ABSTRAKLatar belakang penelitian ini menanggapi tingginya angka kerugian yang dialami akibat maraknya praktek illegal fishing di wilayah perairan Indonesia. Peran Pemerintah melalui Badan Koordinasi Keamanan Laut bertugas mengkoordinasikan kegiatan dan pelaksanaan tugas di bidang keamanan laut yang meliputi kegiatan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dianggap belum optimal. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya kuantitas pelanggaran illegal fishing dibandingkan dengan jenis pelanggaran lainnya, berdasarkan data Badan Keamanan Laut selama kurun periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya praktek illegal fishing, mengetahui peran Bakorkamla sebagai koordinator instansi terkait dalam melakukan pengawasan terhadap praktek illegal fishing, serta bagaimana upaya ke depan Bakamla untuk mengatasi pelanggaran di laut khususnya praktek illegal fishing dalam rangka mendukung ketahanan nasional.Penelitian kualitatif ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan cara studi pustaka, dan wawancara mendalam.Hasil penelitian menunjukan kurangnya pengawasan dari instansi yang berwenang sebagai faktor penyebab tingginya pelanggaran illegal fishing di Indonesia, yang dilandasi oleh kurangnya koordinasi yang dilakukan antar instansi yang berwenang pada perkara illegal fishing. Peran Bakorkamla dalam upaya pengawasan terhadap praktek illegal fishing belum maksimal dilakukan, dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana untuk melakukan pengawasan di laut, serta peran sebagai koordinator yang tidak dapat dilakukan secara maksimal oleh Bakorkamla yang dikarenakan masih tingginya ego sektoral dari instansi terkait yang seharusnya dapat di koordinasikan. Upaya ke depan Bakamla untuk mengatasi permasalahan di laut, khususnya pelanggaran illegal fishing yaitu mengkoordinasikan seluruh instansi yang terkait di laut untuk melakukan pengawasan secara tersinergi, serta mengintegrasikan Pusat Komando dan Pengendalian (Puskodal) yang dimiliki stakeholder kedalam BIIS (Bakamla Integrated Information System) agar seluruh perangkat dari stakeholder yang ada dapat saling mengisi untuk mengawasi seluruh perairan Indonesia, dalam rangka mendukung ketahanan nasional.

---

ABSTRACT

The background of this research is to respond to the high number of losses due to rampant illegal fishing in Indonesian waters. The Government Role through the Maritime Security Coordinating Board is tasked to coordinate the activities and the execution on the field of maritime security which includes guarding, surveillance, prevention, and enforcement to every law violations in Indonesia waters territorial that still considered not optimal. This evidence showed from the high quantity of illegal fishing compared to other types of offenses, according the data from Maritime Security Agency during the period January 1st to December 31th, 2014.

The main purpose of the research is to determine the causes of illegal fishing, and to identify Bakorkamla role as the coordinator from all the relevant agencies in conducting surveillance against illegal fishing, and what effort that Bakamla will have to do to handle the violation at the sea especially on illegal fishing practices in order to support national resilience.

This qualitative research is using descriptive method of analisys from literature and in depth interviews.

The research results showed that there?s an oversight from the competent authority as the factor that is causing the high violation of illegal fishing in Indonesia, which is based on the lack of coordination between the authorized agencies on handling illegal fishing. Bakorkamla role in efforts to supervise the practice of illegal fishing is not maximized, due the lack of facilities and infrastructures to conduct surveillance at the sea, also the role as coordinator can?t optimally done by Bakorkamla because of the high sectoral ego from other relevant agencies wich should be coordinate as a team. Bakamla future efforts to overcome the problem at the sea, in particular violations of illegal fishing which is to coordinate all the involved institutions on the sea to conduct surveillance in an intregated manner, as well as integrating Central Command and Control (Puskodal) from all the stakeholders into BIIS (Bakamla Integrated Information System). So all the devices from existing stakeholders can be complementary to oversee Indonesian waters, in order to support national resilience."

"Fisheries have an important and strategic role in the development of national economy, especially in promoting the expansion of employment opportunities, income generation, and the improvement of living standards of small fishermen, fish farmers and the parties entrepreneurs in the field of fisheries. The importance of the fisheries sector requires the preservation of the fisheries sector while maintaining the environment, sustainability, and availability of fish resources. Maritime country which has a large fishery resources often attract the attention of foreign fishing vessels to engage in fishing illegally (hereinafter referred to illegal fishing). Other factors that cause illegal fishing is the world's fish needs (demand) increased, on the other hand the world supply of fish is declining, as well as the occurrence of excess demand mainly of marine fish species such as tuna. Efforts to tackle illegal fishing is a matter that must be considered by a country. These measures should be set out clearly in the regulations of the country concerned. In fact the efforts taken between one country and another are differents. One example is the act of sinking foreign by the Indonesian government."

