Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Public health center reform as decentralization step in health sector had poured into SK Menkes No. 128/MENKES/SK/2004 about public health center basic policies. The aims of this research are to identified policy and strategy of district health office on health center reform included health human resources reform, health effort reform, health financing reform, and health management reform. The research done in 6 provinces, by purposive sampling that is DIY, Bengkulu, South Kalimantan, South Sulawesi, East Kalimantan and papua province. Each province chosen 1 regency and 1 municipality. Health Center which performing reform chose, amount of sample health center around 52 units. Data collecting done by indepth interview, secondary data and focus group discussion (FGD), and y descriptive analysis. The result of research indicating that policy and strategy District Health Office in supporting health center reform, (a) in HRD reform performed through flattening health personnel with job contract, (b) in health center effort reform through improving health services access ad revitalization, (c) in health financing reform performed with health center services with Certification ISO 9001 and Community Based Health Effort (UKBM) revitalization. Therefore necessary done institutional established in regional and relation manner, as well as allocating health budget suitable with determined health development objectives"

"Latar Belakang: Dalam Keputusan Menteri Kesehatan tentang Gerakan Akselerasi Imunisasi 2010-2014 Nasional Universal Child Immunization (GAIN UCI 2010-2014) dinyatakan bahwa secara penurunan cakupan maupun oleh umum permasalahan fakt kualitas pelayanan imunisasi disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya kekurangan jumlah kualitas dan distribusi pengelola vaksin Metode: Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner Met penelusuran data mendalam, melalui wawancara sekunder dan observasi. Analisis data dilakukan dan dengan melakukan skoring data pendidikan, lama kerja, pelatihan dan pengetahuan Hasil: Jumlah petugas pengelola vaksin masih kurang, beberapa mel kabupaten/kota hanya memiliki satu dinas kesehatan pengelola Program imunisasi yang merangkap sebagai kela pengelola vaksin, begitu juga dengan beberapa Puskesmas yang hanya memiliki satu pengelola program imunisasi yang merangkap pengelola vaksin seb dan juru imunisasi. Sementara dalam pedoman kept imunisasi dibutuhkan minimal dua penyelenggaraan pengelola vaksin dan tenaga pelaksana. Pengetahuan ikut di puskesmas masih kurang, terutama dalam hal pengenalan vaksin dan pengenalan rantai vaksin Sar untuk (ILR) Pengelola vaksin di Dinkes Provinsi sudah mendapatkan pelatihan, namun pengelola vaksin Kabupaten/Kota dan Puskesmas belum Dinkes semua mendapat pelatihan, Pengetahuan pengelola vaksin di Puskesmas masih kurang, terutama dalam Kat duku hal pengenalan vaksin dan pengenalan Coldchain(LR), Saran: Diperlukan penambahan kuantitas dan kualitas pengelola vaksin, karena kualitas pengelola vaksin sangat betpengaruh terhadap kualitas vaksin."

"Diberlakukannya otonomi daerah sebagai implementasi Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 berdampak pada makin bertambahnya kewenangan Kabupaten/Kota termasuk Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Kabupaten Musi Rawas yang sebelum ini titik berat kegiatannya hanya sebagai pelaksana program yang diarahkan dari Dinas Kesehatan Propinsi/Kanwil Departemen Kesehatan Propinsi/Departemen Kesehatan RI.Dalam era desentralisasi ini peranan Dinas Kesehatan Kabupaten dalam pelaksanaan wasdal juga akan semakin besar, termasuk kegiatan wasdal di tingkat Kecamatan (Puskesmas). Selama ini fungsi wasdal ke Puskesmas bersifat individual program dan berorientasi pada proyek.Untuk maksud tersebut melalui studi kasus bagi pengembangan sistem yang pengambilan datanya dilakukan secara cross sectional telah dilakukan penelitian dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang rancangan pengawasan dan pengendalian yang baik dan sesuai standar.Sebagai sampel penelitian ini adalah Pimpinan Puskesmas Pengelola Program di Puskesmas dan staf Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan sebagai petugas yang telah melakukan kegiatan bimbingan teknis program. Data dikumpulkan dengan cara wawancara mendalam dan focus group discussion yang selanjutnya dianalisis atas dasar tematiknya.Dengan dihasilkannya rancangan sistem wasdal yang mempunyai tiga tipe yaitu wasdal pendahuluan, pelaksanaan dan evaluasi dapat menjawab tuntutan akan perlunya suatu sistem yang tepat agar tertib administrasi dan akuntabilitas pelaksanaan program oleh Puskesmas dapat berlangsung baik. Rancangan sistem wasdal ini harus ditindaklanjuti dengan membentuk organisasi fungsional, rencana kegiatan operasional dan perlunya disosialisasikan kepada seluruh staf Dinkesra dan Puskesmas se-Kabupaten Musi Rawas sehingga diharapkan kegiatan wasdal efektif dimulai tahun 2002.