"Illegal, Unreported and Unregulated Fishing sebagai bentuk ancaman kontemporer merupakan hasil dari perkembangan kajian keamanan internasional yang tidak lagi terfokus pada militer, tetapi juga dimensi lain yang saling terkait yakni militer, sosial, politik, ekonomi dan lingkungan. Maraknya praktik IUU Fishing memberikan dampak buruk yang siginifikan kepada negara-negara korban, seperti Indonesia dan Australia. Menjawab masalah ini, kedua negara menetapkan cara penangangan luar biasa extraordinary measure yang diimplementasikan melalui produk kebijakan dengan pendekatan yang berbeda. Indonesia menggunakan pendekatan law enforcement dengan kebijakan penenggelaman kapal sedangkan Australia lebih memilih untuk melakukan pendekatan diplomasi dan perundang-undangan. Teori sekuritisasi dari Barry Buzan dan metode perbandingan politik digunakan dalam penelitian ini sebagai fondasi analisa dan bertujuan untuk menghadirkan kajian keamanan melalui politik perbandingan. Analisa pada penelitian ini ditekankan pada besarnya peran aktor sekuritisasi dalam kebijakan kedua negara. Hasil temuan dari penelitian menunjukan bahwa kedua negara mampu mengimplementasikan produk kebijakannya dengan efektif yang dibuktikan dengan peningkatan pada sumber daya perikanan dan pengurangan praktik IUU Fishing.

---

Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing IUU Fishing as a form of contemporary threat is the result of the development of international security studies that is no longer focused on military, but also other aspects such as social, politics, economy, and environment. The rise of IUU Fishing gives a significant negative impact towards the victim countries, such as Indonesia and Australia. Answering this problem, both countries define extraordinary measure which is implemented through policy products with different approaches. While Indonesia is using the law enforcement approaches, Australia, in the other hand, prefers to approach diplomacy and legislation. Barry Buzan's theory of securitization and political comparison methods is used in this research as a foundation of analysis and aims to present security studies through comparative politics. The analysis of this research emphasizes the role of actors of securitization in both countries'policy. The result of this research shows that both countries are able to implement their policy product effectively which is proved by the increasing of fisheries resources and the decreasing of IUU Fishing. "

"

Penelitian ini mengkaji motivasi Indonesia dalam melakukan lokalisasi norma anti illegal unreported unregulated fishing (IUUF). Indonesia telah menghadapi ancaman kedaulatan dan eksploitasi sumber daya perikanan sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia selalu patuh terhadap kebijakan internasional PBB. Deklarasi Djuanda dan UNCLOS telah menjadi dasar kebijakan perikanan Indonesia selama lebih dari lima dekade. Kebijakan internasional yang ada ternyata tidak cukup untuk mengamankan cadangan ikan dan biota laut dunia. FAO menyadari menurunnya produksi pangan dari ikan yang terancam punah. Setelah melakukan penelitian dan menerapkan kebijakan International Plan of Action on Illegal Unreported Unregulated Fishing yang sukarela diterapkan oleh negara-negara anggota FAO, kebijakan ternyata secara global efektif mengurangi kerugian akibat IUUF. Norma Anti IUUF relevan untuk diadopsi Indonesia namun Indonesia melakukan perubahan yang tadinya sekedar manajemen perikanan menjadi masalah keamanan dan pidananya bertingkat karena maraknya kejahatan yang menyertai IUUF. Norma Anti IUUF telah memberi kekuatan bagi legitimasi kebijakan Indonesia yang telah ada dengan menerapkan kebijakan yang multidoor bagi pelaku IUUF. Norma Anti IUUF memberi diskursif tindakan bagi aktor domestik transnasional Indonesia untuk menegakkan kebijakan anti IUUF. Penelitian ini menyimpulkan bahwa norma anti IUUF yang kritis dan konstruktivis sangat relevan untuk diterapkan di Indonesia. Pembuatan kebijakan anti IUUF dan lembaga khusus yang menangani IUUF, diharapkan dapat menegakkan kedaulatan Indonesia dan melestarikan keberlanjutan sumber daya maritim dan perikanan Indonesia.

---

This study examines Indonesia’s motivation in localizing anti-illegal unreported unregulated fishing (IUUF) norms. Indonesia has faced the threat of sovereignty and exploitation of fisheries resources since the beginning of the independence of the Republic of Indonesia. Indonesia always adheres to the UN's international policies. The Djuanda and UNCLOS Declarations have been the basis of Indonesia's fisheries policy for more than five decades. The existing international policy is apparently not enough to secure the world's fish and marine biota reserves. FAO realizes the decline in food production from endangered fish stock. After conducting research and applying the International Plan of Action (IPOA) policy on Illegal Unreported Unregulated Fishing which is voluntarily implemented by FAO member countries, the policy turned out to be globally effective in reducing losses due to IUUF. Anti-IUUF norms are relevant to adopted into Indonesia situation, but instead of merely fisheries managementt, Indonesia make its regulations into a multi-level security because of the widespread crime that accompanies IUUF. The anti-IUUF norm has strengthened the legitimacy of existing Indonesian fisheries policies by implementing multidoor policies for IUUF actors. The Anti-IUUF norm gives discursive actions for Indonesian domestic transnational actors to enforce anti-IUUF policies. This research concludes that the critical and constructivist anti-IUUF norms are very relevant to be applied in Indonesia. Making anti-IUUF policies and special institutions that handle the IUUF expected to be able to uphold Indonesia's sovereignty and preserve the sustainability of Indonesia's maritime and fishery resources.

"