---

Design of Controlling and Supervision System of Health Office and Welfare in Implementation of Health Program Decentralization at the Sub-District Level/Comunity Health Center with Case Study in Musi Rawas RegencyThe enactment of regional autonomy as implementation of Law No. 22, Year 1999 and Law No. 25, Year 1999 has the impact on the increasing authority of Regency/ City including the Health and Welfare Office of Musi Rawas Regency, in which the focus of its activities was only as implementer of the program directed by the Province Health Office/Regional Office of Province Health Department/ the Health Department of the Republic of Indonesia.

During this decentralization era the role of Regency Health Office in the implementation of control and supervision also will be more significant, including controlling and supervision activities in Sub-District level (Community Health Center). Until now the control and supervision function towards the Community Health Center is only for individual program and project oriented. For that purpose, through a case study for development of the system in which the data collection is done with cross-sectional method to obtain description regarding a proper design of controlling and supervision according to standard.

Sample of this research is Head of Community Health Centers and staff of Health Office as personnel that have performed the program technical guidance activities. The data is collected with in-depth interview and focus group discussion that is further analyzed thematically.

Having realized the controlling and supervision design that have three types namely introduction, implementation and evaluation, it may response the demand for a good administration system and accountability of the program implementation by the Community Health Center will take place a proper manner. The design of controlling and supervision system must be followed-up by establishing functional organization, operational activities plan, and socialization to all staff of Office of People Welfare and Community Health Centers all over Musi Rawas Regency, that it is expected that controlling and supervision activities will be effective from the year 2002 on."

"Kebijakan Peraturan Menteri kesehatan Nomor 494/menkes/SK/IV/2010 tentang Penyaluran dana BOK kepada Pemerintah Daerah sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah untuk pembangunan kesehatan masyarakat dalam meningkatkan upaya kesehatan promotif dan preventif guna percepatan tercapainya MDGs Bidang Kesehatan. Tujuan kajian untuk memberikan rekomendasi kebijakan BOK dalam pencapaian program kesehatan ibu dan anak. Metode: Kajian data sekunder profil kesehatan kabupaten tahun 2009-2011 dan data primer focus group discussion (FGD) dengan mengundang pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten dan beberapa puskesmas serta staf pengelola BOK dari pemda. Hasil: Penurunan angka kematian ibu dan bayi masih lamban dan kasus gizi kurang makin meningkat dari hasil review data profil 3 Kabupaten Sampang, Gresik dan kabupaten Sidoarjo. Pemerintah daerah kurang komitmen dalam menyusun strategi prioritas program kesehatan ibu dan anak dalam bentuk rencana inovasi aksi daerah. Kegiatan preventif promotif BOK kurang pengawasan dan kontrol pertanggungjawaban terutama pada puskesmas yang lokasinya jauh dari pusat pemerintahan kabupaten. Pertanggungjawaban keuangan kurang tepat program dan sasaran, mengingat data pencapaian kesehatan ibu dan anak cakupan KN1-KN4 naik pada tahun 2010, namun kemudian turun kembali pada tahun 2011. Kesimpulan: Perlu upaya evaluasi dan monitoring pemanfaatan dana BOK sesuai peruntukan, supervisi kegiatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, maupun oleh toko masyarakat setempat. Prioritas monitoring pada puskesmas di daerah sulit dengan AKI dan AKB tinggi. Saran: Perlu pendampingan dan pembinaan rutin dan berkala berupa bimbingan terknis terkait pemanfaatan BOK."

"Sistem Pencatatan dan Pelaporan Puskesmas (SP3) merupakan bagian dari SIK, yang telah diakui sebagai sumber data yang berasal dari Puskesmas. SP3 telah diberlakukan tahun 1981 dengan SK Menkes No.63/Menkes/SK/II/1981 dengan Petunjuk pelaksanaan SK dari Dirjen Binkesmas No.143/Binkesmas/Dj/III/1981. Dalam perjalanannya sistem pencatatan dan pelaporan Puskesmas (SP3) mengalami pemantapan, hasilnya tertuang dalam SK. Dirjen Binkesmas No. 590/BM/DJ/Info/V/96 tanggal 10 Mei 1996 dengan dua komitmen terpenting menurut penulis yaitu menghindari format lain diluar SP3 dan pembinaan SP3 berjenjang. Hasil penjajakan awal di lapangan di Kab. Karawang, tenyata ditemukan beberapa kendala pemanfaatan SP3 belum berjalan seperti yang diharapkan, diantaranya tumpang tindihnya laporan SP3 dengan laporan program lain, mekanisme alur pelaporan SP3 dan UPTD Puskesmas ke Dinas Kesehatan belum tertata dengan baik, ketidak tahuan tentang system operation prosedur (SOP), tidak adanya bimbingan SP3 secara berjenjang. Penulis meneliti apakah yang menyebabkan hambatan alur pelaporan dari Puskesmas ke Dinas Kesehatan dan tidak adanya proses analisa data, umpan balik serta pembinaan teknis secara berjenjang. Tujuan penulisan ini diharapkan tersedianya jaringan informasi kesehatan untuk kelancaran dan kelangsungan SP3 dan tersedianya SOP. Rancangan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan evaluatif terhadap aspek review program SP3 yang saat ini berjalan di Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang. Cara pengukurannya yaitu melalui hasil observasi langsung dengan menggunakan "Cheklist" dan melalui hasil olahan brain storming, wawancara mendalam serta work shop. Hasil yang diperoleh penelitian yaitu tersedianya mekanisme alur pelaporan SP3 dan SOPnya. Tersedianya tenaga pengelola SP3 dan sarana komputer di lingkungan Dinas Kesehatan maupun di UPTD Puskesmas, sangat memungkinkan untuk dikembangkannya jaringan informasi kesehatan pada SP3. Restukturisasi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Karawang, memacu untuk menata kembali TUPOKSI para pengelola SP3 di tingkat Kabupaten maupun di tingkat UPTD Puskesmas. Untuk mengoptimalkan jaringan informasi kesehatan pada SP3 maka penulis menyarankan: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang dalam mengoptimalkan pelaksanaan SP3 dengan sistem jaringan informasi berbasis komputer maka diperlukan adanya peningkatan dan penambahan tenaga operator, teknisi komputer serta peningkatan kualitas komputer. Dan untuk para peneliti lain diharapkan adanya penelitian lanjutan tentang kebutuhan data esensial SP3 dan pembuatan software SP3 untuk tingkat Puskesmas yang langsung akses ke tingkat Kabupaten dan ke tingkat Propinsi.

---

Health Information Network Design on Recording and Reporting System of Public Health Care at Karawang Regency Government Health ServiceThe recording and reporting system of Public Health Care (SP3) is a part of Health Information System (SIK) which has been accepted as data resource of the public health care. SP3 has been accepted legally in 1981 by health minister deuce No. 63/Menkes/SK/II/1981 completed with operational direction from Public Health Guide General Directorate No.143/Binkesmas/Dj/III/1981. The application on recording and reporting system of Public Health Care has been developed and its result written in Public Health Guide General Directorate Decree No. 590/BM/DJ/Info/V/96 dated on May, 10, 1996. According to writer the last decree consists of two commitments i. e. to avoid other forms and to practice Recording and Reporting System of Public Health (SP3) itself gradually.

The early result before the field in Karawang Regency, really has been found some hindrances in the usage of recording and reporting system of Public Health Care (SP3). It has not been running smoothly as Ls, expected. Among of them are found some complicated records and reports which missed with other matters, the mechanism of SP3 current from Public Health Care to government Health Service has not been well, the ignorance about procedure operation system (SOP) and no guidance on SP3 gradually.

The has researched that the cause of hindrance on reporting current from Public Health Care to Government health service and the absence of data analyzing process are feed back to gradual technical guidance. This writing target expects the Health Information Network is available; the continuation of SP3 and the SOP is available. The design researches by using qualified method with evaluation tsipproach on recording and reporting system of Public Health Care are applied. Recently research designing by using qualified method with approach to SP3 Program Review Aspect is running well in Government Service of Karawang Regency. How to measure are through live observation result with using checklist and by brain storming result, by intensive interviews and by workshop.

The result of the research gets the availability of current mechanism for SP3 and for SOP. The availabilities of skillful men and computers for SP3 in Government Health Service and at Public Care must have great possibility for developing of health information network at SP3. The organization Restructure on Government in Karawang Regency will give spirit to set up again the man for SP3 in Regency level and at Public Health Care level. To maximize the health information network at SP3 the writer suggests to Government Health Service of Karawang Regency in order to maximize SP3 application by computer base information network system of course are needed the increase and the addition of operators, computer technicians, and the increase of computer quality itself. And to other researchers, the writer expects the existence of continuous researches about SP3 software products for Public Health Care which has access straightly to regency and province level."

"Banjar municipality's in given public health service still depend on to the balance financial policy, this is because of the limitation of the resource belong to to the city regency it can be seen through the implementation of the balance financial policy hasn't been optimally with the indication of the limitation of the human resources capability,according to the policy. The limitation of the ability in organizing of the natural resources and also human resources depend on the capability of financial statement of the regency it self in carrying out of the local autonomy. The methods of the research used the eksplanation method with the sample selection use the cluster sampling, the sample taken step by step lies on the administration district we can find the public health centre with the simple random sampling. The data is tasted by the Structure Equation Model (SEM) based on the procedure in the methods of successive interval. The proceeds of the research shows that the implementation of the balance financial policy in execution of the dimension local autonomy depend on communication, resource, attitude of the executor and the bureaucracy structure hand by hand or individually can be influence toward the development of public health service followed by the structure of bureaucracy, resource and communication."

"Latar belakang: Puskesmas adalah salah satu bentuk fasilitas pelayanan primer yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan perseorangan. Penguatan pelayanan kesehatan primer menjadi fokus utama yang dikembangkan di dunia oleh WHO, dimana negara-negara berkembang didorong untuk melakukan reformasi dalam rangka penguatan pelayanan kesehatan primer. Sesuai dengan Peraturan yang ada puskesmas menjalankan fungsinya dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan, puskesmas wajib di akreditasi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali. Tujuan akreditasi adalah untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan puskesmas untuk penilaian akreditasi dengan tujuan khusus adalah mengetahui kesiapan puskesmas dari segi administrasi manajemen, kualitas pelayanan UKM dan UKP, kesiapan dari segi ketersediaan SDM kesehatan dan diketahuinya kesiapan puskesmas dari segi pembiayaan kesehatan. Metode : Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil : Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan administrasi manajemen, ketersediaan sarana dan prasarana dan SDM kesehatan serta pembiayaan cukup siap untuk mendukung penilaian puskesmas agar mendapat kategori terakreditasi. Kesimpulan : Puskesmas yang diusulkan untuk penilaian akreditasi telah siap untuk dilakukan survei oleh tim survior. Saran : Puskesmas masih harus terus mempertahankan dan meningkatkan kesiapan dengan melakukan penyegaran dan penguatan komitmen serta melakukan kaji banding ke puskesmas yng talah terkareditasi.

---

Background: Puskesmas is one form of primary care facilities that provide health services to communities and individuals. Strengthening primary health care becomes the main focus being developed in the world by the WHO, where developing countries are encouraged to implement reforms in order to strengthen primary health care. In accordance with Rule existing health centers to function more priority promotive and preventive efforts, goals to health level as high. In order to improve the quality of services, community health centers regularly accreditation mandatory in at least 3 (three) years. The purpose of accreditation is to improve performance in providing individual and community health services.

Objective: This study aimed determine the readiness of health centers for accreditation with the specific aim was to determine the readiness of puskesmas terms of administrative management, quality of service UKM and UKP, readiness in terms of availability of health human resources and health centers in terms of knowing the readiness of health financing.

Method: This study used a qualitative method with case study approach.

Results: The results showed that the administration's readiness management, availability of infrastructure and health human resources and finance are quite prepared to support the assessment of health centers in order to get accredited category.

Conclusion: The proposed health center for the accreditation assessment has been prepared for a survey conducted by a team survior.

Suggestion: Puskesmas must continue to maintain and enhance the readiness to conduct refresher and strengthening the commitment and conduct a review of an appeal to the clinic accredited."

"Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) tingkat pertama, dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan upaya kuratif maupun rehabilitatif. Di era Jaminan Kesehatan Nasional, fungsi puskesmas lebih banyak melakukan pengobatan dari pada pencegahan penyakit. Puskesmas memiliki Puskesmas Pembantu sebagai jaringan yang sebenarnya dapat memperkuat UKM dan UKP di tingkat Desa/Kelurahan jika Puskesmas Pembantu menjadi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Namun, belum ada kebijakan tentang puskesmas pembantu dapat menjadi FKTP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan Pendekatan teori proses analisis kebijakan William N. Dunn. Lokasi penelitian di Puskesmas Perkotaan (Kota Solok), Puskesmas Perdesaan (Kabupaten Tanah Datar), Puskesmas Terpencil (Kabupaten Solok Selatan), serta di Direktorat Tata Kelola Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan yang dilaksanakan pada bulan juni sampai juli 2023. Penelitian dilaksanakan dengan wancara mendalam terhadap 9 orang Kepala Puskesmas, 9 orang penanggungjawab Puskesmas Pembantu, 9 orang Masyarakat, Plt. Direktur Tata Kelola Masyarakat, dan Fokus Group Discussion (FGD) terhadap 4 orang Tim Kerja Kebijakan Puskesmas dan Integrasi Layanan Primer, serta telaah dokumen. Temuan penelitian mengungkapkan, Puskesmas memiliki beban kerja yang berat dan lebih fokus pada pelayanan pengobatan, akses masyarakat terhadap FKTP belum semuanya mudah dijangkau oleh masyarakat, belum ada kebijakan yang mengatur wewenang Puskesmas Pembantu sebagai FKTP, dan sebenarnya Puskesmas Pembantu telah layak dijadikan FKTP Klinik Pratama. Diharapkan ada Peraturan Menteri Kesehatan tentang Puskesmas Pembantu menjadi FKTP Klinik Pratama untuk memperkuat Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan yang terintegrasi di tingkat Desa/Kelurahan.

---

Based on the Regulation of the Minister of Health Number 43 of 2019 concerning Puskesmas, the Puskesmas organizes first-level Public Health Efforts (UKM) and Individual Health Efforts (UKP), with priority on promotive and preventive efforts without neglecting curative and rehabilitative efforts. In the era of the National Health Insurance, the function of the puskesmas was more to treat disease than to prevent disease. The health center has a sub-health center as a network which can actually strengthen UKM and UKP at the Village/Kelurahan level if the sub-health center becomes a First Level Health Facility (FKTP). However, there is no policy regarding how auxiliary puskesmas can become FKTPs. This study uses qualitative research methods with William N. Dunn's policy analysis process theory approach. The research locations were Urban Health Centers (Solok City), Rural Health Centers (Tanah Datar Regency), Remote Health Centers (South Solok Regency), as well as at the Ministry of Health's Directorate of Public Health Management which was conducted from June to July 2023. The research was conducted with in-depth interviews with 9 Heads of Health Centers, 9 people in charge of Supporting Health Centers, 9 people from the Community, Plt. Director of Community Governance, and Focus Group Discussion (FGD) of 4 Community Health Center Policy Work Teams and Integration of Primary Services, as well as document review. The research findings revealed that Puskesmas have a heavy workload and are more focused on medical services, not all of the community's access to FKTPs are easy for the community to reach, there is no policy that regulates the authority of Puskesmas Pembantu as FKTPs, and actually Puskesmas Pembantu are appropriate to be made Primary Clinic FKTPs. It is hoped that there will be a Regulation of the Minister of Health regarding Puskesmas Pembantu to become Primary Clinic FKTPs to strengthen Integrated Public Health Efforts and Individual Health Efforts at the Village level."